batampos.co.id – Kepala Bandara Hang Nadim Batam, Suwarso, mengatakan penerbangan Batam-Korea masih berlangsung. Meskipun sifatnya hanya kontrak, rute tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kota Batam.
“Tadi malam saja masih ada yang masuk. Sejak dibuka, wisman yang masuk cukup banyak. Insya Allah 7 Februari ada lagi tim dari travel Korea yang akan berkunjung ke Batam. Sesuai jadwalnya kontraknya rute ini akan berakhir 28 Februari nanti,” ujar Suwasro.
Menurut dia, Mereka itu terdiri satu tim yang berasal dari Korea yang berkeinginan survey tempat di Batam. Sesuai jadwalnya, mereka akan melihat fasilitas bandara dan akan main Golf di Palm Spring. Ia berharap semoga nantinya tim ini lebih mengintensifkan lagi rute penerbangan tersebut menjadi schedule. Agar rute tersebut bisa berjangka panjang dan hanya sebatas kontrak saja.
“Kita masih menunggu feed backnya. Jadi sampai kemarin dia menganggap pelayanan kita baik. Semua instansi bisa bekerja sama dan mereka juga berkeinginan kegiatan carter ini di permanenkan. Itu catatan yang kita terima,” tutur Suwarso.
Sementara itu, untuk rute Batam ke Cina, lanjut dia, untuk sementara diberhentikan. Alasannya ada beberapa yang minta penerbangan langsung ke Singapura. Tidak melalui kota Batam. Dirinya mengakui masih menunggu rencana tour dengan maskapai Citilink.
“Jika untuk rute Batam ke Cina sementara stop karena programnya kemarin sampai Desember. Kita masih menunggu memang ada rencana tour dengan Citilink. Masih menunggu juga progresnya,” jelas Suwarso. (rng)
batampos.co.id – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri, Nurdin Basirun sempat kelimpungan menghadapi verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Pasalnya adalah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) lupa dikantongi saat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Senin (29/1).
“Di hari pertama ini (kemarin,red) kami dijadwalkan melakukan beberapa verifikasi faktual ke sejumlah Parpol tingkat Provinsi Kepri. Salah satunya adalah Partai NasDem,” ujar Ridarman Bai, Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, kemarin.
Menurut Ridarman, KPU Kepri sudah membantu lima tim kerja dalam melakukan verifikasi faktual ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang dicek kelengkapannya adalah, sekretariat partai, kartu tanda anggota, dan keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan tersebut.
“Kami tadi (kemarin,red) sudah melakukan verifikasi ke Partai NasDem. Secara admistrasi yang belum lengkap adalah KTP dan KTA Ketua Partai NasDem yang harus kami cocokkan,” papar Ridarman.
Dijelaskannya, lantaran belum lengkapnya hal itu, maka Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun bersama sejumlah anggota memilih untuk mendatangi KPU Kepri. Kenyataannya, Ketua Partai tersebut lupa mengantongi KTP dan KTA. Sehingga meminta waktu.
“Dari hasil sementara, kekurangnnya hanya mencocokkan dengan asli saja. Makanya dinamakan verifikasi faktual,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, untuk hari pertama, Parpol yang dijadwalkan menjalani verifikasi faktual adalah, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai NasDem, dan Partai Demokrat.
“Kemudian besok (hari ini,red) adalah giliran Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bagi partai yang lengkap akan diterbitkan surat Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan yang belum adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS). Deadline perbaikan sampai 2 Februari mendatang,” tutup Ridarman.
Sementara itu, Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, kesibukan dirinya sebagai seorang Gubernur, membuat ia lupa dengan indentitas kependudukannya. Apalagi dalam berpergian juga jarang menggunakan identitas tersebut.
“Biasanya saja simpan di dalam tas. Kenyataan hari ini (kemarin,red) saya membawa tas yang berbeda. Maka minta waktu untuk pulang mencari KTP dan KTA,” ujar Nurdin Basirun.
