batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M. Syahir mengatakan enam peserta lelang untuk jabatan Direktur RSUD Embung Fatimah dinyatakan lolos seleksi verifikasi, Senin (27/11).
“Kemarin sudah kami check berkasnya, dan semua lengkap, dan lanjut ke tahap selanjutnya,” kata Syahir usai mengikuti upacara HUT PGRI di Dataran Engku Puteri.
Syahir menjelaskan, berkas terakhir yang diterima adalah berkas milik dr Asep Guntur yang merupakan Kabid Pelayanan Medik RSUD Kepri. “Dia mengajukan pas di menit akhir sebelum penutupan,” ujarnya.
Sebelumnya BKPSDM sudah menerima lima berkas peserta lelang terbuka yakni drg Ani Dewi, drg Sri Rupiarti, dr Beserba, dr Dedi Suryadi, dr Roro Sri Widyanti.
Ke enam peserta yang lolos selekasi ini akan mengikuti serangkaian tes untuk yang akan melibatkan akademisi dari UNIBA dan Putera Batam tokoh masyarakat, Ketua dan Sekretaris Pansel.
“Inilah tim nanti yang akan menilai keenam peserta selama menjalani assessment,” sebutnya.
Tiga nama terbaik akan diserahkan kepada walikota untuk dipilih menjadi Direktur RSUD Embung Fatimah. “Ya, nanti pimpinan yang memutuskan. Kami harapkan secepatnya selesai sehingga didapatkan direktur yang baru,” imbuhnya.
Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, untuk tahapan seleksi diserahkan sepenuhnya kepada tim pansel lelang terbuka.
“Saya part akhir saja,” ucapnya.
Dia berharap direktur yang akan terpilih nanti bisa membuat RSUD menjadi lebih baik dari sekarang ini. “Kami akan ambil yang terbaik tentunya,” tutup Rudi. (cr17)
batampos.co.id – Situasi industri galangan kapal di Batam belum membaik. Masih banyak perusahaan galangan kapal yang goncang akibat sepi order pembuatan kapal. Batam Shipyard and Offshore Association (BSO) berharap agar pemerintah peran aktif memperhatikan persoalan tersebut.
Sekretaris BSOA Suri Teo kepada Batam Pos menuturkan, situasi galangan kapal di Batam saat ini masih belum stabil. Goncangan karena sepihnya order pembuatan atau perbaikan kapal membuat puluhan bahkan ratusan perusahaan galangan kapal yang ada tidak bisa berkembang.
“Untuk berkembang belum bisa, yang ada hanya bertahan saja dengan tenaga kerja yang sangat sedikit,” ujar Suri Teo, Senin (27/11).
Bahkan dari data yang mereka dapat, sambung Suri beberap perusahaan galangan kapal yang ada sudah tidak beroperasi untuk sementara waktu alias mati suri.
“Seperti PT Nippon Steel (Tanjunguncang), sudah mati suri sekarang. Yang seperti itu ada sekitar dua perusahan. Yang lain masih bisa bertahan dengan satu atau dua kapal yang masuk dok,” tuturnya.
Memang diakui Suri belakangan, pemerintah sering memesan kapal negara di Batam, namun itu belum banyak membantu untuk menghidupkan kembali geliat industri galangan kapal yang ada di Batam secara. Itu karena kapal pesanan pemerintah jumlahnya terbatas dan tidak semua perusahaan galangan kapal kebagian.
“Pesan dua atau tiga kapal setahun sementara jumlah perusahaan (galangan) mencapai ratusan. Banyak yang tidak kebagian jadi memang untuk berkembang belum bisa,” ujarnya.
Pekerja menggesa perbaikan kapal di galangan kapal Tanjunguncang, Batuaji, Senin (27/11). Pengusaha galangan kapal hanya bisa bertahan untuk usaha galangan kapalnya, kalau untuk berkembang tidak bisa karena lemahnya ekonomi dunia. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Imbas dari kondisi yang kurang bersahabat itu kata Suri, bukan saja pada pihak perusahaan atau pengusahan yang dirugikan, tapi juga warga Batam pada umumnya. Karena sepih order pembuatan kapal otomatis perusahaan akan mengurangi karyawan dan jumlah karyawan yang sudah dirumahkan akibat kondisi ini mencapai puluhan ribu orang.
