Atlet BKC Batam, Feinola Enjika mampu meraih medali perak di kejuaraan karate Shoto International Asia Pacific 2017 di Bandung. F. Octo Zainul Ahmad/Batam Pos
batampos.co.id – Prestasi membanggakan mampu diraih karateka Kepri, Feinola Enjika di Kejuaraan Karate Shoto International Asia Pasifik di Bandung, 15-17 Desember 2017.
Atlet asal Bandung Karate Club (BKC) Batam ini berhasil mendapatkan medali perak di kelas kadet +54 kg putri. Enjika kalah di final saat berhadapan dengan karateka tuan rumah, Institut Karate Do Nasional (Inkanas) yang dilangsungkan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung ini.
Pelatih karate Kepri, Juanda Frans mengaku puas dengan prestasi yang ditorehkan anak didiknya ini. Pasalnya ini merupakan kejuaraan internasional pertama se-Asia Pasifik yang diikuti Enjika.
“Prestasi ini kami persembahkan untuk Kepri. Ini juga adalah hadiah dan sukses terbesar bagi kami dalam melakukan pembinaan atlet,” ujar Juanda kepada Batam Pos, Minggu (17/12).
Juanda terus menekankan kepada para anak didiknya untuk menjaga kedisplinan. Pasalnya kedisiplinan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seorang karateka dalam meraih prestasi.
Raihan prestasi di tingkat internasional ini bakal menjadi modal karateka-karateka Kepri khususnya BKC Batam untuk meraih kesuksesan serupa di tingkat Asia pada event-event mendatang.
“Turnamen ini menjadi pengalaman berharga bagi kami semua baik atlet dan pelatih untuk terus tampil baik dan membuat bangga BKC Batam dan juga nama daerah,” tutup Juanda. (cr16)
Aktivitas jual beli ikan di Pasar KUD Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Ketika pada periode sebelumnya, cabai menjadi komoditas pemuncak penyebab inflasi di Tanjungpinang, pada November kemarin, posisi itu digeser ikan segar. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Irwan, menjelaskan alasan di balik pergeseran ini.
“Tidak bisa dipungkiri, ikan menjadi penyebab inflasi lantaran faktor cuaca akhir tahun ini,” beber Irwan.
Sudah menjadi maklum, tiap akhir tahun musim angin utara menyebabkan segala pekerjaan di laut sedikit terkendala. Baik itu pengiriman komoditas, sampai aktivitas nelayan mencari ikan.
Karena itu, sambung Irwan, tim inflasi daerah sepakat mengendalikan inflasi pada bulan Desember dengan melakukan upaya pola ragam komsumsi dan juga akan memasok ikan laut dari daerah lain.
“Kami akan coba memasok ikan dari Anambas yang merupakan daerah suplus ikan laut,” ujarnya
Menurut Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang, Zondervan, diprediksi harga cabai akan naik pada bulan Januari hingga Februari 2018. “Hal tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan,” ujarnya.
Sementara pihak Pelindo, berencana akan membuka rute Belawan langsung menuju ke Tanjungpinang yang mana selama ini rute masih melewati Kuala Tungkal menuju Batam, baru ke Tanjungpinang. Dengan dibukanya rute ini, diharapkan komoditas yang berasal dari Tanjungpinang juga bisa mendapat tempat di daerah Sumatra Utara.
“Dan peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tanjungpinang sebagai upaya peningkatan ekonomi,” sebutnya. (aya)
batampos.co.id – Senin 18 Desember 2017 Kota Batam tepat berusia 188 tahun. Di usianya yang terbilang tak muda lagi, Batam masih menyisakan berbagai persoalan. Baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pembanguan infrastruktur. Butuh kerja keras semua pihak untuk menjadikan Batam lebih baik lagi.
Cukup Lama Jusuf Kalla tak berkomentar soal Batam. Terakhir kali orang nomor dua di Indonesia itu melontarkan kritikan terkait Batam saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden di periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono mejabat sebagai Presiden.
Kala itu, JK, singkatan nama Jusuf Kalla, berkunjung ke Batam untuk meresmikan Water Treatment Plant (WTP) milik PT Adhya Tirta Batam (ATB) di Duriangkang. Sesaat sebelum pesawat yang mengantarkan JK mendarat di Hang Nadim, JK memandang Batam dari jendela pesawat.
“Saya melihat Batam gundul, gersang, hutannya rusak,” ujar JK, mengawali sambutan kala itu.
JK pun menyampaikan rasa prihatinnya karena kasat mata kerusakan hutan terjadi di Batam. Lahan hijau habis dibabat. Banyak yang beralih fungsi menjadi area komersil. JK pun meminta agar pembangunan Kota Batam tetap memperhatikan keasrian lingkungan.
Kamis (14/12) lalu JK kembali menginjakkan kaki di Batam. Ia menghadiri acara penutupan Rapimnas II Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Radisson Hotel Batam. Saat itu, JK kembali melontarkan kritikan. Namun kali ini tak lagi soal hutan, tapi soal kondisi ekonomi dan perkembangan Kota Batam.