Disebutkannya, tidak hadirnya dirinya pada saat verifikasi di Kantor DPW NasDem Kepri lebih disebabkan adanya kegiatan Konvensi Daerah-Daerah Kepulauan di Batam. Menurut Nurdin, kegiatan tersebut sangat penting, karena menyangkut masa depan Provinsi Kepri ke depan.
“Tadi adik-adik wartawan di Batam juga tidak sempat saya layani. Karena harus buru-buru ke sini (KPU,red),” papar mantan Bupati Karimun itu.(jpg)
Kadisperindag Bintan Dian Nusa bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bintan Hesti Gustrian ketika melakukan sidak ke salah satu distributor di Tanjunguban, Bintan, Senin (29/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos.co.id – Sejumlah distributor mengeluhkan buruknya kualitas beras Bulog yang mereka jual. Beras berwarna kuning, berdebu serta mudah hancur apabila digengam. “Pihak Distributor keberatan menjual beras bulog, tidak layak konsumsi,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bintan, Hesti Gustrian usai melakukan inspeksi mendadak (Sisak) di sejumlah Distributor beras di Tanjunguban, Bintan, Senin (29/1).
Akibatnya, distributor kesulitan menjual beras Bulog yang mereka ambil. Padahal tujuan diedarkannya beras Bulog di pasar untuk menetralkan harga. “Pedagang diminta menjual beras Bulog, sementara beras yang mau dijual kualitasnya jelek dan membuat konsumen enggan membelinya,” katanya.
Karena itu Hesti meminta pihak Bulog menarik suplai beras yang kualitasnya jelek. Serta mendistribusikan sesuai klasifikasi dan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium.”Kalau harga tidak ada masalah, karena harga beras bulog yang medium HET nya Rp 9.950, kalau yang cadangan beras pemerintah di bawah Rp 100 atau seharga Rp 9850,” jelasnya.
Sementara itu, pihak Bulog Tanjungpinang, Said yang dihubungi sore kemarin belum berhasil dimintai keterangan. (met)
batampos.co.id – Konferesi Pemerintah Daerah Kepulauan di gelar di Swissbell Hotel Harbour Bay Batam, Minggu (29/1). Poin utama yang dibicarakan dalam konferesi yang diikuti oleh delapan Pemerintah Daerah Kepulauan ini yakni terkait Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah Kepulauan (RUUPDK) tak kunjung disahkan jadi Undang-undang.
Turut hadir dalam konferensi tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Karena RUU tersebut tak kunjung disahkan, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini berharap pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Menurutnya, pasca penertiban Perpu hanya butuh waktu satu bulan diperkirakan akan menjadi Undang-undang.
“Kenapa saya ajukan Perpu, karena inikan janji kampanye yang paling besar jadikan Indonesia Poros Maritim. Orang-orang pada tersentak, kirain benar-benar kembali ke laut,” kata Fahri usai acara tersebut.
Ia menyampaikan, janji tersebut tak seiring realisasi yang konkrit. Bahkan hingga memasuki tahun ke emapt kepemimpinan Presiden Joko Widodo Undang-undang daerah Kepulauan tak kunjung disahkan. Padahal, kata dia, jika bicara poros maritim akan tertuju bahwa laut Indonesia lebih besar dari darat. Indonesia memiliki 17 ribu pulau. Ia bahkan mempertanyakan hal yang pernah disampaikan Jokowi agar bangsa Indonesia tak lagi membelakangi laut.
“Lalu konkretnya mana? konsep maritimnya pak jokowi atau yang saya sebut negeri bahari itu apa? Jadi dulu yang dipidatokan itu apa? Cuman mengebom-ngebom kapal ikan, ndak begitu dong atau cuma lahirnya kemenko maritim? Harus ada yang konkret,” imbuh Fahri.
Menurutnya, implementasi Indonesia sebagai poros maritim tak hany tentang perdagangan di laut, namun harsu menyentuh setiap sendi kehidupan bernegara. Bahakn hingga kurikulum di pendidikan. Sejatinya,
“Makanya perlu Perpu. Sebenarnya presiden sudah mengirim utusannya, tapi kementrian teknis itung-itung tapi sampai kiamat nggak selesai hitungnya,” katanya.
