PENGGUNA jalan melintas di gerbang utama kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, kemarin. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bintan akan meminta perusahaan swasta mengalokasikan dana CSR-nya untuk merampungkan pembangunan gerbang utama Kantor Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu.
“Tak dilelang lagi, kita akan upayakan dana CSR perusahaan yang ada di Bintan,” ungkap Kabid Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bintan, Bayu Wicaksono, Selasa (23/1) siang.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang belum selesai yakni pemasangan frame sisi kanan dan kiri bagian dalam dari arah kantor bupati bintan di Bintan Buyu. Selain itu, interior dan pemasangan lampu di bangunan gerbang utama tersebut. “Satu paket terdapat tiga pekerjaan,” katanya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiga pekerjaan itu, menurut Bayu mencapai Rp 200 juta. Sebelumnya, pembangunan gerbang utama kantor bupati bintan belum rampung hingga batas akhir Desember 2017 lalu. (met)
batampos.co.id – Krisis obat-obatan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji masih berlangsung sampai, Selasa (23/1/2018) siang. Keluhan kekecewaan pasien terus berdatangan sampai siang, kemarin. Manajemen RSUD belum bisa berbuat banyak sebab bantuan obat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri belum mencakupi semua kebutuhan pasien yang berobat ke sana.
Suasana rumah sakit bertipe B itu kemarin, masih seperti hari-hari sebelumnya. Masih banyak resep obat pasien yang ditolak di apotek rumah sakit tersebut. Pasien BPJS masih diharuskan membeli obat di luar rumah sakit, meskipun tidak semuanya.
Risna misalkan, pasien rawat jalan yang menjalani pengobatan gangguan pernapasan, harus membeli salah satu jenis obat di luar. Itu karena apotek di rumah sakit itu belum semuanya memiliki obat yang dibutuhkan Risna.
“Ada empat jenis obat, hanya tiga yang ada. Satu jenis saya harus beli di luar,” ujar Risna.
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Melalui via telepon Ani hanya menegaskan bahwa kekosongan obat-obatan tersebut mulai diatasi secara bertahap.
Drg Ani Dewiyana
“Sudahlah jangan terlalu banyak tanya. Sudah mulai kami atasi persoalan ini,” ujar Ani.
Disinggung terkait bantuan obat dari Pemprov Kepri Ani mengaku, sudah mulai didatangkan secara bertahap. Namun demikian Ani belum bisa pastikan apakah obat bantuan tersebut bisa mengcover semua kekosongan obat yang terjadi selama ini atau tidak.
“Sudah ada, paket (obat) untuk pasien BPJS,” kata Ani.
Apakah obat bantuan Pemprov tersebut mencakupi semua kebutuhan obat pasien BPJS di RSUD, Ani kembali menolak untuk berkomentar.
“Jangan sampai ke sanalah. Yang pasti sudah mulai diatasi,” tuturnya lagi.
Disinggung terkait dari tahun berapa rincian hutang RSUD ke vendor-vendor penyuplai obat-obatan sebelumnya yang mencapai Rp 7,6 miliar, lagi-lagi Ani enggan berkomentar.
“Aduh macam mau investigasi ini. Tak usahlah (rincian) yang itu. Saya lagi sibuk ini,” kata Ani lagi.
Sebelumnya saat rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Batam, Jumat (19/1) lalu, Ani menyebutkan krisis obat yang terjadi di RSUD selama ini dikarenakan vendor-vendor penyuplai obat sebelumnya sudah menghentikan suplai obat-obatan mereka ke RSUD. Itu terjadi karena RSUD masih hutang sekitar Rp 7,6 miliar ke vendor-vendor tersebut.
Untuk mengatasi krisis obat-obatan itu, pihaknya kata Ani memiliki solusi jangka pendek yakni meminta bantuan ke vendor-vendor lain yang ada di Tanjungpinang. Selain itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga telah memintah bantuan ke Pemprov Kepri untuk sama-sama mengatasi persoalan itu.
Petugas Mulai Depresi
Peliknya persoalan yang dihadapi manajemen RSUD sebenarnya sudah lama berlangsung. Tidak saja persoalan obat-obatan tapi juga peralatan medis hingga administrasi keuangan ikut bermasalah.
