batampos.co.id – Menanggapi maraknya penyelundupan barang-barang elektronik, mikol dan rokok dengan menggunakan jalur perairan Lingga membuat Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi mempersiapkan sejumlah pendukung seperti sarana dan personil di perairan.
“Polda Kepri juga telah menambah dua armada kapal untuk memperketat penjagaan di perairan Kabupaten Lingga,” kata Ucok ketika duduk bersama seluruh insan pers di Dabo Singkep, Rabu (31/1) sekitar pukul 20.00 WIB malam.
Selain itu, Ucok juga menggandeng institusi lainnya seperti Lanal Dabo Singkep untuk bersama-sama mengamankan jalur pelayaran dari tindakan penyelundupan.
Tidak hanya itu, Ucok juga menggandeng dan memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat desa untuk bersama-sama menjaga perairan atau lintas pelayaran di Desa mereka masing-masing sehingga terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.
Untuk diketahui, perairan Kabupaten Lingga akhir-akhir ini menjadi primadona aktifitas penyelundupan sejumlah barang. Sebab, jika ditinjau secara geografi, Kabupaten Lingga sebagai pintu gerbang atau wilayah penghubung antara Kepri yang berbatasan langsung dengan negara luar dengan wilayah Pulau Sumatera.
Seperti yang baru terjadi sejumlah barang elektronik seperti HP dan sebagainya ditemukan dan disinyalir sebagai barang selundupan yang akan dibawa ke Provinsi Jambi.
Karenanya, Ucok juga melalui Kasat Intel menjajaki kerjasama dengan Mapolda Jambi untuk melakukan pengawasan lebih ketat terkait aktifitas penyelundupan yang semakin marak terjadi.
“Kami juga mendengar Bea Cukai Jambi juga memperketat pengawasan serta pengecekan terkait barang-barang selundupan atau Barang illegal lainnya,” kata Ucok. (wsa)
batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri menyayangkan masih adanya rumah sakit di Batam yang menolak pasien BPJS kesehatan dengan alasan kuota BPJS habis terpakai. Ia mengakui sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Kesehatan (Menkes), agar ada tindakan tegas bagi rumah sakit yang suka berdalih seperti ini.
“Kuota BPJS habis terpakai ini alasan-alasan yang selalu disampaikan pihak rumah sakit. Makanya jika ada rumah sakit yang seperti ini segera laporkan agar ditindak,” tegas Syamsul di Graha Kepri, Batam, Rabu (31/1).
Menurut dia, BPJS sendiri adalah perintah undang-undang. Oleh sebab itu semua pihak harus menghargai peserta BPJS.
“Karena itu perintah undang-undang, makanya kami juga minta ke kemenkes untuk memberi edukasi dan sekaligus mengingatkan rumah sakit, jangan sampai menganak tirikan peserta BPJS,” tegas politisi Golkar itu.
“Karena bagaimanapun sanksi yang kami rekomendasikan adalah memutus hubungan kerja dengan BPJS,” sambung dia.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat, menegaskan, rumah sakit yang menolak peserta BPJS itu termasuk dalam pelanggaran.
“Apapun alasannya, karena mereka sudah menjadi mitra kerja,” sebut Adang.
Adang yang juga praktisi kesehatan itu mengakui masalah BPJS kesehatan agak rumit. Pertama dari sisi tagihan rumah sakit yang tidak bisa dibayar sepenuhnya oleh BPJS.
“Hal ini tentu saja menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan membayar obat dan barang habis pakai, sementara BPJS tak bisa membayar penuh,” kata dia.
Apalagi, lanjut dia, hampir 80 persen pesien di rumah sakit negeri pasiennya adalah peserta BPJS kesehatan.
“Nah saya melihat cara untuk mencegah dan meutus mata rantai ini adalah pemerintah harus menyuntikan dana ke BPJS. Agar ke depan BPJS ada kemampuan membayar ke rumah sakit-rumah sakityang jadi mitra mereka,” tuturnya.
Diakui Adang, selama tiga tahun terakhir, pemasukan dan pengeluaran di BPJS tidak sebanding. Bahkan selama tiga tahun terakhir ini BPJS selisih pemasukan dan pengeluaran mencapai Rp 18 triliun.