Bahkan, dalam tweeter pribadinya Fahri menyinggung soal Batam. Ia menilai, Presiden Habibi sudah membuat proyek percontohan yang sangat baik di Batam sebagai Untukkonektifitas antar pulau. Rantai kepulauan di kepri ini sebetulnya dapat menjadi basis yg terhubung dengan sabang dan kepulauan luar yg menjadi tameng NKRI.
“Tapi sayang Batam dan Kepri sudah tidak ditengok lagi. Lalu mereka terbengkalai menjadi halaman belakang ekonomi Singapura yang megah. Batang seperti disuntik mati atau anastesi supaya kesadarannya hilang,” cuit Fahri.
Sementara Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan,?pemerintah pusat masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pemerintah daerah terkait kewenangan provinsi di laut dan provinsi berciri kepulauan.?”Saat ini proses penyusunannya masih jalan. Sedang dilakukan harmonisisasi di kementerian hukum dan HAM,” ujarnya.
Ia mengaku pihaknya beberapa kali rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Diantranyaharmonisasi RUU dilakukan akhir Desember lalu di KemenkumHAM.
?Isi RUU itu diakui dimaksudkan untuk mendorong?daya saing tinggi bagi daerah kepulauan.
“Kita harapkan, UU nanti akan menjadi sumber pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di laut, eksplorasi ?eksploitasi, konservasi di luar migas dan lainnya, sesuai batasan kewenangan yang diberikan sejauh 12 mil dari bibir pantai,” tegasnya. (adi)
PETUGAS IOM mendata pengungsi yang dipindahkan dari Rudenim Tanjungpinang ke Hotel Hermes, Bintan, Senin (29/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos.co.id – Petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang memindahkan sekitar 280 orang pengungsi dari Rudenim Tanjungpinang ke Hotel Hermes di Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Selama berada di hotel, mereka akan diawasi dan dilarang berkeliaran di wilayah objek vital termasuk bandara dan
pelabuhan.
“Pemindahan pengungsi dilakukan bertahap. Tahap pertama sebanyak 100 orang, besok (hari ini) tahap kedua sebanyak 100 orang dan lusa (besok) tahap ketiga sebanyak 80 orang,” ujar Kepala Bidang Penempatan Pengamanan Pemulangan dan Pendeportasian Rudenim Pusat di Tanjungpinang, Agung Astrawinata ditemui di lobi Hotel Hermes, Senin (29/1).
Ia menyebutkan, pengungsi yang dipindahkan berasal dari Negara Afghanistan, Somalia, Sudan, Irak dan Yaman. Menurutnya, sesui Kepres Nomor 125 tahun 2016, pengungsi yang telah memiliki kartu UNHCR harus segera dipindahkan ke tempat penampungan sementara. “Mereka boleh keluar namun dibatasi, tidak boleh ke pelabuhan atau bandara, kalau ke mal kita kasih,” kata dia.
Ditegaskannya, jika ada pengungsi yang melanggar dengan menyambangi objek objek vital. Maka, pihaknya akan memulangkan kembali pengungsi ke Rudenim. “Kalau mereka melanggar, ada risikonya. Kami masukkan lagi ke rudenim, ke ruang isolasi, bahkan kartu pengungsi mereka akan ditarik oleh pihak UNHCR,” katanya.
Namun, Agung tak mengatahui batas waktu para pengungsi tinggal di hotel serta biaya yang harus dikeluarkan. “Yang tahu IOM dan UNHCR, kami hanya mengawasi,” jawabnya.
Salah seorang pekerja IOM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, setiap pengungsi diberikan makan tiga kali sehari. “Kalau tiga kali makan dalam sehari Rp 30 ribu, kalau sebulan sekitar Rp 900 ribu. Kalau ditambah uang transportasi dan berobat, maka totalnya menjadi Rp 1,2 juta,” jelasnya. (met)
batampos.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal isu ekspor pasir laut yang akan ditambang di wilayah laut Kepri. Menurut dia, sampai saat ini ekspor pasir laut masih dilarang.
