Jumat, 1 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12597

Ardian Dijanjikan Bekerja sebagai Honorer Dishub Batam, Ternyata …

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ardian Septiano, 25, warga Bengkong menjadi korban penipuan. Korban dijanjikan oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Nurdin Siregar untuk menjadi pegawai honorer di Dishub Batam. Selanjutnya, korban dimintai sejumlah uang untuk bisa menjadi pegawai honorer di kantor tersebut.

“Awalnya dia dia menawarkan kepada mama saya. Kemudian mama saya konfirmasi sama saya dan setuju menerima tawaran itu,” ujar Ardian usai membuat laporan di Mapolresta Barelang, Senin (29/1) siang.

Ardian mengaku dimintai uang sebesar Rp 25 juta untuk bisa masuk menjadi tenaga honorer di Dishub Batam. Karena tidak mempunyai uang dengan sebanyak itu, Ardian baru memberikan uang sebesar Rp 17,5 juta. Uang sebanyak itu, diberikan Ardian dalam dua tahap dengan Rp 10 juta bayar langsung dan sisanya melalui transfer di bank.

“Sisanya saya bilang sama dia akan dibayar kalau sudah kerja. Uang itu saya bayar dua awalnya dia minta Rp 25 juta, terus dia bilang karena saudara bisa bayar Rp 20 juta aja,” tuturnya.

Belakangan korban merasa ditipu karena apa yang dijanjikan oleh pelaku tidak ditepati. Sebab saat itu Nurdin Siregar menjanjikan bahwa Ardian akan mulai bekerja pada akhir Desember 2017 kemarin. Namun, kerjaan yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut dia, masih ada beberapa orang lagi yang menjadi korban.

“Saya awalnya kerja di pelabuhan Batamcenter dan bulan Desember kemarin perpanjangan kontrak di kerjaan. saya tanya kepastiannya, dia bilang tidak usah per[anjangan kontrak, saya ikuti. Tapi akhirnya saya tidak bekerja sampai sekarang,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Rustam Efendi menegaskan, bahwa Dishub Batam tidak ada penerimaan tenaga honorer. Bahkan, menurut dia, saat ini Dishub ada pengurangan tenaga honorer karena tidak ada anggran di tahun ini. Sejauh ini, Dishub Batam telah memberhentikan sebanyak 13 tenaga honorer dari 212 tenaga honorer.

“Pegawai yang 13 orang ini merupakan pegawai yang sering tidak masuk atau kinerjanya kurang. Bahkan kami memang ada pengajuan untuk menyambung kontrak, tapi tidak ada anggaran lagi. Jadi bagaimana kita mau lakukan penambahan,” katanya.

Diharapkan Rustam, dengan kejadian ini masyarakat jangan terlalu cepat percaya dengan adanya penerimaan honorer di instansi pemerintahan. Sebab, anggran Kota Batam di tahun 2018 tidak mencukupi untuk menggaji honorer bari. Jika pun memang ada informasi penerimaan, Rustam berharap kepada masyarakat untuk langsung melakukan pengecekan ke instansi tersebut.

“Kita (Dishub, red) kalau ada penerimaan atau lowongan pasti akan kita sampaikan dan berikan informasi kepada masyarakat. Jadi yang paling penting, cek dulu kebenaran informasinya dan jangan mudah percaya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba membenarkan bahwa Nurdin Siregar merupakan salah satu stafnya yang bertugas dalam pengawasan parkir liar. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh Nurdin merupakan tindakan atas nama pribadinya dan tidak membawa nama Dishhub Batam. Sementara dari stempel Dishub itu, diyakininya merupakan stempel palsu yang sengaja dicetak untuk meyakinkan korbannya.

“Kalau dia melanggar hukum silahkan lapor kepada pihak kepolisian dan polisi yang akan memproses. Dari segi kepegawaian, apabila di diputus setahun penjara, maka otomatis dia akan diberhentikan,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama membenarkan adanya laporan penipuan ini. Sejauh ini, pihaknya telah memintai keterangan dari Ardian dan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap oknum Dishub tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan laporan ini.

“Sejauh ini kita baru meminta keterangan awal dari korban. Pastinya kita sudah menerima laporan ini dan sedang dalam tahap penyelidikan,” ujarnya singkat. (gie)

Pajak Hotel Bintan Sumbang Rp 82,5 Miliar

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pajak hotel menyumbang penerimaan daerah terbesar di Kabupaten Bintan jika dibandingkan penerimaan pajak – pajak lainnya. Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bintan mencatat penerimaan pajak hotel pada 2017 sebesar Rp 82,5 miliar atau naik sebesar Rp 12 miliar lebih jika dibandingkan pada 2016 sebesar Rp 70 miliar.

