Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12765

Ditabrak Motor, Kaki Kakek 55 Tahun Patah

0
Korban Rendi saat dirawat di rumah sakit terdekat usai 
terlibat kecelakaan jalan nusantara kilometer 17 kijang
kecamatan bintan timur pada Selasa (26/12) sekitar pukul 17.40 sore. F. Polsek Bintim untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pengemudi sepeda motor Yamaha Scorpi bernomor polisi BP 4607 TS, Rendi Ferdiansah,20, terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Honda Supra bernomor polisi Bp 3423 WC, Muhammad Zen,55, yang membonceng Suratmi (51).

Kecelakaan terjadi di Jalan Nusantara kilometer 17 Kijang Kecamatan Bintan Timur pada Selasa (26/12) sekitar pukul 17.40 sore. Akibat kecelakaan itu, kaki Muhammad Zen mengalami patah tulang.

Informasi yang dihimpun di lapangan, sore itu, Rendi Ferdiansah yang merupakan warga Perumnas Bukit Lengkuas Kelurahan Kijang Kota melaju dari arah Tanjungpinang menuju ke rumahnya.

 

Kanit Lantas Polsek Bintim Iptu Adam membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, keduanya sama sama melaju dari Tanjungpinang ke arah Kijang, namun pengendara bernama Muhammad Zen bergerak di depan pengendara bernama Rendi.

Ketika Muhammad Zen mendadak membelok ke arah kanan jalan, tanpa diduga ditabrak motor yang dikendarai Rendi. kejadian itu membuat Rendi mengalami luka lecet di bagian paha kanan, lecet tangan kiri dan koyak di antara jari jari kanan. Sedangkan, Muhammad Zen mengalami luka patah kaki kiri dan robek di sela jari jari kanan sementara korban lain Suratmi mengalami luka robek kaki kanan dan lecet tangan kanan.

“Motor keduanya rusak dan telah kami amankan, sedangkan kerugian akibat kecelakaan ditaksir sekitar Rp 1,5 juta,” katanya. (cr21)

 

Pendapatan Sektor Pajak Masih Minim

0

batampos.co.id – Kontribusi pajak pada postur pendapatan asli daerah Pemko Tanjungpinang baru menyentuh 12,85 persen. Angka ini dinilai masih kecil jika mengingat potensi yang ada di lapangan.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah tak menampik itu. “Karena itu, saya mengimbau kepada wajib pajak yang ada di Tanjungpinang untuk memenuhi kewajibannya,” kata Lis, kemarin.

Tak dipungkiri Lis, bahwasanya pajak menjadi salah satu sektor pendapatan yang diandalkan oleh daerah untuk membiayai sejumlah pembangunan. Semakin apresiatif wajib pajak, kata Lis, akan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Ada sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun penerimaan sektor pajak terhadap PAD dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan grafik peningkatan. Dari data yang dilansir, pada 2013 raupan pajak sebesar Rp 54,5 miliar, pada 2014 sebesar Rp 61,4 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 61,7 miliar, dan pada tahun kemarin mencapai Rp 65,4 miliar.

“Saya optimistis target pajak akan tercapai, sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak, kita lakukan jemput bola ke wajib pajak, melalui petugas pajak dan kelurahan yang akan melayani dan membantu wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya,” ujar Lis. (aya)

DAK Pariwisata 2018 Nihil

0
Warga padati wisata pantai diakhir liburan. Salah satunya adalah wisata pantai batu kasah di Kecamatan Bunguran Selatan Natuna, menjadi tempat mengisi liburan bersama keluarga. F. Aulia Rahman/ Batam Pos.

batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Natuna Yohanes mengungkapkan kekecewaannya pada kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Selain tidak berhasil memoles pariwsata, tahun 2018 mendatang juga tidak mendapat kucuran dana pusat.

Dalam catatan Komisi II kata Yohanes, Tahun Anggaran 2018 bidang pariwisata mengalami kemerosotan dibanding kabupaten lain seperti Anambas yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK).

“DPRD sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pariwisata. Apalagi tahun 2018 nanti, kok bisa dana DAK fisik pariwisata nihil,” ungkap Yohanes di kantor DPRD Natuna, Rabu (27/2).

