batampos.co.id – Bagi pasangan yang belum siap hamil atau menunda kehamilan, kondom bisa menjadi salah satu alat yang aman untuk mencegahnya. Karena itu, banyak pasangan suami istri yang ingin menjaga jarak kehamilan berusaha dengan menggunakan kondom.
Namun, ups… kadang kondom terjebak di kemaluan istri.
Dilansir dari Pop Sugar, Rabu (17/1), jika kondom terjebak di dalam Miss V, maka jangan panik. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan jika kondom terjebak. Jangan panik sebab Miss V merupakan sebuah lorong yang bukan tak ada ujung pangkalnya. Maka, tak mungkin bagi kondom untuk “tersesat”.
Langkah Pertama
Cobalah untuk mengambil kondom itu sendiri. Menggunakan dua jari bersih, rileks dan cari di area dinding Miss V sambil merasakan sendiri. Jika sudah mencapai leher rahim di area ujung, begitu merasakannya lalu tarik ke luar. Jika masih tidak dapat mengambil kondom, temui dokter ginekolog untuk segera mengambilnya guna mencegah infeksi.
Langkah Kedua
Kemungkinan kondom robek saat berhubungan seks dan menyebabkannya terlepas, coba periksa sekali lagi di area Miss V untuk menghilangkan kekhawatiran jika benar kondom tertinggal
Langkah Ketiga
Bahkan jika pun bisa melepaskan kondom, pastikan dengan alat tes kehamilan. Tentunya sperma yang ditampung di dalam kondom tersebut tetap tumpah dan bisa jadi masuk ke dalam mulut rahim.
Langkah Keempat
Untuk selanjutnya, sebaiknya perhatikan pasangan agar memasang kondom dengan benar. Sehingga taka da kemungkinan kondom terlepas karena terlalu besar atau terlalu kecil. Periksa pula tanggal kadaluarsa kondom sebelum menggunakannya.
batampos.co.id – Dinas Perhubungan Provinsi Kepri tidak berbuat banyak terkait polemik operasional taksi online di Batam. Bahkan Dishub Kepri mengatakan bahwa permasalahan ini saat ini bukan di Propinsi tetapi di kementerian Kominfo. Alasannya, aplikasi yang sudah dibuat untuk taksi online di Kepri harus ditutup dulu oleh kominfo baru mendapatkan izin dari Provinsi Kepri.
“Kita ini bicara masalah aturan. Kalau sekarang bolanya ini sudah di kementerian. Kalau Dishub Kepri tidak pernah melarang. Sekarang ini Kementerian Kominfo harus menutup dulu sementara aplikasinya,” kata kepala dinas perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (17/1).
Ia mengatakan dalam pembentukan taksi online ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk membentuk badan usaha. “Kalau selama ini kan yang datang ke kami kan perorangan. Itu tidak bisa. Harus badan usaha,” katanya.
Meski demikian, lanjut Zamhur, dalam ketentuan Peraturan Menteri perhubungan 108 disebutkan bahwa dalam taksi online bisa beroperasi setelah adanya izin dari dinas Provinsi Kepri. “Artinya aplikasi ini dibuka setelah adanya izin dari Dishub. Nah, yang ini terbalik. Aplikasi ada tapi izin tak ada. Itu tidak boleh,” katanya.
Ia berharap dalam waktu dekat kementerian kominfo bisa langsung menutup sistem atau aplikasi khusus untuk Kepri. Setelah itu izin dari Dishub Kepri akan langsung dikeluarkan, tentunya jika semua syarat sudah dipenuhi oleh badan usaha taksi online.
“Menutup aplikasi atau sistem taksi online untuk Kepri itu menurut saya tidak sulit. Kalau ini sudah selesai, maka permasalahan ini akan selesai,” katanya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean meminta pemerintah untuk bisa cepat menyikapi permasalahan ini. Ia berharap pemerontah bisa melobi pusat untuk cepat bergerak menyelesaikan masalah ini. “Ini harus ada keinginan yang kuat dari semua pihak. Termasuk pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri untuk melobi pusat dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Menunggu masalah ini selesai, ia berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Ia berharap tak ada lagi sweeping terhadap taksi online atau taksi konvensional. Keamanan dan kenyamanan Batam ini menjadi tanggungjawab semua pihak.
