batampos.co.id – Faktor cuaca ternyata tak hanya berpengaruh terhadap komoditas sayur mayur. Namun, juga terhadap hasil laut (Ikan).
Di Pasar Tos 3000 misalnya, sejumlah pedagang ikan mengaku kesulitan untuk mendapat ikan segar. Para nelayanan kesulitan mendapat ikan karena cuaca di laut yang kurang bersahabat.
“Kami kurang tahu juga, katanya cuaca kurang bersahabat. Jadi ikan sulit di dapat,” ujar Ujang pedangang ikan di pasar Tos 3000, Minggu (17/12).
Menurut dia, pada hari biasa ikan kecil seperti benggol, sarden, mata besar, teri berlimpah. Para pembeli pun bisa mendapatkan ikan dengan harga murah. Berkisar Rp 20-35 ribu perkilo.
“Dua hari ini benggol kosong, padahal itu yang banyak dicari ibu-ibu. Kalau pun ada yang jual itu pasti tak segar” imbuhnya lagi.
Meski begitu, Ujang dapat jatah untuk jual ikan tongkol segar. Harga ikan tongkol putih Rp 30 ribu sekilo, sedangkan ikan tongkol merah Rp 23 ribu sekilo.
“Ikan lain memang susah, tapi tongkol lumayan banyak keluar,” ujarnya.
Pantauan Batam Pos Minggu pagi, sejumlah pedagang terlihat tetap memasarkan ikan yang tidak segar. Mata ikan terlihat merah dan dagingnya pun terasa lembek.
Tak hanya ikan, cabai di pasar tersebut juga langka, meski harga Rp 45-50 ribu perkilonya. Musni salah satu pedagang tak tahu persis penyebab kelangkaan cabai merah kriting.
‘Saya yang biasa jual cabai, tak dapat bagian untuk cabai merah. Jadi sekarang jualnya cabai rawit saja,” imbuh Murni.
Dikatakan Murni, cabai rawit ditawarkan Rp 36-40 ribu perkilonya. Sedangkan untuk cabai setan Rp 50-60 ribu perkilo.
“Seminggu lalu harga cabai memang sempat turun, tapi kemudian naik lagi. Tapi langka,” ujarnya.
Asri, salah seorang di pasar Tos 3000 mengaku terpaksa membeli cabai merah kriting Rp 45 ribu perkilo. Menurutnya harga tersebut sudah lumayan murah dibanding tempat pedagang lainnya.
“Ini yang agak murah, meski tak semua cabainya segar. Mau gimana lagi, susah cari cabai,” imbuhnya. (she)
batampos.co.id – Sebanyak 275 desa yang ada di Provinsi Kepri dapat merasakan manfaat kegunaan dana desa sejak tahun 2015 lalu. Pasalnya, dana desa itu digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang ada di wilayah Kepri seperti membangun jalan desa, drainase, embung dan juga insfrastruktur lainnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan alokasi dana desa untuk di Provinsi Kepri pada tahun 2015 diterima sebesar Rp 79.199.724.000. Di tahun 2016 Kepri menerima sebesar Rp 177.766.079.000 dan di tahun 2017 Kepri menrima sebesar Rp 228.182.536.000.
“Adapun untuk penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 96% dan di tahun 2016 mencapai 91 persen dan untuk tahun 2017 serapannya sudah mencapai 91 persen,” katanya.
Ditambahknnya, bila dilihat dari sisi serapan anggaran dana desa di Kepri selama ini sudah cukup baik. Meski masih didominasi pada kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Kita harapkan untuk kedepannya penggunaan dana desa ini buklan hanya fokus ke infrstruktur saja, melainkan bisa melakukan atau bergerak dibidang yang bisa meningkatkan langusng eprekonomian masyarakat desa. Perbanyak koprasi atau Bumdes, sehingga semua bisa terbantu dan bisa memanfaatkan angagran ini dnegan sebaik-baiknyany,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri, Sardison mengatakan, masyarakat desa juga bisa menggunakan anggran dana desa ini untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Untuk di Kepri sendiri, hingga tahun ini sudah ada sebanyak 76 Bumdes dan semua berjalan dengan baik.
Dijelaskan Sardison, sejak tahun 2015 hingga 2017 ini, penggunaan dana desa di Provinsi Kepri telah digunakan untuk penyediaan sarana air bersih sebanyak 131 unit, pembangunan drainase di 356 titik, pembangunan embung sebanyak 18 unit, serta pembangunan sumur sebanyak 59 unit.
Menurut Dia, banyaknya pembangunan penyediaan sarana air bersih karena provinsi Kepri terdiri dari pulau-pulau. Sehingga, ketersediaan air bersih sangat diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu, pembangunan embung dan sarana penampungan air menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa.
“Tidak hanya itu saja, dari dana desa dibangun jalan cor sepanjang 241.394,30 meter sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian pembangunan jembatan sepanjang 5.353 meter, serta pembangunan Mandi Cuci dan Kakus (MCk) telah dibangun sebanyak 88 unit,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dana desa tersebut juga digunakan untuk pembangunan pasar sebanyak 3 unit. Tidak ketinggalan, demi pentingnya pemeretaan pendidikan, maka dibagun juga sekolah bagi anak usia dini. Sampai tahun 2017 ini, sudah terbangun sebanyak 173 unit sekolah bagi anak usia dini.
“Anggaran dana desa ini bisa digunakan untuk membangun sekolah, pasar dan infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan fisik dan non fisik di desa,” jelasnya lagi.
