batampos.co.id – Minimnya ketersediaan tanah serta membludaknya peminat properti di Jakarta, akhirnya membuat banyak pencari properti kini mulai melirik mencari properti di pinggiran Jakarta, salah satunya adalah kawasan Cikarang.
Cikarang merupakan ibukota dari kabupaten Bekasi, area ini belakangan memang pamornya kian bersinar seiring dengan munculnya banyak pusat industri di sana, padahal jika ditarik mundur 10 tahun kebelakang, kawasan ini terbilang tidak populer alasannya karena jauh dari Jakarta dan minimnya sarana infrastruktur.
Karena tumbuhnya daya beli properti di Cikarang, makanya tak heran kenaikan harga properti di sana setiap tahunnya tumbuh sekitar 25% angka ini pun diperkirakan akan terus naik seiring dengan masifnya pembangunan infrastriuktur di sana.
Pasar properti di Cikarang makin prestisius sejak masuknya pengembang besar yang membangun berbagai proyek properti, salah satunya adalah PT Lippo Cikarang Tbk, yang mengembangkan proyek berskala kota mandiri yang diberi nama Meikarta. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar, untuk tahap pertama pembangunan mereka memasarkan apartemen yang dijual seharga Rp 127 jutaan.
Sejak dipasarkan, ternyata apartemen ini cukup mendapat respons yang sangat positif dari pasar, hal ini dapat dilihat dari terjualnya 150.000 unit apartemen sejak pertamakali dipasarkan Mei 2017 lalu.
Sementara menurut Mart Polman, Managing Director Lamudi Indonesia, kawasan Cikarang nantinya akan menjadi hunian favorit bagi ekpatriat. Pasalnya di sana berdiri ribuan perusahaan nasional maupun internasional yang memperkerjakan ribuan karyawan baik lokal ataupun karyawan asing.
“Para ekspatriat di sana, tentunya tidak ingin mencari rumah di wilayah Jakarta, mereka ingin mecari rumah yang dekat dengan kantor mereka,” ujar Mart.
Menurut Mart di Cikarang saat ini diperkirakan ada sekitar 21 ribu orang pekerja asing, mereka membutuhkan tempat hunian, wisata dan lifestyle. Sebelumnya, sebagian besar dari ekspatriat tersebut tinggal di rumah tapak yang tidak sesuai dengan standar, dan ketika ada penawaran apartemen yang sesuai dengan yang diinginkan mereka langsung memborongnya.
“Pekerja asing itu sangat menjunjung tinggi kualitas, jadinya ketika ada apartemen yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan mereka langsung memborongnya” kata Mart. (*)
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyerahkan penghargaan kepada warga saat peringatan hari Korpri, Rabu (29/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Momentum Peringatan Hari Korpri ke-46 menjadi media evaluasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Sekretaris Daerah, TS. Arif Fadillah mengharapkan seluruh ASN bisa meneladi mendiang HM. Sani yang tulus mengabdi sampai ke akhir hayat.
Hari Korpri ke-46 Tingkat Provinsi Kepri dipusatkan di lapangan Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (29/11) pagi. Beragam kegiatan digelar pada kesempatan itu. Mulai dari upacara sampai berziarah ke Taman Makan Pahlawan, Tanjungpinang.
“Hari ini (kemarin,red) adalah hari ulang tahun Korpri ke -46. Berbagai kegiatan sudah kita gelar untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Sekda Arif usai menziarahi pusara HM. Sani, kemarin.
Dimatanya, sosok HM. Sani adalah birokrat sejati yang tulus mengabdi. Bahkan bentuk pengabdian HM. Sani ditunjukannya sampai keakhir hayat. Atas dasar itu, segala dedikasi yang sudah diberikan HM. Sani bisa menjadi tauladan bagi seluruh ASN Kepri untuk memberikan yang terbaik dalam bekerja dan mengisi pembangunan di Kepri.