Penghujung tahun 2017 lalu, puluhan sekuriti di rumah sakit tersebut melakukan aksi protes sebab gaji mereka tunggak selama empat bulan. Begitu juga, pada Agustus 2017 lalu, dokter yang praktek di rumah sakit berpelat merah itu juga melakukan aksi mogok praktek sebab insentif jasa medik mereka tak dibayar oleh manajemen. Persoalan itu cukup rumit sebab tunggakan uang jasa medik tersebut mencapai Rp 2 miliar. Dalam proses penyelesaian,diketahui tunggakan terjadi karena manajemen di rumah sakit tersebut kurang baik sehingga tagihan ke BPJS tak bisa diklaim. RSUD kehabisan anggaran sehingga tak bisa membayar uang jasa medik petugas medis saat itu.
Selain itu pada awal Desember lalu, hal yang mengejutkan ditemui oleh rombongan Komisi IV DPRD Kota Batam saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sana. Dalam sidak tersebut rombongan anggota Dewan itu menemui banyak persoalan seperti kekosongan stok obat pasien BPJS sampai pada peralatan medis yang bermasalah karena masa kalibrasi telah berakhir.
Deretan-deretan persoalan itu diduga pemicu terjadinya krisis obat-obatan yang terjadi beberapa pekan terakhir ini.
Sejumlah petugas medis saat dimintai tanggapan mengaku cukup sulit menjelaskan ribetnya persoalan yang ada di rumah sakit bertipe B itu. Meskipun menjalani rutinitas seperti biasa namun masing-masing petugas di sana mengaku memikul beban yang cukup berat untuk mengurai persoalan itu.
“Kalau ditanya persoalan susah mau jelasin. Intinya makin kurus kami di sini karena persoalan-persoalan itu. Stres kami dibuat,” ujar seorang petugas medis di bagian adminitrasi dengan nada canda, kemarin. (eja)
batampos.co.id – Penyaluran air bersih ke rumah warga hingga kini belum maksimal setelah musibah banjir melanda Anambas. Saat ini, banyak pipa induk yang pecah akibat diterjang banjir baik itu saluran pipa lama maupun pipa yang baru.
Pantauan di lapangan setelah banjir melanda kota Tarempa, hingga beberapa hari saluran air bersih mati total. Banyak warga membeli air galon untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti untuk mandi maupun kebutuhan didapur. Meski sekarang ini sudah mulai mengalir namun belum normal seperti biasa.
Salah satu petugas air, Parlan, menjelaskan sedikitnya 10 titik pipa yang rusak. Seperti di Batu Tambun dan Batu Tabir Desa Tarempa Selatan. “Ada sekitar 10 titik pipa induk yang pecah, sekarang masih dalam proses perbaikan,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Pihaknya sempat kewalahan karena titik lokasi pipa yang pecah dimedan yang sulit sehingga petugas kesulitan menyambung pipa itu. “Rata-rata yang pecah itu saluran yang berada dialiran sungai,” ungkapnya lagi.
Penjaga air bersih pipa lama Iwan, mengungkapkan banyak juga pipa lama yang pecah tapi tidak sebanyak pipa air yang baru. Saat ini perbaikan sudah selesai dilakukan. “Untuk perbaikan pipa lama sudah selesai,” ungkap Iwan kemarin.
Dirinya menambahkan jika saat ini masih ada saluran pipa induk di Gudang Tengah, Desa Tarempa Selatan yang belum disambung. Dari informasi yang dia dapat, kemungkinan baru akan disambung besok. “Informasinya besok baru akan disambung, jadi untuk pipa baru masih belum normal,” tambahnya. (sya)
batampos.co.id – Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Natuna Tabranizal mengatakan, tahun 2018 ini pemerintah kembali menambah empat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap untuk daerah yang terisolir.
Empat SMPN satu atap ini berada di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, Desa Setengar Kecamatan Bunguran Selatan, Desa Brian Kecamatan Serasan, dan Desa Tanjung Palau, Kecamatan Serasan Timur. “Bangunan sekolahnya sudah selesai,” kata Tabrani, Selasa (23/1).
Empat SMPN satu atap ini katanya, dibangun oleh Kementerian pendidikan 2017. Hasil survei dan kebutuhan di Desa yang jauh. Misalnya SMPN Satu Atap Desa Teluk Buton, sebelumnya masih numpang di SMP Desa Pengadah, jaraknya berkilo-kilo.