“Malu kita, kalau terus-terusan ada masalah di Batam. Apalagi sampai ada korbannya turis asing. Citra kita bisa tercoreng. Bagi turis,keaman dan kenyamanan adalah yang paling utama,” katanya.
Ia berharap jika ada pihak yang melakukan pelanggaran di jalanan, segera di koordinasikan ke pihak kepolisian.
“Pihak kepolisianlah yang paling berhak untuk itu. Jangan ada persekusi atau intimidasi dari pihak si A ke pihak si B, dan sebaliknya. Kita semua bersaudara. Sama-sama cari makan untuk keluarga,” katanya. (ian)
Seorang pengengendara ojek online Go-Jek sedang mengangkut penumpang di kawasan Batamcenter, . F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pengemudi Gojek di Batam bebas beroperasi tanpa ada hambatan dari pihak manapun.
“Saya katakan gojek tidak ada masalah. Sama-sama dengan ojek pangkalan. Karena sama-sama tidak punya izin.,” kata Wakapolres Barelang AKBP Mudji Supriadi.
Ia mengatakan dalam aturan dan perundang-undangan tidak ada yang mengatur roda dua. Oleh karena itu, menurutnya, sangat tidak diporbolehkan kalau ada intimidasi atau sweeping dari pihak lain.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan bahwa gojek dengan pangkalan selama ini memang sudah mulai akur. Tidak pernah lagi ditemukan gesekan di lapangan. Di mana sesuai dengan ketentuan dan perundangan, bahwa tidak ada keistimewaan dari Gojek maupun ojek pangkalan.
“Ojek itu tidak diatur dalam undang-undang lalu lintas. Ya dipersilakan saja. Kalau dibilang salah, ya sama-sama salah,” katanya.
Pernyataan ini membuat lega para pengmudi Gojek yang mengaku masih mendapatkan intimidasi di lapangan. Di mana masih ada beberapa tempat justru melarang gojek beroperasi.
“Tapi dengan pernyataan pak Wakapolres tadi bahwa Gojek bebas tidak ada halangan. Kalau ada intimidasi, silahkan lapor ke korlap masing-masing dan kemudian akan dilaporkan ke Polsek terdekat,” kata Supandi, perwakilan asosiasi Driver Online.
Selama ini masih banyak keluhan dari setiap anggotanya mengenai intimidasi dari ojek pangkalan. Bahkan ada tempat atau area, di mana pihak gojek tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. “Misalnya di Batamindo, kita tidak bisa masuk ke sana,” katanya.
Pengemudi Gojek, Jali mengatakan beberapa temannya sering mendapat intimidasi dari ojek pangkalan.
“Misalnya di Batamindo, untuk antar makanan pun kami tidak boleh. Padahal, banyak karyawan yanng pesan makan dari pujasera di sana. Kami harus membuka atribut kami. Ini tidak boleh,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi III DPRD Kota Batam Werton dalam pertemuan tersebut mengapresiasi kepolisian untuk menindak tegas pelaku sweeping atau intimidasi dari pihak tertentu. Menurutnya, orang sipil biasa tidak berhak untuk menangkap sesamanya yang menjalankan tugas atau pekerjaan apalagi tidak menganggu secara langsung orang sipil tersebut.
“Jadi jangan lagi ada intimidasi atau menangkap driver lain. Kalau memang ada yang melanggar hukum, itu menjadi tugas kepolisian,” katanya. (ian)
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan memeriksa kapal penyelundup. foto: cecep mulyana
batampos.co.id – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam miliki satuan tugas anti penyelundupan narkoba. Satgas ini dibentuk atas dasar keprihatinan TNI AL akan maraknya penyelundupan.
“Ini Satgas internal kami, berdasarkan petunjuk atasan,” kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, Rabu (17/1).
Ia mengatakan satgas ini akan mengawasi jalur laut, yang disebut-sebut menjadi pintu masuknya narkoba dari luar negeri. Pasokan sabu terbesar dari, kata Iwan kebanyakan berasal dari Malaysia.
“Kapal sabu yang kami amankan, Selasa (16/1) juga dari Malaysia,” ujarnya.
Satgas ini akan diperkuat dengan melaksanakan patroli rutin, di perairan yang dianggap rawan akan penyelundupan narkoba.