JK mengatakan perkembangan Batam jauh dari yang diharapkan pemerintah pusat. Batam dulu digadang-gadang jadi kota baru yang majunya mendekati Singapura. Namun faktanya, Batam kini jauh tertinggal. Bukan hanya dengan Singapura, tapi juga negara tetangga lain di Asia dan Asia Tenggara khususnya.
Bahkan JK mengingatkan kalau Batam pernah menjadi rujukan sejumlah kawasan industri di beberapa negara. Salah satunya Shenzen, Tiongkok. Namun yang terjadi saat ini Shenzen jadi kota industri baru yang jauh lebih maju dan modern. Begitupun Iskandar Malaysia, jauh meninggalkan Batam. Padahal, Iskandar baru berusia 11 tahun.
“Sejarah itu selalu bicara dan bercerita. Faktanya Batam sekarang jauh ketinggalan,” kata JK, Kamis (14/12) lalu.
Ia menilai titik lemah Batam ada di elemen penunjang ekonomi. Baik pelaku usaha maupun pemerintah sama-sama tak bisa memelihara dan mengembangkan ide kreatif. “Pemerintah harusnya inovatif,” ucapnya.
JK mengingatkan kembali bahwa potensi Batam itu tidak kalah dengan Singapura. Dari sisi letak, sama-sama strategis dan berada di jalaur perdagangan dan pelayaran internasional, Selat Malaka.
“Banyak yang bisa dikembangkan. Namun itu bisa dicapai jika diikuti dengan kualitas pelayanan dan sistem perizinan yang baik,” kata JK.
Pria berdarah Bugis ini meminta dua mesin turbo Batam; Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam serius berbenah. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun layananan perizinan. Layanan perizinan lambat dan berbelit serta berbiaya mahal harus segera diakhiri.
“Pelayanan tidak boleh lagi lambat dan ribet,” pintanya.
Wajar saja JK melontorkan kritik itu. Batam kini memang jauh tertinggal. Bahkan pertumbuhan ekonomi Batam satu tahun belakangan ini terjun bebas. Jika sebelumnya berada di atas rata-rata nasional, kini jauh di bawah rata-rata nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen sumbangan Batam, red) pada semester pertama 2017 hanya 1,52 persen. Jika dihitung per kwartal hanya tumbuh 1 persen.
Meski mulai ada perbaikan di semester kedua, namun belum seperti yang diharapkan. Bahkan, jika dilihat per triwulan, kembali mengalami penurunan. Pada triwulan III-2017 berada pada angka 2,41 persen. Turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kwartal III-2017 tercatat 5,06 persen.
Tak hanya itu, industri galangan kapal yang jadi andalan kini masih berada di titik yang memprihatinkan. Jika sebelumnya sektor ini mampu menyerap lebih dari 250 ribu tenaga kerja, kini tersisa sekitar 25 ribu saja.
Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, sudah lebih 20 perusahaan galangan kapal yang tutup akibat sepinya order. Belum termasuk industri penyokongnya. Perusahaan yang bertahan hanya mengerjakan proyek yang dipesan jauh-jauh hari. Kalaupun ada proyek baru, hanya pekerjaan skala kecil saja.
Bank Indonesia Kepulauan Riau memprediksi, tahun 2018 industri galangan kapal di Batam masih belum bisa pulih seperti sedia kala. Butuh terobosan baru untuk menghidupkan kembali industri galangan kapal itu.
“Sektor pertambangan terutama migas diperkirakan masih belum sepenuhnya meningkat sejalan dengan proyeksi penurunan harga migas oleh IMF pada 2018,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, pekan lalu.
Bukan hanya industri galangan kapal, hampir semua sektor ekonomi di Batam mengalami kelesuan. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat ada 177 perusahaan yang tutup dalam beberapa tahun terakhir ini. Semua perusahaan tutup didominasi industri.
Namun kondisi ini tak bisa ditangisi. Batam harus bangkit. Masih ada waktu dan harapan untuk mengejar ketertinggalan Batam. Apalagi, saat ini Pemko Batam dan BP Batam mulai satu suara untuk memajukan Batam. Sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat, sesuai visi Kota Batam.
Bahkan, Pemko Batam mendukung penuh BP Batam yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun ke depan. Artinya, 2019 pertumbuhan ekonomi Batam sudah harus di angka 7 persen.
“Saya dan Pak Lukita (kepala BP Batam, red) sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk kerja bareng menyelesaikan berbagai persoalan di Batam,” tegas Wali Kota Batam Rudi di sela-sela Ziarah Makam Zuriat Nong Isa di Nongsa, Jumat (15/12) pekan lalu.
Rudi dan tokoh masyarakat Batam lainnya melakukan ziarah sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-188 Kota Batam.
Sekadar diketahui, usia Batam yang kini sudah 188 tahun mengacu pada sejarah Batam yang diakui menjadi bagian perbatasan antara Temasek dan Malaya (Singapura dan Malaysia sekarang, red) pada 1829.