“Sama kondisinya Desa Batu Brian Kecamatan Serasan. Siswa harus menyeberang pulau, dibangunnya SMPN satu atap sekolah semakin dekat. Tidak ada lagi anak putus sekolah karena sekolahnya jauh,” sebut Tabrani.
Pertimbangan Pemerintah membangun sekolah satu atap juga yakn pertumbuhan penduduk ke depannya. Seperti di Desa Setengar, nantinya akan bisa menampung anak didik setelah masuknya personel TNI di kawasan tersebut. (arn)
Deretan rumah dinas milik Pemkab Natuna. Jika ada ASN mau tinggal disini wajib bayar mahar kepada penghuni sebelumnya. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Perumahan dinas milik Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna di komplek masjid agung kini diduga diperdagangkan. Bahkan dugaan praktik jual beli ini sudah berlangsung lama.
Setiap pegawai yang ingin pindah di rumah dinas golongan III tersebut harus membayar mahar kepada penghuni sebelumnya, barulah mendapat kunci rumah. Maharnya pun berpariasi, mulai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.
Praktik jual beli rumah dinas Pemda ini diakui sejumlah pegawai Pemkab Natuna yang mencoba menempati rumah dinas yang diketahui kosong. Tetapi malah mengagetkan, meski kosong atau sudah pindah tetap harus seizin penghuni sebelumnya.
Bidang aset Pemkab Natuna pun tidak mendata secara detil siapa saja yang menghuni rumah dinas tersebut. Namun hanya mendata kondisi kosong atau tidak. “Memang rata-rata rumah dinas sudah ditambah dan direnovasi. Ada yang nambah kamar sampai garasi, jadi kalau ada yang menghuni baru, penghuni lama minta uang ganti. Memang ada beberapa rumah dinas kosong, rata-rata sudah direnovasi,” sebut warga setempat.
Diduga bagian aset diam dan seolah-olah tutup mata ada dugaan praktik mahar rumah dinas. Salah seorang ASN Natuna yang ingin menempati rumah tersebut mengaku dirinya diminta membayar mahar Rp 50 juta.
“Kemaren kami sudah cek lokasi perumahan. Ada rumah kosong tapi ganti rugi dulu kepada ASN yang sudah pindah tugas dari Natuna. Baru boleh lapor ke bidang aset,” ujar seorang ASN kemarin.
Dari Perubahan rumah tersebut sudah sangat jelas perubahan yg sudah diatur oleh undang-undang hal ini sudah salah. Apalagi ada mahar segala jelas ini lebih salah dan bisa dikatakan kutipan Pungli, dan anehnya rumah Negara di Puak tersebut, malahan juga bisa ditempati pihak pegawai honorer.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Pemkab Natuna Dicky Kusnadi mengaku kaget akan praktik mahar rumah dinas Pemda tersebut. Laporan sejauh ini sebatas melakukan sensus, belum mendata lebih lanjut penghuninya.
Rumah dinas Pemda Natuna di komplek masjid agung berjumlah 56 unit. Dalam bidang aset hanya 7 unit kosong.
“Saya baru setahun disini, tapi kami disini tidak terlibat dalam mahar itu. Kami tidak pernah menerima surat pemberitahuan pindah maupun merenovasi rumah dinas,” sebut Dicky, Selasa (23/1).
Dicky mengatakan, temuan maharaja ditindak lanjuti kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah. Rumah dinas harus didata ulang. Apalagi yang sudah pindah, tetapi tidak lapor.(arn)
batampos.co.id – Stok beras medium saat ini lebih dari 1.000 ton dari Bulog, dengan perhitungan 726 ton dan dari swasta 300 ton. Dengan ketersediaan stok beras tersebut Ketua Satgas Pangan dan Beras Karimun AKP Lulik Febyantara mengatakan, pasokan beras tidak ada masalah hingga menjelang Imlek mendatang. Sebab, pasokan beras yang didatangkan dari luar tetap terus masuk ke Karimun setiap minggu.
”Kemarin kita sempat menanyakan, kepada distributor kenapa harga beras medium cukup tinggi per kilogramnya yang mencapai Rp 9.100,” jelas Lulik, kemarin (23/1).