Karena di Kepri ini terutama di desa, ada yang desannya berbatasan dengan laut, sehingga untuk mengantisipasi adanya erosi atau abrasi tanah oleh air laut, oleh masyarakat juga bisa dibangun tanggul penghalang ombak. Selain itu, masyarakat desa yang bermukim disekitar pesisir juga bisa membangun tambatan perahu.
Sejauh unu sudah dibangun tambatan perahu sebanyak 194 unit di Provinsi Kepri, dan juga angagran desa ini bisa dibangun sarana olah raga baik lapangan bola voly, badminton maupun sarana orahraga lainnya. Dimana, selama dua tahun ini telah dibangun sebanyak 70 unit sarana olahraga.
“Pembangunan penahan tanah ada sebanyak 434 titik dan untuk kesehatan di desa dibangun pondok bersalin desa (Polindes) dibana sudah terbangun sebanyak 22 unit. Bukan itu saja masyarakat desa juga membangun Posyandu dan sudah ada sebanyak 95 unit,” jelasnya. (cr1)
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono, menyerahkan santunan secara simbolis kepada ahli waris Adel Pasangan Angin, beberapa waktu lalu
batampos.co.id – RR Eko Marlasari tertegun sejenak. Sejurus kemudian ia melemparkan pandangan kosongnya ke luar ruangan. Sementara kedua tangannya memeluk erat papan styrofoam yang baru saja ia terima dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono, di sela acara press gathering di KTM Resort, Batam, Selasa (21/11) malam lalu.
Di bagian kiri atas papan styrofoam itu terdapat logo BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di bagian bawah papan tertulis angka Rp 1.070.708.610. Ya, malam itu Marlasari memang baru saja menerima santunan secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan.
Santunan tersebut diberikan atas nama suaminya, Adel Parangin Angin, yang meninggal beberapa waktu lalu. Total santunannya sebesar Rp 1.070.708.610. Terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak BPJS Ketenagakerjaan atas segala perhatiannya,” kata Marlasari dengan tatapan menerawang.
Marlasari kemudian menceritakan, almarhum suaminya itu sebelumnya bekerja sebagai Manajer Production PT PCI Electronic Indonesia di Batam. Namun Adel mengalami kecelakaan kerja hingga berujung pada kematinannya.
Marlasari mengakui, seberapapun banyaknya santunan yang ia terima, tidak akan bisa menggantikan rasa kehilangannya atas kepergian sang suami. Namun setidaknya, uang santunan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa memberikan asa atau harapan baru baginya. Ia akan memanfaatkan santunan untuk menata kembali hidupnya bersama kedua buah hatinya.
“Saya belum tahu, uang ini untuk usaha atau apa. Yang jelas ini sangat membantu kami,” kata Marlasari sambil mencoba menyembunyikan kesedihannya.
Hal senada disampaikan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono. Ia mengaku sangat memahami, kehilangan orang-orang tercinta tak dapat digantikan dengan apapun, termasuk uang.
“Namun, santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan bisa membantu keluarga yang ditinggalkan untuk menata hidup ke depan lebih baik lagi dari segi ekonomi,” ujar Budiono dalam rilisnya pada Selasa (21/11) lalu.
Budiono menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dalam kasus kecelakaan kerja hingga meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Apabila korban mengalami luka-luka akan ditanggung seluruh biaya perawatan sampai sembuh tanpa batasan biaya.
Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Surya Rizal, mengatakan prinsip dari santunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai bantuan untuk menciptakan harapan atau asa baru bagi ahli waris peserta. Sehingga ahli waris yang ditinggal mati keluarganya -yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan-tidak larut dalam duka. Namun harus bangkit kembali dengan menata hidup yang lebih baik.
“Santunan yang kami berikan bisa dimanfaatkan untuk modal usaha oleh ahli waris,” kata Surya saat ditemui di kantornya di Nagoya, Batam, Selasa (12/12) lalu.
Sayangnya, sejauh ini pihaknya belum memiliki data terkait penggunaan uang santunan JKK oleh ahli waris peserta. “Itu perlu monitoring khusus. Sejauh ini kami belum melakukannya,” kata Surya.
Surya menjelaskan, pemberian santunan JKK ini juga merupakan upaya nyata BPJS Ketenagakerjaan membantu pemerintah menekan angka kemiskinan. Setidaknya mencegah bertambahnya warga miskin baru.
“Saya pernah ditanya oleh pemerintah daerah, apa peran BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya jawab, program santunan JKK ini salah satu peran nyata kami mencegah terciptanya warga miskin baru,” kata Surya.
Selain santunan kematian akibat kecelakaan kerja, JKK BPJS Ketenagakerjaan juga dinilai sangat membantu peserta yang dirawat di rumah sakit. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas atau unlimited.
Surya mengatakan, baru-baru ini pihaknya menyerahkan santunan JKK kepada salah seorang peserta yang mengalami luka bakar serius saat bekerja. Peserta tersebut kemudian dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Batam. Biaya perawatan peserta itu mencapai Rp 900 juta. Dan semuanya diganti BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya.
“Bayangkan kalau peserta ini menanggung sendiri biaya tersebut. Bisa-bisa ia menjual harta bendanya dan berpotensi menjadi warga miskin baru,” kata dia.
Siang itu, Surya mengaku berencana mengunjungi seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tengah dirawat di RS Awal Bros Batam. Peserta merupakan pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan saat bekerja di sebuah proyek pemerintah. Menurut keterangan dokter, pasien tersebut berpotensi mengalami cacat pemanen.