“Yang masih banyak karyawan (seribuan) paling hanya dua perusahaan yang kami lihat yakni PT ASL dan Pax Ocean. Yang lainnya ada yang sudah tinggal ratusan bahkan puluhan,” tuturnya.
Kondisi tersebut diakuinya sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu dan jika tidak segera ditangani secara serius dari pihak pemerintah maka kondisi galangan akan semakin goncang kedepannya. “Sampai saat ini belum ada formulasi dari pemerintah untuk sama-sama mengatasi persoalan ini. Namun kami juga tetap berkoodinasi agar ada solusi secepatnya,” ujar Suri.
Sebagai pelaku industri, solusi yang diharapkan sambung Suri adalah bagaimana agar oder pembuatan ataupun perbaikan kapal kembali ramai di Batam. Salah satu yang diharapkan adalah keringan biaya lego jangkar agar pelaku usaha atau pemerintah dari negara-negara tetangga bisa memesan ataupun memperbaiki kapal di Batam.
“Banyak yang kami harapkan termasuk minta dukungan pemerintah untuk memberikan pinjaman dengan bunga ringan ke pihak swasta yang ingin buat ataupun order kapal di sini,” ujarnya.
Sementara penelusuran Batam Pos terhadap sejumlah perusahaan galangan kapal yang ada di wilayah Sagulung dan Tanjunguncang memang kondisinya memprihatinkan. Tidak sedikit perusahaan yang memang mati suri akibat sepihnya order pembuatan kapal itu. Bahkan ada juga perusahaan yang sudah benar-benar tutup karena persoalan yang sama. PT Techip yang berada di pinggir jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang misalkan, saat ini sudah tutup. Perusahaan galangan dan offshore tersebut tutup sejak Maret lalu. Sekitar 500 pekerja sudah dirumahkan.
Informasi yang diterima perusahaan itu tutup karena sepih proyek. Pihak perusaahaan memilih pindah ke negara lain ketimbang harus bertahan di Batam.
“Mau pindah ke Malaysia. Cuman sekarang barang (perlengkapan perusahaan) dibawa ke Singapura (tempat asal perusahaan itu),” ujar seorang petugas keamanan di depan perusahaan tersebut.
Begitu juga dengan perusahaan yang masih bertahan mengaku cukup kesulitan untuk berkembang. Pesanan pembuatan ataupun perbaikan kapal yang menurun drastis sejak tahun 2014 lalu membuat perusahaan hanya bisa bertahan.
PT Citra Shipyard Batam di Seilekop Sagulung misalkan, saat menerima menerima kunjungan sekretaris wakil Presiden bulan Mei lalu melaporkan memang proyek pembuatan kapal menurun drastis sejak tahun 2014 lalu. General Manajer PT Citra Shipyard Abi menyebutkan, tahun 2013 pihaknya bisa memprduksi 100 unit kapal. Tahun 2014 jumlah itu menurun hanya 65 kapal. Tahun 2015 lagi-lagi turun jadi 30 kapal. Tahun 2016 dan 2017 kondisinya semakin menurun yang mana hanya sekitar lima kapal yang dipesan. “Beginilah situasi yang kami alami selama ini,” ujar Abi waktu itu.
Lemahnya geliat industri galangan kapal itu sebenarnya sudah diketahui oleh pemerintah. Sebelumnya pihak Badan Pengawasan (BP) Batam mengaku sudah menerima laporan itu namun pihaknya belum bisa berbuat banyak sebab pokok persoalan dari menurunnya order pembuatan kapal itu sedang dikaji bersama Pemerintah kota (Pemko) Batam.