“Patroli lebih kami giatkan,” ucapnya.
Tapi patroli ini, kata Iwan akan didukung dengan data intelijen yang mumpuni. Sebab dengan hanya meningkatkan patroli, tanpa tahu informasi waktu penyelundupan akan menjadi sia-sia saja.
Iwan mengatakan pihaknya juga akan meningkatkan pengumpulan data intelijen.
“Begitu informasi masuk, kami akan cegat kapal-kapal yang membawa narkoba itu,” tuturnya.
Pihak TNI AL, tentunya nanti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar pemberantasan penyelundupan narkoba ini lebih mumpuni.
“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai instansi,” ujarnya. (ska)
batampos.co.id – Pelaku industri otomotif Tanah Air berharap industri otomotif Indonesia lebih berkembang pada 2018. Mereka mendesak pemerintah menurunkan pajak mobil jenis sedan untuk mendorong variasi model kendaraan yang masuk ke pasar, termasuk pasar luar negeri. Selama ini, mobil yang diproduksi Indonesia didominasi jenis MPV. Padahal, permintaan sedan sangat tinggi.
”Saya cukup iri dengan Thailand. Mereka memiliki angka produksi dan ekspor yang jauh mengungguli kita. Itu karena mereka tidak bertumpu pada satu model, tapi mengembangkan banyak model,” ujar Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, di Jakarta, Selasa (16/1).
Sementara Indonesia, lanjut Jongkie, hanya bertumpu pada model MPV. Dengan begitu, Indonesia tak cukup punya daya tawar yang kuat untuk penetrasi ke pasar internasional yang lebih menyukai model sedan dan double cabin. ”Kenapa pelaku malas mengembangkan sedan? Karena pajaknya masih sangat mahal. Sehingga market-nya pun semakin mengecil,” ujar Jongkie.
Gaikindo juga menegaskan selalu merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan pajak sedan. Harapannya, sedan dikenai pajak yang tak jauh berbeda dengan MPV supaya market domestik juga tertarik.
Gaikindo memasang target penjualan kendaraan roda empat pada 2018 sebesar 1,1 juta unit. Tahun lalu penjualan tumbuh sangat tipis atau cenderung stagnan di angka 1.079.534 juta unit dari tahun 2016 yang sebesar 1,06 juta unit. Gaikindo berharap tahun ini sejumlah faktor pendorong dapat menggerakkan industri otomotif dengan lebih pesat.
Jongkie mengungkapkan beberapa faktor tersebut. Antara lain target pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sebesar 5,4 persen dan inflasi yang diprediksi di bawah 3,5 persen. ”Jika target tersebut tercapai, penjualan otomotif biasanya akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Lalu, faktor pendorong yang tak kalah penting adalah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik di awal 2018. ”Hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan karena konsumsi masyarakat juga akan terjaga,” urai Jongkie.
Sementara itu, pengamat market otomotif sekaligus Vice President Automotive & Transportation Frost & Sullivan Asia Pacific, Vivek Vaidya, mengungkapkan pasar otomotif Indonesia tahun ini masih berpotensi tumbuh. Tentu saja bukan hanya untuk pasar passenger car. Menurut Vaidya, sektor pertambangan yang diprediksi tumbuh sekitar 34,4 persen dan agrikultur sebesar 11,4 persen juga akan menaikkan permintaan kendaraan komersial.
Selanjutnya, kehadiran produk baru juga diprediksi memberikan sentimen positif pada market otomotif Tanah Air. ”Brand papan atas masih akan gencar mempertahankan market share mereka dengan produk-produk baru. Ditambah lagi dengan stimulus pemerintah berupa kebijakan fiskal yang akan merangsang konsumsi. Kami sendiri memprediksi market bisa menyentuh angka 1,125 juta unit,” tambah Vaidya.
Disinggung mengenai perluasan pasar ekspor, Vaidya juga setuju jika Indonesia harus mulai mempertimbangkan untuk mengedepankan produk selain MPV. Produk yang diminati pasar internasional seperti sedan perlu untuk digenjot supaya pasar ekspor tak hanya dinikmati Thailand seperti saat ini. Begitu juga soal pajak kendaraan hybrid. Indonesia akan semakin tertinggal jika tidak segera menuntaskan regulasi yang mengakibatkan produk-produk kendaraan ramah lingkungan tersebut tidak berkembang.