Setelah mendapatkan penjelasan dari distributor bahwa harga beras tersebut dari sananya memang sudah mahal. Artinya, distributor mau tidak mau tetap harus membeli beras dari Jawa atau Medan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Karimun. Dimana, distributor tersebut tetap harus menambah biaya ongkos kapal, buruh angkut dari kapal ke lori dan ongkos lori ke gudang yang ditotal mencapai Rp400 per kilogramnya.
” Untuk harga HET Beras yaitu Rp 9.950 per kilogramnya, berarti distributor mengambil keuntungan Rp 300 per kilogram yang totalnya mencapai Rp 1.800 per kilogram. Jadi ada space Rp150 per kilogramnya untuk pengecer beras itu, berarti dari distributor tidak boleh melebihi harga HET,” ungkapnya.
Sehingga, kata Lulik lagi untuk tingkat distributor pihaknya dapat mengontrol penjualan harga beras. Dmana, para distributor beras tidak ada yang bermain untuk menaikan harga beras diatas HET yang telah ditentukan. Namun, untuk tingkat pengecer tidak bisa dilakukan pengontrolan harga beras.
”Yang kita tetap melakukan pemantauan setiap dua minggu sekali terhadap beras. Dan ada solusi, yaitu dilakukan operasi pasar terhadap beras. Dengan distributor beras mencapai 18 distributor termasuk di Tanjungbatu,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM Karimun M Yosli mengatakan, untuk pasokan beras pihaknya tidak mempermasalahkan lagi. Karena, pasokan beras sudah cukup dan terus dilakukan pemesanan oleh distributor beras.
”Masih cukup beras. Kan, kita terus melakukan pemantauan dilapangan pasokan beras. Termasuk harga sembako yang lain,” singkatnya.(tri)
Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika melakukan dialog dengan pelaku UKM pada sosialisasi Program Kemitraan PT Timah, Selasa (23/1) F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq berpesan, kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar memanfaatkan pinjaman modal dari pihak PT Timah Tbk untuk mengembangkan usaha. Supaya bisa terus meningkatkan produksi usahanya, dengan bunga pinjamanan cukup ringan yaitu 3 persen setahun.
”Tapi, jangan lupa pengembalian pinjamannya. Dan manfaatkan benar-benar, untuk modal usaha bukan untuk yang lain,” jelas Rafiq, kemarin (23/1) saat berdialog dengan para UKM se Kabupaten Karimun.
Dengan suku bunga pinjaman yang sangat ringan ini, bagi pelaku UKM bisa berkesempatan untuk membuat inovasi usaha yang baru. Selain usaha yang sudah ada, artinya bagaimana pelaku UKM tersebut dapat membuka usaha lain sesuai kebutuhan pasar. Mengingat, peluang home industri di kabupaten Karimun masih cukup besar pangsa pasarnya.
”Silahkan, berinovasi usaha. Sehingga, apabila angsuran pinjaman lancar bisa pinjam lebih besar lagi. Dan program kemitraan PT Timah Tbk dengan UKM dapat tumbuh nantinya, selain itu dapat belajar bagaimana memenejemen pinjaman tersebut bisa berkembang,” tuturnya.
Sementara itu Kabid PKBL PT Timah Tbk Erwan Sudarto mengatakan, sosialisasi program kemitraan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelaku UKM bagaimana proses pinjaman lunak. Yang sekaligus diserahkan formulir porposal, untuk pengajuan pinjaman yang dihadiri sekitar 100 orang pelaku UKM.
” Prosesnya mudah. Yang jelas ada jaminan bagi pelaku UKM itu sendiri, semuanya bisa dibantu asalkan memenuhi persyaratan. Pinjaman bisa dimulai dari Rp5 Juta sampai Rp200 Juta,” ungkapnya.
Sedangkan salah satu pelaku UKM asal Moro Halim ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, bahwa dirinya berencana untuk meminjam Rp5 Juta sebagai modal usaha untuk pengembangan usahanya yaitu kerupuk. Namun, dirinya berharap kepada PT Timah Tbk agar proses pemimjaman bisa dilakukan di Moro. Sebab, kalau ke kantor PT Timah Tbk membutuhkan biaya transporsi cukup besar, apalagi bolak-balik.
” Saya harap sih proses verifikasinya di Moro sajalah. Ini informasi segar bagi kami pelaku UKM dengan bunga yang ringan sekali,” singkatnya.