Meski Batam sudah berusia 188 tahun, namun pembangunan modern Batam menjadi kota industri pada 1973 sesuai Keppres Nomor 41/1973. Dipimpin oleh BJ Habibie (Presiden ke-3 RI, red), maka pulau ini ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB) yang kini menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP).
Pada dekade akhir 1990-an sebagai tonggak awal reformasi, lahirlah otonomi daerah. Sebagai produknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53/1999 lahirlah Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan BP Batam.
Sempena hari jadi ke 188 Kota Batam, Walikota berziarah ke makam Nong Isa
Rudi menyadari, Batam kini memang tertinggal jauh dari negara tetangga. Namun ia tak mau menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, baik di Pemko Batam maupun BP Batam. Baginya, yang lalu biarlah berlalu, saatnya membenahi berbagai persoalan di Batam untuk menjadikan Batam lebih baik.
Rudi mengungkapkan, di masa tiga tahun berjalan ia memimpin kota ini, ia menetapkan infrastruktur sebagai fokus utama program kerjanya. Meliputi tiga bagian, yakni pembangunan jalan, perbaikan sistem drainase untuk mengurangi titik banjir, dan persampahan.
Di 2017, Pemko Batam bahkan menggeber pembenahan infrastruktur jalan. Rudi mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar untuk delapan penggal proyek pelebaran dan pembukaan akses jalan di 2017. Di antaranya proyek Baloi-Harmoni, Tanah Longsor-kawasan Planet Hotel, Pelita fly over-BTN Lama, Pelita-Pizza hut dari satu menjadi dua jalur.
Selain itu, dari simpang Sei panas-Bundaran Madani, Seipanas-Simpang Jam, dan perbaikan akses Ocarina-Bengkong.
Pada 2018-2019 sendiri, Rudi juga masih memfokuskan proyek pembangunan jalan. Ada 10 penggal lagi proyek pelebaran yang akan dibangun 2018, yakni Simpang Flyover Laluan Madani-Simpang BNI, Simpang BNI-Underpass, Simpang BNI-Simpang Frengky, Simpang Frengky-Simpang Sincom.
Ada juga Simpang Patung Kuda-Bengkong Second, lalu jalan depan Kampung Utama-Simpang Kolekta, Simpang Kolekta-Polsek Lubukbaja, Simpang Baloi-Seiladi, Kantor Wali Kota-Simpang Kabil, dan Jalan Simpang KDA ke arah Camat Batam Kota.
Rudi mengungkapkan, ia sudah menetapkan pembangunan ini sebagai perencanaan lima tahun ia memimpin, dimana Batam bagian timur menjadi fokus utama pembangunan. Karena pintu masuk Kota Batam, baik dari domestik dan internasional, ada di kawasan ini.
“Lima tahun perencanaan ini sudah saya tetapkan. Batam timur 2018 ada 10 penggal, 2019 ada 10 penggal lagi, clear-lah semua. Infrastruktur semua oke, dan habislah tugas saya waktu itu,” ungkapnya.
Mengenai pembagian pengerjaan infrastruktur jalan ini, sebenarnya selain Pemko Batam, BP Batam, Kementerian PUPR, dan Provinsi Kepri juga ikut andil.
“Semua tanggung jawab ada di Pemko Batam. Cuma karena anggaran terbatas maka ada pembagian seperti itu, tapi secara umum saya yang paling bertanggungjawab sebagai Wali Kota Batam,” tegasnya.
Rudi menyebutkan untuk anggaran jalan ini, ia kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 18 miliar. “Anggaran terbesar ya di infrastruktur ini. Makanya kalau ada laporan warga ada jalan berlubang, saya akan bertindak itu pasti langsung cepat ditangani,” ujarnya.
Tak hanya jalan-jalan utama, perbaikan jalan di kelurahan juga jadi fokus Rudi. Pada 2018 mendatang, Rudi mengungkapkan 64 kelurahan di Batam akan mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar untuk setiap kelurahan. Juga, Pemko Batam fokus pada pembenahan sistem drainase yang selama ini kerap menjadi penyebab banjir.
Persoalan mendasar lainnya di Batam adalah penataan kota yang terkesan buruk. Rudi mengakui itu dan sudah punya rencana menata bangunan di Kota Batam. Tak sekadar menata, setiap bangunan juga harus punya identitas Melayu sebagai ciri khas Batam.
“Saya sudah bicara dengan BP Batam dan zuriat Melayu agar fly over nanti diberi nama Laluan Madani,” ujar Rudi.
Namun Rudi menilai, pembenahan jalan adalah prioritas utama. Setelah semua selesai, baru fokus ke pembenahan bangunan di Batam agar cantik dan punya identitas yang khas.
