batampos.co.id – Indonesia harus bisa menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara di dunia. Kondisi tersebut menyusul kebijakan ekonomi Amerika yang menerapkan tarif tinggi kepada negara penghasil baja dan alumunium akan berimbas secara tidak langsung kepada ekonomi Indonesia.
Dengan kebijakan itu, maka negara Tiongkok yang akan merasakan dampaknya paling besar. Ekonomi Tiongkok tengah melambat saat ini. Sementara Indonesia selama ini banyak mengekspor bahan-bahan mentah ke Tiongkok untuk kemudian diolah dan diekspor dengan bentuk barang jadi atau setengah jadi ke berbagai penjuru negara, termasuk AS. Di sini, pengaruh kebijakan Trump baru akan terlihat.
“Keadaan dunia sudah berubah. Kita dikejutkan oleh keputusan Trump (Presiden Amerika,red) yang berlakukan tarif demikian berat kepada negara penghasil baja dan alumunium. Kita dikejutkan oleh gejolak tersebut dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali dari kebijakan yang ada selama ini,” kata Profesor Dorodjatun Kuntjoro Jakti, PhD saat berkunjung ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (26/3).
Kebijakan Amerika lainnya yang merugikan perekonomian dunia lainnya adalah saat Amerika tidak mau lagi terikat dengan kerjasama perdagangan apapun. Contohnya saat Amerika menarik diri dari perjanjian perdagangan bebas Pasifik atau biasa dikenal sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP). Saat ini Amerika lebih memilih menjalin kerjasama satu persatu dengan negara lainnya.
“Karena Amerika tidak mau terikat dengan kerjasama apapun, maka apa yang harus kita lakukan adalah menjalin kerjasama perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) bilateral,” katanya lagi.
Menurutnya jalinan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara lainnya tidak akan cukup membantu.” Masih kurang dari 10 kerjasama perdagangan bebas di Indonesia. Padahal dengan itu, akan ada jalinan kerjasama antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing. Jika bisa lebih banyak maka itu bagus, tanpa itu saya lihat akan sulit,” jelasnya.
Ia mengambil contoh negara yang menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan baik seperti Korea. Saat ini negara ginseng tersebut menjalin sekitar 60 perjanjian kerjasama perdagangan bebas.
“Dan sebagai akibatnya, Korea dapat akses terhadap 80 persen pasar dunia,” jelasnya.
Lalu Tiongkok sendiri setelah dikebiri oleh Amerika berupaya menjalin kerjasama lebih intensif dengan negara-negara dari Uni Eropa. Dorodjatun mengatakan ada sejumlah perusahaan besar asal Eropa yang sudah berminat berinvestasi disana seperti perusahaan Barkell asal Inggris, perusahaan Macron asal Italia dan lainnya.
Batam kata Dorojatun merupakan salah satu motor penting pergerakan ekonomi di Indonesia, karena merupakan salah satu kawasan perdagangan bebas. Posisinya menjadi sedemikian penting karena menjadi pintu masuk pertama kegiatan perdagangan ekspor dan impor dari seluruh dunia. Sehingga perannya harus dimaksimalkan untuk bisa mengakomodir jalinan kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara lainnya.
“Makanya saya bicarakan dengan BP Batam bagaimana cara megnatur dari atas agar justru menumbuhkan dukungan dari bawah. Saya ingin berbagi itu karena banyaknya keluhan kurangnya koordinasi khusus dari pusat,” jelasnya.
Persoalan yang dimaksud oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Megawati ini adalah tumpang tindih kewenangan dan regulasi dari pemerintah pusat yang selalu bertentangan dengan kepentingan dari kawasan perdagangan bebas di Batam.”Itulah yang saya katakan tadi. Sejak zaman Ibnu Sutowo, persoalan ini terus menerus yang masih dipelajari,” katanya.
Pemerintah pusat katanya jangan pernah melupakan dukungan dari pemerintah daerah dalam membangun perekonomian. Makanya sangat penting melakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk menciptakan harmonisasi kebijakan.”Jangan lagi bicara dari atas kebawah, tapi bagaimana juga dapatkan dukungan dari bawah,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan kunjungan Dorodjatun adalah untuk mengingatkan BP Batam agar memahami persoalan jangan hanya dari sisi internal Batam saja.
“Kita juga harus melihat perkembangan diluar yang sedang terjadi dan kemudian melihat potensi negara kita. Itu perlui dipertimbangkan dalam mempersiapkan strategi dalam langkah pembangunan Batam kedepan,” katanya.
Lukita menilai selama ini potensi Selat Malaka belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal sangat potensial untuk mendorong perkembangan ekonomi di Batam.
“Kami akan persiapkan diri. Disamping memaksimalkan industri yang ada, kami juga mencari sumber lain seperti pariwisata, logistik dan industri pemrosesan makanan. Tiongkok itu butuh pasokan bahan makanan yang besar,” jelasnya.(leo)