“Itu masih moratorium (diberhentikan sementara, red),” kata Susi saat mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1).
Sayangnya, Susi enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana tersebut. Termasuk soal proyek pendalaman alur laut di wilayah Kepri yang diduga hanya sebagai kedok dari kegiatan tambang pasir laut.
“Saya harus fokus meninjau SKPT dulu,” kilahnya.
Susi berada di Natuna sejak Minggu (28/1) lalu. Selama di Natuna, menteri nyentrik itu menghabiskan banyak waktunya untuk menikmati keindahan wisata bahari Natuna.
Bersama putrinya, Susi menyempatkan berlibur ke pantai. Tidak hanya menyelam di perairan wisata Pulau Senoa, Susi juga mengekplorasi keindahan terumbu karang di wisata pantai Senubing. Ia juga menikmati bermain kano dan berenang di pantai.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengaku kaget dengan bertambahnya kawasan pertambangan (KP) pasir laut di wilayahnya. Dimana saat ini diklaim ada 50 KP di Karimun.
“Seingat saya, pengajuan izin pertambangan pasir laut yang saya tandatangani hanya sembilan,” kata Rafiq, Sabtu (27/1) lalu.
Namun Rafiq mengaku enggan mempersoalkannya. Sebab pada dasarnya, izin pertambangan pasir laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara Pemkab Karimun hanya berwenang mengeluarkan surat rekomendasi yang diajukan pengusaha tambang pasir laut.
Meski begitu, Rafiq mengaku khawatir banyaknya lokasi tambang pasir laut tersebut akan berdampak pada kehidupan para nelayan. Sebab jika semua KP digarap, maka dipastikan akan mengganggu ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap nelayan, khususnya nelayan tradisional.
“Sehingga, memang perlu dibahas secara terperinci terkait nasib nelayan jika memang nanti kegiatan penambangan pasir laut akan berjalan,” tegasnya.
Terkait rencana pemerintah melakukan pendalaman alur laut di wilayah perairan Karimun, Rafiq mengaku sepenuhnya mendukung. Asalkan, kata dia, proyek tersebut benar-benar untuk kepentingan pembangunan, dalam hal ini untuk memperbaiki alur pelayaran.
“Dan harus ada kontribusi bagi pendapatan daerah,” katanya. (arn/san)
Gedung Puskesmas Tanjungbatu. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Karimun menggesa peningkatan status puskesmas Tanjungbatu Kundur menjadi rumah sakit tipe D. Sekarang proses berbagai persiapan peralatan dan tenaga medis sebagai syarat mutlak rumah sakit tipe D tersebut, sudah dilaksanakan.
“Sampai kini sedang dalam proses. Karena tidak semudah yang kita bayangkan, kita perlu persiapkan peralatan, dan tenaga medis yang profesional untuk menunjang dioperasikan rumah sakit nantinya. Yang jelas kita sedang memproses, dan sudah kita ajukan,” tegas Bupati Aunur Rafiq yang dihubungi Senin (29/1) kemarin.
Wacana perubahan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Pulau Kundur. Makanya, harus ada ruang operasi serta dokter spesialis sebagai persyaratan mutlak. Selain itu, ruang Unit Gawat Darurat (UGD), serta peralatan juga segera disiapkan.
“Memang saat ini pelayanan puskesmas sudah lebih baik. Terlebih setelah dioperasikan gedung baru, hanya saja masih kekurangan dokter umum, dan dokter gigi. Untuk dokter spesialis belum dapat ditempatkan di puskesmas Tanjungbatu karena bukan rumah sakit sehingga jasa medisnya tidak dapat dibayarkan,” tuturnya.
Sementara Kepala Puskesmas Tanjungbatu Sumiran pernah menyebutkan puskesmas Tanjungbatu sudah memiliki ruang rawat inap, ruang operasi, UGD, laboraturium, ruang rontgen serta pelayanan poliklinik yang memadai.