Persoalan lain yang juga erat kaitannya dengan masyarakat Batam yang juga tak kunjung selesai adalah pasar. Sampai sekarang, Batam belum memiliki satu pun pasar rakyat atau pasar induk yang laik. Sehingga Pemko Batam tak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Pemko akan segera melakukan penertiban. Sekitar 105 kepala keluarga (KK) warga yang tinggal di kawasan pasar induk itu akan segera dipindahkan.
Rudi juga mengungkapkan, hal ini berlaku untuk penertiban berbagai rumah liar (ruli). Menurutnya, persoalan ruli di Batam ini pelik. Karena saat warga digusur dari tempat satu tanpa menyediakan solusi seperti memberi kavling, mereka pasti akan pindah ke tempat lain, membuka ruli di kawasan baru.
Namun, ia mengaku tetap berjuang membersihkan Batam dari rumah liar. Hal ini sudah mulai berjalan dari penertiban ruli di kawasan Jodoh.
“Setiap saya ke pusat, yang diminta, Pak Wali, tertibkan ruli, pindahkan warga ke rumah layak huni, atau hunian vertikal. Selalu begitu,” ungkapnya.
Kini, Rudi mengibaratkan ia melemparkan umpan, dan ikannya sudah dapat. Pekan ini, ia akan rapat bersama BP Batam, sejumlah pengusaha, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Saya tertibkan, Pak Lukita menyiapkan lahan, swasta harus bersedia ganti rugi ke masyarakat, dan warga di ruli harus ikhlas pindah. Hidup ini harus berguna kepada orang lain, harus bekerja bersama-sama,” ungkapnya.
Di bidang ekonomi, Rudi mengatakan Pemko Batam tetap memperhatikan. Selain akan membenahi pasar induk untuk para pedagang yang kini menghuni tepian jalan, juga akan memberikan kemudahan dan kenyamanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemko Batam. Semua perizinan itu akan digabungkan di Mal Pelayanan Prizinan (MPP) Kota Batam.
Rudi juga mengaku sudah berkoordinasi dengan BP Batam yang memang fokus ke investasi. Rudi yakin ke depan tidak akan ada lagi perusahaan tutup hanya gara-gara kebijakan lokal.
Rudi juga mengaku mendukung transformasi FTZ ke KEK jika itu dinilai solusi terbaik untuk memajukan ekonomi Batam. Pemko Batam siap mengambil peran sesuai regulasi yang ada.
Segala hal yang dibutuhkan BP Batam untuk memajukan ekonomi Batam akan didukung oleh Pemko Batam. Termasuk jika perlu menyerahkan beberapa kewenangan perizinan ke BP Batam untuk mempercepat pelayanan di bidang ivestasi.
Tugas utama di bidang ekonomi Batam saat ini adalah menstabilkan ekonomi Batam. “Apapun model fasilitas yang diberikan untuk Batam ke depan, apakah itu FTZ atau KEK atau dua-duanya, yang terpenting saat ini stabilkan dulu ekonomi yang goyang ini,” katanya.
Di bidang transportasi, Rudi berjanji akan memberi laluan taksi online. Dengan syarat punya izin dan tidak masuk wilayah pangkalan taksi konvensional. Rudi juga membantah punya kepentingan bisnis transportasi sehingga terkesan menghalangi taksi online.
“Tulis ini ya, saya tak punya taksi satu pun, saham pun. Saya kontraktor dan saham ada, tapi tidak di taksi,” tegas Rudi. (cha/nur/leo)
batampos.co.id – Setelah Perda pemekaran disahkan Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna pengambilan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan, Kamis (15/12) lalu, pemekaran tiga kecamatan baru di Kabupaten Kepulauan Anambas maka sekarang ini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Setelah disetujui maka pemekaran baru benar-benar terwujud.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Agus Basir, mengatakan, setelah pemekaran tiga kecamatan baru di Kabupaten Kepulauan Anambas terwujud, maka akan ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Sebagian SKPD akan merasa dampak perubahan tersebut. Salah satunya yakni SKPD yang dipimpinnya. Dikatakannya, jika setelah pemekaran terjadi, maka akan ada perbedaan nomenklatur lama dengan yang baru sehingga harus disesuaikan. “Nanti sudah pasti ada perubahan data Kependudukan secara besar-besaran,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Perubahan yang dimaksud seperti perubahan alamat yang awalnya masih gabung dengan kecamatan induk, sudah masuk ke kecamatan baru dan masih banyak perubahan data lainnya seperti RT dan RW. “Perubahan KTP juga tetap dilakukan,” ungkapnya lagi.
Karena kecamatan bertambah, maka tiga orang pegawai level esselon III juga dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Ditambah lagi dengan tiga sekretaris dan staff pegawai kecamatan di tiga kecamatan baru tersebut.
