Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memberikan memberikan sambutan pada acara Batam Ekonomi Forum di Hotel Radison, Selasa (27/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Empat titik lahan terlantar yang sudah pernah dicabut dikembalikan secara resmi kepada pemiliknya oleh BP Batam di Hotel Radison dalam acara Batam Economic Forum, Selasa (27/2).
“Ada empat perusahaan yang dibatalkan pencabutan lahannya,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Keempat perusahaan tersebut telah menyelesaikan rencana bisnisnya berikut nilai investasinya sehingga dianggap layak untuk menerima kembali kepemilikan lahannya yang pernah dicabut BP Batam. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) Nomor 27/2017 tentang sistem administrasi lahan.
Empat perusahaan tersebut ialah
PT Rarantira di Batam Centre dengan lahan seluas 10 ribu meter persegi. Mereka akan berinvestasi sebesar Rp 300 miliar.
PT Namseng di Kabil dengan lahan seluas 7.110 meter persegi. Nilai investasinya sebesar Rp 140 miliar.
PT Gunung Puntang Mas di Tanjunguncang dengan lahan seluas 68.008 meter persegi. Nilai investasinya kelak mencapai Rp 80 miliar.
PT Century Lestari Indah dengan nilai investasi mencapai Rp 120 miliar.
BP Batam juga menandatangani nota kesepahaman dengan empat perusahaan untuk kerjasama dalam pembangunan kota Batam sebagai kota pintar (smart city). Salah satu perusahanan tersebut adalah Energy Eco Chain Foundation Limited.
BP juga menandatangani nota kesepahaman dengan Lion soal ekspansi MRO dan juga dengan PT Energi Unggul Persada (EUP) yang bergerak di bidang penyulingan minyak kepala sawit dengan total nilai investasi mencapai Rp 1 triliun. (leo)
batampos.co.id – Sebanyak 5.000 unit rumah khusus nelayan akan dibangun di Natuna. Untuk meramaikan industri perikanan. Rencananya, perumahan nelayan dibangun dikawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Selat Lampa tahun 2018 ini.
Kepala Dinas Perikanan Pemkab Natuna, Zakimin mengatakan, rencananya lokasi pembangunan perumahan untuk nelayan akan dibangun sebanyak 5.000 unit di kawasan SKPT, menyesuaikan perencanaan pengembangan SKPT.
“Menyesuaikan master plan di kawasan SKPT itu akan dibangun sekitar 5.000 unit perumahan rakyat. Mudah-mudahan direalisasi tahun ini,” kata Zakimin kemarin.
Selain pembangunan perumahan untuk nelayan, rencananya Kementerian PUPR juga akan membangun jalan lingkar di daerah Teluk Depeh kecamatan Pulau Tiga untuk membuka akses kawasan SKPT.
Dalam master plan SKPT, terdapat program pembangunan yang terintegritas dalam pengembangan kawasan industri perikanan di Natuna. Semua pihak berharap, minapolitan Natuna terwujud.
“Kita semua berharap pembangunan bisa sejalan lancar, apalagi kedepannya SKPT Selat Lampa akan difungsikan sebagai UPT Nasional satu se-Indonesia,” kata Zakimin.
Pembangunan perumahan itu rencananya akan dilengkapi segala fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan perumahan rakyat yang dicanangkan oleh kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sangat bagus sekali. Apalagi perumahan itu diperuntukkan bagi masyarakat Natuna khususnya.
“Kalau betul adanya pembangunan perumahan nelyan itu, tentu nelayan yang belum punya rumah atau rumah pinggir pantai bisa mengajukan diri untuk tinggal disana,” tutur Kusnadi warga Pulau Tiga.
Diakuinya, masih banyak nelayan di Natuna belum memiliki tempat tinggal yang permanen dan layak. Masyarakat nelayan mayoritas membangun rumah menjorok ke laut. Dampaknya laut ikut tercemar sampah.(arn)
Walikota Batam Muhammad Rudi bersalaman dengan GM Garuda Indonesia Batam Kokoh Ritongan yang baru menjabat pada acara pisah sambut di Grand I Hotel, Senin (27/2).GM Garuda yang baru Kokoh Ritonga mengantikan pejabat lama Setyabudi. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – General Manager Garuda Indonesia Batam yang sebelumnya dijabat oleh Setya Budhi, kini beralih ke Kokoh Ritonga, terhitung Senin (26/2) lalu. Pisah sambut pimpinan Garuda cabang Batam tersebut, digelar di Grand i Hotel Nagoya, Senin (26/2) malam.