“Karena luka di kepalanya sangat parah. Kami akan menanggung semua biayanya,” kata Surya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya Surya Rizal(tiga dari kanan) menyerahkan santunan JKK kepada keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan di Rs Awal Bros Batam, Rabu(13/12) lalu. F humas BPJS KETENAGAKERJAAN untuk Batam Pos
Ia menyebutkan, sepanjang Januari hingga September 2017 ini, pihanya telah menyalurkan santunan JKK sebesar Rp 14,3 miliar untuk 2.545 kasus kecelakaan kerja di Batam. Surya memastikan, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan peserta yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Dengan catatan, semua syarat dan ketentuannya terpenuhi.
Tak hanya berupa santunan, sejumlah progam JKK BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan sejumlah asa baru bagi peserta. Misalnya program return to work (RTW). Program ini diberikan kepada peserta yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja.
Melalui program RTW ini, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan terkait mendorong agar pekerja yang cacat permanen tersebut tetap dipekerjakan. Namun ditempatkan di posisi tertentu sesuai dengan keterbatasan kemampuannya karena mengalami cacat fisik yang sifatnya permanen.
Selain JKK, Surya menyebut beberapa program BPJS Ketenagakerjaan lainnya juga memiliki semangat yang sama. Yakni melindungi dan membantu pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Terutama melindungi dari kesulitan keuangan.
Seperti program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Melalui kedua program ini, BPJS Ketenagakerjaan ingin menjamin masa tua para pekerja di Indonesia tidak kesulitan dari segi ekonomi.
“Sekarang bukan hanya PNS dan TNI-Polri saja yang bisa menikmati uang pensiun. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan hal yang sama,” kata Surya.
Sayangnya, semangat BPJS Ketenagakerjaan itu belum selaras dengan kesadaran pengusaha. Sebab sejauh ini masih banyak perusahaan yang tidak patuh. Surya menyebut, khususnya di Batam, masih banyak perusahaan wajib tapi belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atau, beberapa perusahaan hanya mendaftar sebagian. Baik sebagian karyawannya, sebagian upah, atau sebagian program saja.
Terpisah, Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang, Muhammad Kurniawan, mengamini pernyataan Surya Rizal. Kehadiran JKK BPJS Ketenagakerjaan, baik berupa santunan kematian maupun pertanggungan biaya pengobatan, merupakan langkah nyata BPJS Ketenagakerjaan membantu pemerintah menekan angka kemiskinan.
Kata Kurniawan, dalam sejumlah kasus peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga cacat bahkan meninggal dunia, merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga jika yang bersangkutan cacat atau bahkan meninggal dunia, maka anak dan istri yang ditinggalkan berpotensi menjadi warga miskin baru.
Namun dengan mendapatkan santunan kematian dalam program JKK Ketenagakerjaan, ahli waris bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Anak-anak bisa tetap sekolah. Uang tersebut juga bisa jadi modal usaha,” kata Kurniawan, Kamis (14/12).
Begitu juga dengan santunan pertanggungan biaya pengobatan bagi peserta. Menurut Kurniawan sangat berperan dalam mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sebab jika kecelakaan kerja yang dialami peserta cukup parah dan menyebabkan kecacatan, maka biaya pengobatannya akan sangat besar.
“Jika tak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, peserta bisa jatuh miskin karena hartanya habis untuk berobat,” kata dia.
Dalam skala nasional, Kurniawan bahkan menyebut kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah program perlindungan tenaga kerja-nya sebagai penopang ekonomi Tanah Air. Sebab dana peserta yang dikumpulkan dan dikelola BPJS Kesehatan memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri.
Kurniawan mengatakan, dana peserta BPJS Ketenagakerjaan dikelola sedemikian rupa. Antara lain ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi korporasi swasta, saham, deposito di bank pemerintah, reksa dana, dan investasi langsung.
“Kami berperan menggerakkan ekonomi dari berbagai sektor,” kata dia.
Karenanya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Sebab semakin banyak peserta, maka akan semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan dan dikelola. Sehingga, semakin besar pula asa atau harapan yang dapat diciptakan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Indonesia. (Suparman)
batampos.co.id – Tim dari Polsek Batamkota yang dipimpin oleh Kanit Reskrimnya, Iptu Ardian mendatangi rumah salah satu warga yang berada di kawasan ruli Kampung Nanas Batam Kota, Minggu (17/12) siang.
Dilengkapi senjata laras panjang, empat personel Polsek Batamkota ini menyisir dari gang-ke gang dengan berjalan kaki di ruli Kampung Nanas mencari alamat Ys, warga yang diduga memfasilitasi adanya praktek judi dadu, kiu-kiu serta gaple di dalam pemukiman warga.
Pencarian awalnya buntu. personel Polsek Batamkota sempat memasuki gang yang salah dan buntu, tak ditemukan alamat terduga Ys.
Sempat bertanya ke beberapa warga sekitar, ternyata mereka banyak yang mengaku tak mengenal sosok Ys dan tak tahu alamat tepatnya Ys.
Setelah menyisir di tiga RW, akhirnya personel Polsek Batamkota mendapati alamat terduga Ys.
Saat rumahnya didatangi empat personel dari Polsek Batamkota, Ys lagi duduk santai di teras rumahnya.