Mengenai persiapan pegawai, pihaknya masih memikirkan hal tersebut. Menurutnya dalam satu kecamatan bisa diisi belasan pegawai jadi jika tiga kecamatan sudah bisa diprediksi berapa jumlahnya. “Kita nanti akan bahas masalah ini,” ujarnya. (sya)
Pembangunan tahap I stadion olahraga senilai Rp 10,4 miliar diperkirakan akan selesai akhir tahun ini. F. Perkim Bintan untuk Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan mengklaim pembangunan stadion olahraga tahap I yang menelan anggaran sebesar Rp 10,4 miliar di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam sudah mencapai 90 persen. Tahun depan, Pemkab Bintan akan melanjutkan pembangunan tahap II senilai Rp 5 Miliar
“Pekerjaan yang sudah selesai mulai penanaman rumput hijau di lapangan sepak bola dan pembangunan tribun tanpa atap, tanpa kursi serta keramik,” sebut Kabid Permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Bayu Wicaksono, pada Minggu (17/12).
Setelah selesai waktu pemeliharaan tahap I dan pematangan rumput, ia mengatakan, lapangan baru bisa digunakan untuk bermain sepak bola. Diperkirakan lapangannya bisa digunakan pada bulan Juli atau Agustus tahun depan.
Tahun depan pembangunan stadion olahraga akan dilanjutkan kembali. “Tahap dua nanti akan dibangun atap, pemasangan kursi, juga pengecatan dan keramik serta penyempurnaan penataan landscape,” sebutnya.
Setelah pembangunan tahap kedua, ia menyebutkan, stadion olahraga ini akan digunakan untuk membina sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga khususnya sepak bola. Tidak hanya olahraga sepak bola, lanjutnya, stadion olahraga ini juga dilengkapi fasilitas lain seperti lintasan atletik.
Terpisah Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, stadion ini akan digunakan sebagai wadah pembinaan generasi muda di bidang olahraga. Selain itu, dibangunnya stadion olahraga ini karena bentuk perhatian pemerintah terhadap perkembangan sepak bola di Kabupaten Bintan.
“Kami mohon doanya agar pembangunan stadion ini bisa selesai dan pekerjaannya berjalan lancar,” harapnya. (cr21)
Direktur SDM PT Timah Tbk Muhammad Riski dan camat Kundur Barat berfoto bersama menyerahkan dana kemitraan dan CSR di wisma Timah, Jumat (15/12). F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – PT Timah Tbk Wilayah operasi Kepri Riau di Kundur menyerahkan bantuan dana kemitraan untuk semester II tahun 2017 sebesar Rp365 juta untuk delapan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Karimun. Sementara Rp 700 juta untuk dana corporate social responcibility (CSR) serta untuk wilayah provinsi Kepri dana kemitraan yang disalurkan mencapai Rp 536 juta. Penyerahan dilaksanakan Jumat 15/12 di wisma Timah.
Direktur SDM PT Timah Tbk Muhammad Riski menyerahkan langsung dana tersebut kepada delapan orang pelaku usaha UKM dan 19 orang penerima dana CSR di wilayah operasi Kepri Riau. Dalam keteranganya Muhammad Rizki mengatakan jika dana kemitraan merupakan dana bergilir bantuan pinjaman lunak kepada pelaku usaha (UKM). Disebutkan dana kemitraan yang disalurkan untuk semerter II tahun 2017 wilayah Provinsi Kepri sendiri mencapai sebesar Rp536 juta.
“ Dana yang diserahkan ini merupakan bentuk pinjaman lunak kepada pelaku usaha UKM di wilayah Kepri dan Riau dengan persyaratan tertentu selanjutnya dilakukan survey di lapangan. Diharapkan dengan pinjaman lunak ini dapat menumbuhkembangkan usaha mereka,”katanya.
Di tempat yang sama kepala bagian Humas PT Timah Tbk Wilayah operasi Kepri Riau Alfriano mengatakan semua pelaku usaha UKM di Kepri bisa mengajukan peminjaman dana kemitraan dengan syarat anggunan berupa sertifikat tanah. Diakuinya jumlah pelaku usaha UKM yang memanfaatkan dana kemitraan ini masih relative sedikit, untuk itu pada tahun 2018 mendatang PT Timah akan bersinergi dengan pemerintah Karimun untuk bersosialisasi.
Sementara menurut kepala unit Matalurgi Pt Tiumah Tbk Wiyono menyebutkan penyaluran dana CSR PT Timah Tbk wilayah operasi Kepri Riau 2017 sebesar Rp5,3 miliar terhitung selama Januari hingga Desember. Dikatakan dana CSR yang sudah disalurkan sekitar Rp4,9 miliar atau sekitar 90 persen. Bantuan dana CSR difokuskan untuk fasilitas umum di daerah yang berdampak langsung operasional PT Timah seperti sekolah, jalan, masjid serta pondok pesentren. (ims)
Beberapa pasangan tanpa ikatan pernikahan terjaring dalam Operasi Pekat Seligi didata di Mapolres Karimun, Sabtu (16/12). F. Sandy/Batam Pos.
batampos.co.id – Polres Karimun bersama dengan Sat Brimob Subden 4 Den A pelopor, PM TNI AD dan TNI AL melaksanakan Operasi Pekat Seligi 2017 pada Sabtu (16/12) malam pukul 21.00 WIB. Sasarannya, hotel kelas melati, kos-kosan, warnet, tempat hiburan malam dan kawasan Coastal Area. Dalam operasi tersebut ada dua orang yang diamankan karena ketahuan bermain judi online dan juga ada tujuh pasangan dari hotel dan kamar kos.
