Kamis, 16 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12635

Mau Gunakan Mobil Dinas, Pejabat Harus Biayai Sendiri

Putut A
-
0
Seorang pegawai honorer Setwan pemko Batam sedang melihat puluhan mobil dinas anggota DPRD Batam yang di parkiran gedung DPRD Batam, Rabu (22/11). Mobil dinas tersebut akan ditarik oleh Pemko Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 47 mobil bekas pemakaian anggota DPRD Batam hingga kini belum dimanfaatkan dan masih terparkir di area parkir kantor DPRD Batam. Rencananya, mobil-mobil tersebut bakal dimanfaatkan untuk dipakai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Namun Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, setiap pejabat yang ingin memakai mobil tersebut terlebuh dahulu membuat surat pernyataan kesanggupan memperbaiki mobil.

“Mereka harus buat pernyataan, kan mau pakai dia, biaya sendiri mau tak,” katanya.

Ia menampik perbaikan yang ia maksud bukan berarti mobil tersebut rusak, namun karean kondisi mobil yang sudah tua dan bisa saja kerap terganggu mesinnya. Untuk diketahui mobil sedan tersebut rata-rata keluaran tahun 2000.

“Mobil kan udah tua, misal baru pakai seminggu tahu-tahu tak jalan, kan harus perbaiki,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, terkait keharusan membuat pernyataan ini ia telah sampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin dan untuk diteruskan ke pejabat di lingkungan Pemko Batam.

“Kalau sudah buat pernyataan, yang mau pakai silahkan dipakai,”katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai pemanfaatan mobil dinas eks pemakaian anggota DPRD Batam tidak dilelang, namun lebih dimungkinkan untuk dipakai oleh pejabat Pemko Batam.

“Kalau lelang, itu pikiran paling terakhirlah,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Ia menilai, kini masih banyak pejabat eselon tiga yang belum memiliki kendaraan operasional. Untuk itu, ke depan pihaknya akan mendata berapa jumlah pasti pejabat eselon tersebut yang perlu diberi kedaraan operasional.

“Kita akan petakan dulu, ada berapa yang belum dapat kendaraan operasional,” ujarnya.

Amsakar memastikan, setelah tuntas proses pengembalian pihkanya akan menarik mobil-mobil yang kini tengah terparkir di area parkir kantor DPRD kini.

“Kami tarik, walau sementara kami hidup panaskan dulu,” terangnya. (cr13)

Awal Tahun Siswa SMKN 8 Gunakan Gedung Sendiri

Putut A
-
0
Gedung SMKN 8 di Sagulung sudah selesai pembangunnya, Jumat (22/12). Gedung ini sudah digunakan oleh siswa dan siswi untuk kegiatan belajar. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri menepati janjinya untuk merampungkan seluruh proyek pembangunan unit sekolah baru (USB) di Batam pada akhir tahun 2017 ini. Gedung SMAN 19 yang dibangun di komplek Tunas Regency, kelurahan Seibinti, Sagulung dan gedung SMKN 8 Farmasi Batam di Dapur 12, Sagulung misalkan saat ini sudah rampung dikerjakan.

Gedung SMAN 19 bahkan sudah mulai ditempati sejak pertengahan bulan lalu. Ratusan siswa yang semula numpang belajar di gedung SDN 21 sudah berbesar hati sebab awal tahun kegiatan belajar mengajar sudah di gedung baru mereka itu. Mereka tak perlu lagi menerapkan sistem belajar double shift sebab lokal di gedung baru tersebut sudah mencukupi.

Begitu juga dengan 80 siswa SMKN 8 yang selama ini numpang belajar di gedung SMKN 5 Batam akan segera menikmati gedung sekolah sendiri pada awal tahun nanti. Itu karena gedung sekolah mereka yang dibangun sejak pertengahan tahun lalu sudah rampung.

“Sudah rampung, tinggal beres-beres saja seperti pasang pintu teralis, pemindahan peralatan dan penataan halaman sekolah. Alhamdulilah awal tahun nanti sudah di sini kami,” ujar Plt Kepala SMKN 8 Rafio, saat meninjau ke gedung sekolah baru itu, Jumat (22/12).