“Pajak hotel masih berada di urutan pertama karena penyumbang pajak tertinggi sekitar 34 persen dari total penerimaan pajak daerah pada 2017 sebesar Rp 181 miliar,” ungkap Kepala BPPRD Kabupaten Bintan Yuzed ketika mendampingi Bupati Bintan Apri Sujadi pada Senin (29/1).

Selain pajak hotel, penerimaan pajak yang meningkat singnifikan yakni penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun 2017, penerimaan BPHTB di Kabupaten Bintan meningkat sekitar Rp 12 miliar menjadi Rp 19 miliar jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 5 miliar.

“Target yang diberikan pemerintah ke kami sebesar Rp 7 miliar, namun realisasi penerimaan pajak BPHTB naik sekitar 237 persen jika dibandingkan tahun 2016,” jelasnya.

Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah Kabupaten Bintan pada 2017 menjadi Rp 181 miliar, di mana mengalami peningkatan sebesar Rp 26 miliar atau naik sekitar 17 persen jika dibandingkan pada 2016 lalu sebesar Rp 151 miliar.

Ke depan, dia mengatakan, pihaknya melirik potensi pajak di sektor perizinan bangunan dan pemutakhirkan data terkait lahan kosong yang dulunya belum dibangun dan kini sedang dibangun. “Jika ada objek pajaknya maka bisa meningkatkan sektor pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, Pemkab Bintan akan bekerja ekstra untuk mengenjot sektor pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan terobosan – terobosan baru seperti mengali potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal.

“Sebagai contoh pajak bumi dan bangunan,” tukasnya. Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja BPPRD Kabupaten Bintan karena telah bekerja keras dan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk diketahui, pajak hotel berada di urutan tertinggi dengan penerimaan pajak sebesar Rp 82,5 miliar, lalu pajak restoran Rp 31,2 miliar, pajak PBBP2 Rp 20,3 miliar, pajak BPHTB Rp 19,8 miliar, pajak PPj Rp 12,9 miliar, pajak MBLB Rp 11,2 miliar, dan pajak hiburan Rp 2,4 miliar, pajak reklame Rp 356 juta dan pajak Parkir Rp 240 juta. (met)

Penerbangan Batam – Korea Tingkatkan Jumlah Wisatawan

Putut A
-
0
Suwarso

batampos.co.id – Kepala Bandara Hang Nadim Batam, Suwarso, mengatakan penerbangan Batam-Korea masih berlangsung. Meskipun sifatnya hanya kontrak, rute tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kota Batam.

“Tadi malam saja masih ada yang masuk. Sejak dibuka, wisman yang masuk cukup banyak. Insya Allah 7 Februari ada lagi tim dari travel Korea yang akan berkunjung ke Batam. Sesuai jadwalnya kontraknya rute ini akan berakhir 28 Februari nanti,” ujar Suwasro.

Menurut dia, Mereka itu terdiri satu tim yang berasal dari Korea yang berkeinginan survey tempat di Batam. Sesuai jadwalnya, mereka akan melihat fasilitas bandara dan akan main Golf di Palm Spring. Ia berharap semoga nantinya tim ini lebih mengintensifkan lagi rute penerbangan tersebut menjadi schedule. Agar rute tersebut bisa berjangka panjang dan hanya sebatas kontrak saja.

“Kita masih menunggu feed backnya. Jadi sampai kemarin dia menganggap pelayanan kita baik. Semua instansi bisa bekerja sama dan mereka juga berkeinginan kegiatan carter ini di permanenkan. Itu catatan yang kita terima,” tutur Suwarso.

Sementara itu, untuk rute Batam ke Cina, lanjut dia, untuk sementara diberhentikan. Alasannya ada beberapa yang minta penerbangan langsung ke Singapura. Tidak melalui kota Batam. Dirinya mengakui masih menunggu rencana tour dengan maskapai Citilink.

“Jika untuk rute Batam ke Cina sementara stop karena programnya kemarin sampai Desember. Kita masih menunggu memang ada rencana tour dengan Citilink. Masih menunggu juga progresnya,” jelas Suwarso. (rng)

KTP dan KTA Lupa Dikantongi, Ketua NasDem Kelimpungan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri, Nurdin Basirun sempat kelimpungan menghadapi verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Pasalnya adalah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) lupa dikantongi saat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Senin (29/1).