Pantauan dilapangan hadir dalam sosialisasi tersebut GM PT Timah Tbk I Gede Adi Putra, Kepala Unit Metalurgi Wiyono dan Kabag Humas Timah Tbk Kundur Rio. Dan para pelaku UKM se kabupaten Karimun.(tri)
batampos.co.id – Anda penyuka dangdut koplo? Silakan baca artikel ini. Kalaupun tidak, Anda pun layak baca.
Ini artikel tentang dua penyanyi dangdut koplo milenial asal Jawa Timur yaitu Via Vallen dan Nella Kharisma.
Lagu mereka sama-sama ditonton lebih dari 100 juta penonton di Youtube. Sesuatu yang belum pernah dicapai oleh pemusik dangdut sejak era digital muncul.
Sampai Selasa (23/1/2018), video musik Jaran Goyang yang dinyanyikan Nella Kharisma menembus 129 juta viewers. Sementara video musik Sayang milik Via Vallen mencapai 125 juta viewers. Jika kedua penonton digabungkan, jumlahnya hampir sama dengan penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta penduduk.
Kedua perempuan cantik Jawa Timur itu memang membawa nuansa berbeda terhadap musik dangdut. Popularitas mereka juga mendongkrak musik lain yang dinyanyikannya. Misalnya Via Vallen, lagu Kimcil Kepolen sudah ditonton 32 juta viewers, Selingkuh sebanyak 36 juta viewers.
Dari Nella Kharisma, ada Konco Mesra yang ditonton 63 juta viewers, Ditinggal Rabi sudah 34 juta viewers, maupun Bojo Galak sebanyak 41 juta viewers. Popularitas mereka diikuti dengan tumbuhnya penggemar yang sangat banyak. Tidak terbatas di Jawa Timur.
Seperti halnya selebriti lain, mereka juga memiliki die hard fans. Malah tidak sedikit yang suka membandingkan keduanya. Via dan Nella sendiri tampaknya tidak mau larut dalam perang dingin yang dilakukan penggemar. Mereka berdua justru tampak akrab dan saling dukung.
Via Vallen (kiri) bersama Nella Kharisma di Surabaya, Senin (22/1) (Hanung Hambara/Jawa Pos)
Itu terlihat saat Via Vallen dan Nella Kharisma hadir bersama di acara Gus Ipul, Senin (22/1). Calon Gubernur Jawa Timur itu memang merangkul kedua penyanyi dangdut terpopuler zaman now untuk kampanye. Saat itulah, keduanya seakan menuntaskan perang dingin antara Vyanisty (fans Via Vallen) maupun Nella Lovers (fans Nella Kharisma).
Untuk mencairkan suasana, Via bahkan sempat melontarkan candaan.
“Ini namanya habis digoyang (lagu Jaran Goyang, Red) terus disayang (lagu Sayang, red),” kata Via merujuk pada dua judul lagu paling hits miliknya dan Nella.
Malah, Via dan Nella kompak menyebut tak masalah kalau harus naik dalam satu panggung. Bahkan, Via yang arek Sidoarjo itu mengiyakan karena sudah pernah menyanyi bareng Nella.
“Sudah pernah lho (sepanggung) sama Nella,” tuturnya.
Via menjelaskan, dirinya juga harus bersikap profesional. Artinya, saat diminta tampil dengan siapa pun, dia akan menurutinya.
“Tergantung request-nya. Mau dikolaborasikan sama siapa saja ayo, enggak masalah,” tambahnya.
Senada dengan Via, Nella juga tidak masalah tampil dengan siapa saja. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Via tidak pernah ada persoalan. Bahkan, Nella mengaku bersyukur diajak Gus Ipul karena bisa ketemu Via Vallen.
“Lama enggak ketemu, kangen loh sama Mbak Via. Terakhir ketemu di Banyuwangi, sekitar enam bulan lalu,” tegasnya kepada JawaPos.com.
Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa bergabungnya Via dan Nella itu adalah bentuk konkret dari seduluran.
“Saya gembira Mbak Via maupun Mbak Nella punya konsep yang sama. Orang kan membayangkan, Via sama Nella iki onok opo? Padahal yo gak ono opo-opo, malah seneng ketemu, iso reunian,” ucap pria asal Pasuruan itu.
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan SK perpanjangan pegawai kontrak se-Pulau Kundur, Selasa (23/1) di halaman Kantor Camat Kundur Utara, Selasa (23/1) F. Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Para honorer di daerah diminta untuk menyiapkan nomor rekening bank untuk pengganjian, karena gaji kini diberikan secara nontunai tersebut menyebabkan keterlambatan penggajian pada honorer daerah, TPP guru PNS.