”Jika kita lihat di Malaysia dan Thailand, bahkan varian hybrid lebih murah daripada varian yang biasa. Sehingga di sana penjualan kendaraan hybrid dan listrik terus meningkat,” tuturnya. (agf/c11/sof)
batampos.co.id – Ribuan pengemudi transportasi online di Batam menggelar demo di depan kantor wali kota Batam dan kantor DPRD Batam, Selasa (16/1). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan izin dan legalitas operasional transportasi online di Batam, baik roda dua maupun roda empat.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi Kepri, Sopandi meminta ketua DPRD Batam dan Wali Kota Batam segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan surat dari Dishub Kepri tentang penghentian sementara operasional taksi online. Sebab jika tidak, maka aksi persekusi terhadap para pengemudi taksi online akan terus terjadi. Pemerintah diminta segera bertindak sebelum ada korban jiwa.
“Apa harus menunggu terjadi pertumpahan darah di lapangan, apa harus terjadi jatuh korban jiwa, baru pemerintah bertindak dalam menyikapi masalah tranportasi online di Batam ini,” tanya Sopandi saat berdialog dengan anggota DPRD Batam di sela demo, kemarin.
Sopandi mengatakan, pada tanggal 31 Oktober tahun lalu Dishub Batam bersama perwakilan taksi konvensional dan Komisi III DPRD Batam yang menandatangani pelarangan operasional transportasi online di Batam. Menurut dia, kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan sepihak saja.
“Karena kami dari transportasi online saat itu tak dilibatkan,” ujar Sopandi.
Kepada polisi, Sopandi meminta agar pelaku persekusi terhadap sopir taksi online ditindak. Sebab selain mengancam dan mengintimidasi, para pelaku juga sering memukul bahkan merusak armada taksi online.
“Ini yang sebenarnya kami sayangkan. Oknum sipil yang tak punya wewenang di Batam ini tindakannya sudah melebihi aparat kepolisian,” terang Sopandi.
Selain itu, dalam demo kemarin para pengemudi taksi online juga menuntut DPRD dan Pemko Batam segera mengeluarkan rekomendasi tentang kuota taksi online di Batam. Serta mensosialisasikan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, pihakya akan meneruskan tuntutan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Sebab perizinan transportasi online menjadi ranahnya Dishub Provinsi Kepri. Selain itu, Nuryanto berjanji akan segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas masalah taksi online di Batam.
“Utamanya masalah legalitas,” terang Nuryanto.
Nuryanto menyayangkan masalah legalitas transpotasi online di Batam yang berlarut-larut tanpa ada solusinya. Ia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut, akan memicu stabilitas keamanan dan berdampak pada upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata.
“Pemerintah sesegera mungkin harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi keberadaan transpotasi online di Batam ini. Berikan kemudahan dan petunjuk mereka dalam mendapatkan legalitas. Berikan kepastian mereka,” kata Nuryanto.
Menurut Nuryanto, selama ini pemerintah Provinsi Kepri ragu dalam memberikan legalitas terhadap keberadaan transpotasi online di Batam. Sehingga permasalahan ini berlarut-larut, digantung dan tak ada penyelesaiannya.
“Sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kepri memberikan kepastian tentang keberadaan transpotasi online,” ujar Nuryanto.
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
Sementara Wakapolresta Barelang AKPB Mudji menegaskan, pihak kepolisian tak akan tebang pilih dalam menindak oknum yang berbuat anarkis. Apalagi sampai melakukan pengrusakan.
“Siapapun oknum yang berbuat anarkis di lapangan, kami akan tangkap,” terang AKBP Mudji kepada perwakilan pengemudi transportasi online.
Soal keberadaan Gojek, Mudji mengaku sudah tak ada masalah. “Saya katakan gojek tidak ada masalah. Sama-sama dengan ojek pangkalan. Karena sama-sama tidak punya izin,” kata Wakapolres Barelang AKBP Mudji Supriadi.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan bahwa Gojek dan ojek pangkalan selama ini memang sudah mulai akur. Tidak pernah lagi ditemukan gesekan di lapangan.
“Ojek itu tidak diatur dalam undang-undang lalulintas. Ya dipersilakan saja. Kalau dibilang salah, ya sama-sama salah,” katanya.