“Di hari pertama ini (kemarin,red) kami dijadwalkan melakukan beberapa verifikasi faktual ke sejumlah Parpol tingkat Provinsi Kepri. Salah satunya adalah Partai NasDem,” ujar Ridarman Bai, Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, kemarin.

Menurut Ridarman, KPU Kepri sudah membantu lima tim kerja dalam melakukan verifikasi faktual ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang dicek kelengkapannya adalah, sekretariat partai, kartu tanda anggota, dan keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan tersebut.

“Kami tadi (kemarin,red) sudah melakukan verifikasi ke Partai NasDem. Secara admistrasi yang belum lengkap adalah KTP dan KTA Ketua Partai NasDem yang harus kami cocokkan,” papar Ridarman.

Dijelaskannya, lantaran belum lengkapnya hal itu, maka Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun bersama sejumlah anggota memilih untuk mendatangi KPU Kepri. Kenyataannya, Ketua Partai tersebut lupa mengantongi KTP dan KTA. Sehingga meminta waktu.

“Dari hasil sementara, kekurangnnya hanya mencocokkan dengan asli saja. Makanya dinamakan verifikasi faktual,” paparnya lagi.

Ditambahkannya, untuk hari pertama, Parpol yang dijadwalkan menjalani verifikasi faktual adalah, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

“Kemudian besok (hari ini,red) adalah giliran Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bagi partai yang lengkap akan diterbitkan surat Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan yang belum adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS). Deadline perbaikan sampai 2 Februari mendatang,” tutup Ridarman.

Sementara itu, Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, kesibukan dirinya sebagai seorang Gubernur, membuat ia lupa dengan indentitas kependudukannya. Apalagi dalam berpergian juga jarang menggunakan identitas tersebut.

“Biasanya saja simpan di dalam tas. Kenyataan hari ini (kemarin,red) saya membawa tas yang berbeda. Maka minta waktu untuk pulang mencari KTP dan KTA,” ujar Nurdin Basirun.

Disebutkannya, tidak hadirnya dirinya pada saat verifikasi di Kantor DPW NasDem Kepri lebih disebabkan adanya kegiatan Konvensi Daerah-Daerah Kepulauan di Batam. Menurut Nurdin, kegiatan tersebut sangat penting, karena menyangkut masa depan Provinsi Kepri ke depan.

“Tadi adik-adik wartawan di Batam juga tidak sempat saya layani. Karena harus buru-buru ke sini (KPU,red),” papar mantan Bupati Karimun itu.(jpg)

Tak Layak Konsumsi, Dewan Minta Bulog Tarik Suplai Beras

Putut A
-
0
Kadisperindag Bintan Dian Nusa bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bintan Hesti Gustrian ketika melakukan sidak ke salah satu distributor di Tanjunguban, Bintan, Senin (29/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos.co.id – Sejumlah distributor mengeluhkan buruknya kualitas beras Bulog yang mereka jual. Beras berwarna kuning, berdebu serta mudah hancur apabila digengam. “Pihak Distributor keberatan menjual beras bulog, tidak layak konsumsi,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bintan, Hesti Gustrian usai melakukan inspeksi mendadak (Sisak) di sejumlah Distributor beras di Tanjunguban, Bintan, Senin (29/1).

Akibatnya, distributor kesulitan menjual beras Bulog yang mereka ambil. Padahal tujuan diedarkannya beras Bulog di pasar untuk menetralkan harga. “Pedagang diminta menjual beras Bulog, sementara beras yang mau dijual kualitasnya jelek dan membuat konsumen enggan membelinya,” katanya.

Karena itu Hesti meminta pihak Bulog menarik suplai beras yang kualitasnya jelek. Serta mendistribusikan sesuai klasifikasi dan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium.”Kalau harga tidak ada masalah, karena harga beras bulog yang medium HET nya Rp 9.950, kalau yang cadangan beras pemerintah di bawah Rp 100 atau seharga Rp 9850,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Bulog Tanjungpinang, Said yang dihubungi sore kemarin belum berhasil dimintai keterangan. (met)

Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Konferesi Pemerintah Daerah Kepulauan di gelar di Swissbell Hotel Harbour Bay Batam, Minggu (29/1). Poin utama yang dibicarakan dalam konferesi yang diikuti oleh delapan Pemerintah Daerah Kepulauan ini yakni terkait Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah Kepulauan (RUUPDK) tak kunjung disahkan jadi Undang-undang.

