Karyawan Ace Hardware Nagoya Hill menunjukkan produk barbeque, kemarin. F. Bambang untuk Batam Pos
batampos.co.id – Pusat penyedia perlengkapan rumah tangga Ace Hardware di Nagoya Hill menyuguhkan promo bertema Holiday Sale. Berupa diskon harga hingga 50 persen. Penawaran ini berlaku untuk umum, hingga 8 Januari 2018 nanti.
Adapun produk yang didiskon 50 persen diantaranya pembelian kipas angin industrial 16 inchi merek Krisbow yang awalnya Rp 649 ribu menjadi Rp 324.500. Handuk set dari Rp 229 ribu jadi Rp 95 ribu.
Selain itu aneka koper merek Passpore dari Rp 999 ribu jadi Rp 499 ribu. Kotak perkakas plastik normalnya Rp 99 menjadi Rp 49.950. Aneka lampu darurat diskon 70 persen yang awalnya Rp 79 ribu menjadi Rp 23.970.
“Untuk aneka barbeque untuk bakar- bakar malam tahunan kami juga berikan diskon spesial,” ujar Deputi Manager Ace Hardware, Bambang, Kamis (28/12).
Adapun promo pembayaran yang ditawarkan bunga nol persen hingga 12 bulan bagi pengguna kartu kredit bank BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Citibank dan BNI. Sementara itu bunga nol persen dengan lama cicilan tiga bulan. Berlaku dengan minimum pembelanjaan Rp 1 juta khusus kartu kredit BCA, Citibank dan Mandiri.
“Bunga nol persen juga berlaku untuk cicilan enam bulan minimum pembelanjaan Rp 3 juta dan cicilan 12 bulan minimum pembelanjaan Rp 8 juta,” terangnya.
Lanjut Bambang, menjelaskan Ace Hardware juga menawarkan promo rupa-rupa. Dimana dapatkan gift voucher Rp 50 ribu dengan minimum belanja Rp 300 ribu untuk pelanggan yang mendaftar akun baru di www.ruparupa.com. “Voucher ini tidak bisa diuangkan, dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya,” jelasnya.
Informasi lebih detail kunjungi Ace Hardware di Nagoya Hill dan di Seipanas Batamcentre. (cr12)
Progres pembangunan perumahan Azure Bay di Batamcentre. F. Handy untuk Batam Pos
batampos.co.id – Sukses dengan penjualan blok pertama, Jiarmah Group selaku pengembang Perumahan Azure Bay, Pasir Putih Batamcenter kembali membuka blok baru. Blok baru ini terdiri dari dua tipe yakni tipe 88 berjumlah 14 unit dan tipe 128 sebanyak 16 unit.
Marketing Manager Azure Bay Handy mengatakan masa perkenalan blok baru ini, pengembang memberikan kemudahan pembayaran. Berupa uang muka bisa dicicil selama 36 bulan, dan tunai bertahap juga bisa dicicil 36 kali tanpa bunga.
“Kami juga memberikan gratis pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Akta Jual Beli (AJB) periode promo ini,” kata Handy, Kamis (28/12).
Perumahan Azure Bay hadir di atas tanah seluas enam hektare. Menghadirkan rumah yang berkonsep minimalis modern dengan bangunan dua lantai. Mengenai harga untuk tipe 88 mulai dari Rp 1,2 miliar, dan tipe 128 mulai dari Rp 1,8 miliar.
“Karena baru buka, jadi masih ada tipe hook. Soalnya biasa buka blok baru, hook duluan pasti diambil orang,” sebutnya.
Adapun fasilitas pendukung yang ditawarkan tepat berada dibelakang rumah, sehingga penghuni cukup bisa membuka pintu dan sudah bisa menikmatinya. Fasilitas tersebut seperti clubhouse, kolam renang, mini golf, taman bermain anak-anak, jogging track, gym centre, fitnes studio, function room, BBQ plaza dan lainnya.