Namun fakta di lapangan ternyata berbeda. Pengemudi Gojek, Jali, mengatakan masih banyak intimdasi terhadap para pengemudi ojek online. “Misalnya di Batamindo, untuk antar makanan pun kami tidak boleh. Padahal, banyak karyawan yanng pesan makan dari pujasera di sana,” katanya.
Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah taksi online di Batam.
“Saya sudah berkali-kali katakan, semua harus bisa menhan diri.Terlebih lagi situasi ekonomi di Batam sedang turun. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi di Kota Batam ini,” ujarnya, Selasa (16/1) pagi.
Hengki menegaskan, Jajaran Sat Lantas Polresta Barelang bersama dengan Dishub Batam akan menindak tegas bagi pelaku yang melakukan pengrusakan maupun terhadap taksi yang belum mempunyai izin. Sejauh ini, jajaran Sat Lantas Polresta Barelang sudah melakukan penilangan terhadap ratusan mobil taksi yang belum memiliki izin.
Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan bahwa kepada sopir taksi online yang ditilang petugas, selanjutnya mereka akan mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Penilangan ini akan tetap kita laksanakan. Kita juga sudah minta kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menggelar sidang tilang sekali seminggu,” tuturnya.
Uji Kir harus Badan Usaha
Kadishub Batam Yusfa Hendri menegaskan, pihaknya tak akan mengizinkan kendaraan transportasi online melakukan uji kir secara personal atau atas nama individu. Mereka bisa melakukan uji kir asalkan melalui badan usaha.
Yusfa menerangkan, transportasi berbasis online kan juga termasuk transportasi umum yang sifatnya mengambil penumpang dengan menerima imbalan atau bayaran dari penumpangnya atau pengordernya. Mereka juga harus diperlakukan sama.
“Boleh uji kir asalkan melalui badan hukum yang menaunginya. Bisa dari koperasi, PT ataupun asosiasi,” kata Yusfa.
Terkait penentuan kuota maupun perizinan taksi online, Dishub Batam tak berwenang. “Kewenangan penuh berada di Gubernur Kepri. Kami sifatnya hanya memberikan masukan atau rekomendasi saja,” katanya.
Yusfa menegaskan, sampai saat ini belum ada satupun badan usaha yang menaungi tranportasi online di Batam yang sudah mendapatkan izin beroperasi dari Gubernur Kepri. Perusahaan yang ada untuk menaungi transportasi online di Batam saat ini ada empat yakni PT Diva Citra Sejati, Trans Utama Batam, PT Suluh, serta CV Patriot.
foto: cecep mulyana / batampos
Direktur Operasional PT Suluh, Fanaya, menegaskan pihaknya sudah mengajukan dua kali berkas perizinan ke Dishub Kepri. Pihaknya juga pernah diundang Dishub Kepri untuk membahas masalah kuota taksi online di Batam. Tetapi deadlock atau tak ada keputusan, karena dari seluruh forum taksi konvensional tak menyetujui adanya perumusan atau kuota yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.
“Sampai sekarang kami dapat jawaban dari Dishub sabar dulu suruh menunggu,” terang Fanaya.
Sementara di Sekupang, sekitar 100 pengemudi ojek dan taksi online menggelar aksi protes terhadap tindakan persekusi yang dilakukan sopi taksi pangkalan terhadap rekan mereka beberapa waktu lalu.
Koordinator aksi, Alam, meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku persekusi. “Kami hanya ingin mencari nafkah dengan damai tanpa ada dihadang oleh siapapun,” tegasnya.
Ia berharap ke depan jangan ada lagi anggotanya yang menjadi korban persekusi taksi pangkalan. “Biarkan masyarakat yang menilai dan menentukan mereka mau naik taksi online atau pangkalan. Intinya kami ingin berkerja tanpa harus dihentikan,” sebutnya.
Kapolsek Sekupang Kompol Oji Fharoji meminta semua pihak untuk menahan diri. “Jangan buat keributan, kasihan calon penumpang, nanti mereka takut menggunakan jasa taksi baik online maupun pangkalan,” katanya. (ian/gas/atm/yui/gie)
batamos.co.id – Jumlah utang pemerintah pusat terus bertambah. Hingga akhir 2017 lalu, nilainya mencapai Rp 3.938 triliun atau 29,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan rasio tersebut, maka setiap warga Indonesia memiliki tanggungan utang negara sebesar Rp 15 juta.