“Dananya sudah masuk ke kas bendahara dinas pendidikan, maupun OPD masing-masing. Karena untuk pembayaran gaji sekarang sudah dibayar dengan nontunai,” tegas Bupati Karimun Aunur Rafiq usai penyerahan Surat Keputusan (SK) pegawai kontrak di halaman kantor camat Kundur Utara, Selasa (23/1) kemarin.
Oleh karenanya, lanjut Bupati, masing-masing honorer harus menyiapkan nomor rekening bank. Sehingga, gaji, sertifikasi, maupun isentif guru honor dilakukan secara nontunai. Dan anggaran yang tersisa mencapai Rp 70 miliar,” jelas Rafiq.
Sementara, jumlah SK perpanjangan honorer untuk wilayah Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Belat, Ungar, Puskesmas Tanjungbatu, Puskesmas Tanjungberlian, Puskesmas Belat, Puskesmas Kundur Barat, UPTD Pendidikan Kecamatan Kundur, UPTD Pendidikan Kundur Utara mencapai 631 honorer. Sementara tenaga kontrak Kecamatan Moro, Buru, dan Durai sebanyak 353 orang.
“Sebagai pengetahuan, hingga tahun 2017 sudah ada 78 pegawai kontrak yang diberhentikan. Termasuk dua pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan tiga orang lagi masih proses pemberhentian,” tutur Rafiq seraya menyebutkan, meski defisit anggaran, namun pemerintah tidak memutus ataupun merumahkan pegawai kontrak. (ims)
Ratusan ribu batang rokok FTZ dari Batam bersama pakaian bekas dan aksesoris ponsel ditangkap KPPBC TMP B. F. Sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Penyelundupan berbagai merek rokok tanpa pita cukai yang merupakan rokok kawasan bebas cukai dari Batam ke Tanjungbalai Karimun masih sering terjadi. Hal ini terungkap dari hasil penindakan yang dilakukan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Tanjungbalai Karimun yang mencapai ratusan ribu batang selama Januari.
”Berdasarkan hasil penindakan yang kita lakukan sejak awal bulan ini sampai dengan Ahad (21/1) ada 167.360 batang rokok untuk kawasan khusus FTZ berbagai merek yang berasal dari Batam berhasil kita sita. Penindakan yang kita lakukan berasal dari kapal penumpang. Karena, memang rokok tersebut tidak boleh beredar atau dimasukkan ke kawasan non FTZ,” ujar Kepala KPPBC TMP B Bernhard, Selasa (23/1).
Selain itu, katanya, pada bulan ini pihaknya juga berhasil melakukan penyitaan terhadap minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang juga tidak dilengkapi dengan dokumen kepabenan. Ada dalam bentuk ginseng kemasan botol, minuman bir kaleng dari Batam. Kemudian, juga ada pakaian bekas sebanyak 609 karung yang berasal dari luar negeri. Untuk pakaian bekas ditemukan di salah satu pelabuhan rakyat di Kolong.
”Nilai barang dari pakain bekas tersbeut mencapai Rp121 juta lebih. Hanya saja, untuk tersangka memang tidak ada. Sebab, pada saat anggota dari seksi penindakan tiba di lokasi kapal pompong yang mengangkut ratusan pakaian bekas tersebut tidak ada nakhoda dan kru kapalnya. Meski sudah ditunggu berjam-jam, namun tetap tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut Bernhard, pada Ahad (21/1) kapal patroli KPPBC TMP B juga selain menyita ratusan rbu batang rokok juga berhasil menyita 101 kotak yang berisi aksesoris ponsel yang dibawa menggunakan kapal penumpang dari Batam di perairan Pulau Durian, Moro. Penindakan di atas kapal penumpang ditengah laut ini berdasarkan informasi yang diterima.
”Dan, dari semua penindakan yang kita dlakukan ini, memang tidak ada tersangkanya. Sebab, diangkut dengan kapal penumpang, sehingga tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Meski telah coba dikembangkan tetap saja tidak ada yang mengaku sebagai pemilik. Begitu juga untuk ratusan karung pakaian bekas tidak ada pemilknya, sebab kapal ditinggalkan begitu saja,” jelasnya. (san)