Selain itu untuk sistem keamanan setiap penghuni memiliki kartu akses masuk, dan penjagaan ketat 24 jam oleh sekuriti keamanan. “Untuk progress bangunan, kami membangunan fasilitas bersamaan dengan rumah. Jadi waktu rumah selesai, fasilitas juga ikut selesai semua,” kata Handy
Lebih lanjut, Handy mengatakan keunggulan dari perumahan ini memiliki akses yang memudahkan penghuni menuju ke berbagai fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan Mega Mall, Ocarina Park, sekolah, pusat pemerintahan, pelabuhan internasional Batamcentre, dan lainnya.
“Lokasi perumahan ini memang strategis dan menguntungkan, karena dekat kemana saja, dan berada di pusat Kota Batam. Apalagi sekarang jalan antara Ocarina dan Bengkong sudah tembus jembatannya,” ucap Handy.
Mengenai spesifikasi bangunan yang digunakan pondasi beton bertulang, dinding bata merah press, lantai keramik 60×60 cm, rangka atap baja ringan, atap genteng beton,kusen menggunakan kayu, carport keramik dan spesifikasi mumpuni lainnya.
Informasi lebih detail silahkan kunjungi Kantor Pemasaran di Citra Buana Industrial Park 1 Blok J Nomor 1 Seraya, Batam atau kunjungi pameran tunggal Azure Bay di harbourbay Ferry Terminal. (cr12)
Kelompok musik Samudra Ensemble akan meluncurkan album perdananya malam ini di Gedung Aisyah Sulaiman, Jumat (29/12) malam ini. F. Fara/Batam Pos.
batampos.co.id – Setelah memainkan musik dari panggung ke panggung selama empat tahuun belakangan, Samudra Ensemble akan merilis album perdananya, Jumat (29/12) malam ini di Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman, Tanjungpinang.
Adi Lingkepin, pemain biola Samudra Ensemble, mengatakan, album perdana bertajuk Sedayoung Kepri ini berisikan delapan lagu. “Semangatnya masih sama, kami memadumadankan bunyi-bunyi etnik dengan langgam kekinian,” ujar Adi, Kamis (28/12).
Mimpi Samudra Ensemble melalui album Sedayoung Kepri, sambung Adi, adalah mengantar khazanah musik tradisional Melayu ke ruang dengar generasi milenial. Lagu Progresive Makyong, misalnya. Musik pengiring seni teater Mak Yong itu digubah dengan kreatif menjadi lagu kekinian yang terbilang ramah di telinga anak-anak muda zaman sekarang.
Tapi Sedayoung Kepri bukan sekadar Progresive Makyong. Masih ada Sweet Malay dan Splice of Zapin Penyengat (dua lagu instrumental). Lalu lagu Kepri Berbenah, Tanjungpinang Kampong Kite, Zapin Cogan, Boria Samudra, dan Gurindam Plus yang siap memanjakan telinga para pendengarnya.
Khusus tentang lagu Gurindam Plus, Adi bercerita bahwa lagu ini adalah ladang adu kreativitas para personel Samudra Ensemble mengeksplorasi masing-masing kemampuan musikalitasnya.
“Tapi tanpa mengubah identitas kami sebagai band yang mengusung musik etnik dan khazanah tradisi sebagai spirit berkarya,” ungkap Adi.
Malam ini, di Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman, delapan nomor andalan itu akan dimainkan secara langsung. Konser peluncuran album yang diproduseri secara swadaya ini juga akan menyuguhkan pertunjukan yang tak biasa. Adi menjanjikan, panggung Samudra Ensemble malam ini akan mengobati kerinduan penikmat musik Tanjungpinang terhadap pergelaran tunggal sebuah kelompok musik.
“Siapa pun boleh datang besok (malam ini, red). Karena kursi di Gedung Aisyah Sulaiman terbatas, tentu datang lebih cepat itu lebih baik,” pungkas Adi. (aya)
batampos.co.id – Setelah putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melanjutkan kerja-kerja dalam tahapan Pemilu 2019. Kamis (28/12) kemarin, KPU Kota Tanjungpinang kembali melakukan penentuan nomor sampel pada verifikasai faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019.