“Dengan Pak Ys. Ini kami dari Polsek Batamkota mendapat keluhan dan laporan dari beberapa warga di RW IX kalau di rumah bapak tiap hari selalu dijadikan tempat praktek bermain judi atau taruhan,” ujar salah satu personel Polsek Batamkota.
Tahu dirinya hendak ditangkap, Ys pasrah namun tetap tak mau mengakui kalau ia memfasilitasi praktek judi di rumahnya yang juga digunakan sebagai kedai kopi dan rokok ini.
“Iya saya Ys. Tapi saya tak pernah memfasilitasi judi, tak pernah mengijinkan rumah atau kedai saya digunakan untuk judi dadu ataupun domino,” ujar Ys mencoba mengelak.
Polisi tak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan Ys. Setelah mencoba menggeledah depan rumah atau di teras rumah Ys, ditemukan tumpukan kartu domino serta beberapa kartu dan kertas rekapan bekas digunakan untuk bermain judi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran besar.
Dari situ, Ys tak bisa berkilah lagi. Kepada Batam Pos ia mengakui memang ditempatnya sering dijadikan untuk bermain kartu oleh warga sekitar dengan taruhan uang, terkadang taruhan rokok.
“Bukan tiap hari, seminggu paling hanya empat kali saja. Biasa taruhan kecil-kecilan saja, untuk bayar kopi atau sekedar taruhan rokok sebungkus-dua bungkus saja,” ujar Ys.
Ys tak berkutik saat polisi membawanya ke Mapolsek Batamkota untuk diperiksa terkait dugaan dirinya memfasilitasi adanya praktek judi di lingkungan ruli Kampung Nanas.
Saat penggerebekan Ys, situasi dalam lingkungan Kampung Nanas lagi ramai-ramainya masyarakat. Sehingga polisi menduga, saat akan menggerebek rumah Ys, diduga para penjudi ini terlebih dahulu tahu akan didatangi polisi dan memilik membubarkan diri dan meninggalkan rumah Ys.
Kanit Reskrim Polsek Batamkota, Iptu Ardian menegaskan, terduga Ys ini akan dimintai keterangan terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan nantinya, akan bisa diputuskan apakan Ys terbukti bersalah ikut terlibat dalam praktek judi di tengah lingkungan masyarakat Kampung Nanas atau tidak.
“Kalau untuk terduga Ys ini, kalau terbukti nantinya akan kami jerat dengan pasal 303 KUH-Pidana tentang praktik perjudian yang ancaman hukuman penjara maksimalnya adalah empat tahun,” terang Iptu Ardian. (gas)
batampos.co.id – Tim dari Polsek Batamkota berjumlah sembilan personel yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Batamkota, Iptu M Chanifa mengamankan tiga unit sepeda motor bodong saat patroli cipta kondisi, Sabtu (16/12) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Tak hanya sepeda motor bodong saja. Tim patroli Polsek Batamkota juga mengamankan lima remaja yang kedapatan trek-trekan di jalan umum di beberapa titik seperti depan Vihara Maitreyawira yang mengganggu ketertiban pengguna jalan, alun-alun Engku Putri, depan Masjid Raya, serta warnet Villa Mas.
“Puluhan remaja yang hendak balap liar di depan Vihara Maitreya semalam itu tak menyangka ada polisi didekatnya. Makanya begitu polisi merazia dan membunyikan sirine, puluhan remaja ini lari tunggang langgang. Bahkan saking takutnya, ada tiga sepeda motor para remaja itu ditinggalnya begitu saja,” ujar Kapolsek Batamkota, Kompol Firdaus, Minggu (17/12).
Patroli cipta kondisi ini tak hanya digelar tiap hari Sabtu saja. Hari biasa, tim juga berpatroli untuk meningkatkan stabilitas kamtibmas di wilayah kerja Polsek Batamkota.
“Dalam razia semalam, anggota membubarkan puluhan remaja yang lagi berkumpul depan Vihara Maitreya hendak balap liar. Aksi para remaja yang kebanyakan masih duduk di bangku SMP dan SMA ini sudah sangat meresahkan warga Batam dan pengguna jalan. Makanya kami bubarkan mereka sebelum trek-trekan di jalan umum,” ujar Kompol Firdaus.
Tak hanya membubarkan puluhan remaja yang akan balap liar di jalan umum. Tim dari Polsek Batamkota juga merazia beberapa remaja yang masih saja nongkrong di warnet di jam- jam lewat tengah malam.
Polisi juga merazia para remaja yang nongkrong hingga larut malam apakah mereka membawa sajam atau tidak di kawasan Engku Putri, dan depan Vihara Maitreya.
Kelima remaja yang diamankan karena kedapatan melakukan balap liar ini, sempat diamankan di Mapolsek Batamkota. Mereka dipulangkan setelah dijemput orangtuanya dan membuat surat pernyataan untuk tak mengulanginya lagi.
Sedangkan tiga sepeda motor yang diamankan saat balap liar, sampai saat ini belum juga diambil oleh pemiliknya di Mapolsek Batamkota.
Kompol Firdaus mengimbau kepada warga, agar tak membiarkan anaknya yang masih remaja ini main di jalan hingga lewat tengah malam dan melakukan trek-trekan di jalan umum serta mabuk-mabukan usai pesta miras dengan rekan-rekannya saat berkumpul. (gas)
batampos.co.id – Partai amanat Nasional (PAN) DPD Karimun Sabtu 16/12 kemarin menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) pemenangan pemilu 2019 di balai Sri Gading Tanjungbatu. Rakerda tersebut dihadiri ketua DPW PAN Provinsi Kepri Hamid Rizal, ketua DPD Karimun Anwar Abubakar, ketua DPC se pulau Kundur, pengurus anggota dan simpatisan. Rakerda juga dihadiri bupati Karimun Aunur Rafiq serta anggota DPR RI Dapil Kepri Siti Sarwendah.