“Kami masih kumpulkan data terkait persoalan ini. Nanti akan bentuk timsus dengan Pemko untuk sama-sama mencarikan jalan keluarnya,” ujar Hatanto Resdikputro saat masih menjabat sebagai kepala BP Batam beberapa waktu lalu di Tanjunguncang. (eja)
batampos.co.id – Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Batam sedikitnya menampung 8 orang terpidana hukuman mati.
Meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun dipenjara namun kedelapan terpidana hukuman mati itu belum bisa diesksekusi. Alasannya, terpidana hukuman mati sedang melakukan upaya hukum lain yakni kasasi dan grasi dari Presiden.
Kalapas Batam Surianto mengakui hal itu. Bahkan dia menyebutkan bisa saja mereka yang dijerat hukuman mati itu dibatalkan karena pertimbangan lainnya dari pihak lapas sendiri ataupun undang-undang pidana mati yang ada.
“Bisa saja hukuman mereka diturunkan dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup,” tuturnya kepada Batam Pos, Senin (27/11).
Alasan meringankan hukuman atau perubahan pidana itu jelas Surianto, yang pertama bahwa dalam UU pidana mati, memang ada pertimbangan-pertimbangan lain terkait kelakuan sang terpidana mati selama berada di dalam lapas. “Itu ada dalam UU pidana mati. Cuman saya lupa pasal-pasalnya,” ujarnya.
Berdasarkan UU tersebut, maka pihak Lapas katanya, juga berhak mengajukan usalan meringankan hukuman terpidana mati ke pemerintah pusat.
“Jika selama 10 tahun dia ditahan dan tidak melakukan pelanggaran atau beretika baik, maka sesuai UU lapas kami punya hak untuk usulkan (meringankan hukuman) itu,” sebut Surianto.
Pertimbangan untuk perubahan pidana itu sebut Surianto, juga berlaku untuk mereka yang difonis hukuman seumur hidup.
“Itu berlaku sama untuk yang seumur hidup. Jika direstui hukuman mereka bisa diturunkan jadi hukuman sementara atau 20 tahun penjara,” katanya.
Bahkan untuk mereka yang mendapat kelonggaran hukum dari seumur hidup jadi hukuman sementara (misalkan 20 tahun penjara) juga mendapat hak-hak akomulasi masa hukuman mereka. Dalam arti bahwa masa pidada dari kelonggaran hukuman itu bisa dirapel dengan masa pidana yang sudah mereka jalani.
“Bisa ini. Dasarnya selain UU dan HAM, ya kami (pihak lapas) punya kewenangan untuk menilai warga binaan kami ini,” ujarnya.
Upaya perubahan pidana itu diakui Surianto sudah ada yang berhasil. Dia menyebutkan salah satu contoh terpidana hukuman mati di Nusa Kembangan atas nama Deni Setiawarman, saat ini sudah terbebas dari hukuman mati sebab permintaan grasi diterima oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu.
“Tidak jadi eksekusi dia. Ya itu tadi grasi dia diterima karena pertimbangan dari pihak lapas juga,” tuturnya.
Untuk mewujudkan hak warga binaan baik yang hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu, saat ini pihak lapas tengah mendata dan menilai siapa-siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perubahan pidana itu.
“Kalau yang pidana mati tengah kami data, tapi kalau yang seumur hidup dirubah jadi hukuman sementara dengan estimasi hukuman 20 tahun penjara sudah ada beberapa orang yang kami ajukan. Tinggal tunggu hasilnya apakah direstui atau tidak,” tuturnya.
Upaya ini dilakukan tegas Suarinto, murni untuk memenuhi hak-hak terpidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Secara umum warga binaan Lapas Batam saat ini sebanyak 1.355 orang. Untuk terpidana hukuman seumur hidup ada 13 orang terdiri dari lima orang kasus narkoba dan delapan orang kasus kriminal umum. Sementara untuk terpidana hukuman mati ada delapan orang terdiri dari tiga kasus narkoba (bandar) dan lima kriminal umum.