Dalam sambutannya Budhi mengatakan, selama dua tahun empat bulan penempatannya di Batam, cukup berat tantangan yang dihadapi.
“Namun berkat dukungan kerjasama yang baik terutama dari pemerintah, Asita, BSP agen perjalanan, dan kargo, pertumbuhan Garuda cabang Batam kian menunjukkan grafik yang meningkat,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, terkait penambahan frekuensi penerbangan Jakarta-Batam serta pertumbuhan kargo yang menaik hampir 50 persen. “Seiring program pemerintah Batam yang gencar mendorong sektor pariwisata, maka prospek penerbangan diyakini berkembang pesat,” terang Budhi, yang selanjutnya bertugas di bagian pengurusan kargo di kantor Garuda Indonesia pusat, Jakarta.
Lebih lanjut ia mengharapkan kepada GM Garuda Batam yang baru, agar dapat meneruskan program yang telah berjalan hingga kembali melakukan penambahan frekuensi penerbangan untuk destinasi lainnya.
Harapan itu disambut baik Kokoh Ritonga, dengan memantapkan program untuk menghubungkan penerbangan non Jakarta-Denpasar. “Sama-sama kita ketahui bahwa Bali menjadi destinasi incaran wisman. Dan melalui Batam, diharapkan turis Singapura maupun Malaysia bisa mengunjungi Bali dengan sekali penerbangan,” tutur Kokoh, yang sebelumnya ditempatkan di Garuda Indonesia cabang Kupang.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengungkapkan, bahwa Batam dalam dua tahun ke depan harus berubah total sebagaimana rancangan pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata. “Harus. Dua tahun ini harus selesai, kerja cepat seperti power rangers,” ucap Rudi.
Untuk itu, Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan andalan negeri diharapkan ikut berkomitmen bersama pemerintah guna mengembalikan pertumbuhan ekonomi Batam yang lebih baik.
“Pinta saya, supaya Garuda bisa membawa pesawat berbadan besar untuk masuk ke Batam,” pungkasnya. (nji)
batampos.co.id – Pembahasan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam belum menemukan titik temu. Pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sekupang, Selasa (27/2) turut dihadiri perwakilan dari serikat pekerja, pengusaha serta kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti.
Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam Rafki mengatakan keadaan ekonomi Batam yang belum pulih menjadi salah satu alasan pengusaha belum menyetujui penetapan UMSK Batam ini.
“Pertumbuhan ekonomi kita baru dua persen, jadi jangan terlalu memaksakan jika kedadaan tidak mendukung,” kata dia usai menghadiri rapat penetapan UMSK di Kantor Disnaker Batam.
Meskipun seperti itu, APINDO tetap membuka diri dan mencoba mencari solusi bersama pekerja. Namun hingga pembahasan yang ketiga kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan.
Dalam pertemuan saat ini belum membahas mengenai angka, namun masih sebatas sektor yang diajukan. Dia menyebutkan ada lima sektor yang diajukan yakni sektor galangan kapal, alat berat, pertambangan, kimia dan perbankan.
“Yang ini saja masih dibahas dan belum menemui titik kesepakatan, apalagi mengenai angka. Itu masih jauhlah kami fokus ke penentuan sektor dulu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, serikat pekerja menuntut Dewan Pengupahan Kota (DPK) untuk menetapkan UMSK padahal itu bukan kapasitas mereka.
“UMSK itu bipartet antara pengusaha dan pekerja. Karena yang membayar itu pengusaha. Melihat kondisi saat ini rasanya akan sulit untuk menerapkan UMKS. Dalam kemenaker, UU nomor 13 serta PP 78 tahun 2013 semua itu sudah diatur,” bebernya.
Pekerja galangan kapal menggesa pembuatan kapal di Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Sementara itu Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pembahasan kali ini belum menemukan kesepakatan. Pekerja menuntut UMSK itu segera ditetapkan dan disahkan pemerintah, sedangkan pengusaha keberatan karena menilai UMK Batam saat ini cukup tinggi, selain itu melihat perekonomian saat ini pengusaha menyatakan tidak sanggup menerapkan UMSK Batam ini.