“Ini kondisi anomali, dengan proyeksi total utang menembus Rp 4.100 triliun artinya utang per kapita bisa mencapai Rp 15,7 juta per penduduk pada akhir tahun 2018,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Economic and Development Finance (Indef), Bhima Yudhistira.
Bhima menilai, jumlah utang pemerintah yang hampir mencapai Rp 4.000 triliun itu sudah masuk lampu kuning. Artinya, perlu diwaspadai.
“Utang pemerintah yang naik cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir sudah masuk lampu kuning,” kata Bhima.
Lampu kuning untuk utang pemerintah pusat, kata Bhima, dilihat dari data spesifik pertumbuhan utang luar negeri pemerintah di November tahun lalu yang mencapai 14,3 persen (yoy). Angka ini naik signifikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya 8,4 persen (yoy). Sementara utang luar negeri swasta hanya tumbuh 4,2 persen(yoy).
“Artinya pemerintah lebih agresif berhutang daripada swasta. Ini kondisi anomali,” jelas dia.
Meski demikian, Bhima menilai pemerintah pusat masih sanggup membayar atau melunasi utang ribuan triliun itu. Hanya saja, dia tetap mengkhawatirkan kemampuan bayar utang pemerintah semakin berkurang.
“Ini karena prospek penerimaan pajak cukup sulit di 2018, target penerimaan pajak 2018 tumbuh lebih dari 20 persen dari realisasi pajak 2017,” tambah dia.
Di sisi lain ada utang jatuh tempo Rp 810 triliun yang harus dibayar pemerintah di 2018-2019. Artinya kalau utang luar negeri tidak terkendali maka ruang fiskal makin sempit.
“Pemerintah disarankan untuk lebih bijak dan kalau perlu rem utang,” katanya.
Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang 2017 lalu pemerintah pusat telah mengambil utang sebanyak Rp 472 triliun jika dihitung dari posisi 2016 yang sebesar Rp 3.466 triliun. Sehingga per akhir 2017 lalu, utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 3.938,7 triliun.
ilustrasi
Jumlah utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.938,7 triliun ini terdiri dari instrumen pinjaman sebesar Rp 744 triliun atau 18,9 persen dari total utang, dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.194,7 triliun atau 81,1 persen.
Adapun, jumlah outstanding SBN tersebut belum termasuk prefunding yang dilakukan di akhir 2017 sebesar 4 miliar dolar ASyang akan dicatatkan di tahun 2018.
Dari total instrumen yang sebesar Rp 744 triliun, komposisi pinjaman luar negeri mencapai Rp 738,4 triliun di mana dari total tersebut terbagi lagi berdasarkan pemberi pinjaman seperti bilateral sebesar Rp 313,7 triliun, multilateral sebesar Rp 381,2 triliun, komersial sebesar Rp 42,6 triliun, dan pinjaman kredit ekspor (suppliers) sebesar Rp 1,0 triliun. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,5 triliun.
Dalam portofolio SBN, porsi SBN berdenominasi valas lebih kecil dibandingkan SBN rupiah, masing-masing 21,7 persen atau Rp 853,6 triliun untuk SBN valas, dan 59,4 persen atau Rp 2.341,1 triliun untuk SBN rupiah. (jpg)
batampos.co.id – Batam semakin maju, tapi juga beberapa ruas jalannya mulai macet. Hal ini dituturkan oleh Messya Thalib, selegram cantik asal Batam ini. Namun walau begitu, ia mengatakan masih betah berlama-lama hidup di Batam.
“Sudah nyaman sih,” ucapnya.
Saat ini Kota Batam, kata Messya tidak ketinggalan dari kota-kota lainnya di Indonesia. Segala kecanggihan teknologi ada di Batam. “Bagaimana pun hidup di Batam itu, ada enak atau tidaknya,” ujar sembari tertawa kecil.
Wanita yang sehari-hari aktif di media sosial ini menuturkan sudah terlalu cinta dengan Kota Batam. Ia mengatakan yang perlu diperhatikan pemerintah adalah melebarkan jalan-jalan yang ada. Sehingga kemacetan dapat berkurang.