“Yang terpidana mati dan hukuman seumur hidup ada warga negara asing. WNA yang hukuman mati tiga orang dan seumur hidup dua orang. Mereka semua terlibat kasus narkoba,” ujar Kepala Satuan Pengaman Lapas Batam Ian Patmos. (eja)
Yusmar Angga Dinata Deputi II BP Batam -F Cecep Mulyana (6)
batampos.co.id – Deputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata mengatakan pihaknya baru bisa mempublikasikan secara teknis soal konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Maret tahun depan. BP Batam perlu merancang konsep awalnya dan berdiskusi dengan para stakeholder untuk mendapatkan masukan berharga.
“Kalau soal KEK, teknisnya nanti bulan Maret yang enak setelah dapat masukan dari stakeholder,” ujarnya belum lama ini.
BP Batam akan membicarakan konsep KEK secara teknis dengan tim perencanaan pembangunan daerah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Banyak yang musti dibahas. Tak cuma master plan bandara,” katanya.
Angga mengatakan dari ujung Batam menuju ujung yang lainnya nanti semua akan terintegrasi. Dalam benaknya supaya Batam memiliki daya saing tinggi, maka konsep kelistrikan dan sistem transportasi akan ditata sedemikian rupa.
Lalu pemukiman untuk karyawan perusahaan industri juga akan dipikirkan. Kemungkinan akan dipadukan dengan sistem transportasi massal supaya pendapatan karyawan tetap terjaga.
“Jangan sampai punya pendapatan tapi tergerus biaya transportasi, pendidikan dan sebagainya. Intinya terkonsep secara keseluruhan,” pungkasnya. (leo)
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan motor yang akan parkir di Ruko Raflesia Batamcenter. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Target pendapatan retribusi parkir kota Batam ditargetkan naik dari sebelumnya Rp 6 miliar menjadi Rp 12 miliar di tahun 2018. Adanya kenaikan proyeksi pendapatan ini didasarkan pada penganggaran mesin parkir elektronik yang dipasang di lima titik parkir.
“Tahun 2018 retribusi parkir naik dua kali lipat,” kata Jefri, anggota DPRD Batam, kemarin.
Menurut dia, selain penambahan lima mesin parkir elektronik ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Batam berasumsi karena adanya penambahan jumlah titik parkir yang mencapai 500 titik lebih.
“Dua hal ini, alasan mereka (Dishub) saat pembahasan di komisi III,” kata Jefri.
Diakui Jefri, sebenarnya angka Rp 12 miliar ini masih belum maksimal bila melihat potensi retribusi parkir saat ini. Bahkan menurut asumsinya, pendapatan retribusi parkir di Batam jauh lebih besar bila melihat perbandingannya dengan jumlah kendaraan di Batam yang capai 700 ribu.
“Kalau saya melihatnya hanya sekian persen saja. Padahal saat pembahasan kita sudah sampaikan agar retribusi parkir dimaksimalkan apalagi di tengah lesunya sumber PAD lain,” tegas Jefri.
Terkait pengadaan mesin parkir sendiri, ia mengaku menjadi salah satu anggota DPRD yang tidak menyetuji dianggarkan di APBD. Hanya saja pertimbangan-pertimbangan tertentu, terlebih untuk meningkatkan sektor PAD, DPRD bersama Pemko Batam menyetujui alokasi untuk mesin parkir ini.
Ditambahkan Jefri, meningkatkan PAD dari sektor parkir tidak hanya didukung oleh pelatan yang mendukung. Tetapi juga oleh manajamen unit pelayanan parkir yang baik dan transparan. Sehingga ketika pelayanan parkir mampu mengurangi kebocoran, pendapatan parkir tentu bisa meningkat.
“Intinya manajemen parkir Batam sendiri yang harus diperbaiki,” terang dia.
Bahkan, ia menegaskan ketika retribusi parkir di Batam masih tidak sesuai target yang direncanakan. Komisi III DPRD merekomendasikan agar retribusi parkir tepi jalan dihilangkan.