”Operasi yang kita lakukan ini melibatkan seluruh jajaran. Terdiri dari Sat Reskrim, Intelkam, Sabhara, Binmas, Narkoba, Lantas dan Bag Ops. Kemudian, kita juga melibatkan satuan instansi samping. Sehingga, jumlah personel yang diturunkan dalam operasi ini sebanyak 96 orang yang dibagi menjadi lima tim. Masing-masing tim bergerak serentak dengan sasaran tempat hiburan, hotel melati atau wisma, warnet, tempat indekos dan jalan Coastal Area yang biasa dijadikan tempat anak-anak motor kumpul,” jelas Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin, usai operasi.
Hasil dari operasi tersebut, lanjut Kapolres, Tim I yang dipimpin AKP Lulik Febyantara menemukan adanya empat pasangan yang bukan suami istri di dalam kamar hotel. Yakni, dua pasangan di Hotel 21 Century dan dua pasangan di Hotel Taman Kelapa. Kemudian, Tim II yang dipimpin oleh AKP Andi Amir Wahyudi berhasil mengamankan tiga pasangan di tempat kos yang tidak dapat menunjukkan surat nikah. Dua pasangan di tempat kos Sentosa dan satu pasangan lagi di kos Amran.
”Kemudian, Tim III yang dipimpin AKP Nendra melakukan operasi di seluruh tempat hiburan malam yang ada di Tanjungbalai Karimun. Tidak ditemukan adanya barang-barang berbahaya selama operasi di dalam tempat hiburan malam. Sedangkan Tim IV yang dipimpin AKP Eriman mendatangi warnet. Hasilnya, ada tiga orang pengunjung yang ditemukan sedang bermain judi online. Masing-masing di warnet As Lan Shop Studio, Fantastic dan Warnet Frozen. Kemudian, juga ditemukan pengunjung yang membuka situs porno di Warnet As Lan Shop Studio,” paparnya.
Dikatakannya, Tim V yang dipimpin AKP T Fazrial Kenedy melakukan penyisiran di Coastal Area untuk mencegah balap liar. Hasilnya, balap liar tidak ditemukan, namun ditemukan pengemudi yang membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Masyarakat yang terjaring dalam operasi ini dibawa ke Mapolres Karimun untuk pendataan dan pembinaan. (san)
batampos.co.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2018 diperkirakan akan selesai pekan depan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, proses pemeriksaan dan evaluasi ABPD Provinsi Kepri tahun 2018 telah memasuki tahap pemeriksaan di Biro Hukum Kementrian Dalam Negerri (Kemendagri). Hingga saat ini, APBD tersebut hanya tinggal menunggu pencatuman penomoran.
“Sudah tidak ada masalah APBD Kepri 2018. Saat ini sudah masuk ke Biro Hukum Kemendagri. Saya harapkan pekan depan APBD itu sudah diserahkan ke kita,” ujarnya.
Dijelaskannya, dalam proses pemeriksaan di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri, ABDP kepri tahun 2018 itu tidak banyak perubahan. Selama proses pemeriksaan di dua kementrian itu, hanya ada beberapa perbaikan namun perubahan itu tidak menyentuh substansi dasar.
“Tidak banyak perubahan. Hanya beberapa saja yang perlu dirubah. Sehingga Pemprov Kepri melalui tim TAPD Kepri dapat menyelesaikan perubahan itu dengan cepat,” tutur mantan Sekda Karimun tersebut.
Ia menambahkan, usai ABPD tahun 2018 itu mendapat penomoran, selanjutnya hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Mendagri dan diserahkan ke Pemprov Kepri untuk diproses ke tahapan selanjutnya.
“Biasanya kalau sudah di Biro Hukum Kemendagri, maka tidak lama lagi APBD itu akan turun. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada kejelasannya. Kita mengharapkan agar proses pemeriksaan APBD itu berjalan baik dan lancar,” harapnya. (cr1)
batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang bakal menggiatkan personelnya di tingkat kecamatan dalam kerja pengawasan keanggotaan partai politik. Hal ini digesa dalam rangka verifikasi faktual terhadap 12 parpol yang sebelumnya telah mendaftar.
Sebab itu, akhir pekan lalu, telah digelar rapat koordinasi bersama seluruh personel Panwascam yang ada di Tanjungpinang.
“Tujuan rakor ini agar Panwascam siap dan sigap dalam pengawasan verifikasi faktual parpol, yang akan berlangsung dari 15 desember 2017 hingga 4 Januari 2018 mendatang,” jelas Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah.
Menurutnya melalui rakor ini, mampu memperkuat dan memperteguh sinergitas Panwaslu dan Panwascam dalam setiap proses pengawasan.