“Ini masalah serius, kalau pemerintah tak segera menyelesaikan, saya kira BPJS juga akan binggung. Apalagi mereka bukan badan usaha yang harus mengambil untung. Artinya pemerintah harus turun tangan menyuntikan dana,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum kunjung memberikan kepastian terkait nasib Wakil Gubernur (Wagub) Kepri terpilih, Isdianto. Meskipun DPRD Kepri sudah menyerahkan hasil keputusan tersebut sejak pertengahan Desember 2017 lalu. Pasalnya masih menunggu hasil sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam
“Sampai sekarang ini, Kemendagri masih belum ada membuat keputusan apapun terkait hasil Pemilihan Wagub Kepri. Karena kita masih menunggu putusan PTUN atas gugatan terhadap keputusan DPRD tersebut. Sehingga pro-kontranya berimbang,” ujar Direktur Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (OTDA) Soni Sumarsono, Kamis (1/2) menjawab pertanyaan Batam Pos.
Menurut Soni, memang berkasnya sudah diterima oleh Kemendagri. Ditegaskannya, untuk membuat satu kebijakan strategis, apalagi menyangkut persoalan Wagub tentu harus dipelajari dasar hukumnya dari berbagai aspek. Salah satunya adalah mengenai mekanisme pemilihannya. Apakah sudah sesuai aturan yang ada atau tidak. Maka dari itu, kata Soni, Kemendagri masih memerlukan waktu.
“Semua butuh proses dan waktu untuk mengkajinya. Yang jelas Kemendagri akan memberikan penjelasan ke Gubernur nanti,” tegas Soni.
Terpisah, Akademisi Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Andi Muhammad Asrun mengharapkan Kemedagri untuk hati-hati dan teliti dalam membuat kesimpulan. Ia khawatir, jika keputusan Kemendagri mendukung kebijakan DPRD Kepri, maka Kemendagri berpotensi menjadi objek gugatan selanjutnya.
“Kita minta Kemendagri benar-benar melakukan telaah hukum secara mendalam, terkait keputusan pemilihan Wagub Kepri,” ujar Andi Asrun, kemarin.
Menurutnya, DPRD Kepri cenderung memaksakan proses pemilihan Wagub Kepri ini untuk segera tuntas. Sehingga mengabaikan aturan dan mekanisme pengisian kekosongan Wagub Kepri. Ditegaskannya, didalam tata tertib juga tidak mengatur mekanisme pemilihan satu calon.
“Kita melihat DPRD Kepri hanya membuat sebuah terobosan hukum. Tetapi, aturan mainnya tidak jelas. Sehingga menjadi bomerang bagi DPRD sendiri,” tutupnya.
Diwartakan sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku tidak tahu kapan polemik Wakil Gubernur (Wagub) Kepri akan berakhir. Karena sampai saat ini, dirinya belum mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang punya target besar pada tahun ini. Kendati sekarang sedang dipimpin seorang penjabat wali kota, nyatanya tidak boleh terjadi penurunan kualitas kerja jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Termasuk pula perihal penyerapan anggaran. Ketika tahun lalu hasil serapan bisa mencapai 91 persen, ditargetkan tahun ini bisa melampaui itu.“Ya harus tetap optimal kerja Pemko Tanjungpinang. Seluruh OPD harus bersinergi agar target itu tercapai,” ujar kata Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, kemarin.
Selain itu, ketelitian dalam pelaksanaan program kerja juga mendapatkan perhatian dari Ariza. Ia menilai, walau target serapan anggaran cukup tinggi bukan berarti bisa berbuat abai dan ceroboh. Justru, kata Ariza, kehati-hatian dan ketelitian yang akan membuat pelaksanaan kerja dan penyerapan anggaran bisa berlangsung mulus dan tidak ada kendala.
Tak lupa pula Ariza berpesan mengenai anjuran pembayaran transaksi non tunai. “Ini sudah menjadi imbauna pemerintah pusat guna menunjang e-government, seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang, Darmanto pernah membeberkan bahwasanya serapan APBD 2017 bisa tembus angka 91 persen. Artinya, kata dia, bukan hal yang tidak mungkin persentase serapan tersebut bisa ditingkatkan tahun ini. “Meskipun di tahun 2017 lalu terjadi defisit anggaran, namun pemko Tanjungpinang bisa menyelesaikan akhir anggaran tanpa ada tunda bayar,” katanya.
