batampos.co.id – Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Kepri, Tupa Simanjuntak menilai, transportasi online sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan, kehadian transportasi berbasis aplikasi ini membantu pemerintah dan instansi terkait khususnya dalam hal pariwisata.

“Tak biaa dibohongi, taksi online sangat mendukung (pariwisata). Tidak saja dari segi harga, pelayanan yang diberikan berbeda dengan transportasi darat yang lain,” katanya.

Menurut Tupa, Kemeterian Peruhubungan (Kemenhub) sudah mengeluarkan aturan melalui permenhub 108. Seharusnya, permenhub ini segera diimplementasikan ke Peraturan Daerah (Perda). Sehinhga ada aturan yang jelas mengenai aturan dan mekanismenya.

“Jadi kalau masih ada orang yang tidak mau mengadopsi online berarti ia tak ingin menerima perkembangan zaman,” sebut Tupa.

Terkait larangan taksi online sendiri, ia menilai keputusan tersebut belum final. Karena masih dibahas mengenai kuota di instansii terkait.

“Lampu merah itu artinya berhenti, lampu kuning artinya berhati-hati, dan lampu hijau itu artinya berjalan. Menurut saya kendaraan online tersebut masih berwarna kuning karena hasilnya belum final,” beber Tupa.

Sementara itu Sekjen DPD Asita Kepri, Febri selaku bagian pariwisata mendukung apapun perubahan yang bisa meningkatkan pariwisata. Salah satunya transportasi online. Dari segi perusahaan sendiri, ia mengaku penghentian transportasi online berimbas pada jumlah pendapatanya.

“Transportasi online membuat pengunjung semakin bertambah, tidak ada masalah untuk menerima keberadaan transportasi online yang bersifat memudahkan masyarakat juga. Antara taksi online dan konvensional harusnya bisa saling melengkapi satu sama lain,” tuturnya.

Ia mengatakan menyambut baik jika ada kesepakatan baik antara taksi online dan taksi konvensional. Dalam harapannya keduanya bisa menjadi tertib dan aman. Salah satu unsur pariwisata paling utama adalah ketertiban. Karena jika ada kericuhan yang seperi belakangan ini terjadi dapat menjelekkan image Kepri ke daerah lain.

“Prinsipnya sebenarnya sama saja. Jika dipariwisata kuncinya terciptanya unsur sapta pesona wisata seperti keamanan ketertiban, sejuk, bersih, indah, nyaman, kenangan,” paparnya.

Ia menambahakan kenangan juga diperlukan. Pengunjung pulang dari suatu tempat harus memiliki kenangan. Bisa menceritakan kenangan tersebut kepada yang lainnya, sehingga orang tertarik untuk mengunjungi Kota Batam.

“Misalnya pulang dari sini harus membawa kenangan baik itu buah tangan khas Batam ataupun tempat foto-foto yang ada di Batam. Misalnya Welcome To Batam, maka dari situlah kota harus rawat tempat itu juga,” jelas dia. (rng)

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi masih menunggu survei kebutuhan angkutan jenis taxi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terkait penentuan kuota taxi di Batam.

Ia menjelaskan jika kebutuhan taxi di Batam kurang tentu akan ditambah, namun jika lebih inilah nantinya akan diisi oleh taxi online, dan kewenangannya ada di Gubernur.

“Kami tunggu saja dari Pak Gubernur keputusannya, berapa kuota taxi di Batam. Infonya masih lelang untuk survei ini,” kata Rudi, Sabtu (20/1).

Dalam waktu dekat ini, provinsi akan ada pertemuan dengan taxi yang sudah memiliki badan usaha, untuk membahas permasalahan ini.

Dia berharap survei bisa dilakukan dengan segera agar penentuan kuota taxi bisa segera dikeluarkan. “Dan tak ada lagi masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengakui memang ada pemanggilan taxi yang sudah berbadan usaha dalam waktu dekat ini.

Ia megungkapkan tidak bisa menghadang kemajuan teknologi termasuk untuk transportasi. Namun ia menegaskan ada beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk beroperasinya taxi online ini.