Gedung sekolah baru yang sudah rampung itu kata Rafio, sudah mencukupi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan sekolah yang baru memasuki tahun ajaran pertama itu. Bahkan untuk tahun pertama, lokal yang tersedia malah kelebihan. Itu karena gedung sekolah baru itu tersedia empat lokal sementara kebutuhan sekolah hanya tiga lokal yakni satu untuk ruangan guru dan dua untuk ruangan belajar siswa.

“Gedung ini dua lantai, tapi yang bisa dipakai baru lantai satu ada empat lokal. Lantai dua belum dibuka karena belum dibutuhkan. Empat lokal lantai satu saja lebih satu malah,” tutur Rafio.

Rampungnya pembangunan gedung sekolah baru itu disambut baik oleh guru dan siswa SMKN 8. Dalam sepekan kedepan, pihak sekolah akan menyelesaikan seluruh proses persiapan pemindahan. “Kami sangat senang, makanya ini langsung turun tangan kami untuk beres-beres. Minggu depan sudah bisa pindah barang-barang (perlengkapan sekolah) ke sini,” tutur Rafio.

Pantauan di lapangan, pembangunan gedung SMKN 8 memang sudah rampung. Satu gedung berlantai dua sudah berdiri tegak. Bangunan sudah dikeramik dan dicat. Pekerja memang masih bekerja sebab aksesoris bangunan seperti teralis, pintu dan jendela masih dalam proses pemasangan. “Paling seminggu ini sudah siap. Karena harus bereskan juga halaman sekolah ini biar aman anak-anak nanti belajar,” tutur Aldi, seorang pekerja.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir sebelumnya mengakui, pembangunan gedung SMAN 19 dan SMKN 8 itu memang dikebut dalam jangka waktu enam bulan saja. Itu bertujuan untuk segera mengakhiri masa numpang belajar siswa dua sekolah tersebut “Awal tahun harus pakai gedung sendiri mereka, makanya pembangunan kami kebut,” ujar Arifin.

Selain dua gedung tersebut, secara umum tahun ini Pemprov juga membangun tiga gedung sekolah baru lainnya di kota Batam yakni, SMAN 18, 21 dan 22.

“Semuanya ditargetkan rampung akhir tahun. Awal tahun sudah bisa ditempati,” tutur Arifin. (eja)

Ditpam BP Batam Punya Direktur Baru, Sekarang Dijabat Brigjend

Putut A
-
0
Ditpam BP Batam Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan pergantian pimpinan Direktorat Pengamanan (Ditpam). Komandan Besar (Kombes) Polisi Budi Santoso diganti oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi yang sebelumnya bertugas di Provos Div Propam Mabes Polri.

“Pergantian ini karena pejabat sebelumnya sakit. Dan Direktur yang baru juga merupakan dukungan dari Polri,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo usai pelantikan di Gedung BP Batam, Jumat (22/12).

Lukita menegaskan tugas Direktur Dirpam yang baru nanti ini adalah menyelesaikan persoalan lahan.

“Dengan keluarnya Perka baru, maka peran Dirpam menjadi penting untuk menegakkan peraturan dan menjadikan aset-aset BP berfungsi secara optimal,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur Dirpam yang baru, Brigjen Polisi Suherman mengatakan tugas ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan negara kepadanya.

“Ini suatu kepercayaan dan saya akan lakukan tugas sebaik-baiknya untuk lakukan pengamanan di BP Batam,” katanya.

Dalam program 100 hari BP Batam, mereka akan memprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan rumah liar dan Sei Gong.

“Kami akan lakukan sesuai protap yang ada. Akan ada peringatan 1 hingga 2 kali. Jika yang ke 3 nanti tidak juga maka akan dilakukan tindakan,” janjinya.

BP Batam juga menggati Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Kini dijabat oleh Agung Prasetia Adi dengan harapan dapat mempertahankan kinerja BP Batam agar tetap mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun lalu.(leo)

Gelombang Turis dari Korsel Dimulai, 178 Turis Tiba di Batam

Putut A
-
0
Rombongan turis Korea Selatan tiba di Bandara Hang Nadim, Batam

batampos.co.id – Ahad (24/12/2017) pagi 178 turis dari Busan, Korea Selatan mendarat di Hang Nadim, Batam.