Rakerda dibuka secara resmi oleh ketua DPW Provinsi Kepri HA. Hamid Rizal yang juga Bupati Natuna. Dalam keteranganya HA.Hamid Rizal mengajak seluruh kader, pengurus dan anggota untuk bekerja keras mengigat semakin dekatnya pemilu 2019. Dikatakan tantangan dan persaingain ke depan semakin berat terlebih dengan bertambahnya jumlah partai sebagai peserta pemilu 2019 mendatang.
“Targetnya PAN menang dalam pemilu 2019 mendatang sehingga dapat mengusung bapak Zulkifli Hasan sebagai presiden Republik Indonesia PAN menang untuk Zulkifli Hasan Untuk Indonesia. Jika di Karimun anggota DPRD dari PAN sekarang ini hanya dua kursi tahun depan bisa lima kursi,” tegas Hamid Rizal.
Sementara menurut ketua DPD PAN Karimun Anwar Abubakar menegaskan rakerda dilaksanakan untuk mematangkan persiapan seluruh kader melaksanakan agenda partai menghadapi pemilu 2019. Melalui Rakerda diharapkan menjalin konsolidasi diintern pengurus untuk memantapkan persiapan berkompetisi dalam pesta demokrasi.
Diakuinya PAN menargetkan pada pemilu 2019 memperleh 5 kursi legislatif di Kabupaten Karimun 1 kursi Provinsi Kepri. Fiharapkan seluruh pengurus DPC,DPRt PAN di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk selalu berperan di tengah masyarakat serta bekerja keras. (ims)
Atlet BKC Batam, Feinola Enjika mampu meraih medali perak di kejuaraan karate Shoto International Asia Pacific 2017 di Bandung. F. Octo Zainul Ahmad/Batam Pos
batampos.co.id – Prestasi membanggakan mampu diraih karateka Kepri, Feinola Enjika di Kejuaraan Karate Shoto International Asia Pasifik di Bandung, 15-17 Desember 2017.
Atlet asal Bandung Karate Club (BKC) Batam ini berhasil mendapatkan medali perak di kelas kadet +54 kg putri. Enjika kalah di final saat berhadapan dengan karateka tuan rumah, Institut Karate Do Nasional (Inkanas) yang dilangsungkan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung ini.
Pelatih karate Kepri, Juanda Frans mengaku puas dengan prestasi yang ditorehkan anak didiknya ini. Pasalnya ini merupakan kejuaraan internasional pertama se-Asia Pasifik yang diikuti Enjika.
“Prestasi ini kami persembahkan untuk Kepri. Ini juga adalah hadiah dan sukses terbesar bagi kami dalam melakukan pembinaan atlet,” ujar Juanda kepada Batam Pos, Minggu (17/12).
Juanda terus menekankan kepada para anak didiknya untuk menjaga kedisplinan. Pasalnya kedisiplinan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seorang karateka dalam meraih prestasi.
Raihan prestasi di tingkat internasional ini bakal menjadi modal karateka-karateka Kepri khususnya BKC Batam untuk meraih kesuksesan serupa di tingkat Asia pada event-event mendatang.
“Turnamen ini menjadi pengalaman berharga bagi kami semua baik atlet dan pelatih untuk terus tampil baik dan membuat bangga BKC Batam dan juga nama daerah,” tutup Juanda. (cr16)
Aktivitas jual beli ikan di Pasar KUD Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Ketika pada periode sebelumnya, cabai menjadi komoditas pemuncak penyebab inflasi di Tanjungpinang, pada November kemarin, posisi itu digeser ikan segar. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Irwan, menjelaskan alasan di balik pergeseran ini.
“Tidak bisa dipungkiri, ikan menjadi penyebab inflasi lantaran faktor cuaca akhir tahun ini,” beber Irwan.
Sudah menjadi maklum, tiap akhir tahun musim angin utara menyebabkan segala pekerjaan di laut sedikit terkendala. Baik itu pengiriman komoditas, sampai aktivitas nelayan mencari ikan.
Karena itu, sambung Irwan, tim inflasi daerah sepakat mengendalikan inflasi pada bulan Desember dengan melakukan upaya pola ragam komsumsi dan juga akan memasok ikan laut dari daerah lain.
“Kami akan coba memasok ikan dari Anambas yang merupakan daerah suplus ikan laut,” ujarnya
Menurut Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang, Zondervan, diprediksi harga cabai akan naik pada bulan Januari hingga Februari 2018. “Hal tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan,” ujarnya.
Sementara pihak Pelindo, berencana akan membuka rute Belawan langsung menuju ke Tanjungpinang yang mana selama ini rute masih melewati Kuala Tungkal menuju Batam, baru ke Tanjungpinang. Dengan dibukanya rute ini, diharapkan komoditas yang berasal dari Tanjungpinang juga bisa mendapat tempat di daerah Sumatra Utara.
“Dan peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tanjungpinang sebagai upaya peningkatan ekonomi,” sebutnya. (aya)
batampos.co.id – Senin 18 Desember 2017 Kota Batam tepat berusia 188 tahun. Di usianya yang terbilang tak muda lagi, Batam masih menyisakan berbagai persoalan. Baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pembanguan infrastruktur. Butuh kerja keras semua pihak untuk menjadikan Batam lebih baik lagi.