“Ayahanda HM. Sani adalah pemimpin Kepri yang memberikan contoh dan tauladan dalam menjalankan roda pemerintahan,” papar Arif yang ditemani sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
Sementara itu, saat menjadi Inspektur Upacara, dalam amanatnya Sekda Arif mengatakan bahwa Peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia.
“Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaannya. Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang moderen dan efisien, yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila,” ujarnya.
Mewujudkan salah satu sila pada Pancasila yakni sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut katanya, Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desa-desa, dimulai dengan pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
Apalgi di era persaingan terbuka saat ini banyak tantangan yang harus di hadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat.
“Bersama-sama Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan salah satunya dengan menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila,” jelasnya.
Berangkat dari pemikiran tersebut, diharapkan kepada Anggota Korpri agar terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Apalagi sekarang sudah membentuk Koperasi Usaha Bersama (KUB) Korpri. Sehingga bisa memudahkan dalam mendapatkan atribut-atribut korpri. Artinya tidak perlu berbelanja ke luar lagi,” tutup Sekda.
Disela-sela kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan berupa Purna Bhakti kepada satu orang PNS dan Penghargaan ASN -PTT Berprestasi sebanyak 12 orang.
Selain itu adala pemberian penghargaan kepada tujuh orang Atlet ASN peraih perunggu pada kejuaraan Pornas Korpri 2017 cabang bulutangkis. Kemudian pemberian penghargaan kepada 28 orang Atlet dan Pelatih berprestasi di Kepri, acara ditutup dengan Penandatangan MoU antara Koperasi Amanah Tuah Bintan dengan Pemprov Kepri.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah berharap tahun politik 2018 dan 2019 justru bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pilkada serentak dan pemilu mendongkrak perekonomian.
Dia memprediksi sumbangan penyelenggaraan pilkada serentak mencapai 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
”Kalau lihat sejarah, dampak pemilihan umum atau pilkada terhadap pertumbuhan ekonomi itu cukup positif,” ujarnya di Jakarta Kamis (29/11). Di depan para CEO, Darmin mengungkapkan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan pada tahun politik.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tahun depan bisa tercapai. Bahkan, dia yakin jika penyelenggaraan pilkada berjalan lancar, tertib, dan aman, bukan tidak mungkin sumbangan dari kegiatan politik tersebut makin besar.
Darmin melanjutkan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dalam tiga tahun mendatang. Yakni, mencapai 6 persen. Dia menjelaskan, sejauh ini sejumlah proyek pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam tiga tahun ke depan, pembangunan infrastruktur memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia.
”Memang, fondasi kita sudah dibangun dengan baik, tapi belum selesai. Saat (pembangunan infrastruktur, Red) sebagian selesai, sebagian dibangun. Kalau sudah selesai (dibangun), dampaknya baru keluar. Mungkin, pertumbuhannya mencapai 6 persen,” paparnya.
Dia menekankan, Indonesia merupakan negara yang tergolong cepat keluar dari perlambatan ekonomi dunia sejak 2000–2016. Indonesia juga memanfaatkan momen perlambatan ekonomi dunia dengan mendorong investasi pada infrastruktur. Investasi di infrastruktur memiliki sejumlah kelebihan. ”Investor bidang industri dan ekspor bingung mau diekspor ke mana. Tapi, kalau bangun pelabuhan, infrastruktur jadi dalam lima tahun,” tuturnya.
Senada dengan Darmin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian global membaik tahun depan. Ekonomi global diprediksi tumbuh sekitar 3,6 persen pada 2018. ”Ekonomi dunia kalau sekarang tumbuh di atas 3 persen, itu sudah cukup bagus sesudah terjadinya krisis global,” katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memaparkan, prediksi perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut akan mendorong perdagangan global. Volume perdagangan global diprediksi meningkat dari 2,2 menjadi 4 persen. Kondisi itu berdampak positif bagi Indonesia yang sangat mengandalkan ekspor.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Yakni, masalah politik, keamanan, dan sosial. Bila tiga hal tersebut bergejolak, akan timbul reaksi pada perekonomian global.