“Kita sudah minta agar dinolkan, jika memang target tidak tercapai. Buat apa retribusi kalau pendapatan saja tiap tahun tidak pernah mencapai target,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Yusfa Hendri belum bisa dikonfirmasi terkait target retribusi parkir. Baik itu telepon dan pesan singkat tidak dijawab mantan humas pemko itu.(rng)
Lokasi pertambangan timah yang sebelumnya dikeruk hasilnya, telah menjelma menjadi kubangan. Foto diambil Senin (27/11). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Desas desus aktivitas pertambangan pasir timah di kampung sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong kembali beroperasi usai disetop warga, akhirnya terbantahkan. Tidak ada lagi aktivitas tambang timah, melainkan kubangan eks pertambangan timah yang sudah dikeruk menjelma menjadi kolam-kolam ikan.
Siang itu, Batam Pos bersama beberapa warga yang dipimpin Kepala Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Sri Bintan, Miswanto mencoba menjawab keresahan masyarakat akan desas desus aktivitas pertambangan timah di kampung mereka kembali
beroperasi namun secara diam-diam. Bahkan, sejumlah warga sempat berasumsi apabila aktivitas pertambangan dilakukan malam hari.
Usai azan zuhur berkumandang, sejumlah warga telah berkumpul di salah satu rumah seorang penduduk tidak jauh dari lokasi pertambangan timah. Mereka sudah menyiapkan sepatu boat untuk menyusuri hutan sebelum sampai ke lokasi pertambangan. Setelah salat zuhur, warga langsung memanaskan mesin sepeda motor.
“Warga hanya ingin kami memastikan, apakah benar benar sudah tutup atau masih beroperasi. Soalnya kemarin sekitar jam 9 malam warga masih mendengar suara mesin. kalau angin mengarah ke sini, suaranya terdengar sangat jelas,” kata purwadi,
seorang warga.
Kecurigaan warga kuat, karena sore hari sering terlihat mobil yang mondar mandir lokasi tambang timah tersebut. “Ada beberapa kali mobil keluar masuk lokasi tambang, mungkin mengangkut hasil timah atau apakah mungkin masih beroperasi,” timpal warga lainnya.
Tak lama, sejumlah warga menaiki sepeda motor menuju jalan setapak yang menjadi salah satu akses masuk ke lokasi pertambangan timah. Lokasi jalan ini tidak jauh dari objek wisata kolam pancing poyotomo. Jika masuk dari jalan lama, lokasi jalan setapak ini setelah poyotomo, namun jika dari lintas barat, maka masuk sampai ke arah tugu durian
lalu belok ke kanan ke arah kota kara. Dari kota kara, tidak jauh dari tikungan kebun nenas, di sana lokasi jalannya.
Sebelum masuk ke lokasi, kepala bpd membagi menjadi dua tim. Satu tim yang dipimpin langsung oleh kepala bpd bersama masyarakat, sedangkan tim lainnya dipimpin warga sebagai penunjuk arah wartawan koran ini. Awalnya, jalan setapak menuju lokasi pertambangan timah masih bisa dilalui sepeda motor meski berlumpur dan becek.
Setelah 200 meter dari jalan aspal, motor tidak lagi bisa dinaiki, karena terhalang saluran air selebar kurang lebih 50 meter. “Motor parkirkan saja di sini, karena tidak bisa lewat, dari sini kita akan jalan kaki sekitar 2 kilometer,” kata Purwadi.
Batang kayu berukuran tiga jengkal tangan ukuran orang dewasa digunakan untuk menyusuri saluran air itu. Setelah melewati saluran air, terdapat sebuah rumah tua dan kosong karena tidak dihuni pemiliknya. “Rumah punya warga Tionghoa, orangnya tinggalnya di Tanjunguban,” kata purwadi.
Jalan setapak menuju lokasi pertambangan timah banyak terlihat jejak roda mobil maupun sepeda motor. Sekitar 500 meter berjalan, terdengar suara mesin beroperasi. “Itu suara mesin, mereka pasti sedang beroperasi,” katanya.