Mereka menjadi bagian dari upaya Tour dan Travel Inko mendatangkan sebanyak 6.124 orang turis Korea ke Batam yakni sejak 24 Desember – 24 Februari 2018.

Mereka yang datang pagi tadi ialah gelombang pertama.

Gelombang kedua akan diikuti oleh 178 turis dari Kota Seoul, pada 25 Desember, esok.

Secara regular akan ada penerbangan seminggu 2 kali dari Busan dan seminggu 2 kali dari Seoul.

Total akan ada 34 penerbangan dari Korea Selatan ke Batam hingga Februari 2018, mendatang. (ptt)

Imigrasi Hong Kong Deportasi Ustad Somad

Putut A
-
0
Ustadz Abdul Somad

batampos.co.id – Ustad Abdul Somad terganjal di Hong Kong.

Ia dipulangkan sepihak oleh petugas Bandara Internasional Hongkong saat hendak memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di sana.

Ustad Abdul Somad mengaku tidak mendapat alasan jelas atas deportasi tersebut.

Kejadian tersebut berawal ketika Abdul Somad dan rombongan mendarat di Hongkong sekitar pukul 16.00 waktu di sana (atau pukul 15:00 WIB). Selepas keluar pintu pesawat sudah ada beberapa orang petugas menghadang penceramah asal Riau tersebut.

“Begitu sampai ada beberapa orang menunggu keluar dari pintu pesawat, saya dipisah,” ucap Abdul Somad kepada jawapos.com, Sabtu malam (23/12).

Setelah dipisah dengan romobongannya, Ustad Somad dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam bandara tersebut. Di dalam ruangan itu petugas mengintrogasi Abdul Somad dengan banyak pertanyaan dan menggeledah barang-barang dirinya.

“Diminta agar buka dompet, semua diperiksa, kartu-kartu dan mereka cek semua surat-surat, kemudian dia (petugas) liat HP liat nomer-nomer kontak,” ujar Abdul Somad.

Dalam penggeledahan tersebut petugas bandara juga sempat mencurigai keterlibatan Abdul Somad dalam sebuah ormas. Namun hal itu dia bantah langsung. Penceramah ini menjelaskan bahwa dirinya tidak ada keterkaitan apapun dengan politik maupun ormas.

“Saya bilang saya seorang dosen, kemudian saya sebutkan satu-satu universitas tempat saya mengajar,” lanjut Abdul Somad.

Penggeladahan terhadap Abdul Somad terjadi kurang lebih selama 30 sampai 45 menit. Setelah penggeledahan selesai, petugas tersebut langsung mengantar kembali Ustad Somad ke dalam pesawat yang ditumpanginya saat datang ke Hongkong. Ustad Somad diminta kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas.

“Saya tanya kenapa? Dia bilang kita belum bisa memberi izin untuk masuk tanpa menyebut alasan,” kata Ustad.

Namun, menurut Somad, ada kejanggalan yang dirasakan saat penggeledahan berlangsung. Dia merasa dianggap sebagai teroris karena di dalam salah satu kartu nama di handphonenya terdapat nama yang mengandung unsur keislaman.

“Gaya dia (petugas) liat kartu-kartu nama di HP saya salah satunya nama itu kan Rabbitoh Habbaral Baitul Alawiyyin karena lambang bintang, ini yang lama ditanyain, kayaknya mereka curiga kita teroris,” pungkas Abdul Somad.

Ustad Somad sendiri menjelaskan nama tersebut merupakan ikatan ulama muslim yang tidak ada kaitannya dengan tindak terorisme.

Tentu kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Abdul Somad, pasalnya dirinya tidak memliki kesalaham apapun namun ditolak berkunjung ke Hongkong. Dengan kebesaran hatinya, Ustad akhirnya mengikuti perintah petugas tersebut untuk pulang ke Tanah air. Dan akhirnya penceramah ini tiba di Indonesia sekitar pukul 21:00 WIB.

Abdul Somad sendiri ke Hongkong untuk memenuhi undangan jemaah ta’lim yang dipanitia oleh TKI asal Indonesia yang menetap di Hongkong.