Selain itu, ada tantangan dari kebijakan moneter negara maju. Misalnya, normalisasi yang akan dilakukan Amerika Serikat (AS). Kemudian, tantangan lain adalah kerusakan lingkungan serta bencana alam. Sementara itu, yang terakhir adalah teknologi. ”Ini kesempatan yang apabila tidak kita sikapi akan bisa jadi tantangan terhadap pemulihan ekonomi dunia,” imbuhnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan, kondisi ekonomi global terus menunjukkan perbaikan. Bagi Indonesia, hal tersebut memberikan dampak pemulihan ekonomi. Pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5,1–5,5 persen. (ken/c16/sof)
batampos.co.id – Dua orang anggota DPRD Komisi I, Lik Khai dan Harmidi menggelar sidak ke kantor camat Batamkota, Kamis (30/11). Kedua anggota dewan tersebut sempat bersitegang dengan beberapa pegawai, termasuk seorang honorer yang dianggap tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Sampai di bagian pelayanan, Lik Khai dan Harmidi langsung menuju ruangan pelayanan e KTP. Di sana, mereka langsung menemui Mia R, seorang pegawai honorer yang dianggap tidak layak untuk ditempatkan di pos pelayanan. Lik Khai beralasan, beberapa waktu lalu ada warga yang menanyakan progres pengurusan e KTP tetapi tidak ada jawaban dan terkesan diabaikan petugas.
“Ibu yang bernama Mia?. Kok bisa ibu melayani warga seperti itu?. Dan kenapa ibu sangat tidak ramah dengan warga? Ibu diminta untuk mencari KTP atau berkasnya, tetapi malah ibu cuekin?” katanya.
Lik Khai juga menuding Mia tidak memberikan kepastian terkait pengurusan e- KTP yang sudah berbulan-bulan tak ada kejelasan.
“Harusnya ibu menjelaskan di mana progres pengurusannya, jadi puas,” katanya.
Mia tidak tinggal diam. Ia menolak disebut tidak melayani dengan baik. Bahkan, ketika diminta untuk dipertemukan dengan Camat, Mia langsung berdiri.
“Saya tidak takut kepada siapa pun. Tidak takut kepada dewan,” katanya sambil berjalan menuju ruang Camat.
Lik Khai menjelaskan, bahwa beberapa waktu lalu, seorang warga menanyakan kejelasan e KTPnya. Kebetulan Mia yang sedang berada di pelayanan. Tetapi ketika Mia diminta untuk mencari berkasnya, mia terkesan cuek.
“Nah kemudian warga itu menelepon saya, dan saya ingin bicara dengan Mia lewat telepon. Tetapi Mia bilang, dia tidak mau dan tidak kenal dengan Lik Khai. Logikanya, sama anggota dewan saja sudah seperti itu apalagi sama masyarakat biasa,” katanya.
Harmidi juga menilai, semua pegawai kecamatan harus meningkatkan pelayanan. Yang terutama adalah harus ramah kepada semua warga. Bagaimana membuat warga nyaman selama mengurus dokumen.
“Kalau misalnya warga ada yang berkasnya kurang lengkap, ya dikasih tau apa kekurangannya. Harus senyum dong ke warga. Jangan warga malah dicuekin,” katanya.
Camat Batamkota Ashraf Ali meminta maaf atas pelayanan dari anak buahnya. Ia berharap kedepan pelayanan akan lebih baik di kantor camat Batamkota.
“Selalu kami tanamkan ke semua pegawai untuk tetap ramah kepada semua warga. Untuk tetap melayani dengan ikhlas ,” katanya. (ian)
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Kapolda baru Kepri Irjen Didid Widjarnadi (kanan) menandatangani berkas Sertijab saat Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11). Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan tiga kapolda dan dua pejabat Polri.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
batampos.co.id – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melantik sekaligus memimpin serah terima jabatan (Sertijab) tiga kapolda di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/11). Tiga kapolda tersebut yakni Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kapolda Kalimantan Barat.