Rudi menjelaskan kapasitas pemerintah dalam hal ini hanya memfasilitasi, untuk penentuan sektor dan angka tersebut keputusan bipartet antara pengusaha dan pekerja.
“Karena mereka yang terlibat langsung. Kami turun saat kesepakatan sudah didapatkan saja,” lanjutnya.
DPC LEM SPSI Rotiana Ginting menuntut pemerintah segera mengesahkan UMSK Batam. Wacana penetapan UMSK ini sudah berlangsung sejak 2015 lalu, namun kenyataannya tak kunjung direalisasikan.
“Ini penting, dengan tuntutan hidup saat ini sudah seharusnya UMSK Batam ditetapkan,” kata dia.(yui)
batampos.co.id – Rupiah diperkirakan masih mengalami guncangan hingga Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan suku bunga acuannya. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan rupiah bertengger di level Rp 13.650 per dolar AS (USD), Selasa (27/2). Angka tersebut menguat 0,06 persen dari perdagangan hari sebelumnya (26/2).
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan, secara year to date (ytd) volatilitas rupiah sepanjang 2018 berjalan 7–8 persen. Menurut dia, volatilitas itu masih wajar.
Faktor eksternal seperti membaiknya perekonomian AS serta kebijakan perpajakan di sana membuat mata uang USD menguat. ”Di AS ada tax policy yang memungkinkan pembiayaan dari fiskalnya harus ada pendanaan dan itu membuat banyak penerbitan surat utang dari sana. Hal tersebut membawa US treasury yield naik sampai di kisaran 3 persen,” ujarnya di sela-sela konferensi New Growth Models in A Changing Global Landscape di Jakarta kemarin.
Naiknya yield atau imbal hasil surat utang AS itu berpotensi membuat dana-dana asing di Indonesia kembali ke AS. Belum lagi risiko dari Fed fund rate yang saat ini sebesar 1,25–1,5 persen. Dikabarkan bakal naik hingga tiga, bahkan empat kali, dalam setahun.
Menurut Agus, setelah FOMC menggelar rapat pada minggu ke-3 Maret mendatang, barulah rupiah kembali stabil. ”Tapi, sekarang di Februari sampai minggu ke-3 Maret masih akan ada volatilitas. Menjelang Maret, Juni, dan Desember pasti akan ada volatilitas,” lanjut Agus.
Meski cenderung volatil, dia menilai selama tiga tahun terakhir likuiditas pasar keuangan Indonesia cukup baik. Cadangan devisa Indonesia juga meningkat dari USD 116 miliar pada Januari 2017 menjadi USD 131,98 miliar pada Januari 2018. BI, lanjut Agus, akan selalu hadir di pasar ketika rupiah tidak mencerminkan kondisi fundamentalnya.
Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menguraikan, rupiah pekan ini berpotensi menguat. Sebab, pasar sudah menerima jika seandainya The Fed menaikkan suku bunga acuannya.
Sementara itu, dari dalam negeri, katalis yang ditunggu, antara lain, data inflasi dan defisit transaksi berjalan karena pasar menunggu data perbaikan ekspor Indonesia.
Dalam jangka panjang, menurut Reza, rupiah termasuk soft currency yang posisinya rentan goyah ketika ada sentimen di pasar. ”Tugas pemerintah, terutama BI, adalah membuat rupiah menjadi hard currency seperti dolar AS, yen, euro, dan yuan. Dulu siapa yang tertarik sama yuan? Tetapi, dengan ekonomi Tiongkok yang terus maju, pamor yuan jadi naik,” ujar Reza.
Jika pemerintah bisa membawa perekonomian Indonesia jadi lebih baik seperti Tiongkok, kata Reza, bukan tidak mungkin rupiah juga akan menjadi hard currency dan lebih stabil. (rin/c25/sof/jpg)
batampos.co.id – Belum genap sepekan berada di tanah air, Novel Baswedan sudah harus berurusan dengan penyidik Polda Metro Jaya. Selasa (27/2) kemarin, mereka mendatangi rumah Novel di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara. “Saya menyambut baik dan saya berbincang cukup lama (dengan penyidik Polda, red),” ujar Novel, kemarin.