Ustad Somad bertolak ke Hongkong bersama 3 orang kerabatnya yaitu ustad Nawir, Ustad Dayat serta Iqbal. Dari romobongan tersebut hanya Abdul Somad sendiri yang dipulangkan. Sedangkan yang lainnya diperbolehkan untuk memasuki wilayah Hongkong. (sat/JPC)

Revisi Perka 17 Diundur Lagi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Revisi Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 17/2016 tampaknya masih membutuhkan waktu lama untuk bisa segera dinikmati masyarakat Batam. Pasalnya BP Batam akan meminta pemerintah pusat untuk segera merevisi kembali peraturan yang menjadi dasar Perka 17, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148/2016.

Bagian tubuh PMK 148 yang mengatur tentang jenis jasa dan tarif pelabuhan dianggap belum relevan karena belum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2016 mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Perka 17 ternyata ada perubahan. Kan mengacu pada PMK 148 (Perka 17,red). Tapi PMK ini belum mengacu pada PM 15. Padahal kami dan asosiasi pengusaha pelayaran sudah sepakat dengan PM 15,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo di Gedung BP Batam, Kamis (22/12) sore.

Dwi mengatakan PMK 148 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenhub sebelum direvisi jadi PP 15/2016.

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Proyek Sektor Transportasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini berencana untuk mengajukan revisi ini terlebih dahulu ke Dewan Kawasan. Disana akan dilakukan pembahasannya sebelum mengajukannya ke Kementerian Keuangan yang menerbitkan PMK tersebut.

“Kami sudah berencana ke DK, Rabu. Tapi diundur. Sebenarnya harapan kami tak berubah tapi PMK tersebut keluar sebelum PP 15. Kami belum ada target kapan selesai tapi akan disegerakan untuk cepat selesai,” katanya.

Terpisah, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengungkapkan pihaknya sudah diberitahu kalau revisi Perka 17 akan diundur penerbitannya.

“Sebelumnya sudah diberitahu. Dan memang betul karena PMK 148 belum mengacu pada PP 15. Masih mengacu pada PP 11 yang menggunakan mata uang Dollar Amerika,” jelasnya.

Disamping itu, dunia maritim di Batam` kata Osman akan sabar menunggu terbitnya revisi tersebut.”Sekarang kan hubungan sudah membaik. Revisi PMK juga buat kebaikan Batam. Maka kami akan menunggu karena sudah percaya,” jelasnya lagi.(leo)

Keinginan Keluarga Deli Terjawab, Polisi Tangkap Tersangka Pembunuh Deli

Putut A
-
0
Polisi dan warga mengevakuasi mayat Deli Cinta korban pembunuhan di Perumahan Central raya, Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (21/12). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Polisi berhasil ungkap pelaku pembunuhan Deli Cinta Sihombing, 32. Sabtu (23/12/2017) malam di sebuah hotel di Batam Center, Polisi menangkap seorang pria.

Seorang pria berinisial P berusia 30-an. Pria ini kenal dengan korban.

Satuan Reskrim Polesta Barelang, langsung membawa pria itu ke kamar kosnya di kawasan Windsor, Nagoya untuk mencari sejumlah bukti.

Pria tersebut diyakini sebagai gigolo alias penjaja mesra untuk kaum hawa.

Tersangka membunuh korban sebab merasa kecewa jasa yang dilakukannya tak berbalas dengan rupiah.

Ketika dilakukan penangkapan pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas, kemudian Gabungan Opsnal sat reskrim Polresta Barelang dan Opsnal Polsek Batu Aji memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali akan tetapi pelaku tetap nekat.

Dor…. Polisi menembak ke arah betis pelaku dan pelaku berhasil diamankan.

Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil kerja Polisi ini menjawab permintaan keluarga Deli. Budi Sihombing, kakak pertama Deli sempat megungkapkan, secara agama keluarga besarnya sudah mengiklaskan kematian adik bungsunnya itu. Namun secara hukum mereka sangat berharap agar aparat kepolisian mengusut tuntas kematian Deli itu.