Irjen Didid Widjanardi dilantik menjadi Kapolda Kepulauan Riau (Kepri). Ia menggantikan Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Sam Budigusdian yang dimutasi menjadi perwira tinggi Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri penugasan pada Lemhanas RI.
“Bahwa saya, selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UUD RI tahun 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab,” kata Tito diikuti tiga kapolda yang dilantik, kemarin.
Setelah pembacaan sumpah itu, Kapolri mengingatkan kepada ketiga kapolda untuk tidak melanggar sumpah jabatan. Menurut dia, banyak konsekuensi yang harus diterima oleh pejabat baru itu atas sumpah jabatan yang mereka ucapkan. “Apabila melanggar sumpah ini akan menjadi konsekuensi di dunia dan akhirat,” katanya.
Usai pelantikan, ketiga kapolda tersebut langsung meninggalkan Rupatama. Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi juga bergegas karena harus terbang Batam pada sore harinya. Karenanya, ia enggan melayani wawancara dengan wartawan. “Sebentar ya. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan,” katanya sambil menuju ruang lain di Mabes Polri.
Selain Irjen Didid Widjanardi, Kapolri melantik Irjen Umar Septono sebagai Kapolda Sulsel yang sebelumnya dijabat Irjen Muktiono. Irjen Mukti sendiri dimutasi menjadi Kordinator Staf Ahli Kapolri.
Kemudian Brigjen Didi Haryono dilantik menjadi Kapolda Kalbar. Ia menggantikan Irjen Erwin Triwanto yang dimutasi ke Analis Kebijakan Utama Akpol Lemdiklat Polri.
Tiga pejabat yang dilantik itu adalah bagian dari 475 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang dibebaskan dari jabatan dan dimutasikan ke jabatan baru. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST/2750/XI/2017 tertanggal 16 November mber 2017.
Setelah dilantik Kapolri, Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi langsung terbang ke Batam, Rabu (29/11) sore. Didid beserta istri dan rombongan disambut dengan tari persembahan di ruang VVIP Bandara Hang Nadim Batam, kemarin. Selanjutnya, rombongan bergerak ke Mapolda Kepri. Padatnya jadwal membuat kapolda baru tersebut enggan diwawancarai wartawan.
“Sekarang belum bisa wawancara, besok saja ya…,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, Rabu (29/11).
Pantauan Batam Pos, selain kapolda baru, kapolda lama Irjen Sam Budigusdian juga ikut datang dari Jakarta. Hanya saja, Sam tak melalui VVIP bandara melainkan lewat pintu penumpang biasa. Dari sana Sam langsung menuju Mapolda untuk menyambut penggantinya itu.
Erlangga melanjutkan, penyambutan kapolda baru akan berlanjut hingga hari ini, Kamis (301/11). Nantinya juga ada proses pedang pora untuk menyambut Didid.
Lalu dilanjutkan dengan ramah tamah antara kapolda lama Irjen Pol Sam Budigusdian dengan Irjen Pol Didid Wijanardi. “Memori serah terima jabatan akan dilaksanakan di Rupatama Mapolda Kepri,” ucapnya.
Setelah itu akan dilaksankan farewell parade. Siangnya, seluruh jajaran Polda Kepri akan melaksanakan tradisi pelepasan Kapolda Kepri yang lama. Sam Budigusdian akan dilepas dengan upacara pedang pora. Lalu diantar menuju gerbang Mapolda Kepri.