Kendati Anggaran daerah pada 2018 ini masih rendah, namun pemko Tanjungpinang menyusun tingkat prioritas dan penganggaran agar menghasilkan program kegiatan yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pemerintah fungsi penunjang. (aya)
batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tidak boleh sekadar bertumpu pada pemerintah, perlu peran lembaga swasta. Untuk itulah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Asli Dana Mandiri hadir untuk membantu perekonomian masyarakat Tanjungpinang. Rencananya BPR ini, akan melangsungkan grand opening, Jumat (2/2) pukul 10.00 WIB.
Direkrur Utama BPR Asli Dana Mandiri, Andreas Fernando menuturkan, program pelayanan kredit kepada usaha mikro merupakan salah satu upaya yang dimaksimalkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi warga Tanjungpinang. “Kami merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Itu komitmen kami,” ungkap Andreas, Kamis (1/2).
Ia menjabarkan, para nasabah yang akan melakukan peminjaman (kredit) akan dilayani dengan kenyamanan prima. “Sampai ruang tunggu pun kami sediakan dengan nyaman,” imbuhnya.
Selain itu, BPR Asli Dana Mandiri juga mampu memberikan layanan perkreditan dengan cepat dan aman kepada para nasabahnya. Tidak hanya itu saja, BPR yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso ini juga memberikan layanan tabungan nebas biaya administrasi.
“Berapa pun yang ditabung, jumlahnya tidak akan mengalami pengurangan. Tetap akan terus bertambah,” sambungnya.
Tingginya minat masyarakat membuka rekening baru pada BPR ini juga terlihat dari jumlah nasabah barunya. Yang sampai dengan saat ini telah mencapai 112 nasabah. Andreas yakin, seiring dengan dilaksanakannya Grand Launching hari ini, minat nasabah di Tanjungpinang akan terus bertambah. (aya)
Jupiter Aerobatic Team (JAT) menampilkan manuver di kawasan udara Tanjungpinang, Kamis (1/2). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Tim aerobatik TNI Angkatan Udara, Jupiter Aerobatic Team (JAT) atau tim Jupiter siap menampilkan kebolehannya bermanuver di udara pada pentas internasional yakni Singapore Airshow pada tanggal 6 hingga 9 Februari 2018 mendatang.
Namun sebelum ke Singapura, JAT dengan membawa tujuh pesawat latih KT-1B Woong Bee berkesempatan bermanuver di kawasan udara Tanjungpinang dan menyinggahi Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kamis (1/2).
Mission Commander JAT, Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan sebelum mengikuti iven dirgantara terbesar di Asia tersebut, timnya telah melakukan persiapan manuver dan latihan membentuk formasi dengan menyinggahi beberapa kota di Indonesia.
“Tim kami berangkat dari Yogyakarta, lalu ke Halim Perdana Kusuma, Palembang dan terakhir singgah di Tanjungpinang dan langsung ke Singapura,” katanya.
Menurutnya, JAT bukan hanya sekadar memenuhi undangan dari Singapura, namun juga untuk menunjukkan kemampuan TNI AU di bidang penerbangan maupun dalam mengendalikan dan mengoperasionalkan teknologi dirgantara.
“Tampilnya JAT membawa nama bangsa dan negara, kami berharap mendapat dukungan masyarakat agar dapat menampilkan yang terbaik untuk Indonesia,” katanya.
Novyan menambahkan, pada Singapore Airshow nantinya JAT akan menampilkan beberapa manuver yakni Hard Manuver, Jupiter Roll, Rick Off dan menampilkan formasi yakni 15 formasi untuk High Show dan 14 formasi untuk Low Show.
“Tim Jupiter juga akan menampilkan manuver baru yang khusus akan ditampilkan pada Singapore Airshow nanti,” pungkasnya. (odi)
Pekerja pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Seluruh tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan kerja dari negara yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini dari 127 juta tenaga kerja di Indonesia, baru hanya sekitar 40 juta atau 32 persen yang teregistrasi sebagai peserta BPJS.
Sementara dalam undang-undang mewajibkan paling lama akhir tahun 2019 nanti, semua pekerja sudah harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini artinya tantangan berat yang harus dijalankan pemerintah dalam memberikan perlindungan kerja kepada masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri, saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Graha Kepri, Rabu (31/1).
Selain angkanya yang masih rendah, lanjut dia, pemerintah dihadapkan juga dengan persoalan baru, yaitu muculnya tenaga kerja dari perusahaan online. Banyak perdebatan yang mencuat tentang siapa yang harus bertanggungjawab mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Dari serikat pekerja mengatakan itu kewajiban perusahaan online. Sementara dari pengelola atau perusahaan online menjawab hubungan mereka sebatas mitra kerja.