“Kami yakin adek kami ini dibunuh, maka siapapun pelakunya tolong ditangkap dan dihukum yang setimpal. Siapapun dia harus pertanggung jawabkan perbuatannya ini,” ujar Budi.

 

Zakat Nasional Tembus Rp 6 Triliun

Putut A
-
0
Zakat Nasional Tembus Rp 6 Triliun
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara resmi belum menghitung raihan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh sepanjang 2017. Namun mereka meyakini bahwa pengumpulan tahun ini bisa menembus angka Rp 6 triliun. Meningkat dibandingkan pengumpulan tahun lalu yang tercatat Rp 5,12 triliun.

Deputi Baznas Arifin Purwakananta memperkirakan sampai akhir Desember tahun ini bisa terkumpul Rp 6 triliun. Dana itu dikumpulkan oleh Baznas, Baznas daerah, dan lembaga amil dan zakat (LAZ) swasta dari seluruh Indonesia.

’’Tahun depan target Rp 7,8 triliun. Mudah-mudahan tercapai,’’ katanya di tengah peluncuran aplikasi Zakat Pay di Jakarta kemarin.

Dalam peluncuran Zakat Pay ini Arifin juga memperkenalkan sistem pemindai QR Code yang ada di dalam aplikasi Zakat Pay. Dengan sistem pemindaian ini, pemilik smartphone bisa dengan mudah membayar donasi. Nantinya QR Code akan disebar ke pusat perbelanjaan, restoran, stasiun kereta api, dan pusat keramaian lainnya.

Arifin menjelaskan saat ini Baznas menggarap serius pengumpulan zakat atau sedekah berbasis digital. ’’Saat ini digital baru 3 persen dari total pengumpulan,’’ katanya. Namun dalam dua atau tiga tahun ke depan, dia memperkirakan porsi pembayaran zakat dan sedekat melalui platform digital bisa mencapai 30 persen.

Dia juga memaparkan bahwa pengumpulan dana di Baznas mengalami peningkatan. ’’Pengumpulan zakat meningkat 40 persen dari tahun lalu,’’ jelasnya. Kondisi ini menunjukkan orang-orang di kelas tertentu, tidak terkena krisis. Baznas akan terus berinovasi menyediakan layanan pembayaran zakat atau sedekah untuk melayani orang-orang di kelas menengah sampai atas itu.

Pembuatan aplikasi Zakat Pay merupakan hasil kerjasama Baznas dengan PT Sydeco. Project Manager PT Sydeco Deddy Gunawan mengatakan saat ini momentum peningkatan tren online payment. ’’Harapannya melalui aplikasi Zakat Pay bisa mempermudah pembayaran zakat,’’ jelasnya.

Deddy juga menegaskan dalam kerjasama ini PT Sydeco tidak membebankan biaya operasional kepada Baznas. Dia mengaku perusahaanya benar-benar dari hati ingin membantu Baznas. Pembuatan aplikasi Zakat Pay itu butuh waktu sekitar satu bulan. (wan)

Tarif Minimal Umrah Rp 20 Juta

Putut A
-
0

 

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Akibat kasus penipuan oleh First Travel yang menawarkan jasa umrah berbiaya murah, Kemenag berniat menetapkan batas minimal biaya umrah sebesar Rp 20 juta pada tahun depan. Penetapan batas bawah tersebut untuk mencegah terjadinya kasus penipuan serupa.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengakui rencana penetapan batas bawah biaya umrah tersebut, telah dibahas bersama dengan para stakeholders dan  juga sejumlah biro perjalanan umrah.

’’Belum diputuskan, masih dalam tahap diskusi dengan asosiasi-asosiasi, travel umrah,’’ kata dia saat ditemui di gedung Kemenkeu kemarin (22/12). Nizar mengungkapkan, hasil dari diskusi ini akan disampaikan kepada Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk selanjutnya diputuskan.

Dia menuturkan, Kemenag menargetkan awal tahun depan, tarif batas bawah yang direncanakan sebesar Rp 20 juta itu sudah bisa diberlakukan. ’’Kalau sudah presentasi ke Menag, baru diputuskan. Nanti diterbitkan peraturan Menag. Mudah-mudahan awal tahun depan (berlaku, red),’’ ujarnya.