“Acara pisah sambut digelar malam harinya di Hotel Radisson Batam,” ungkap Erlangga. (uma/ska)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah resmi menerbitkan revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan pada Selasa (28/11) lalu. Perka tersebut diubah menjadi Perka BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan Perka lahan tesebut memberikan sejumlah jaminan dan kepastian hukum bagi sektor investasi di Batam. Di antaranya, melalui Perka ini BP Batam memastikan proses perizinan alokasi lahan akan lebih mudah dan lebih cepat.
“Serta menyelesaikan berbagai isu permasalahan lahan yang ada,” kata Lukita, Rabu (29/11).
Perka baru ini secara umum hanya menyempurnakan pasal-pasal yang ada dalam Perka pendahulunya. Seperti kebijakan tentang uang deposit atau lebih dikenal sebagai Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP), Hak Tanggungan, dan alokasi lahan baru.
Untuk alokasi lahan baru, nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)-nya ditetapkan berdasarkan nilai penawaran dari pemohon alokasi lahan.
Lukita menjelaskan, izin alokasi lahan akan lebih mudah karena dilakukan secara online. Pengumuman alokasi lahan dilaksanakan lewat website BP Batam atau secara lelang online. Di website tersebut nanti akan mencantumkan informasi penting mengenai lahan yang belum dialokasikan seperti lokasi, luas, peruntukan, kondisi, syarat-syarat, dokumen, metode alokasi lahan, dan bentuk rencanan bisnis. Dan semuanya harus dipenuhi oleh pemohon alokasi lahan.
Setelah mendapatkan lahan lewat lelang online, maka BP Batam akan melakukan proses evaluasi. Setelah evaluasi selesai maka pemohon alokasi lahan harus mengurus Surat Keputusan (Skep), faktur tagihan UWTO alokasi lahan, faktur tagihan terkait lainnya, surat pemberitahuan, gambar Penetapan Lokasi (PL), Perjanjian Penggunaan Lahan (PPL) dan surat rekomendasi atas hak tanah.
“Bagi pemohon alokasi lahan baru, harus membayar JPP yang nilainya diatur Keputusan Kepala. Nilainya dihitung berdasarkan kepada luas lahan, lokasi, peruntukan lahan dan kondisi perekonomian terkini,” kata Lukita.
JPP akan dikembalikan secara bertahap. 30 persen saat perencanaan pembangunan lahan, 30 persen saat konstruksi pembangunan, dan 40 persen saat penyelesaian pembangunan.
F. Dalil Harahap/Batam Pos
Namun jika lahan tidak dibangun sesuai dengan PPL dan dalam kurun waktu tertentu (wanprestasi), maka BP Batam akan melakukan proses evaluasi. Dan jika ditetapkan untuk dibatalkan, maka JPP jadi milik BP Batam.
Sedangkan untuk perpanjangan alokasi lahan, BP Batam menetapkan prosedur baru. Perpanjangan bisa dilakukan paling cepat 10 tahun sebelum jatuh tempo sewa lahan habis dan paling lambat dua tahun.
Nilai UWTO-nya akan ditetapkan berdasarkan tarif di Perka 9/2017 yang tengah dievaluasi BP Batam saat ini. UWTO harus dibayar paling lambat 30 hari setelah Skep perpanjangan lahan keluar.
Untuk bisa memperpanjang sewa lahan, maka pemohon harus melengkapi surat permohonan, salinan Skep, faktur tagihan UWTO, faktur tagihan terkait, surat pemberitahuan, gambar PL, PPL dan surat rekomendasi.
Dan jika tidak membayar UWTO setelah Skep keluar maka akan dikenakan denda 2 persen tiap bulannya sampai surat pembatalan alokasi lahan terbit.
“Bagi pemilik lahan yang sewanya habis pada 31 Desember 2019, maka harus memperpanjang lahannya paling lambat pada 30 Juni 2019,” terangnya.
Sedangkan untuk hak tanggungan akan diselesaikan selama tujuh hari setelah permohonan diterima BP Batam. Hak tanggungan akan memakai persetujuan tertulis dari BP Batam.