Turut hadir dalam konferensi tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Karena RUU tersebut tak kunjung disahkan, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini berharap pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Menurutnya, pasca penertiban Perpu hanya butuh waktu satu bulan diperkirakan akan menjadi Undang-undang.

“Kenapa saya ajukan Perpu, karena inikan janji kampanye yang paling besar jadikan Indonesia Poros Maritim. Orang-orang pada tersentak, kirain benar-benar kembali ke laut,” kata Fahri usai acara tersebut.

Ia menyampaikan, janji tersebut tak seiring realisasi yang konkrit. Bahkan hingga memasuki tahun ke emapt kepemimpinan Presiden Joko Widodo Undang-undang daerah Kepulauan tak kunjung disahkan. Padahal, kata dia, jika bicara poros maritim akan tertuju bahwa laut Indonesia lebih besar dari darat. Indonesia memiliki 17 ribu pulau. Ia bahkan mempertanyakan hal yang pernah disampaikan Jokowi agar bangsa Indonesia tak lagi membelakangi laut.

“Lalu konkretnya mana? konsep maritimnya pak jokowi atau yang saya sebut negeri bahari itu apa? Jadi dulu yang dipidatokan itu apa? Cuman mengebom-ngebom kapal ikan, ndak begitu dong atau cuma lahirnya kemenko maritim? Harus ada yang konkret,” imbuh Fahri.

Menurutnya, implementasi Indonesia sebagai poros maritim tak hany tentang perdagangan di laut, namun harsu menyentuh setiap sendi kehidupan bernegara. Bahakn hingga kurikulum di pendidikan. Sejatinya,

“Makanya perlu Perpu. Sebenarnya presiden sudah mengirim utusannya, tapi kementrian teknis itung-itung tapi sampai kiamat nggak selesai hitungnya,” katanya.

Bahkan, dalam tweeter pribadinya Fahri menyinggung soal Batam. Ia menilai, Presiden Habibi sudah membuat proyek percontohan yang sangat baik di Batam sebagai Untukkonektifitas antar pulau. Rantai kepulauan di kepri ini sebetulnya dapat menjadi basis yg terhubung dengan sabang dan kepulauan luar yg menjadi tameng NKRI.

“Tapi sayang Batam dan Kepri sudah tidak ditengok lagi. Lalu mereka terbengkalai menjadi halaman belakang ekonomi Singapura yang megah. Batang seperti disuntik mati atau anastesi supaya kesadarannya hilang,” cuit Fahri.

Sementara Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan,?pemerintah pusat masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pemerintah daerah terkait kewenangan provinsi di laut dan provinsi berciri kepulauan.?”Saat ini proses penyusunannya masih jalan. Sedang dilakukan harmonisisasi di kementerian hukum dan HAM,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya beberapa kali rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Diantranyaharmonisasi RUU dilakukan akhir Desember lalu di KemenkumHAM.

?Isi RUU itu diakui dimaksudkan untuk mendorong?daya saing tinggi bagi daerah kepulauan.

“Kita harapkan, UU nanti akan menjadi sumber pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di laut, eksplorasi ?eksploitasi, konservasi di luar migas dan lainnya, sesuai batasan kewenangan yang diberikan sejauh 12 mil dari bibir pantai,” tegasnya. (adi)

280 Pengungsi Dipindahkan ke Hotel

Putut A
-
0
PETUGAS IOM mendata pengungsi yang dipindahkan dari Rudenim Tanjungpinang ke Hotel Hermes, Bintan, Senin (29/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos.co.id – Petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang memindahkan sekitar 280 orang pengungsi dari Rudenim Tanjungpinang ke Hotel Hermes di Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Selama berada di hotel, mereka akan diawasi dan dilarang berkeliaran di wilayah objek vital termasuk bandara dan
pelabuhan.

“Pemindahan pengungsi dilakukan bertahap. Tahap pertama sebanyak 100 orang, besok (hari ini) tahap kedua sebanyak 100 orang dan lusa (besok) tahap ketiga sebanyak 80 orang,” ujar Kepala Bidang Penempatan Pengamanan Pemulangan dan Pendeportasian Rudenim Pusat di Tanjungpinang, Agung Astrawinata ditemui di lobi Hotel Hermes, Senin (29/1).