Selang sejam, tim yang dipimpin kepala badan permusyawaratan desa tiba di lokasi. Tim kedua masih bersembunyi untuk mengambil foto. Tim kembali bergabung setelah menemui perwakilan perusahaan yang berjaga di lokasi tambang timah. Di sebuah gubuk, tiga orang pekerja menerima perwakilan warga.
“Sudah hampir sebulan tidak ada operasi, lihat saja sendiri sudah menjadi kolam begitu,” kata seorang pekerja. Ia mengatakan, pas hujan deras, banyak ikan dari sungai dan dari mana mana yang masuk ke dalam kolam tersebut. “Banyak ikan gabus dan lele,” sebut pekerja, warga sungai kecil ini.
Mengenai mesin yang terkadang dioperasikan, ia menjelaskan, mesin itu sesekali hidup untuk pekerja mengecas handphone dan keperluan lain. Pantauan di lapangan, kubangan sedalam enam meter dengan lebar sekitar 16 meter dan panjang 35 meter itu penuh dengan air. Timah yang berada di dasarnya sudah tenggelam air. Sementara itu, alat berat sudah tidak ada di lokasi penambangan, yang terlihat hanya mesin.
Sementara itu, Kepala BPD Sri Bintan Miswanto didampingi Purwadi mengatakan, kedatangan warga yang kedua kali ke lokasi ini untuk memastikan apakah benar kegiatan pertambangan sudah ditutup atau masih beroperasi. “Masyarakat hanya mempertanyakan dan meminta kami memastikan. Makanya kami datang ke sini dan kenyataannya memang sudah tidak beroperasi, kubangan yang tadinya dikeruk sudah menjadi kolam
ikan,” katanya.
Miswanto mengatakan, kegiatan pertambangan timah di kampung Sekuning memang sempat beroperasi selama lebih kurang 3 bulan, lalu pada 3 november lalu disetop warga karena izinnya belum jelas. “Waktu itu perusahaan yang menyebut ada izin eksplorasi, sedangkan ini bukan lagi izin eksplorasi, akan tapi sudah tambang,” katanya.
Setelah mendapat kepastian dengan melihat langsung bahwa kegiatan pertambangan tidak beroperasi, akhirnya warga balik badan dan kembali ke jalan raya. “Menurut saya mereka akan tetap menambang tapi menunggu izinnya keluar. Tapi apapun tambang yang mau beroperasi di lokasi desa, sebaiknya perizinan harus jelas, terlebih wilayah ini bukan
wilayah pertambangan melainkan wilayah hutan produksi terbatas, untuk
pemukiman dan pertanian,” harapnya. (cr21)
Jalan pelintas simpang Kaveling Baru, Sagulung ini akan segera dibuka akhir bulan karena sudah siap pembangunannya, Kamis (23/11). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Meski APBD Kota Batam 2018 telah disahkan sebesar Rp 2,6 triliun, ternyata belum bisa diserap. Penyerapan anggaran baru efektif awal Januari 2018 nanti.
Hal yang masih mengganjal adalah evaluasi Gubernur Kepri.
“Serapan anggaran baru bisa dilaksanakan setelah evalusi gubernur selesai. Jadi tak mungkin lelang proyek bisa dilakukan satu minggu setelah APBD disahkan,” kata Aman, anggota DPRD Batam, kemarin.
Menurut dia, untuk evaluasi gubenur sendiri paling cepat 14 hari kerja. Artinya paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2017 tahapan evaluasi tersebut baru selesai. Selanjutnya dari hasil evaluasi gubernur barulah dilaksanakan singkronisasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Batam (TAPD) Pemko Batam.
“Kalau melihat tahapan ini maka APBD kota Batam efektif Januari 2018,” terang dia.
Hal senada juga disampaikan Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak. Menurut politisi PKB itu, proses penyampaian TAPD ke DPRD memang harus melalui persetujuan dan evaluasi gubernur. Setelah dievaluasi, proses penyempurnaan apabila ada koreksi dari gubernur.
“Kalau ada koreksi gubernur tentu harus diperbaiki banggar dan TAPD. Baru sesudah itu diparipurnakan. Dengan rentetan proses ini, paling cepat Januari pelelangan,” katanya.