Pemohon harus melampirkan informasi penting seperti surat keterangan dari bank sebagai kreditur yang memuat informasi seperti objek kredit, informasi mengenai pemohon kredit, dan jangka waktu kredit.
Setelah itu, maka harus melengkapi dokumen seperti tindasan sertifikat hak atas tanah, PPL, skep, identitas pemohonan Izin Hak Tanggungan dan surat kuasa jika dikuasakan. Dan yang paling utama, jangka waktu kredit tidak boleh melebihi jangka atau sisa waktu alokasi lahan.
Kemudian untuk peralihan hak akan dilakukan di depan PPAT, notaris atau pejabat lelang. PPAT akan melaporkan peralihan hak dan memungut biaya peralihan hak atas tanah yang disetor ke kas BP Batam.
Setelah itu BP Batam akan memberikan nomor registrasi peralihan hak atas tanah untuk dicantumkan dalam akta jual beli (AJB) setelah verifikasi terkait pada pembangunan lahan, kesesuain lahan dengan peruntukan, dan ada atau tidak sengketa di atas lahan.
“Proses verifikasi akan selesai dalam tujuh hari,” kata Lukita.
Angin Segar bagi Pengusaha
Keluarnya Perka BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 disambut baik para pelaku usaha. Perka tersebut dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha di Batam.
“Walaupun masih ada usulan-usulan yang belum sepenuhnya terakomodir,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Rabu (29/11).
Walau begitu, pria yang akrab disapa Ayung ini mengapresiasi langkah BP Batam merevisi Perka tersebut. “Kami apresiasi apa yang telah dilakukan kepala BP Batam yang baru,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, pimpinan baru BP Batam sudah berani mengambil langkah-langkah strategis. “Termasuk dalam merevisi Perka ini,” ucapnya.
Ia mengatakan, tidak ada aturan yang sempurna. Ke depannya, ia berharap peraturan ini terus disempurnakan. Sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Batam. “Dari waktu ke waktu kami bisa memberikan masukan dan saran,” katanya. (leo/ska)
batampos.co.id – Presenter kuliner senior, Bondan Haryo Winarno, mengembuskan napas terakhirnya setelah sempat menjalani dua kali operasi di Rumah Sakit (RS) Harapan Kita, Jakarta, Rabu (29/11). Mantan wartawan yang kondang dengan jargon andalannya ‘Maknyus’ tersebut, meninggal dunia dalam usia 67 tahun.
Batam Pos memiliki kenangan tersendiri dengan almarhum. Awal tahun 2012 silam, Bondan menyambangi kantor redaksi Batam Pos, tepatnya pada Selasa 31 Januari 2012. Saat itu, ia berkunjung dalam rangka penjajakan rencananya membuka kedai kopi di Batam.
Kepada awak redaksi Batam Pos, Bondan mengaku cukup mengagumi aneka kuliner di Batam dan Kepri. Khususnya kuliner Melayu. “Kuliner di Batam tanpa cela,” kata Bondan, kala itu.
Bahkan, saat itu, Bondan menyarankan agar kekayaan kuliner di Batam dijadikan kekuatan dan daya tarik pariwisata. Agar kuliner Batam maju, makanan khas Melayu atau Kepri harus ditonjolkan. “Saya sangat ingin ada tempat khusus untuk makanan Riau di sini. Sekarang ini, masyarakat lebih suka makanan khas satu daerah tertentu,” katanya.
“Manfaatkan situasi itu. Bagus kalau di Batam ini ada tempat untuk makanan-makanan khas dari pulau-pulau yang jauh letaknya,” katanya lagi.
Ia juga menyebut koran merupakan media yang tepat untuk mempopulerkan kuliner tertentu. “Yang penting nilai heritage-nya tidak hilang,” katanya lagi.
Kabar meninggalnya Bondan kemarin membuat publik berduka. Terlebih keluarga besarnya. Bondan meninggalkan seorang istri, Yvonne Winarno serta tiga orang anak masing-masing bernama Gwendolin Amalia Winarno, Marisol Winarno, dan
Eliseo Raket Winarno.