Ia menyebutkan, pengungsi yang dipindahkan berasal dari Negara Afghanistan, Somalia, Sudan, Irak dan Yaman. Menurutnya, sesui Kepres Nomor 125 tahun 2016, pengungsi yang telah memiliki kartu UNHCR harus segera dipindahkan ke tempat penampungan sementara. “Mereka boleh keluar namun dibatasi, tidak boleh ke pelabuhan atau bandara, kalau ke mal kita kasih,” kata dia.

Ditegaskannya, jika ada pengungsi yang melanggar dengan menyambangi objek objek vital. Maka, pihaknya akan memulangkan kembali pengungsi ke Rudenim. “Kalau mereka melanggar, ada risikonya. Kami masukkan lagi ke rudenim, ke ruang isolasi, bahkan kartu pengungsi mereka akan ditarik oleh pihak UNHCR,” katanya.

Namun, Agung tak mengatahui batas waktu para pengungsi tinggal di hotel serta biaya yang harus dikeluarkan. “Yang tahu IOM dan UNHCR, kami hanya mengawasi,” jawabnya.

Salah seorang pekerja IOM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, setiap pengungsi diberikan makan tiga kali sehari. “Kalau tiga kali makan dalam sehari Rp 30 ribu, kalau sebulan sekitar Rp 900 ribu. Kalau ditambah uang transportasi dan berobat, maka totalnya menjadi Rp 1,2 juta,” jelasnya. (met)

Pesan Menteri Susi Jelas dan Tegas: Ekspor Pasir Dilarang

Putut A
-
0
ilustrasi reklamasi.
foto: imdc.be

batampos.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal isu ekspor pasir laut yang akan ditambang di wilayah laut Kepri. Menurut dia, sampai saat ini ekspor pasir laut masih dilarang.

“Itu masih moratorium (diberhentikan sementara, red),” kata Susi saat mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Natuna, Senin (29/1).

Sayangnya, Susi enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana tersebut. Termasuk soal proyek pendalaman alur laut di wilayah Kepri yang diduga hanya sebagai kedok dari kegiatan tambang pasir laut.

“Saya harus fokus meninjau SKPT dulu,” kilahnya.

Susi berada di Natuna sejak Minggu (28/1) lalu. Selama di Natuna, menteri nyentrik itu menghabiskan banyak waktunya untuk menikmati keindahan wisata bahari Natuna.

Bersama putrinya, Susi menyempatkan berlibur ke pantai. Tidak hanya menyelam di perairan wisata Pulau Senoa, Susi juga mengekplorasi keindahan terumbu karang di wisata pantai Senubing. Ia juga menikmati bermain kano dan berenang di pantai.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengaku kaget dengan bertambahnya kawasan pertambangan (KP) pasir laut di wilayahnya. Dimana saat ini diklaim ada 50 KP di Karimun.

“Seingat saya, pengajuan izin pertambangan pasir laut yang saya tandatangani hanya sembilan,” kata Rafiq, Sabtu (27/1) lalu.

Namun Rafiq mengaku enggan mempersoalkannya. Sebab pada dasarnya, izin pertambangan pasir laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara Pemkab Karimun hanya berwenang mengeluarkan surat rekomendasi yang diajukan pengusaha tambang pasir laut.

Meski begitu, Rafiq mengaku khawatir banyaknya lokasi tambang pasir laut tersebut akan berdampak pada kehidupan para nelayan. Sebab jika semua KP digarap, maka dipastikan akan mengganggu ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap nelayan, khususnya nelayan tradisional.

“Sehingga, memang perlu dibahas secara terperinci terkait nasib nelayan jika memang nanti kegiatan penambangan pasir laut akan berjalan,” tegasnya.

Terkait rencana pemerintah melakukan pendalaman alur laut di wilayah perairan Karimun, Rafiq mengaku sepenuhnya mendukung. Asalkan, kata dia, proyek tersebut benar-benar untuk kepentingan pembangunan, dalam hal ini untuk memperbaiki alur pelayaran.

“Dan harus ada kontribusi bagi pendapatan daerah,” katanya. (arn/san)

Status Puskesmas Digesa Jadi Rumah Sakit Tipe D

Putut A
-
0
Gedung Puskesmas Tanjungbatu. F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Karimun menggesa peningkatan status puskesmas Tanjungbatu Kundur menjadi rumah sakit tipe D. Sekarang proses berbagai persiapan peralatan dan tenaga medis sebagai syarat mutlak rumah sakit tipe D tersebut, sudah dilaksanakan.