Menurut Jefri, dengan cepatnya proses lelang ini tentu akan lebih baik. Sebab, program kegiatan infrastruktur dan proyek fisik bisa segera dilaksanakan. Artinya, ketika proyek fisik cepat dilakukan, maka evaluasi realisasi juga cepat. Bila masih ada sisa dana dari lelang tersebut, maka di APBD perubahan sisa-sisa anggaran ini diperuntukan untuk pembangunan yang lain guna melanjutkan program kegiatan di APBD murni 2019.
“Januari lelang, paling lama awal Maret sudah masuk tahap pengerjaan,” jelasnya. (rng)
Sejumlah wisatawan berakhir pekan di Kawasan Wisata Lagoi Bay Bintan. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Pelaku pariwisata tak menampik ada tren kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) akhir tahun. Namun hal ini tak cukup untuk memenuhi target kunjungan wisman Kepri. Untuk diketahui, tahun ini Kepri menargetkan 2,2 juta kunjungan wisman.
“Nggak bakal tercapai 100 persen, tapi di atas 80 persen bisa,” ucap Sekjen Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) Kepri Febriansyah, Senin (26/11).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, hingga September wisman yang berkunjung di Kepri baru 1.486.095 kunjungan. Batam menyumbang angka tertinggi yakni 1.081.543 kunjungan, Bintan 261.364 kunjungan. Tanjungpinang 81.935 kunjungan serta Karimun 61.253.
Febriansyah mengatakan hal ini terjadi karena kondisi ekonomi global sedang menurun. Beruntungnya, kata dia, pemerintah juga tak tinggal diam mendongkrak kunjungan terutama oleh Kementrian Pariwisata yakni promo tiket sebanyak 60 ribu hingga 70 ribu tiket kapal murah, pulang-pergi tujuan Batam-Singapura, Batam-Johor. Namun hanya berlaku untuk weekday.
“Ini cukup membantu jumlah kunjungan,” imbuhnya.
Sementara itu, sumbangsih kunjungan wisman bagi perhotelan masih jauh dari harapan. Walau bulan-bulan pada akhir tahun biasa lebih ramai dari bulan yang lain.
“Naik sih iya, ada peningkatan sedikit, wisman yang nginap biasanya weekend. Tapi secara umum masih jauh dari harapan,” ucap Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, J Tarigan.
Terkait kunjungan wisman akhir tahun sikap Pemerintah Provinsi Kepri justru berbeda dengan pelaku pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, meyakini target kunjungan wisman 2017 tercapai. “Saya doakan target 2,1 juta itu tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, masih ada beberapa even dari total 80 even tahun 2017 yang belum di gelar, salah satunya di Batam yakni Kenduri Seni Melayu.
“Secara umum saya tak hafal even-evennya. Ada yang digelar pemerintah, pelaku pariwisata, juga hotel-hotel,” ucapnya.
Ia mengaku, pemerintah tak bisa sendiri mengembangkan kepariwisataan di Batam, perlu sumbangsih pihak swasta. “Perlu turun tangan kita semua,” imbuhnya. (cr13)
Wakapolres Karimun, Kompol IGN Joni bersama Wabup Karimun, Anwar Hasyim memusnahkan 3kg sabu asal; Malaysia
batampos.co.id – Polres Karimun bersama dengan Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, Ketua PN Tanjungbalai Karimun, JPU dari Kejari Karimun, Lanal dan BC melaksanakan pemusnahan terhadap 3 kg sabu asal Malaysia bersama 2.024 butir pil ekstasi dan 2.240 butir pil happy five, Senin (27/11).
Seperti diketahui, sabu sebanyak 3 kg tersebut merupakan hasil penindakan oleh TNI AL beberapa waktu lalu di Perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun dan telah dilimpahkan ke Polres Karimun. Termasuk tiga orang yang diamankan.
“Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang kita laksanakan, maka tiga orang yang sempat diamankan, belum cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dan juga tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya. Tapi, barang bukti sabu tetap harus dimusnahkan,” ujar Wakapolres Karimun, Kompol IGN Joni kepada Batam Pos.