Hanya, Novel mengaku kedatangan para penyidik tersebut bukan untuk meminta keterangan secara resmi. Perbincangan dilakukan informal. Namun, tidak sedikit yang mengarah pada persoalan penyerangan air keras yang terjadi 11 April tahun lalu. “Saya selalu membuka diri, saya bukan orang yang rumit,” terang Novel.
Novel mengaku siap dipanggil pihak kepolisian setelah pengobatan mata kirinya selesai. Dia akan memberi keterangan yang diperlukan polisi terkait dengan perkara penyiraman yang belum terungkap pelakunya sampai kini itu. “Kami (polisi dan Novel) baik-baik saja, apabila diperlukan, saya terbuka kepada siapa saja,” ujar bapak lima anak tersebut.
Terkait proses pengobatan mata, Novel mengatakan operasi besar tahap dua diperkirakan bisa dilakukan akhir Maret mendatang. Selama proses menunggu operasi tersebut, suami Rina Emilda itu bakal rutin melakukan kontrol mata di Singapura. “Setelah dipasang implan, mata kiri saya kemeng atau pegel. Tapi nggak sakit terus-menerus,” tutur kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan e-KTP itu.
Sambil menunggu pemulihan mata, Novel bakal lebih banyak di rumah. Dia pun tidak beharap mendapat pengawalan sepanjang hari. Baik dari kepolisian maupun personel pengamanan dalam (pamdal) KPK. Penolakan pengawalan itu murni karena Novel tidak ingin terjebak rasa takut.
“Ini suatu semangat yang ingin kami tunjukkan, tidak boleh ada orang takut dengan teroris,” imbuh dia. (tyo/jpg)
batampos.co.id – Periode registrasi simcard berakhir hari ini, Rabu (28/2). Dengan berakhirnya periode registrasi ini, artinya akan dimulai perhitungan mundur pemblokiran secara bertahap untuk kartu prabayar yang belum registrasi ulang.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli menjelaskan, sebelum dilakukan pemblokiran bertahap, pelanggan masih diberi kesempatan untuk melakukan registrasi hingga 30 hari ke depan. Yakni pada 30 Maret 2018. Mulai 31 Maret 2018, pelanggan yang tidak juga melakukan registrasi akan mulai terdampak registrasi bertahap. Dimulai dengan pembokiran SMS dan panggilan keluar.
”Lima belas hari setelah diblokir, jika masih belum registrasi, akan dilakukan pemblokiran SMS dan panggilan masuk. Jika 15 hari setelahnya tidak registrasi, maka paket data internet dan seluruh layanan akan diblokir,” kata Ramli, Selasa (27/2).
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menuturkan, program registrasi prabayar merupakan upaya untuk membersihkan data operator. Layanan prabayar, kata Merza, ada untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi. Namun, akibatnya, data pelanggan yang ada di operator kebanyakan adalah data abal-abal. Dengan adanya program registrasi simcard, data di operator pun akan valid.
”Jika kita menyimpan data yang begitu banyak dan masih berupa data sampah, keluarnya sampah lagi. Garbage in, garbage out. Kita lihat masa depan negeri ini akan sangat bergantung pada cyberspace, dunia digital, space tanpa batas,” ungkap Merza.
Untuk menjaga agar data yang ada di operator merupakan data valid, Merza mengatakan, pihak operator akan memberlakukan pendaftaran nomor simcard baru selalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK yang yang valid. ”Sehingga hanya NIK dan Nomor KK yang valid yang bisa menggunakan layanan telekomunikasi,” terang dia.
Hingga kemarin, sudah 296.061.864 simcard telah teregistrasi. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 300 juta simcard yang beredar di Indonesia. Jumlah pelanggannya mencapai 157 juta. Mengenai keamanan data pribadi, Ramli memastikan data pelanggan tetap aman dan tidak akan disalahgunakan. Kemenkominfo telah menerapkan aturan kepada seluruh operator untuk menerapkan standar keamanan dan memastikan jaminan keamanan akan data pelanggan. (and)
batampos.co.id – DPRD Kota Batam bentuk Pansus Pedagang Kaki Lima (PK-5) pada Rapat Paripurna, Senin (26/2). Meskipun sebelumnya Wali Kota Batam menolak dan meminta agar ranperda tersebut dipertimbangkan. Namun tujuh dari sembilan fraksi DPRD Batam sepakat, agar ranperda tersebut dilanjutkan untuk dibahas.