“Kami menyambut positif dengan rencana peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (ims)
Kapolsek Moro AKP Donris E Pasaribu ketika mengunjungi keluarga Yohannes. F. Dok Polsek Moro untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Jajaran Polsek Moro, bersama Bhayangkari menyerahkan bantuan untuk keluarga Yohannes yang mengalami tunarunggu di Kecamatan Moro. Bantuan yang diberikan berupa vitamin, perlengkapan bayi, tempat tidur, serta uang tunai dari masyarakat disalurkan melalui Polsek Moro senilai Rp 2.650.000 diberikan kepada keluarga Yohannes.
“Setelah berbicara melalui bahasa isyarat. Syukurlah, anaknya ketiganya lahir dengan normal. Tapi apakah normal atau tidak belum tahu. Dan bidan yang datang ke rumahnya, membantu membersihkan bekas persalinan,” kata Kapolsek Moro AKP Donris E Pasaribu, kemarin (29/1).
Sementara Plt Camat Moro Ratna ketika dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, dirinya belum mengetahui ada satu keluarga yang tunarunggu. Sebab, pihaknya sedang berada di Karimun. “Nanti saya hubungi staff dulu. Lagi di Karimun, sibuk nih,” singkatnya.
Terpisah, salah satu tokoh masyarakat Karimun Raja Zurantiaz ketika dimintai tanggapannya, tentang masih ada warga Kabupaten Karimun yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ia mengatakan, tidak asing lagi informasi tersebut dan hal ini benar-benar kenyataan. Artinya, peranan Pemerintah Daerah selama ini untuk peduli kepada warga yang kurang mampu hanya cerita belaka.
“Anda bisa saksikan sendiri, ketika datang ke pulau-pulau masih banyak warga yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Nah, sekarang apa langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut, melalui Pemerintah Kecamatan,” tanyanya.
Dengan demikian, kehadiran Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Moro tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Terbukti, kinerja aparatur di Kecamatan Moro untuk melakukan pemantauan maupun pendataan terhadap masyarakat miskin tidak jalan. Sehingga, muncul kasus satu keluarga yang tidak layak tinggal di gubuk dan mengalami tunarungu.
Selain itu sejauh mana, Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, informasi dari BPS Karimun angka kemiskinan untuk Kabupaten Karimun terjadi kenaikan sebesar 7,4 persen di tahun 2017. Ini berarti, tidak ada progres yang nyata dalam pengentasan kemiskinan.
“Sudah terpublikasi baru dilakukan aksi. Seperti gizi buruk di Karimun, berbagai alasan disampaikan oleh instansi terkait. Ketika sudah terpublikasikan baru bertindak. Intinya, tidak ada evaluasi. Sebab, kemiskinan ada kaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun selain Polsek Moro memberikan bantuan, juga dari Koramil 02 Moro bersama dengan Ibu-ibu persit memberikan bantuan yang didampingi oleh Danramil 02/Moro Kapten Inf K Manurung. (tri)
Pasien RSUD antre mengambil obat didepan apotik RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Rabu (24/1). RSUD Embung Fatimah mendapatkan bantuan obat dari Dinas Kesehatan Kepri yang diserahkan oleh Gubernur Kepri. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyayangkan pegawai RSUD Embung Fatimah Kota Batam yang tidak lancar gajian. Menurut DPRD Kota Batam, gaji pegawai adalah biaya rutin yang tidak ada hubungannya dengan audit BPKP.
“Ya, katanya tidak gajian. Apa hubungannya gajian dengan audit. Gajian itu adalah anggaran rutin. Ada audit atau tidak audit gaji harus tetap jalan,” kata sekretaris komisi IV Udin P Sihaloho.
Menurutnya, ada yang tidak beres di RSUD jika memang pegawai gajian terlambat sampai seminggu. Menurutnya, kemungkinan besar penyebabnya adalah kas atau keuangan RSUD yang kosong.
“Kalau terlambat sehari atau dua hari bisa dimaklumi. Mungkin karena ada kendala teknis atau apalah. Tetapi kalau sudah lewat seminggu atau lebih, berarti ada yang salah,” katanya.