“Sehingga seolah-olah mereka (pengelola online) ingin terbebas dari kewajiban mendaftarkan mitra mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari serikat kita juga sama-sama dengar tadi, bahwa itu merupakan bagian dari kesepakatan kerja,” tuturnya.
Diakui Syamsul, masalah ini perlu dicari jalan keluarnya. Oleh sebab itulah, pihaknya menampung semua masukan dari pertemuan ini dan akan ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat. Menurut dia, apapun pekerjaan seseorang, maka wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Itu yang selalu kami kejar. Kami kejar ke direksi perusahaan, kejar menteri dan pihak terkait agar pekerja benar-benar terlindungi,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat menambahkan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah tertuang di dalam Undang-Undang (UU). Oleh sebab itulah tidak alasan untuk berkelit dari peraturan ini. Menurut dia, ada dua masalah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Pertama kesadaran di sektor informal tentang manfaat yang disiapkan oleh BPJS masih rendah.
Kedua, masyarakat dirasa tidak mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Maka disinilah, lanjut Adang, kewajiban negara sehingga mereka tetap terlindungi.
“Saya kira juga harus dianggarkan dalam APBN dan APBD,” paparnya.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, pemerintah daerah selalu memikirkan kesehatan masyarakat. Hal itu sudah tertuang dalam Nawacita yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, negara selalu hadir di tengah permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong agar setiap pekerja mendapatkan jaminan kerja. Ia menilai, jika keselamatan terjamin, maka kualitas juga semakin tinggi.
“Kita sangat memperhatikan sekali agar pekerja di Kepri menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata Nurdin.
Kepala Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan untuk Wilayah Padang, Riau, dan Kepri, Budiyono menyebutkan industri berbasis online memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kepesertaan.
“Kalo dari sisi kepesertaan, kita melihat masih sektor industri diluar industri berbasis online, yang menyumbang banyak peserta. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor, kepri mnjadi nominator BPJS Award kemarin,” ungkap Budiyono.
Adanya potensi besar ini sendiri, terlihat dari semakin banyaknya masyarakat Kota Batam yang bergabung menjadi driver industri berbasis online. Dimana data sementara, pihaknya mendapati ada sekitar 2000 mitra driver yang telah bergabung.
“Jadi yang saat ini dapat kami sarankan ialah saat ini agar para driver bisa mendaftar menjadi peserta, dengan datang langsung ke kantor cabang yang ada di Nagoya atau Sekupang,” tuturnya. (rng)
Sebanyak 2.200 lampion hiasi jalan besar sawang Kota sepanjang satu kilometer semarakan perayaan tahun baru Imlek 2569. Foto: Jhoni untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Suasana perayaan Imlek 2569 mulai terasa di Kundur Barat. Menyusul sebanyak 2.200 lampion menerangi jalan Sawang Kota yang dipasang kelompok masyarakat Kundur Barat yang menamakan diri Bro Sawang.
Keindahan lampion di malam hari, menjadi daya tarik bagi warga yang melintasi jalan sepanjang satu kilometer tersebut. Tidak sedikit yang mengabadikan momen tersebut dengan berselfiria.
“Pemasangan 2.200 lampion ini, berlangsung selama satu bulan hingga awal Maret,” terang Ketua Panitia, Jhoni, Kamis (1/2) kemarin.
Dikatakan, pemasangan lampion merupakan yang pertama kali dalam rangka menyemarakkan tahun baru Imlek 2569. Ini berkat kerja keras, dan semangat seluruh warga Tionghua.
“Pemasangan lampion ini dibutuhkan persiapan selama satu bulan. Untuk menghasilkan kualitas yang bagus, lampion kita datangkan langsung dari negeri China, kami berharap agar tidak ada pemadaman listrik,” ujar Jhoni.
Tahun baru Imlek 2569 dengan lambang shio anjing tanah, warga berharap diberikan kesehatan, kedamaian, dan sukses dalam berbagai wirausaha. Selain itu tujuan dengan pemasangan lampion untuk memperkuat tali persaudaraan dan persatuan warga Thionghua juga masyarakat Kundur Barat pada umumnya.
Pantauan di lapangan, dua pekan menjelang perayaan Imlek, masyarakat Tionghua mulai melakukan berbagai persiapan. Seperti membersihkan rumah, pagar, mengecat serta memasang pernak-pernik Imlek dengan ciri khas warna merah terang.