Nizar menekankan, penetapan tarif batas bawah ini perlu dilakukan agar terjadi persaingan yang sehat antar biro perjalanan umrah. Sebab tidak sedikit biro perjalanan umrah yang memasang harga di kisaran Rp 12 juta sampai Rp 16 juta.  Selain itu,  upaya penetapan batas minimal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penipuan seperti yang dilakukan biro umrah First Travel.

’’Kalau tidak ditetapkan (batas bawah), tidak ada persaingan sehat. Kan ada yang mematok Rp 14 juta, Rp 16 juta. Itu kan artinya mengurangi standar. Itu kan tidak rasional. Tiket saja sekian (mahal), kok bisa. Jadi untuk menghindari kasus-kasus kayak kemarin (penipuan),’’ imbuhnya.

Sekretaris Ditjen PHU Muhadjirin Yanis membenarkan bahwa belum ada ketetapan resmi terkait batas bawah biaya umrah.

’’Masih perlu perhitungan secara cermat,’’ jelasnya. Dia berharap ketentuan batas bawah biaya umrah bisa diterbitkan Februari 2018.

Menurut Muhadjirin batas bawah biaya umrah itu terdiri dari beberapa komponen. Seperti transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, kemudian transportasi jamaah selama di Saudi, konsumsi, akomodasi hotel, sampai bimbingan umrah serta pengurusan dokumen-dokumen.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik bakal dikeluarkan batas bawah biaya umrah itu. Ketentuan ini menurutnya sangat penting untuk memberikan panduan kepada travel.

’’(Tarif, red) yang visible, yang tidak merugikan semua pihak,’’ tuturnya.

Zainut menjelaskan kebijakan batas bawah biaya umrah bisa menghindari parktik penyelenggaraan umrah yang buruk. Seperti penyelenggaraan umrah oleh travel yang tidak memiliki basis hitungan biaya yang pasti. Praktik seperti ini bisa merugikan masyarakat.

Dia berharap keputusan ini segera dibuatkan regulasinya. Sehingga bisa secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan travel penyelenggara umrah.

’’Kalau tidak ada (regulasi hukumnya, red) siapa yang mentaati,’’ jelasnya. Setelah keluar ketentuan batas bawah biaya umrah, dia berharap Kemenag mengawasi dengan ketat praktik penyelenggaraan umrah sampai di daerah-daerah. (ken/wan)

Jalan Layang Simpang Jam belum Sempurna

Putut A
-
0
Sejumlah kendaraan melintas di jembatan layang laluan Madani Baloi yang baru diresmikan, kamis (21/12). Pembangunan jembatan layang tersebut bisa mengurai kemacetan dikawasan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Setelah diresmikan Kamis (21/12), jalan layang Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan beberapa konsep yang akan segera digarap.

“Jalan layang ini belum sempurna, nanti masih akan dipasang lampunya. Termasuk ada tulisan Jalan Layang Laluan Madani,” ujar Rudi.

Pemasangan lampu yang diakui Rudi sudah masuk dalam anggaran 2018 itu, menambah keindahan jalan layang saat malam.

“Jadi pengguna jalan di bawah (jalan layang ) bisa melihat pancaran lampu yang indah itu,” terangnya.

Selain itu, dilengkapi dengan keberadaan taman di 4 sisi jalan layang. Kehadiran taman ini diyakini dapat menambah nilai estetika kota.

“Proyek ini bekerjasama dengan perusahaan yang mau, melalui program CSR,” sebut Rudi.

Seiring mempercantik jalan layang tersebut, lanjutnya, epmko Batam juga bakal kembali memperlebar jalan Raja HAji Fisabilillah dari jalan layang ke Simpang Gelael.

“Jalan ke sana (dari jalan layang ke Gelael) dibuat jadi 5 lajur,” ungkapnya.

Rudi menambahkan, di tepi jalan akan diisi dengan pasar malam atau pasar murah layaknya di Singapura.

“Kami buat keramaian yang rapi seperti di Singapura itu. Nanti akan dijadwalkan waktunya (event) berapa kali dalam sebulan,” paparnya. (nji)

1...12,63412,63512,636...14,160Halaman 12,635 dari 14,160

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000