Pengambilan nomor undian oleh Partai Garuda dan partai Berkarya yang dilakukan di kantor KPU Tanjungpinang dilakukan secara acak. Nomor undian ini, menurut keterangan Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, dilakukan untuk memilih sampel yang akan diverifikasi faktual keanggotaan KPU Tanjungpinang nanti. “KPU minta kepada bapak-ibu segera mempersiapkan keanggotaannya karena KPU Kota Tanjungpinang akan turun ke kantor untuk melakukan verifikasi keanggotaan,” ujar Robby.
Diterangkan Robby, KPU akan melayangkan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mengunjungi kantor parpol untuk melakukan verifikasi. “Mudah- mudahan Kota Tanjungpinang bukan bagian dari kegagalan partai, karena banyak dari verifikasi keanggotaan tidak ditemui,” kata Robby lagi.
Setelah pencabutan undian, maka sistem Sipol KPU akan melakukan pemilihan secara acak untuk dilakukan sampling 10 persen dari keseluruhan anggota partai yang memenuhi syarat. “Proses ini akan berlangsung sampai Januari 2018,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Puluhan warga Kelurahan Sawang mendatangi Kantor Camat Kundur Barat, Kamis (28/12). Kedatangan warga ini untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) Timah yang beroparasi di Pantai Sawang.
Kedatangan puluhan warga disambut Sekretaris Camat Kundur Barat Nurizam, Kapolsek Kuta/Kuba AKP Edi Suryanto, dan Kabid PAM PT Timah Edi Purtanto. Selanjutnya, tiga orang perwakilan warga M. Iqbal, Jumari, dan Amir, diminta untuk berdialog di ruangan penjagaan Satpol PP.
Koordinator Aksi M Iqbal menyebutkan keberadaan dua unit KIP Timah di Pantai Sawang sangat mengganggu aktivitas nelayan. Ini dibuktikan dengan menurunnya hasil tangkapan ikan. Selain itu, keberadaan KIP juga merusak ekosistem biota laut.
“Kami minta agar KIP timah yang beroperasi di Pantai Sawang secepatnya dihalau sebelum ada pertemuan lanjutan. Selain itu, kami juga minta agar pihak perusahaan mempekerjakan warga tempatan sehingga tidak sekadar menjadi penonton di kampung sendiri,” terang Iqbal.
Sekcam Kundur Barat mengatakan siap menampung aspirasi masyarakat, dan akan menyampaikan kepada camat yang saat itu kebetulan sedang ada agenda kegiatan lain.
Sementara Kabid PAM PT Timah Edi Purtopo mengaku siap menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pimpinannya. Diakuinya ada dua unit KIP timah yang beroperasi di Pantai Sawang yakni KIP Lamoro dan KIP 01.
“Selesai pertemuan ini, apa yang menjadi tuntutan masyarakat segera kami sampaikan pada pimpinan Timah,” janji Edi.
Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Edi Suryanto mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Disebutkan jika ada permasalahan sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah dan tercapai tujuan. ( ims)
Kasatlantas saat rapat koordinasi pelaksanaan CFN. F. Dok Satlantas Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karimun bersama instansi terkait akan mengelar malam pergantian tahun dengan mengagendakan Car Free Night (CFN) di Coastal Area Tanjungbalai Karimun. Event tersebut akan dimulai pukul 18.00 WIB hingga 01.00 WIB. Selain untuk menyambut pergantian tahun, acara tersebut juga untuk mengantisipasi balap liar bagi para remaja saat pergantian tahun.
“Program ini juga bertujuan untuk menekan angka laka dan terutama menekan jatuhnya korban disaat pergantian tahun,” jelas Kasatlantas Polres Karimun, AKP Teuku Fazrial Kenedy, kemarin (28/12).