Ditemui di Kamar Duka RS Harapkan Kita, Eliseo Raket Winarno, mengatakan sebelum meninggal ayahnya telah di rawat selama dua minggu lebih di RS Harapkan Kita dan telah menjalani operasi sebanyak dua kali. Namun, untuk operasi yang pertama sudah dilakukan pada September lalu sedangkan, operasi yang kedua baru dijalani sekitar enam hari yang lalu atau tepatnya pada hari Kamis.
Bondan Winarno (baju hijau) saat berkunjung ke Batam Pos pada 2012 lalu.
“Yang pertama operasi aneurisma dan yang kedua aorta. Untuk jelasnya itu operasi apa tanya tim dokter aja ya,” katanya.
Setelah menjalani operasi yang pertama, sambung Eliseo, ayahnya tersebut sudah sempat dibawa pulang ke rumah di Bali. Namun, setelah itu ternyata terdapat infeksi sehingga kembali dibawa ke RS Harapkan Kita atau sekitar dua minggu yang lalu hingga akhirnya kembali menjalani operasi untuk yang kedua kalinya.
Dalam operasi yang kedua ini ternyata ada komplikasi. Dari komplikasi itu ada bakteri yang menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. “Tim dokter dari RS Harapkan Kita juga sudah berusaha, tapi hari ini beliau dipanggil Tuhan,” ungkapnya.
Sedangkan saat disinggung tentang kepribadian sang ayah, Eliseo tidak dapat banyak mengungkapkannya. Namun, menurutnya, almarhum ayahnya adalah sosok yang total, bukan hanya untuk dunia kuliner tapi juga untuk keluarga.
“Untuk tanda-tanda akan kepergian ayah tidak ada. Beliau orang yang sangat positif dan tidak ada tanda apa pun. Beliau menyuruh kami untuk kuat dan tapi saya putuskan ini dengan perasaan damai. Itu yang kita ingat dari beliau,” bebernya.
Terkait pemakaman, Eliseo juga mengatakan sesuai kehendak dan keinginan ayahnya sebelum meninggal, ayahnya sering bilang ingin dikremasi. Namun, sekarang ia dan keluarga masih akan rembuk bersama.
“Belum tahu dan ini baru sekali. Kita akan putusin apakah hari ini atau besok. Sekarang jenazah sedang diformalin,” katanya. (gih/jpg)
batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Yakni untuk merampungkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran 2018 pada bulan November ini.
“Ya memang benar, Kemendagari mengeluarkan surat teguran. Prihalnya adalah APBD 2018 harus tuntas pada 30 November 2017,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (29/11).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri tersebut menyebutkan, keluarnya surat teguran tersebut adalah berkaca pada keterlambatan pengesahan APBD tahun 2015 dan tahun 2016. Bahkan lewat surat tersebut juga ada sanksinya, apabila terjadi keterlambatan.
“Yakni pemotongan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 25 miliar. Selain itu ada beberapa sanksi lainnya, yakni pemotongan tunjangan. Tetapi tunjangan yang mana tidak dijelaskan,” tegas politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.
Ditambahkannya, pandangan fraksi-fraksi sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, Rabu (29/11) di Kantor DPRD Kepri. Menurut Jumaga, pembahasan APBD Kepri TA 2018 sudah rampung dilakukan.
“Besok (hari ini,red) tinggal pengesahannya saja,” tegas Jumaga.
Lebih lanjut katanya, untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp 3,594 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar dari APBD 2017 berada diangkat Rp3,496 triliun. Legislator Dapil Batam tersebut menjelaskan, secara detail komponen-komponen APBD 2018 sudah dibahas ditingkat komisi.