Ketiga orang tersebut, yakni Awang, Zulkifli dan Nurhaimi diserahkan ke Imigrasi terkait ada atau tidaknya pelanggaran Undang-undang Kemigirasian. Karena, berdasarkan pengakuan ketiganya bahwa sama sekali tidak tahu jika di dalam kapal ada narkoba. ”Karena, dia diajak oleh pelaku DPO berinisial CN untuk memancing di laut,” lanjut Wakapolres.
Untuk jumlah penindakan sejak Januari sampai dengan bulan ini, lanjutnya, ada 69 kasus dengan jumlah tersangka 119 orang. Untuk jumlah barang bukti sabu sebanyak 7,8 kg, heroin 19,3 gram, ekstasi 2.079 butir, pil happy five 5.726 butir, ganja 154,13 gram dan pil PCC 10 butir. Dan, untuk bulan ini 9 perkara dengan 12 tersangka sedang menjalani proses hukum.
Terkait penyerahan tiga orang yang diamankan karena diduga terlibat sabu asal Malaysia, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun, Denni secara terpisah menyebutkan, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersebut apakah mengetahui kegiatan yang akan dilakukan.
”Dari tiga orang tersebut, dua orang diantaranya, Zulkifli dan Nurhaimi adalah WN Malaysia dan Awang WNI. Ketiganya sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran tentang Imigrasi,” jelasnya.
Kedua WN Malaysia, Kamis (16/11) keduanya sudah dideportasi dengan terlebih dulu orang tua dari keduanya datang sebagai penjamin dan membawakan paspor. Jaminan ini diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.
Sementara Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama memeberantas narkoba. ”Bukan hanya tuga saparat untuk memberantas narkoba. Tapi, termasuk kita masyarakat biasa yang harus ikut membantu aparat memberantas narkoba sesuai dengan perannya. Misalnya, dari dunia pendidikan, maka selalu disampaikan kepada anak dididknya agar selalu menjauhi narkoba,” ungkapnya. (san)
batampos.co.id – Manajer PLN Natuna Dwi Sritiono mengatakan, PLN memiliki target pelayanan listrik secara menyeluruh di Natuna. Realisasi target hingga tahun 2019 mendatang, seluruh pulau di Natuna akan menggunakan listrik PLN.
Saat ini kata Dwi, rasio elektrifikasi pertumbuhan pelayanan listrik PLN di Natuna sudah mencapai 85 persen tahun 2017 ini. Dari banyaknya Desa di Natuna, sudah terlayani 52 Desa. Tinggal 27 Desa belum terlajangkau listrik PLN.
“Target kami itu sampai tahun 2019, seluruh Desa dan pulau dihuni masyarakat dilayani PLN, sekarang masih ada 27 Desa belum dilayani listrik PLN,” kata Dwi, dihubungi, Senin (27/11).
PLN di Natuna katanya, juga secara bertahap mengoperasikan lisrik 24 jam penuh untuk sejumlah Desa. Dengan penambahan mesin pembangkit listrik. Bahkan di pulau Midai, akan menjadi percontohan penerapan listrik 24 jam yang akan segera dilaksanakan.
Tidak hanya itu, listrik beberapa pulau di Natuna masih belum sepenuhnya operasi 24 jam. Seperti Pulau Laut dan Subi. Kondisi ini menjadi target PLN untuk mengoptimalkan dengan penambahan mesin pembangkit di Pulau-Pulau.
“Tahun ini PLN juga menargetkan peningkatakan rasio elekrifikasi mencapai 88 persen dengan penambahan mesin pembangkit di Desa-Desa di Natuna,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, Desa-Desa yang belum terjangkau PLN tidak sepenuhnya gelap. Pemerintah Desa setempat menggunakan sistem swakelola atau mengalokasikan Dana Desa untuk mengoperasikan mesin pembangkit milik Pemerintah Daerah, yang sebelumnya disubsidi Pemerintah Daerah.(arn)