Rute CFN dimulai dari simpang Puskesmas Tanjungbalai Karimun kemudian mengarah ke gerbang Coastal Area hingga tugu MTQ. Dengan demikian, saat pergantian tahun masyarakat bisa menikmati pergantian tahun dengan lebih nyaman.
“Kami berikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan. Maklum, setiap malam tahun baru dipastikan terjadi kemacetan yang cukup panjang di tempat keramaian, terutama di Coastal Area yang menjadi pusat kerumunan masyarakat,” ungkapnya.
Warga tetap boleh menggunakan kendaraan tapi harus menjaga kenyamanan, keamanan, keselamatan maupun ketertiban saat berkendara. Agar suasana tetap kondusif di malam pergantian tahun. “Kegiatan CFN ini baru pertama kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, dalam berlalulintas,” katanya. (tri)
Karimun Panwaslu diskusi dengan parpol yang lolos verifikasi serta organisasi profesi. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Rabu (27/12) malam. Kali ini, peserta dari kalangan partai politik (parpol) yang sudah lolos verifikasi serta organisasi profesi, perwakilan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Komisioner KPU Karimun.
Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M Syahril Papene mengatakan, dalam rangka persiapan Pemilu serentak di tahun 2019 seluruh Panwaslu kabupaten/kota yang ada di Kepri harus sudah mempersiapkan perangkat dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas Pemilu. Walaupun, saat ini tahapan Pemilu sudah dimulai, namun kewenangan Pengawas Pemilu masih longgar.
“Nah, tahun 2018 sudah mulai melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilu di tingkat Panwascam. Terutama dalam melakukan sosialisasi tentang Pemilu serentak di tahun 2019,” jelasnya didampingi anggota Bawaslu Kepri Rosnawati dan M Idris.
Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga memaparkan, sesuai dengan Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pihaknya mendapatkan kewenangan khusus dalam memberikan sangsi terhadap peserta Pemilu. Dengan demikian, diharapkan para Parpol nantinya harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada simpatisan maupun pendukung dan masyarakat terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Mari kita sukseskan Pemilu serentak yang bermartabat, dengan meminimalisir gesekan di tingkat bawah,” tuturnya.
Sebab kata Tiur lagi, tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di saat penghitungan suara. Serta, pemanfaatkan fasilitas negera untuk kampanye oleh pihak-pihak tertentu. Mengingat saat ini pimpinan Parpol, juga menjabat kepala daerah mulai dari Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Wali Kota serta Gubernur Kepri.
“Semuanya bisa terjadi. Paling penting mari kita sukseskan Pemilu serentak 2019 mendatang. Dan peranan seluruh elemen masyarakat sangat berarti, dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat gunakan hak pilihnya,” kata Tiur lagi.
Sedangkan Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton mengungkapkan, dalam Pemilu serentak nanti pihak menargetkan 75 persen yang menggunakan hak pilihnya. (tri)
batampos.co.id – Usulan pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) menjadi prioritas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Gubernur Nurdin Basirun menganggap pembangunan jembatan ini dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kepri.
“Kami berharap dukungan pemerintah. Saat ini untuk Detail Engineering Design (DED) sudah diajukan ke Bappenas,” kata Nurdin pada Rabu (27/12) di Lapangan Engku Putri Batamcentre.
Menurut Nurdin, total estimasi untuk pembangunan jembatan Babin sekitar Rp 7 triliun. Jika pemerintah mau menganggarkannya, ia yakin dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kepri.
Alasan utama pembangunan Jembatan Babin adalah untuk mendorong pembangunan merata di Kepri. Selama ini pembangunan masih terpusat di Batam saja. Hal itu menyebabkan kemampuan fiskal di Kepri sangat minim. Lagipula mayoritas geografis Kepri adalah lautan sehingga butuh pembangunan infrastruktur.
Namun ia belum bisa menjanjikan kapan target pembangunan jembatan ini terealisasi.”Mohon doanya semoga cepat,” ungkapnya.
Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PU PR untuk pengembangan Batam, Andre Sahat Tua Sirait mengatakan rencana pembangunan Jembatan Babin kembali menjadi pembicaraan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR) RI. Karena menjadi salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Rencananya pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini bakal dikerjakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, jembatan dengan panjang sekitar 7 km itu akan dibangun dari Batam ke Tanjung Sauh terlebih dahulu.Panjangnya 2,124 km. Kemudian dari Tanjung Sauh ke Pulau Buau, sepanjang 4,056 km. Pulau Buau ke Bintan sepanjang 855,3 meter.(leo)
Warga melintas di pelabuhan Tanjung Berakit di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, kemarin. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan menargetkan pelabuhan Tanjung Berakit di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong mulai beroperasi bulan Februari tahun depan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bintan, Yandrisyah yang ditemui Batam Pos di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kamis (28/12) siang kemarin mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan operator kapal yang akan mengoperasikan rute pelayaran Malaysia Berakit dan Singapura Berakit tersebut.
“Sudah kami tawarkan ke pihak Lagoi, tapi mereka masih melihat karena ini masalah bisnis. Mudah mudahan mereka maulah melayani pelayaran di pelabuhan Tanjung Berakit,” katanya.
Tak sebatas itu, Yandrisyah mengatakan, akan mengundang operator kapal feri yang ada di Kabupaten Bintan dalam waktu dekat untuk ikut dalam rapat yang membahas rencana pengoperasian pelabuhan Tanjung Berakit di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) di Jakarta.
Dalam rapat nanti, Yandrisyah mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan menawarkan subsidi harga tiket penumpang di pelabuhan Tanjung Berakit. Namun, mengenai besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk harga tiket penumpang di pelabuhan Tanjung Berakit, masih dibahas.
“Subsidi nanti diberikan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan
belanja negara,” katanya. (cr21)
batampos.co.id – Kalangan pengusaha, terutama pengembang properti, meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda penerapan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) setidaknya hingga tahun depan. Sementara khusus untuk UWTO rumah susun dan apartemen, diharapkan baru diberlakukan lima tahun mendatang.
Permintaan pengusaha ini disampaikan menyusul rampungnya revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Layanan di Kantor Pengelolaan Lahan. Di antara tarif layanan yang dibahas dalam perka tersebut adalah tarif UWTO. Dalam perka itu BP Batam menetapkan tarif UWTO akan naik 4 persen setiap tahunnya.
“Kami sudah bilang kenaikannya dilaksanakan pada tahun depan supaya kenaikan empat persen tersebut tidak langsung diaplikasikan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kamis (27/11).
Selain itu, ada sejumlah masukan lain yang diharapkan oleh pengembang agar segera dipertimbangkan BP Batam sebelum menerbitkan peraturan ini. “Kenaikannya jangan 100 persen di semua daerah. Karena ada daerah baru berkembang seperti Nongsa, Sekupang, Kabil dan Tanjunguncang,” jelasnya.
Lalu untuk tarif alokasi lahan baru dengan peruntukan rumah susun (rusun) dan apartemen, Achyar secara khusus agar penerapannya dilakukan lima tahun mendatang. Sebab jika diberlakukan saat ini, maka dipastikan akan sedikit pengembang yang tertarik membangun rusun dan apartemen.
“Supaya nanti banyak pengembang ramai bangun rusun,” ungkapnya.
Selain itu, DPD REI Batam mendesak BP Batam segera memproses permohonan alokasi lahan dengan peruntukan rumah tapak sebelum Maret 2016 dari pengembang yang masih belum selesai hingga saat ini. Ia juga meminta BP Batam mengakomodir pengajuan lahan untuk pembangunan rumah tapak yang telah disampaikan pengembang. Sebab melalui revisi Perka Nomor 9 ini, BP Batam memastikan tidak akan lagi mengalokasikan lahan untuk pembangunan rumah tapak, mulai tahun depan
“Akomodir saja. Jangan diubah lagi,” katanya.