Masih kata Jumaga, dari APBD Kepri Rp 3,594 triliun yang sudah dibahas. Menyepakati belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp, 2,50 triliun. Dengan peningkatan anggaran ini, pihaknya berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri. Ditambahkannya,
“APBD kita harapkan bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yang penting pembangunan optimal hasilnya,” tutup Jumaga.(jpg)
batampos.co.id – Jajaran reskrim Polres Tanjungpinang, akan segera meminta keterangan saksi ahli melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan dalam menentukan tersangka dalam kasus aktivitas pengangkutan tambang bauksit ilegal yang diamankan Polres Tanjungpinang, di Tanjungmoco, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Selasa (31/10) lalu.
“Minggu ini segera kita kirimkan surat untuk memeriksa saksi ahli ke Kementerian ESDM, di Jakarta. Ini bertujuan untuk menanyakan terkait proses penyidikan yang dilakukan seperti apa? dan bagaiman penerapan pasal serta segala macamnya. Sehingga menguatkan proses penyidikan kita,” jelas Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, Rabu (29/11).
Ia menegaskan hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut. Kini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 24 saksi dalam kasus tersebut. Termasuk diantaranya, karyawan perusahaan PT AIPP, perangkat RT/RW, Direktur PT AIPP, serta Kepala Dinas ESDM Kepri dan lainnya.
“Kasus ini (bauksit, red) masih berjalan. Penyelidikan masih terus dilakukan,” ucapnya.
Menurutnya, untuk menentukan tersangka dalam kasus ini pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehatian-hatian, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan.
“Proses penyidikan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita tidak mau mengambil langkah yang salah. Untuk itu, proses penyidikan yang kita lakukan harus benar-benar matang,” terangnya.
“Tunggu saja hasil penyidikan. Begitu sumuanya lengkap, secepatnya tersangka akan kita tetapkan,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Dirjen Pendidikan Islam meminta kepada seluruh madrasah se-Indonesia mampu menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun depan. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri, Marwin Jamal menyanggupi itu. Pada tahun depan, ia kan mengupayakan yang terbaik agar seluruh madrasah di Kepulauan Riau bisa melaksanakan UNBK.
Karena itu, persiapannya sudah dilakukan sejak sekarang. Marwin menjelaskan, selama ini kendala di balik pelaksanaan UNBK di seluruh madrasah berkenaan dengan server komputer dan sarana penunjang lain. Sebab itu pula, hanya beberapa madrasah saja yang pada 2017 ini mampu melakasanakan UNBK.
“Insyallah, semua madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah bakal melaksanakan UNBK tahun depan,” kata Marwin, kemarin.
Upaya lain yang sudah dilakukan sejak hari ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih untuk peningkatan kualitas sarana penunjang UNBK tersebut. Harapannya, ketika semua sarana sudah terpenuhi, UNBK di masing-masing madrasah bisa terlaksana tanpa hambatan.
Selama ini, diakui Marwin di Kepri, MTs dan MA yang melaksanakan UNBK hanya beberapa sekolah. Se-Kepri, dari 62 MA yang ada, baru 27 di antaranya yang sudah memakai UNBK. Sedangkan dari 34 MTs, tinggal 10 madrasah saja yang belum.
Masih kata Marwin, pelaksanaan ini harus dibahas mulai sekarang. Diharapkan, untuk perangkat komputer atau laptop yang akan digunakan pelajar harus benar-benar baik. “Termasuk fasilitas pendukungnya, yaitu listrik, kesiapannya harus benar-benar memadai,” pungkas Marwin. (aya)
batampos.co.id – Minimnya ketersediaan tanah serta membludaknya peminat properti di Jakarta, akhirnya membuat banyak pencari properti kini mulai melirik mencari properti di pinggiran Jakarta, salah satunya adalah kawasan Cikarang.
batampos.co.id – Pemerintah berharap tahun politik 2018 dan 2019 justru bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pilkada serentak dan pemilu mendongkrak perekonomian.