“Maunya jalannya semakin lebar,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pemerintahan Kota Batam, yang terus giat melakukan pelebaran jalan. “Bagus sih,” tuturnya.
Saat ini, kata Messya kegiatannya sehari mengiklankan berbagai produk melalui instagramnya. “Sudah puluhan sih, salah satunya Zapin. Saya endorse melalui instagram saya,” ucapnya.
Selain aktif di medsos. Gadis kelahiran 27 tahun yang silam itu mengatakan saat ini sibuk mengurus usaha keluarganya. “Kami punya usaha kecil-kecilan di Sei Temiang, Marina. Jual bibit buah, bunga, tanaman hias. Tokonya saya beri nama Nurseri Sereel,” tuturnya. (ska)
batampos.co.id – Pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji kembali dikeluhkan warga. Banyak warga kecewa sebab stok obat-obatan di rumah sakit bertipe B itu masih banyak yang kosong.
Indah, warga Tembesi Sagulung misalkan mengaku, cukup kewalahan mendapatkan obat asma untuk kakaknya yang menjalani perawatan medis di ruangan rawat Inap. Itu karena obat asma yang dibutuhkan kakaknya tidak tersedia di apotek rumah sakit tersebut. Dia harus mencari obat tersebut ke apotek di luar.
“Dapat di Fanindo tadi. Di sini tak ada katanya,” ujar Indah saat ditemui RSUD, Selasa (16/1).
Kekosongan obat asma tersebut, diakui Indah sudah terjadi sejak awal kakanya dirawat di rumah sakit tersebut sepekan yang lalu.
“Kakak saya sudah hampir seminggu di sini. Memang dari awal tak ada obat itu. Saya juga pernah beli infus di luar buat kakak saya itu,” tuturnya.
Padahal kata Indah, kakanya itu terdaftar sebagai pasien BPJS dan seharusnya tak perlu membeli obat lagi sebab sudah ditanggung BPJS. Namun itu tidak berlaku sebab di RSUD itu tidak tersedia obat yang dibutuhkan kakak Indah.”Cuman nama saja pak pasien BPJS. Obat kita beli sendiri di luar,” keluh Indah.
Selain Indah, Batam Pos yang menelusuri informasi kekosongan obat di rumah sakit tersebut juga menemui pasien rawat jalan lainnya yang harus membeli obat di luar rumah sakit. Persoalannya sama apotek yang ada di rumah sakit tersebut tak memiliki stok obat yang dibutuhkan pasien rawat jalan. Salah satunya adalah Emanuel, warga Bengkong yang menjalani perawatan medis di klinik terapi yang ada di rumah sakit tersebut. Usai menjalani terapi, dia harus membeli obat untuk menghilangkan bengkak di lehernya di apotek di luar rumah sakit.
“Dikasih resep sama dokter tapi di sini tak ada obatnya. Saya mau cari di luar ini,” ujarnya.
Keluhan-keluhan warga dan pasien itu dibenarkan oleh petugas medis di RSUD. Sejumlah sumber Batam Pos dari petugas medis di RSUD mengakui memang belakangan stok obat khususnya untuk pasien BPJS kosong. Itu karena belum ada pengadaan lagi dari pihak manajemen.
“Sudah lama persoalan ini. Serba salah kami di sini. Pasien sering marah-marah, tapi mau gimana lagi memang tak ada kok,” ujar seorang sumber.
Sumber tesebut bahkan juga menjabarkan persoalan yang dihadapi RSUD tidak saja pada kekosongan obat-obatan, tapi juga peralatan medis yang kurang lengkap atau bermasalah. Ruangan radiologi misalkan sempat tak bisa melayani pasien beberapa waktu lalu. Itu karena peralatan medis di ruangan tersebut bermasalah.
“Tapi sekarang sudah berjalan normal,” kata sumber itu lagi.
Sebelumnya rombongan komisi IV DPRD kota Batam yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit tersebut (5/12/2017), juga menemui banyak persoalan. Selain persoalan obat banyak yang habis, rombongan anggota Dewan itu juga menemui banyak peralatan medis yang masa kalibrasi sudah habis atau expired.
Usai sidak tersebut manajemen RSUD mengklaim sudah mengatasi persoalan-persoalan itu secara perlahan-lahan. Namun belakangan persoalan serupa kembali terjadi sehingga perlu ada perhatian serius dari pihak manajemen RSUD tersebut.