Pada paripurna ini, Erizal Kurai ditetapkan sebagai ketua pansus. Sementara wakil ketua, Uba Ingan Sigalingging dan Harmidi sebagai sekretaris pansus. Adapun ke tujuh fraksi yang menerima untuk dibahas ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Hati Nurani Bangsa dan fraksi Persatuan Keadilan.
Sementara dua fraksi yang menolak untuk dilanjutkan ditahap pansus ialah Nasdem dan Golkar.
“Kami sepakat dengan Wali Kota Batam, bahwa penataan dan pemberdayaan PK-5 harus sitematis dan terpadu sebagai komitmen penyelenggaraan daerah. Apalagi kita punya Perda 10 Tahun 2009 tentang pasar, sehingga ketika ada penambahan pasal tinggal diharmonisasikan di perda pasar,” kata Djoko Mulyono, fraksi Golkar.
Hal senada juga disampaikan fraksi Nasdem yang menilai ranperda PK-5 sudah memiliki aturan yang jelas, baik di Perda 10 Tahun 2009, Peraturan Wali Kota maupun pada Peraturan Presiden dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Nasdem juga melihat, Pemko tidak memiliki kewenangan penempatan lokasi PK-5.
“Kami sepakat dengan walikota, untuk dipertimbangkan kembali, sehingga proses pemberdayaan dan penataan PK-5 bisa menggunakan payung hukum yang sudah ada,” tutur juru bicara Nasdem, Sallon Simatupang.
Ketua Fraksi Gerindra Harmidi menilai, perda nomor 10 tahun 2009 tentang pasar tidak mengatur sepenuhnya tentang pembiayaan dan pemberdayaan PK-5. Di perda tersebut lebih menegaskan bagaimana upaya penertiban PK-5, sehingga ketika dilakukan penertiban, pemko tidak memiliki solusi untuk relokasi para pedagang.
“Perda pasar belum sepenuhnya mengakomodir langkah penataan secara utuh, sehingga menyebabkan timbulnya masalah krusial. Makanya kami sepakat ditindalklanjuti di tahap pembahasan sesuai tata tertib,” katanya.
Merawati Tambubolon, Fraksi Demokrat sepakat ranperda ini dilanjutkan dengan catatan penentuan lokasi dan batasan-batasan bagi PK-5.
“Kita bisa contoh Surabaya, yang menyediakan lokasi bagi PK-5 di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan PAD,” kata dia.
Fraksi PKS, yang dibacakan Rohaizat mengatakan, penataan dan pembinaan PK-5 sudah diatur oleh berbagai regulasi seperti pepres dan permedagri. Hanya saja tidak diakomodir di Perda 10 Tahun 2009. Banyak aturan pusat yang seharusnya menjadi turunan dari permendagri dan pepres tidak disematkan di perda itu.
“Apalagi ini menyangkut menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Rohaizat.
Musofa, Fraksi Hati Nurani Bangsa menilai perlu adanya kordinasi yang baik dengan BP Batam di dalam menyediakan lokasi bagi PK-5. Program pemberdayaan meliputi pelatitan, peningkatan kemampuan wirausaha, fasilitas permodalan.
“Ketika Ranperda ini dibentuk, harus ada sinergitas pemko dan BP Batam,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pedagang Kali Lima (PKL) yang menjadi usulan inisiatif DPRD Batam bisa dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat program pembangunan Batam saat ini sedang menitikberatkan kepada pembangunan infrastuktur kota.
“Kami melihat perlu rasanya dipertimbangkan lagi,” kata Amsakar,
Selain itu, ia menilai penataan PKL perlu lahan yang memadai sementara kewenangan lahan sendiri bukan menjadi wewenang Pemko Batam. Di sisi lain, aturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kali lima ini sudah diatur di peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan wali kota Batam.
“Dalam perwako sebenarnya sudah diatur bahwa penataan PKL dilakukan lintas sektor. Bahkan kita memiliki perda pembinaan dan penataan pasar yang juga menjadi dasar penataan PKL,” sebut Amsakar. (rng)
Jalan rusak terlihat di jalan Bunga Raya Baloi, Senin (26/2). Jalan rusak bisa mengganggu para pengendara yang melintas dikawasan tersebut. | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kualitas jalan di Batam sepertinya layak dipertanyakan. Sebab, meski sudah diperbaiki, jalan kerap berlubang dan bergelombang.