Muhamad Zaini, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga menjelaskan, bahwa Panwaslu fokus dengan pengawasan setiap tahapan, baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
“Di saat Panwaslu melakukan rakor dengan Panwascam untuk pengawasan vertual parpol pemilu 2019, saat ini pun sedang belangsung pengawasan terhadap penelitian faktual syarat dukungan calon perseorangan dalam Pilwako 2018,” tegasnya
Menurutnya, dalam rakor berupaya menyamakan persepsi dalam pengawasan, membahas alat kerja pengawasan, kalender pengawasan, sekaligus mengkaji antisipasi potensi pelanggaran. Kebenaran dalam memberikan dukungan terhadap partai.
Zaini menambahkan, Panwascam harus memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan PPK dan PPS. “Meskipun PPL belum terbentuk pengawasan akan tetap dioptimalkan dengan melibatkan staf Panwaslu dan Panwascam,” tegasnya.
Nantinya juga akan dilakukan penelitian, pencocokan terhadap objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu 2019. Memastikan validitas dan kebenaran, kepengurusan, keanggotaan hingga kantor dan fasilitas di tingkat kota sampai kecamatan. (aya)
Dubes Indonesia untuk Singapura I Ngurah Swajaya (kiri) dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (tiga dari kiri) menunjukkan MoU usai ditandatangani di KBRI Singapura, Sabtu (9/12). Foto: Andreswari Widianingsih/Jawa Pos/Grup Batam Pos
batampos.co.id – Para pedagang dan pengunjung Pasar Kaget di Kelurahan Kibing, Batuaji, Batam, benar-benar kaget, Jumat (4/8) lalu. Sebuah mobil boks tiba-tiba parkir di areal pasar. Sejurus kemudian, beberapa pria keluar dari mobil tersebut dan menghampiri para pedagang.
Namun rasa kaget para pedagang tersebut hilang seketika saat sejumlah pria yang keluar dari mobil itu membagi-bagikan brosur. Dari brosur tersebut pedagang mengetahui jika mereka merupakan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batam-Sekupang.
“Kami kira ada penertiban pedagang,” kata Sonny, seorang pedagang di pasar kaget tersebut.
Para pedagang kian paham maksud kedatangan petugas BPJS Ketenagakerjaan tersebut setelah satu di antara petugas memberikan penjelasan. Pagi itu, petugas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batam-Sekupang sedang mensosialisasikan program kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan.
Sesuai dengan namanya, program BPU menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal. Yakni pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut. Meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja, atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah. Contohnya tukang ojek, sopir angkutan umum, artis, nelayan, dan pedagang pasar seperti Sonny dan rekan-rekannya.
Setelah mendapat penjelasan, rasa kaget pedagang berangsur berubah jadi rasa penasaran. Dan kemudian menjelma menjadi rasa tertarik untuk mendaftar menjadi peserta PBU BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan hari itu juga, sejumlah pedangang Pasar Kaget Kelurahan Kibing langsung mendaftar di tempat, termasuk Sonny.
“Dulu saat masih kerja di pabrik, saya sudah menjadi peserta. Saat itu namanya masih Jamsostek. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya,” kata Sonny saat ditanya alasannya mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Foto-foto kegiatan sosialisasi program BPU oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang. F. BPJS ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang.
Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang, Muhammad Kurniawan, membenarkan pasar menjadi salah satu target sosialisasi program PBU BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari pasar basah, pasar ikan, hingga pasar kaget.
Sosialisasi program PBU juga gencar dilakukan hingga kepulauan pesisir dan kampung-kampung nelayan di Batam. Khusus untuk kalangan nelayan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng organisasi atau asosiasi nelayan.
“Kami ingin mengubah paradigma, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan,” kata Kurniawan, Kamis (14/12).
Menurut Kurniawan, seperti halnya pekerja di sektor formal, pekerja sektor informal juga berhak dilindungi dari risiko kecelakaan kerja. Sebab mereka juga memiliki risiko mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitasnya.
Misalnya nelayan. Beraktivitas di laut tentu memberikan risiko yang tidak sembarangan. Apalagi di Batam dan wilayah Kepri yang lautnya memiliki karakter ombak kuat, terutama saat memasuki musim angin utara seperti saat ini.
Kurniawan menjelaskan, program BPU ini merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan kepesertaan untuk menambah manfaat bagi peserta.
Tak hanya di wilayah Batam, sosialisasi program PBU juga merambah ke Karimun. Sebab wilayah kerja Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam-Sekupang memang meliputi enam kecamatan di Kota Batam dan Kabupaten Karimun.
“Minggu lalu kami baru saja ke Karimun. Bersama BNI, kami menyerahkan stimulus pembayaran untuk 1.000 peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kurniawan.
Selain gencar melakukan sosialisasi dan jemput bola, BPJS Ketenagakerjaan juga aktif bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memperluas cakupan kepesertaan. Termasuk menerapkan sistem online untuk memudahkan pendaftaran peserta.