Cukup Lama Jusuf Kalla tak berkomentar soal Batam. Terakhir kali orang nomor dua di Indonesia itu melontarkan kritikan terkait Batam saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden di periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono mejabat sebagai Presiden.
Kala itu, JK, singkatan nama Jusuf Kalla, berkunjung ke Batam untuk meresmikan Water Treatment Plant (WTP) milik PT Adhya Tirta Batam (ATB) di Duriangkang. Sesaat sebelum pesawat yang mengantarkan JK mendarat di Hang Nadim, JK memandang Batam dari jendela pesawat.
“Saya melihat Batam gundul, gersang, hutannya rusak,” ujar JK, mengawali sambutan kala itu.
JK pun menyampaikan rasa prihatinnya karena kasat mata kerusakan hutan terjadi di Batam. Lahan hijau habis dibabat. Banyak yang beralih fungsi menjadi area komersil. JK pun meminta agar pembangunan Kota Batam tetap memperhatikan keasrian lingkungan.
Kamis (14/12) lalu JK kembali menginjakkan kaki di Batam. Ia menghadiri acara penutupan Rapimnas II Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Radisson Hotel Batam. Saat itu, JK kembali melontarkan kritikan. Namun kali ini tak lagi soal hutan, tapi soal kondisi ekonomi dan perkembangan Kota Batam.
JK mengatakan perkembangan Batam jauh dari yang diharapkan pemerintah pusat. Batam dulu digadang-gadang jadi kota baru yang majunya mendekati Singapura. Namun faktanya, Batam kini jauh tertinggal. Bukan hanya dengan Singapura, tapi juga negara tetangga lain di Asia dan Asia Tenggara khususnya.
Bahkan JK mengingatkan kalau Batam pernah menjadi rujukan sejumlah kawasan industri di beberapa negara. Salah satunya Shenzen, Tiongkok. Namun yang terjadi saat ini Shenzen jadi kota industri baru yang jauh lebih maju dan modern. Begitupun Iskandar Malaysia, jauh meninggalkan Batam. Padahal, Iskandar baru berusia 11 tahun.
“Sejarah itu selalu bicara dan bercerita. Faktanya Batam sekarang jauh ketinggalan,” kata JK, Kamis (14/12) lalu.
Ia menilai titik lemah Batam ada di elemen penunjang ekonomi. Baik pelaku usaha maupun pemerintah sama-sama tak bisa memelihara dan mengembangkan ide kreatif. “Pemerintah harusnya inovatif,” ucapnya.
JK mengingatkan kembali bahwa potensi Batam itu tidak kalah dengan Singapura. Dari sisi letak, sama-sama strategis dan berada di jalaur perdagangan dan pelayaran internasional, Selat Malaka.
“Banyak yang bisa dikembangkan. Namun itu bisa dicapai jika diikuti dengan kualitas pelayanan dan sistem perizinan yang baik,” kata JK.
Pria berdarah Bugis ini meminta dua mesin turbo Batam; Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam serius berbenah. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun layananan perizinan. Layanan perizinan lambat dan berbelit serta berbiaya mahal harus segera diakhiri.
“Pelayanan tidak boleh lagi lambat dan ribet,” pintanya.
Wajar saja JK melontorkan kritik itu. Batam kini memang jauh tertinggal. Bahkan pertumbuhan ekonomi Batam satu tahun belakangan ini terjun bebas. Jika sebelumnya berada di atas rata-rata nasional, kini jauh di bawah rata-rata nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen sumbangan Batam, red) pada semester pertama 2017 hanya 1,52 persen. Jika dihitung per kwartal hanya tumbuh 1 persen.
Meski mulai ada perbaikan di semester kedua, namun belum seperti yang diharapkan. Bahkan, jika dilihat per triwulan, kembali mengalami penurunan. Pada triwulan III-2017 berada pada angka 2,41 persen. Turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kwartal III-2017 tercatat 5,06 persen.
Tak hanya itu, industri galangan kapal yang jadi andalan kini masih berada di titik yang memprihatinkan. Jika sebelumnya sektor ini mampu menyerap lebih dari 250 ribu tenaga kerja, kini tersisa sekitar 25 ribu saja.
Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, sudah lebih 20 perusahaan galangan kapal yang tutup akibat sepinya order. Belum termasuk industri penyokongnya. Perusahaan yang bertahan hanya mengerjakan proyek yang dipesan jauh-jauh hari. Kalaupun ada proyek baru, hanya pekerjaan skala kecil saja.
Bank Indonesia Kepulauan Riau memprediksi, tahun 2018 industri galangan kapal di Batam masih belum bisa pulih seperti sedia kala. Butuh terobosan baru untuk menghidupkan kembali industri galangan kapal itu.
“Sektor pertambangan terutama migas diperkirakan masih belum sepenuhnya meningkat sejalan dengan proyeksi penurunan harga migas oleh IMF pada 2018,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, pekan lalu.
Bukan hanya industri galangan kapal, hampir semua sektor ekonomi di Batam mengalami kelesuan. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat ada 177 perusahaan yang tutup dalam beberapa tahun terakhir ini. Semua perusahaan tutup didominasi industri.
Namun kondisi ini tak bisa ditangisi. Batam harus bangkit. Masih ada waktu dan harapan untuk mengejar ketertinggalan Batam. Apalagi, saat ini Pemko Batam dan BP Batam mulai satu suara untuk memajukan Batam. Sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat, sesuai visi Kota Batam.