Dengan terlambatnya pegawai RSUD untuk gajian maka dipastikan pelayanan akan terganggu. Ini menyangkut hak pegawai yang terganggu oleh kebijakan di institusi tersebut.
“Pegawai makan dari gaji itu. Kalau itu juga terlambat, maka pelayanan pasti tidak maksimal. Bagaimana mau maksimal, kalau hak mereka untuk kebutuhan dapur pegawai juga terlambat,” katanya.
Anggota komisi IV DPRD Kota lainnya Marlon Brando juga mendesak pimpinan di RSUD Embung Fatimah untuk memberikan gaji pegawai tepat waktu. Ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Yang jadi korban di sini bisa jadi masyarakat umum. Makanya kita harapkan RSUD harus bisa bijak menyikapi ini. Gaji adalah hak yang sebenarnya harus dibayarkan tepat waktu,” katanya.
Sebelumnya, Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana mengakui adanya tunggakan gaji pegawai. Namun demikian Ani menuturkan tunggakan gaji itu tetap akan dibayar dalam waktu dekat ini. “Tetap akan dibayar. Uangnya ada cuman belum bisa dicairkan karena masih diaudit (BPKP). Nanti kalau sudah clear akan segera dibayar,” katanya.
Gaji Desember Belum Dibayar
ilustrasi foto: iman wachyudi / batampos
Sebagian besar pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji kembali dilanda perasaan was-was. Mereka kuatir jika pembayaran gaji mereka bulan Januari ini kembali tersendat seperti bulan Desember lalu.
Kekuatiran pegawai itu cukup beralasan. Sebab tunggakan gaji mereka Desember lalu belum juga dibayar sampai, Senin (29/1). “Ini sudah tanggal 29, kami biasa gajian tanggal 1, tapi gaji bulan Desember kemarin belum juga dibayar, takutnya bulan ini seperti itu lagi,” ujar seorang pegawai yang meminta namanya dirahasiakan, kemarin.
Sejauh ini kata sumber pagawai itu, belum ada kepastian dari pihak manajemen kapan tunggakan gaji mereka itu akan segera dibayar. Namun demikian besar harapan mereka agar tunggakan itu segera dibayar bersama gaji bulan Januari pada tanggal 1 Februari nanti. “Kalau bisa dirapelah, dengan gaji bulan ini. Jangan diulur-ulur lagi apalagi sampai gaji bulan ini juga ditunggakan. Kasian kami. Butuh makan juga kami ini,” ujar sumber petugas itu.
Informasi yang diperoleh sebelumnya, tunggakan gaji pegawai RSUD itu terjadi karena manajemen RSUD sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kepri. Pihak manajemen tak mau ambil risiko sebab belum ada payung hukum yang menjamin agar mereka tak disalahkan jika membayar tunggakan gaji karyawan itu.
Direktur RSUD Anie Dewiyana saat kembali dikonfirmasi, Senin (29/1), enggan berkomentar banyak. Dia bahkan mengelak jika tunggakan gaji karyawan itu terjadi karena sedang diaudit BPKP. “Tidak, tidak. Akan secepatnya kami selesaikan (bayar tunggakan gaji pegawai). Ini saya lagi rapat. Dalam waktu dekat ini sudah diselesaikan,” kata Ani, singkat.
Direktur RSUD Diminta Tak Gamang
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kini sedang berlangsung tak membuat pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah tersendat.
“Kita harapkan, audit ini tidak mengikat pengadaan obat,” ucap Amsakar, Senin (29/1) pagi.
Ia menilai, obat merupakan komponen urgen di layanan kesehatan dan mendesak untuk dipastikan ketersediaannya. Ia mencontohkan, obat-obat yang sudah masuk dalam e katalog setiap waktu dapat diadakan sepanjang uang tersedia, tanpa harus mengikuti proses tender.
“Harapan kami, (audit) tak membuat bu Ani (Direktur RSUD Embung Fatimah Ani Dewiyana) gamang dalam mengambil keputusan,” katanya.