Sejumlah pertokoan juga mulai menjual pernak pernik khas Imlek tidak ketinggalan pedagang minuman kaleng, kue kering, bunga, hingga toko pakaian. Semuanya bersiap menyambut perayaan tahun baru Imlek. (ims)
Ketua TP PKK Provinsi Kepri Noorliza Nurdin Basirun dan Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi foto bersama usai meresmikan ruang laktasi di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban, Kamis (1/2) sekitar pukul 10.00 kemarin. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Pelayanan publik di Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan ditingkatkan. Tidak hanya disediakan ruang tunggu penumpang, sekarang tersedia ruang laktasi untuk ibu menyusui.
Kamis (1/2) sekitar pukul 10.00 kemarin, ruang laktasi pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban diresmikan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Kepri Noorliza Nurdin Basirun dan Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi.
Ruang laktasi yang diresmikan itu memiliki beberapa fasilitas seperti kamar mandi di dalam, kemudian sofa ibu menyusui, kasur bayi, kantong ASI dan kulkas untuk menyimpan ASI yang dimasukkan dalam kantong tetap steril dan tempat popok bayi. Tak hanya itu, juga tersedia fasilitas bermain anak-anak.
Salah seorang masyarakat Tanjunguban, Murti mengatakan sudah seharusnya pemerintah maupun pihak swasta menyediakan ruang laktasi di ruang publik. Sehingga ibu menyusui bisa memberi ASI eksklusif kepada si buah hati.
Selain itu, menurut dia, ruang laktasi juga harus layak agar ibu menyusui nyaman dan leluasa dalam memberikan ASI. Mengenai fasilitas ruang laktasi di pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban menurutnya, sudah layak, karena didukung beragam fasilitas.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi mengatakan, fasilitas ini dibangun guna menjamin agar ibu dan bayi selalu mendapat tempat yang layak sehingga bayi bisa mendapatkan ASI yang ekslusif.
“Kita juga terus mendorong agar para ibu-ibu di Kabupaten Bintan dapat memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif. Karena pentingnya ASI eksklusif bagi bayi hingga minimal 6 bulan agar daya tahan tubuh bayi lebih kuat dan sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Noorliza Nurdin Basirun mendukung adanya ruang laktasi di setiap ruang – ruang pablik, sehingga dengan adanya ruang laktasi memudahkan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya.
Dalam kesempatan itu, dibeberkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017 bahwa hingga akhir tahun 2016 di Provinsi Kepri terdapat 42.755 jumlah bayi berusia 0 tahun, 130.082 jumlah batita berusia 0 hingga 2 tahun, 176.341 anak balita berusia 1 hingga 4 tahun dan 219.096 anak balita berusia 0 hingga 4 tahun. (met)
Bupati Bintan Apri Sujadi menyalami pengurus Ikatan Mubalig Kecamatan Seri Kuala Lobam yang dikukuhkan di Masjid Nur Hidayah, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan, Rabu (31/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos
batampos.co.id – Derasnya arus informasi membuat berita yang beredar di masyarakat simpang siur. Karena itu, Bupati Bintan meminta mubalig menyaring informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Tantangan terberat adalah mengawasi sekaligus menyaring informasi supaya tidak menimbulkan kerancuan di tengah tengah masyarakat,” kata Apri usai mengukuhkan kepengurusan Ikatan Mubalig Kecamatan Seri Kuala Lobam di Masjid Nur Hidayah, Bintan, Rabu (31/1) malam.
Selain itu, mubalig juga diminta memberikan nilai tambah untuk perkembangan nilai-nilai syiar agama Islam khususnya di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Kegiatan yang disejalankan MTQ tingkat Kecamatan Seri Kuala Lobam itu, Apri berpesan agar pemerintah setempat bersama mubalig dan dapat menciptakan generasi-generasi Qurani menuju generasi Bintan yang gemilang.
Untuk mewujudkan itu, Pemkab Bintan akan mendukung program-program kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti membangun rumah tahfiz di setiap kecamatan. Juga, membangun sarana dan prasarana olahraga yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2017 hingga saat ini.
Karena, sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan generasi muda pada masa yang akan datang. Pada awal tahun 2018, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan telah menjalankan program 1 hari 1 ayat dimulai sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. “Dengan kegiatan ini setiap harinya, diharapakan mampu memberikan nilai positif bagi generasi muda kita,”
tukasnya. (met)