Bahkan, Pemko Batam mendukung penuh BP Batam yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun ke depan. Artinya, 2019 pertumbuhan ekonomi Batam sudah harus di angka 7 persen.
“Saya dan Pak Lukita (kepala BP Batam, red) sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk kerja bareng menyelesaikan berbagai persoalan di Batam,” tegas Wali Kota Batam Rudi di sela-sela Ziarah Makam Zuriat Nong Isa di Nongsa, Jumat (15/12) pekan lalu.
Rudi dan tokoh masyarakat Batam lainnya melakukan ziarah sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-188 Kota Batam.
Sekadar diketahui, usia Batam yang kini sudah 188 tahun mengacu pada sejarah Batam yang diakui menjadi bagian perbatasan antara Temasek dan Malaya (Singapura dan Malaysia sekarang, red) pada 1829.
Meski Batam sudah berusia 188 tahun, namun pembangunan modern Batam menjadi kota industri pada 1973 sesuai Keppres Nomor 41/1973. Dipimpin oleh BJ Habibie (Presiden ke-3 RI, red), maka pulau ini ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB) yang kini menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP).
Pada dekade akhir 1990-an sebagai tonggak awal reformasi, lahirlah otonomi daerah. Sebagai produknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53/1999 lahirlah Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan BP Batam.
Sempena hari jadi ke 188 Kota Batam, Walikota berziarah ke makam Nong Isa
Rudi menyadari, Batam kini memang tertinggal jauh dari negara tetangga. Namun ia tak mau menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, baik di Pemko Batam maupun BP Batam. Baginya, yang lalu biarlah berlalu, saatnya membenahi berbagai persoalan di Batam untuk menjadikan Batam lebih baik.
Rudi mengungkapkan, di masa tiga tahun berjalan ia memimpin kota ini, ia menetapkan infrastruktur sebagai fokus utama program kerjanya. Meliputi tiga bagian, yakni pembangunan jalan, perbaikan sistem drainase untuk mengurangi titik banjir, dan persampahan.
Di 2017, Pemko Batam bahkan menggeber pembenahan infrastruktur jalan. Rudi mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar untuk delapan penggal proyek pelebaran dan pembukaan akses jalan di 2017. Di antaranya proyek Baloi-Harmoni, Tanah Longsor-kawasan Planet Hotel, Pelita fly over-BTN Lama, Pelita-Pizza hut dari satu menjadi dua jalur.
Selain itu, dari simpang Sei panas-Bundaran Madani, Seipanas-Simpang Jam, dan perbaikan akses Ocarina-Bengkong.
Pada 2018-2019 sendiri, Rudi juga masih memfokuskan proyek pembangunan jalan. Ada 10 penggal lagi proyek pelebaran yang akan dibangun 2018, yakni Simpang Flyover Laluan Madani-Simpang BNI, Simpang BNI-Underpass, Simpang BNI-Simpang Frengky, Simpang Frengky-Simpang Sincom.
Ada juga Simpang Patung Kuda-Bengkong Second, lalu jalan depan Kampung Utama-Simpang Kolekta, Simpang Kolekta-Polsek Lubukbaja, Simpang Baloi-Seiladi, Kantor Wali Kota-Simpang Kabil, dan Jalan Simpang KDA ke arah Camat Batam Kota.
Rudi mengungkapkan, ia sudah menetapkan pembangunan ini sebagai perencanaan lima tahun ia memimpin, dimana Batam bagian timur menjadi fokus utama pembangunan. Karena pintu masuk Kota Batam, baik dari domestik dan internasional, ada di kawasan ini.
“Lima tahun perencanaan ini sudah saya tetapkan. Batam timur 2018 ada 10 penggal, 2019 ada 10 penggal lagi, clear-lah semua. Infrastruktur semua oke, dan habislah tugas saya waktu itu,” ungkapnya.
Mengenai pembagian pengerjaan infrastruktur jalan ini, sebenarnya selain Pemko Batam, BP Batam, Kementerian PUPR, dan Provinsi Kepri juga ikut andil.
“Semua tanggung jawab ada di Pemko Batam. Cuma karena anggaran terbatas maka ada pembagian seperti itu, tapi secara umum saya yang paling bertanggungjawab sebagai Wali Kota Batam,” tegasnya.
Rudi menyebutkan untuk anggaran jalan ini, ia kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 18 miliar. “Anggaran terbesar ya di infrastruktur ini. Makanya kalau ada laporan warga ada jalan berlubang, saya akan bertindak itu pasti langsung cepat ditangani,” ujarnya.
Tak hanya jalan-jalan utama, perbaikan jalan di kelurahan juga jadi fokus Rudi. Pada 2018 mendatang, Rudi mengungkapkan 64 kelurahan di Batam akan mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar untuk setiap kelurahan. Juga, Pemko Batam fokus pada pembenahan sistem drainase yang selama ini kerap menjadi penyebab banjir.
Persoalan mendasar lainnya di Batam adalah penataan kota yang terkesan buruk. Rudi mengakui itu dan sudah punya rencana menata bangunan di Kota Batam. Tak sekadar menata, setiap bangunan juga harus punya identitas Melayu sebagai ciri khas Batam.
“Saya sudah bicara dengan BP Batam dan zuriat Melayu agar fly over nanti diberi nama Laluan Madani,” ujar Rudi.