Bahkan menurut Amsakar, ada ketentuan untuk pegadaan obat sampai dengan Rp 500 juta dapa dialkukan dengan penunjukan langsung. Dan ini ia pastikan tak melanggara aturan, ia pribadi telah mempelajari hal ini.
“Tapi memang masalahnya beliau (Ani Dewiyana) orang baru, dia memang betul-betul harus cermat mengambil keputusan, itu saja persoalannya,”paparnya.
Apakah Pemko Batam dapat mendesak BPKP mempercepat proses audit? Amsakar mengatakan, kini pihaknya akan mengikuti alur mekanisme yang tengah dilakukan BPKP. “Mereka (BPKP) sudah punya agenda atau schedule, kapan audit ini selesai,”imbuhnya.
Namun yang pasti, Amsakar mengkalim pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya yakni berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk membantu kebutuhn obat di RSUD Embung Fatimah. Lain pihak, Dinas Kesehatan Batam juga membantu mensupport hal yang sama.
“Saya pikir soal obat sudah mulai terurai. Memang yang sampai kini salah satu masalahnya terkait utang ke pihak lain yang belum terselesaikan,”ujarnya.
Tak hanya sekali dibantu Pemprov Kepri, ia berharap bantuan akan tetap dikirim hingga semua kembali normal atau tak ada masalah terkait obat. “tapi memang sebagai orang yang minta, kita tergantung orang yang beri,”ucap dia.
Guna membahas kembali terkait persoalan obat di RSUD Embung Fatimah, pihaknya akan kemabli memanggil Ani Dewiyana dan Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi dalam waktu dekat ini. “Satu atau dua hari lagi kami akan panggil. Saya yakin akan ada perbaikan di rumah sakit kita itu,”katanya.
Sebelumnya kepada sejumlah wartawan, direktur RSUD Ani menyampaikan hal yang berbeda. Tunggakan gaji itu terjadi karena pihaknya sedang diaudit oleh BPKP. Karena sedang diaudit maka pihaknya tidak berani membayar gaji karyawan itu karena tidak ada payung hukum yang melindungi pihak manajemen. “Uangnya ada tapi masih diaudit. Salah-salah bisa masuk penjara nanti kami,” ujar Ani saat menerima bantuan obat-obatan dari Pemprov Kepri belum lama ini. (adi/eja/ian)
batampos.co.id – Tim putri Jakarta Pertamina Energi menyapu bersih semua laga pada seri kedua putaran pertama Proliga 2018. Tim besutan M Ansori itu memenangkan kedua laga yang berlangsung di GOR Temenggung Abdul Djamal, Batam, 26-28 Januari 2018.
Runner up Proliga dalam dua edisi sebelumnya itu mengalahkan Jakarta BNI Taplus dengan skor 3-0 (25-13, 25-18, 25-22). Di laga kedua, giliran Bandung Bank BJB Pakuan yang menjadi korban juga dengan skor 3-0 (25-20, 25-12, 25-15).
Hasil itu membuat Jakarta Pertamina belum terkalahkan dari empat pertandingan yang sudah dilakoni. Agustin Wulandari dan kolega memuncaki klasemen sementara dengan poin sempurna 12.
Di bagian putra, Jakarta Pertamina Energi juga menjadi tim yang belum terkalahan. Tim racikan Andri Widiyatmoko itu sudah mengantongi sembilan poin hasil dari tiga kemenangan.
Pada seri kedua putaran pertama Proliga di Batam, Jakarta Pertamina menumbangkan Surabaya Bhayangkara Samator dengan skor 3-1 (25-21. 25-19, 20-25, 25-23). Dua kemenangan sebelumnya diraih pada seri pertama di Yogyakarta, pekan lalu.
“Kita tetap harus waspada. Masih ada sisa enam seri lagi yang harus kita lakoni,” ujar pelatih tim putri Jakarta Pertamina Energi, M Anshori.
Menurut dia, hasil sapu bersih pada dua seri ini membuat para pesaing dan lawan-lawannya semakin termotivasi untuk mengalahkan anak didiknya.