“Sampai kini sedang dalam proses. Karena tidak semudah yang kita bayangkan, kita perlu persiapkan peralatan, dan tenaga medis yang profesional untuk menunjang dioperasikan rumah sakit nantinya. Yang jelas kita sedang memproses, dan sudah kita ajukan,” tegas Bupati Aunur Rafiq yang dihubungi Senin (29/1) kemarin.

Wacana perubahan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Pulau Kundur. Makanya, harus ada ruang operasi serta dokter spesialis sebagai persyaratan mutlak. Selain itu, ruang Unit Gawat Darurat (UGD), serta peralatan juga segera disiapkan.

“Memang saat ini pelayanan puskesmas sudah lebih baik. Terlebih setelah dioperasikan gedung baru, hanya saja masih kekurangan dokter umum, dan dokter gigi. Untuk dokter spesialis belum dapat ditempatkan di puskesmas Tanjungbatu karena bukan rumah sakit sehingga jasa medisnya tidak dapat dibayarkan,” tuturnya.

Sementara Kepala Puskesmas Tanjungbatu Sumiran pernah menyebutkan puskesmas Tanjungbatu sudah memiliki ruang rawat inap, ruang operasi, UGD, laboraturium, ruang rontgen serta pelayanan poliklinik yang memadai.

“Kami menyambut positif dengan rencana peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (ims)

 

Ada Satu Keluarga Tunarungu di Karimun

Putut A
-
0
Kapolsek Moro AKP Donris E Pasaribu ketika mengunjungi keluarga Yohannes. F. Dok Polsek Moro untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Jajaran Polsek Moro, bersama Bhayangkari menyerahkan bantuan untuk keluarga Yohannes yang mengalami tunarunggu di Kecamatan Moro. Bantuan yang diberikan berupa vitamin, perlengkapan bayi, tempat tidur, serta uang tunai dari masyarakat disalurkan melalui Polsek Moro senilai Rp 2.650.000 diberikan kepada keluarga Yohannes.

“Setelah berbicara melalui bahasa isyarat. Syukurlah, anaknya ketiganya lahir dengan normal. Tapi apakah normal atau tidak belum tahu. Dan bidan yang datang ke rumahnya, membantu membersihkan bekas persalinan,” kata Kapolsek Moro AKP Donris E Pasaribu, kemarin (29/1).

Sementara Plt Camat Moro Ratna ketika dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, dirinya belum mengetahui ada satu keluarga yang tunarunggu. Sebab, pihaknya sedang berada di Karimun. “Nanti saya hubungi staff dulu. Lagi di Karimun, sibuk nih,” singkatnya.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat Karimun Raja Zurantiaz ketika dimintai tanggapannya, tentang masih ada warga Kabupaten Karimun yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ia mengatakan, tidak asing lagi informasi tersebut dan hal ini benar-benar kenyataan. Artinya, peranan Pemerintah Daerah selama ini untuk peduli kepada warga yang kurang mampu hanya cerita belaka.

“Anda bisa saksikan sendiri, ketika datang ke pulau-pulau masih banyak warga yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Nah, sekarang apa langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut, melalui Pemerintah Kecamatan,” tanyanya.

Dengan demikian, kehadiran Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Moro tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Terbukti, kinerja aparatur di Kecamatan Moro untuk melakukan pemantauan maupun pendataan terhadap masyarakat miskin tidak jalan. Sehingga, muncul kasus satu keluarga yang tidak layak tinggal di gubuk dan mengalami tunarungu.

Selain itu sejauh mana, Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, informasi dari BPS Karimun angka kemiskinan untuk Kabupaten Karimun terjadi kenaikan sebesar 7,4 persen di tahun 2017. Ini berarti, tidak ada progres yang nyata dalam pengentasan kemiskinan.

“Sudah terpublikasi baru dilakukan aksi. Seperti gizi buruk di Karimun, berbagai alasan disampaikan oleh instansi terkait. Ketika sudah terpublikasikan baru bertindak. Intinya, tidak ada evaluasi. Sebab, kemiskinan ada kaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tuturnya.

Informasi yang dihimpun selain Polsek Moro memberikan bantuan, juga dari Koramil 02 Moro bersama dengan Ibu-ibu persit memberikan bantuan yang didampingi oleh Danramil 02/Moro Kapten Inf K Manurung. (tri)

1...12,59612,59712,598...14,239Halaman 12,597 dari 14,239

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000