Gencarnya sosialisasi untuk peserta PBU ini diklaim cukup berhasil. Ini jika dilihat dari bertambahnya jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam-Sekupang. Hingga November 2017, jumlah keseluruhan peserta mencapai 49.580 jiwa atau 91 persen dari target. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama tahun lalu yang hanya tercapai 80 persen dari target.
Kurniawan mengklaim, pertumbuhan jumlah peserta itu banyak disumbang dari peserta PBU. Sementara peserta penerima upah (PU) cenderung menurun seiring terus bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Batam.
Selain peserta BPU, BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan kepesertaannya dengan menjangkau para pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan pada Sabtu (9/12) lalu BPJS Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama KBRI Singapura. MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Dubes RI untuk Singapura I Ngurah Swajaya.
Kerja sama tersebut bertujuan menyinergikan kewenangan para pihak dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi yang dijalin juga dalam hal integrasi database Pekerja Migran Indonesia (PMI) di KBRI dengan data milik BPJS Ketenagakerjaan.
“Bahkan kami sudah menggagas nanti ada konter khusus BPJS Ketenagakerjaan di setiap KBRI di negara-negara yang banyak TKI-nya,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam-Nagoya, Surya Rizal, Rabu (13/12) lalu.
Surya mengatakan, kerja sama dengan KBRI Singapura itu merupakan kali pertama dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, dalam waktu dekat kerja sama serupa juga akan diteken di KBRI di negeri jiran lainnya, seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Korea.
Dijelaskan, melalui kerja sama ini diharapkan layanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja migran Indonesia (PMI) di negeri jiran semakin mudah. Termasuk pendataan atau pendaftaran peserta baru PMI.
Secara nasional hingga kini PMI yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 78.789 orang. Sebagian besar mengikuti dua program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm). Namun, sesuai dengan Permenaker yang berlaku, PMI bisa melengkapi perlindungannya dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti program jaminan hari tua (JHT) melalui kantor pelayanan di dalam wilayah kedutaan. Hanya, program ini sifatnya suka rela.
Surya menjelaskan, perluasan kepesertaan ini merupakan salah satu perubahan mendasar sejak lahirnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai transformasi dari Jamsostek. Dulu, kata Surya, saat masih Jamsostek peserta yang wajib mendaftar hanya pekerja penerima upah (PU).
Namun sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, cakupan kepesertaannya meluas. Tidak hanya PU, pekerja bukan penerima upah (BPU) juga dijangkau BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan pekerja migran atau TKI.
“Karena mereka semua juga berhak mendapat perlindungan dari risiko kerja,” kata Surya.
Sebelumnya, perlindungan risiko kerja TKI atau PMI ditangangi konsorsium asuransi. Namun per Agustus 2017, kontraknya tidak dilanjutkan dan penanganannya kini diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Surya mengaku paham benar dengan program perlindungan pekerja migran ini. Sebab sebelum menjabat sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam-Nagoya, ia merupakan Asisten Deputi Bidang Kepatuhan Hukum. Ia terlibat langsung dalam menggodok aturan pada program perlindungan pekerja migran ini.
Selain fokus pada perluasan cakupan kepesertaan, Surya menjelaskan tugas utama BPJS Ketenagakerjaan lainnya adalah memperluas cakupan layanan.
“Target kami adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia,” katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya untuk urusan pekerja migran, pihaknya menggandeng KBRI di negara setempat. Atau bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Baik di pusat maupun di daerah.
Begitu juga untuk memperluas cakupan kepesertaan dari sektor BPU. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan sejumlah organisasi, antarlembaga, dan intansi tertentu. Misalnya untuk menggaet peserta dari kalangan nelayan. BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng asosiasi nelayan.
“Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2015 kerja sama itu dibolehkan. Karena kami tak bisa kerja sendiri,” kata dia.
Namun di luar besarnya semangat BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan kepesertaan dan layanan itu, terdapat tantangan yang tidak ringan. Misalnya soal kepatuhan. Menurut Surya, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh mendaftarkan karyawannya.
Ada pula yang sudah mendaftarkan karyawannya, tetapi yang didaftarkan hanya sebagian. Begitu juga dengan gaji yang dilaporkan. Ada beberapa perusahaan yang tidak jujur dalam menyampaikan laporan gaji karyawannya.
“Ada juga yang hanya ikut sebagian program,” kata dia.
Begitu juga dengan peserta dari kalangan BPU. Sampai saat ini masih ada yang tidak patuh membayar iuran bulanan.
Padahal, kata Surya, jika seluruh pekerja Indonesia -baik yang penerima upah atau bukan penerima upah- mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan patuh, maka akan semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan. Tidak hanya bagi sesama peserta, tetapi bagi negara dalam hal pembangunan perekonomian. Karenanya, ia berharap tingkat kesadaran dan kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat, sehingga manfaat perlindungan yang diberikan akan semakin optimal.
“Karena prinsip badan jaminan sosial di negara manapun sama, yakni gotong royong,” kata dia. (Suparman)