Achyar mengatakan, saat ini ada 300 titik lahan untuk pembangunan rumah tapak yang proses izin alokasinya belum selesai di BP Batam. “Padahal sudah ada yang bayar uang muka 10 persen. Nanti kan bisa dikasih UWTO yang sesuai,” harapnya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, masih ada sejumlah poin penting yang harus dilakukan BP Batam untuk meninjau kembali revisi Perka 9 ini. Salah satunya adalah mengenai kepastian hukum apakah alokasi lahan boleh diperpanjang oleh BP Batam atau dicabut setelah habis masa sewanya.
“Itu perlu untuk memberikan kenyamanan investasi di Batam,” katanya.
Menurut Jadi, hal-hal seperti itu sangat perlu ditinjau untuk menghindari multitafsir di kemudian hari. “Harapan kami hanya BP Batam membahasnya lebih substansial lagi untuk bisa memberikan kepastian hukum,” harapnya.
Sedangkan Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo mengatakan, posisi revisi Perka Nomor 9 ini sudah ada di Kepala BP Batam dan akan segera diterbitkan.
“Untuk alokasi rumah tapak sudah tak ada lagi seperti yang tertuang dalam Perka 27,” katanya.
Namun masyarakat tak perlu khawatir. Karena BP Batam akan mempersiapkan skema subsidi untuk rumah susun sederhana dan rumah tapak sederhana.
“Jika rusun sederhana nanti tak terjangkau, kami akan coba skema subsidi,” janjinya.
ilustrasi
Sementara Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir mengapresiasi semangat Wali Kota Batam Muhammad Rudi terkait upaya menghapus Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) bagi perumahan. “Ini demi rasa keadilan, tak ada daerah lain selain Batam yang punya beban dua yakni bayar UWTO dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red),” kata Nyat Kadir di Batamcenter, Kamis (28/12).
Menurutnya, realisasi sila ke lima Pancasila bisa menjadi bahan pertimbangan dalam hal ini. Untuk itu, seyogyanya kementrian terkait seperti Kementrian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendukung wacana penghapusan UWTO atau sewa lahan untuk permukiman warga ini.
“Tak usah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di Kepri saja, ada tak yang bayar dobel, tak ada kan?” ucapnya.
Menurutnya, Kementrian Keuangan dapat memikirkan bagaimana agar penerimaan dari UWTO permukiman dihapus tak sebanding dengan rasa keadilan masyarakat. Malah, di satu sisi, ia menilai UWTO kerap menghambat pengurusan sertifikat tanah. Padahal Preseiden Joko Widodo fokus terkait legalitas tanah.
“Mereka mungkin nilai ini kampaye, ini perjuangan wali kota untuk rakyat. Harusnya Menteri Sofyan Djalil merespon apa yang diinginkan wali kota maupun gubernur, rakyat dan kami dari dapil ini yang perjuangakan hak rakyat. Ini bukan soal janji kampaye tapi soal keadilan sosial,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kepri ini.
Dalam kesempatan itu dia juga menyinggung soal transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang butuh waktu dua tahun merupakan waktu yang terlalu lama. “Harusnya peralihan lebih cepat, menurut saya enam bulan lah. Orang tunggu dua tahun lama, pada kabur nanti,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil berkomentar soal wacana penghapusan UWTO untuk permukiman di Batam. Ia menyebutkan penghapusan UWTO tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan.
“UWTO tidak bisa dihapuskan pemda. Itu tergantung kebijakan Menkeu,” katanya di Sekupang, Rabu (27/12) lalu.
Menurut dia, sistem pengelolaan lahan di Batam memang berbeda dengan daerah lain. Di Batam menggunakan sistem hak pengelolaan lahan (HPL) yang dalam hal ini menjadi kewenangan BP Batam. Sehingga muncullah kebijakan tarif sewa lahan atau UWTO
Namun demikian, Sofyan meminta agar tarif UWTO harus masuk akal. Jangan sampai tarifnya membebani masyarakat. “Penentuannya harus reasonable,” terangnya dia. (leo/cr13)