Namun Rudi menilai, pembenahan jalan adalah prioritas utama. Setelah semua selesai, baru fokus ke pembenahan bangunan di Batam agar cantik dan punya identitas yang khas.
Persoalan lain yang juga erat kaitannya dengan masyarakat Batam yang juga tak kunjung selesai adalah pasar. Sampai sekarang, Batam belum memiliki satu pun pasar rakyat atau pasar induk yang laik. Sehingga Pemko Batam tak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Pemko akan segera melakukan penertiban. Sekitar 105 kepala keluarga (KK) warga yang tinggal di kawasan pasar induk itu akan segera dipindahkan.
Rudi juga mengungkapkan, hal ini berlaku untuk penertiban berbagai rumah liar (ruli). Menurutnya, persoalan ruli di Batam ini pelik. Karena saat warga digusur dari tempat satu tanpa menyediakan solusi seperti memberi kavling, mereka pasti akan pindah ke tempat lain, membuka ruli di kawasan baru.
Namun, ia mengaku tetap berjuang membersihkan Batam dari rumah liar. Hal ini sudah mulai berjalan dari penertiban ruli di kawasan Jodoh.
“Setiap saya ke pusat, yang diminta, Pak Wali, tertibkan ruli, pindahkan warga ke rumah layak huni, atau hunian vertikal. Selalu begitu,” ungkapnya.
Kini, Rudi mengibaratkan ia melemparkan umpan, dan ikannya sudah dapat. Pekan ini, ia akan rapat bersama BP Batam, sejumlah pengusaha, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Saya tertibkan, Pak Lukita menyiapkan lahan, swasta harus bersedia ganti rugi ke masyarakat, dan warga di ruli harus ikhlas pindah. Hidup ini harus berguna kepada orang lain, harus bekerja bersama-sama,” ungkapnya.
Di bidang ekonomi, Rudi mengatakan Pemko Batam tetap memperhatikan. Selain akan membenahi pasar induk untuk para pedagang yang kini menghuni tepian jalan, juga akan memberikan kemudahan dan kenyamanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemko Batam. Semua perizinan itu akan digabungkan di Mal Pelayanan Prizinan (MPP) Kota Batam.
Rudi juga mengaku sudah berkoordinasi dengan BP Batam yang memang fokus ke investasi. Rudi yakin ke depan tidak akan ada lagi perusahaan tutup hanya gara-gara kebijakan lokal.
Rudi juga mengaku mendukung transformasi FTZ ke KEK jika itu dinilai solusi terbaik untuk memajukan ekonomi Batam. Pemko Batam siap mengambil peran sesuai regulasi yang ada.
Segala hal yang dibutuhkan BP Batam untuk memajukan ekonomi Batam akan didukung oleh Pemko Batam. Termasuk jika perlu menyerahkan beberapa kewenangan perizinan ke BP Batam untuk mempercepat pelayanan di bidang ivestasi.
Tugas utama di bidang ekonomi Batam saat ini adalah menstabilkan ekonomi Batam. “Apapun model fasilitas yang diberikan untuk Batam ke depan, apakah itu FTZ atau KEK atau dua-duanya, yang terpenting saat ini stabilkan dulu ekonomi yang goyang ini,” katanya.
Di bidang transportasi, Rudi berjanji akan memberi laluan taksi online. Dengan syarat punya izin dan tidak masuk wilayah pangkalan taksi konvensional. Rudi juga membantah punya kepentingan bisnis transportasi sehingga terkesan menghalangi taksi online.
“Tulis ini ya, saya tak punya taksi satu pun, saham pun. Saya kontraktor dan saham ada, tapi tidak di taksi,” tegas Rudi. (cha/nur/leo)
batampos.co.id – Setelah Perda pemekaran disahkan Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna pengambilan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan, Kamis (15/12) lalu, pemekaran tiga kecamatan baru di Kabupaten Kepulauan Anambas maka sekarang ini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Setelah disetujui maka pemekaran baru benar-benar terwujud.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Agus Basir, mengatakan, setelah pemekaran tiga kecamatan baru di Kabupaten Kepulauan Anambas terwujud, maka akan ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Sebagian SKPD akan merasa dampak perubahan tersebut. Salah satunya yakni SKPD yang dipimpinnya. Dikatakannya, jika setelah pemekaran terjadi, maka akan ada perbedaan nomenklatur lama dengan yang baru sehingga harus disesuaikan. “Nanti sudah pasti ada perubahan data Kependudukan secara besar-besaran,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Perubahan yang dimaksud seperti perubahan alamat yang awalnya masih gabung dengan kecamatan induk, sudah masuk ke kecamatan baru dan masih banyak perubahan data lainnya seperti RT dan RW. “Perubahan KTP juga tetap dilakukan,” ungkapnya lagi.
Karena kecamatan bertambah, maka tiga orang pegawai level esselon III juga dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Ditambah lagi dengan tiga sekretaris dan staff pegawai kecamatan di tiga kecamatan baru tersebut.
Mengenai persiapan pegawai, pihaknya masih memikirkan hal tersebut. Menurutnya dalam satu kecamatan bisa diisi belasan pegawai jadi jika tiga kecamatan sudah bisa diprediksi berapa jumlahnya. “Kita nanti akan bahas masalah ini,” ujarnya. (sya)
batampos.co.id – Tim dari Polsek Batamkota berjumlah sembilan personel yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Batamkota, Iptu M Chanifa mengamankan tiga unit sepeda motor bodong saat patroli cipta kondisi, Sabtu (16/12) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