“Nanti kami rapat dulu, saya sudah koordinasi juga dengan kadishub bagaimana solusi terbaik, agar tidak ada lagi bentrok online dan konvensional,” imbuhnya.

Disinggung mengenai penetapan kuota taxi, Nurdin menambahkan akan segera melakukan survey kebutuhan sebelum akhirnya menetapkan kuota taxi.

“Secepatnya akan segera kami selesaikan permasalahan ini. Senin depan baru mau pertemuan dengan mereka,” tambahnya.

Dia meminta kepada taxi online untuk tetap tidak beroperasi sementara ini, sembari menunggu hasil survei yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

“Jangan dulu, tunggu kami sampai penetapan kuota kami selesaikan,” tutupnya. (yui).

batampos.co.id – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Batam menilai pembatasan kuota taksi di Kepri khususunya Batam dirasa tidak perlu. Kecuali ada pertimbangan yang akhirnya menciptakan situasi kondusif di Batam.

Dijelaskan Ketua KPPU Batam Mohammad Noor Rofieq konsep hukum pasar menerapkan tidak ada pembatasan untuk jumlah barang atau produk. Pelaku usaha atau produsenlah yang menentukan jumlah yang diinginkan pasar.

“Kalau secara hukum pasar, permintaan itu tergantung dari konsumen. Karena merekalah yang membutuhkan dan produsen hanya menyiapkan,” terang Rofieq yang baru saja menjabat sebagai Ketua KPPU Batam, kemarin.

Begitu juga terkait dengan kuota taksi untuk Batam. Dimana masyarakat akan memilih produk atau taksi yang kendaraan yang menurut mereka nyaman. Apalagi dalam hal transaksi, masyarakatlah yang menikmati dan membayar atas fasilitas yang mereka inginkan.

“Justru dibatasi akan memicu kondisi sosial, karena itu menurut KPPU tak perlu adanya pembatasan. Masyarakat cenderung akan memilih apa yang mereka inginkan,” jelas Rofieq.

Menurut dia, peranan pemerintah sebagai regulator adalah mengambil sikap tegas dan mencari jalan keluar agar tak adanya pihak yang dirugikan. Bukannya mencari jumlah kuota untuk mendapatkan jalan keluar atas permasalahan taksi online di Batam.

“Apakah dengan membatasi jumlah kuota (kuota taksi online tergantung jumlah taksi konvesional) akan menyelesaikan permasalahaan?. KPPU malah berpendapat hal itu akan memicu kesenjangan dan terjadinya sleg antara taksi konvensional dan online,” terang Rofieq.

Dilanjutkan Rofieq, pembatasan kuota harus dilakukan dengan pertimbangan. Diantaranya melihat kecenderungan konsumen kearah mana. Jangan sampai keputusan yang dibuat menghalangi konsumen untuk dapat yang diinginkan untuk transportasi seperti kenyamanan dan keselamatan.

“Harusnya pemerintah lebih melihat dari segi kenyamanan, keselamatan dan tarif. Stakeholder harus bisa menekankan aturan, jangan sampai membuat persoalan jadi melebar,” imbuhnya.

Sementara mengenai perizinan, menurut Rofieq adalah hal yang wajar diminta oleh pemerintah. Seluruh pelaku usaha baik badan usaha atau pun perorangan wajib memiliki izin sebagai legalitas usaha. Namun pengurusan izin jangan sampai menyulitkan dan memberatkan pelaku usaha.

“Legalitas atau izin usaha itu wajib. Dan untuk usaha tak perlu harus berbadan usaha atau hukum, justru perorangan juga bisa menjadi pelaku usaha asal memiliki syarat lengkap untuk usaha mereka,” jelasnya lagi.

Disinggung mengenai jumlah kuota taksi yang dibutuhkan untuk Batam, Rofief mengaku belum dapat angka pasti. “Untuk jumlah masih dalam proses, angka pasti belum kami dapat,” ujar Rofieq. (she)