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam dr. Ani Dewiyana saat dikonfirmasi mengakui memang masih banyak stok obat yang habis di rumah sakit tersebut.
“Iya memang ada (kekosongan stok obat-obatan). Sudah beberapa pekan ini. (Anggaran) Lagi proses (audit) di BPKP makanya tak bisa diadakan serentak. Semuanya butuh prosedur dan proses,” ujar Ani.
Selain obat-obatan, Ani juga mengakui ada sejumlah peralatan medis di rumah sakit bermasalah karena belum dikalibrasi. Alat di ruangan operasi misalkan memang belum dikalibrasi sampai saat ini.
“Untuk peralatan bagian medik sudah upayakan dalam minggu ini beres. Kalau obat secepatnya diadakan lagi walaupun bertahap,” tutur Ani. (eja)
batampos.co.id – Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam kembali ditunda. Padahal rencananya MPP tersebut akan diresmikan pada Kamis (18/1) ini oleh tujuh menteri dan dihadiri 12 gubernur.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Gustian Riau menyampaikan, peresmian tetap akan menunggu jadwal Presiden Joko Widodo. Menurutnya ide MPP berawal dari presiden sudah seyogyanya diresmikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Apalagi MPP Batam akan dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat. Bagusnya memang presiden langsung yang meresmikan,” terangnya.
Ia menyampaikan pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepri terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk diketahui, kementrian yang dipimpin Asman Abnur ini turut serta mengkomunikasikan jadwal peresmian MPP di pemerintah pusat.
“Kami tunggu informasi juga dari Menpan RB (Asman Abnur, red). Kehadiran presiden nanti bisa disesuaikan dengan agenda lain, ada beberapa program yang akan presiden hadiri,” imbuhnya.
Tak hanya presiden yang dijadwalkan hadir, beberapa kementrian yang berkaitan erat dengan MPP juga ikut dijadwalkan hadir.
“Kami sudah bersurat ke Kemenkumham. Soal ini, kepala Imigrasi Batam Lucky Agung Binarto juga ikut membantu kami,” ucap dia.
Gustian mengklaim persiapan peresmian hampir 100 persen dan beberapa waktu lalu sudah diujicoba. Ia mengungkapkan sembari menunggu peresmian ada beberapa intansi yang sedang menyempurnakan tata letak konter agar terlihat lebih bagus.
“Ada layanan e-samsat, mau ubah desain, agar ada penampilan baru. Samsat dan kepolisian berbenah, sehingga suasana lebih baik. ATB sudah berubah tempat jyga agar lebih modern sistemnya,
Tak hanya itu, layanan di MPP tersebut juga sudah online dan kini sedang disiapkan untuk diintegrasikan dengan layanan dari instansi lain di luar Pemko Batam. Terkait ini, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Salim mengaku walau sudah online, layanan perizinan yang baru terintegrasi hanya layanan pada masing-masing institusi, sementara antar institusi belum terintegrasi.
“Kalau dari segi tempat jelas kita sudah terintegrasi, karena sudah satu tempat. Layanan pun di internal Pemko Batam juga sudah (terintegrasi). Yang sedang kita dudukkan adalah integrasi dengan instansi lain,” ucapnya.
Ia mengaku kini pihaknya terus melakukan koordinasi terkait ini. Kelak tim teknis Pemko Batam dan instansi lain akan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.
“Tak bisa Pemko sendiri nanti,” ucapnya.
Terkait dengan pelayanan terintegrasi antar institusi di MPP itu, diakui Salim sehari sebelumnya, sudah dibahas.
“Kemarin BP berinisiatif melakukan pertemuan, terkait kemungkinan layanan terintegrasi dari aplikasi. Apakah bisa aplikasi terintegrasi atau tidak, masih kita lihat nanti,” ujar Salim.
Langkah selanjutnya, Salim mengaku jika pihaknya masih menunggu pembahasan bersama.
“Kita tunggu jadwal dari BP atau Dinas BPM dan PTSP Pemko, untuk langkah selanjutnya,” imbuhnya. (adi)
batampos.co.id – Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam kembali ditunda. Padahal rencananya MPP tersebut akan diresmikan pada Kamis (18/1) ini oleh tujuh menteri dan dihadiri 12 gubernur.