Apalagi tak ada perbedaan jalur antara kendaraan biasa dan trailer. Dimana trailer atau truk diduga menjadi penyebab jalanan di Batam rusak.
Kondisi jalan rusak seperti banyaknya gelombang dapat dirasakan pengendara yang melintas di jalan Seraya Atas. Apalagi posisi jalan bergelombang berada di pengkolan yang dapat membahayakan pengendara.
“Jalur itu sering ngebut, kalau tak tahu bisa jatuh. Gelombang jalannya cukup banyak. Apalagi jalur tersebut sering dilalui trailer-trailer besar,” terang Iwan warga Seipanas, kemarin.
Menurutnya sejumlah pengendara juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang di depan Bengkong Aljabar. Ada belasan lubang menganga di jalur tersebut, mulai dari kecil hingga besar dan dalam.
“Kalau di jalan Bengkong Aljabar jangan ditanya. Sudahlah jalannya tanjakan, banyak lubang lagi. Pengendara juga kerap seenaknya memotong jalan dan yang sabar akhirnya masuk lubang,” jelas pria berusia 23 tahun ini.
Kondisi yang sama juga dapat terlihat di Jalan Bunga Raya, Baloi. Bahkan posisi jalan bergelombang itu sudah rusak dan berlubang sehingga bisa membahayakan pengendara. Pengendara yang paling riskan menjadi korban adalah pengendara sepeda motor.
“Pernah hampir jatuh disana, karena tak sadar ada gelombang. Waktu itu malam hari, gelombang jalannya tak terlalu keliatan,” imbuh Tommy, warga Baloi.
Sementara di kawasan Seipanas atau tepatnya jalan Laksamana Bintan jalan rusak masih ada, meski sudah sering dikeluhkan warga. Selain adanya jalan bergelombang, terdapat belasan titik lubang yang tersebar ditengah dan pinggir jalan. Mirisnya, jalan tersebut merupakan jalur protokol yang kerap dilalui wisatawan. (she)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam tengah menyusun surat permohonan izin impor beras khusus Batam ke pemerintah pusat. Dengan adanya izin impor, diharapkan Batam tak pernah kekurangan stok beras seperti dua bulan terakhir.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan surat permohonan izin impor beras khusus Batam masih dalam proses. Namun, sebelum surat pihaknya sudah memberi informasi awal tentang kondisi Batam kepada komisi 6 DPR RI. Dimana selama dua bulan, Batam kekurangan hampir 10 ribu ton beras.
“Pemko sudah berkoordinasi dengan DRP RI, namun untuk lebih lanjut permintaan itu akan kami sampaikan melalui surat. Suratnya masih proses, kalau sudah selesai akan langsung dikirim,” terang Amsakar di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (26/2).
Kondisi Batam yang bukan daerah penghasil harusnya menjadi pertimbangan dari pusat untuk memberi izin. Sebab, jika izin diberikan, ia bisa menjamin stok beras di Batam aman dan dari segi harga tak akan diatas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, ia berpendapat jika bulog mempunyai peluang besar mendapat izin impor beras, selain distributor.
“Dalam waktu dekat saya juga ingin mengagendakan pertemuan dengan bulog. Banyak hal yang akan saya bahas. Diantaranya tentang stok beras dan penyaluran raskin ke warga miskin,” imbuh Amsakar.
Selain beras, Amsakar mengaku Pemko Batam juga sempat membahas kondisi Batam dengan FKPD dan tim pengendalian inflasi. Dimana, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada bulan Februari akan terjadi deflasi setelah pada Januari sempat inflasi.
“Nah, kami inginnya seimbang, tak apa-apa inflasi asal persentasenya kurang. Jadi seimbang,” ujar Amsakar.
Menurut dia, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang kesiapan menjelang idul fitri. Dimana pada saat itu, dipastikan akan terjadi inflasi dan berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan pokok, tiket dan lainnya.
“Nah ini yang harus dicegah, tapi kalau soal tiket, kami tak punya kebijakan untuk bisa mengendalikannya. Kalau untuk harga sembako dan kebutuhan lainnya mungkin bisa distategikan dari sekarang,” imbuh Amsakar. (she)