Dengan performa yang menyakinkan di Yogyakarta dan Batam, tim-tim lawan mulai mengincar Anna Stepaniuk dan kawan-kawan yang dinilai menjadi unggulan di musim 2018 ini.
Keperkasaan Jakarta Pertamina Energi musim 2018 ini tidak lepas dari penampilan buruk juara bertahan Jakarta Elektrik PLN yang ditinggal pemain-pemain timnasnya ke beberapa tim.
Manager Jakarta Elektrik PLN, Bambang Sutanto menyanggah, timnya sedang dilanda krisis. Bahkan ia menilai musim ini adalah musim yang paling tepat untuk meregenarasi para pemain.
Hampir sebagian skuad yang menghuni Jakarta Elektrik PLN musim 2018 adalah para pemain muda yang terbilang minim jam terbang.
“Setelah juara tiga tahun beruntun, kita ingin menciptakan pemain-pemain muda yang berkualitas lagi. Musim inilah saatnya. Mungkin kita tidak bisa juara di musim ini, tapi dengan semakin matangnya pemain-pemain muda yang kita turunkan di musim ini, dua atau tiga tahun lagi, kita bisa merajai Proliga lagi,” ungkap Bambang.
Pemain-pemain Jakarta Pertamina Energi merayakan kemenangan usai menyapu bersih di seri kedua Proliga 2018 di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam, Minggu (28/1). F. Octo Zainul Ahmad/Batam Pos
Tim asuhan Tien Mei ini akhirnya berhasil meraih kemenangan perdananya di musim 2018 setelah menjungkalkan tim juru kunci Bekasi BVN dengan skor 3-0 (25-17, 25-15, 25-14).
Seri kedua di Batam ini ditutup dengan pertandingan antara tim putra Bekasi BVN melawan Palembang Bank Sumsel. Kegemilangan Bekasi BVN yang diluar dugaan mampu mengalahkan Jakarta BNI Taplus dengan skor 3-1 pada laga sebelumnya, harus mengakui keunggulan Palembang Bank Sumsel dengan skor ketat 2-3 (25-21, 22-25, 36-34, 21-25, 13-15).
Laga tersebut merupakan laga yang paling lama berlangsungnya Proliga 2018 karena durasinya hampir lebih dua jam. Setelah seri kedua di Batam, Proliga 2018 bakal berlanjut ke seri ketiga yang dilangsungkan di Gresik pada 2-4 Februari 2018. (oza)
Klasemen sementara tim putri hingga seri kedua Proliga 2018
1. Jakarta Pertamina Energi, main (4), menang (4), kalah (0), poin (12)
2. Jakarta PGN Popsivo Polwan, main (4), menang (3), kalah (1), poin (10)
3. Bandung BJB Pakuan, main (4), menang (3), kalah (2), poin (9)
4. Jakarta BNI Taplus, main (4), menang (2), kalah (2), poin (6)
5. Jakarta Elektrik PLN, main (4), menang (1), kalah (3) poin (3)
6. Petrokimia Gresik, main (4), menang (1), kalah (3), poin (2)
7. Bekasi BVN, main (4), menang (0), kalah (4), poin (0)
Klasemen sementara tim putra hingga seri kedua Proliga 2018
1. Jakarta Pertamina Energi, main (3), menang (3), kalah (0), poin (9)
2. Bekasi BVN, main (3), menang (1), kalah (2), poin (4)
3. Palembang Bank Sumsel, main (2), menang (1), kalah (1), poin (3)
4. Surabaya Bhayangkara Samator,main (3), menang (1), kalah (2), poin (3)
5. Jakarta BNI Taplus, main (3), menang (1), kalah (2), poin (2)
batampos.co.id – Konferesi Pemerintah Daerah Kepulauan di gelar di Swissbell Hotel Harbour Bay Batam, Minggu (29/1). Poin utama yang dibicarakan dalam konferesi yang diikuti oleh delapan Pemerintah Daerah Kepulauan ini yakni terkait Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah Kepulauan (RUUPDK) tak kunjung disahkan jadi Undang-undang.