Menurut Yohanes, pariwisata Natuna masih perlu dibangun infrastruktur pendukung dan perlu dipoles. Hal tersebut menurutnya menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya promosi, sekadar potret-potret alam. Tetapi warga lokal saja pilih berlibur di luar daerah.

“Banyak pejabat liburan di luar daerah itu bukan rahasia lagi. Harus dilihat apa yang kurang di daerah, alamnya tidak kalah menariknya di Bali,” ujar Yohanes.

Dikatakan Yohanes, Dinas pariwisata saat ini dinilai pemain tunggal, tidak pernah melibatkan DPRD, khususnya Komisi II.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, sudah merencanakan memanggil Kepala OPD untuk mempertanyakan kinerjanya.

“Kami akan pertanyakan program strategis Dinas Pariwisata. Apakah event-event setiap tahun yang habiskan anggaran seolah dapat keuntungan, tapi keuntungannya nihil,” sebut Yohanes.

Semestinya, Natuna yang diperhatikan Pemerintah Pusat di sektor pariwisata, lebih diprioritaskan melalui anggaran pusat. (arn)

Dumai dan Batam Jet Tambah Armada

0
Manfaatkan liburan, warga yang berangkat ke Batam pulang hari memarkirkan kendaraan roda dua di parkiran pelabuhan Tanjungbalai Karimun. F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Memasuki libur panjang akhir tahun, pemilik kapal penumpang melakukan penambahan armada untuk penumpang dari pelabuhan domestik Tanjungbalai Karimun tujuan Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis dan Dumai. Alasannya, agar pemudik Natal dan Tahun Baru terangkut, dan tidak berdesakan untuk menaiki kapal.

“Seperti biasa, kalau hari libur besar kita selalu menambah armada. Hingga, tahun baru nanti kita melayani para penumpang dan puncaknya besok,” kata Jhon pengurus KM Batam Jet perwakilan Tanjungbalai Karimun, Rabu (27/12) kemarin.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin berangkat ke Riau Daratan bisa terangkut oleh kapal reguler dengan kapasitas tidak melebihi kuota. Sehingga, mudik Natal dan Tahun Baru tidak ada yang tidak terangkut calon penumpang. Sedangkan, tujuan kota Batam tetap ramai dalam empat hari lalu dan diprediksi besok juga sama.

“Kalau tujuan Batam ramai jugalah. Biasanya mereka liburan sehari, besoknya pulang ke Karimun,” singkatnya.

Sementara Kasigamat KSOP Kelas II Tanjungbalai Karimun Syahrinaldi mengatakan, walaupun terjadi peningkatan arus mudik Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu. Para penumpang tetap tertib saat menaiki kapal, dikarenakan kapasitas tempat duduk yang disediakan oleh pemilik armada sudah ada dan masih tersisa.

“Kita tetap melakukan pemantauan dan memberikan informasi kepada kep kapal tentang kondisi cuaca di laut. Maklum saja, saat ini cuaca cukup kencang angin dan terus melakukan komunikasi,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, para penumpang rata-rata membawa barang cukup banyak bersama keluarga untuk menikmati liburan panjang yang kedua dipenghujung tahun 2017 ini. Dengan budaya antre dan para petugas memberikan arahan, supaya para penumpang tidak berdiri di tepi jalan.

“Liburan sama keluarga di Tanjungpinang. Kalau pulang kampung tiket mahal,” kata Ernis salah satu penumpang yang berangkat ke Tanjungpinang. (tri)

42 Desa Berharap Masuk Program Padat Karya

0

batampos.co.id – 42 desa di Kabupaten Karimun belum dipastikan apakah masuk sebagai desa sasaran padat karya berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

”Kami belum dapat informasi dan memastikan apakah ada desa di Kabupaten Karimun yang masuk dalam sasaran untuk peluncuran program padat karya. Karena SKB tersebut baru beberapa hari lalu ditandatangani. List atau daftar serta petunjuk teknisnya kami belum menerima,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karimun, Suwedi, Rabu (27/12).

Informasi sementara, kata Suwedi, di dalam SKB tersebut hanya ada seribu desa yang akan menjadi sasaran peluncuran program dari empat kementerian ini. Sementara jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia ada 74.754 desa. Meski demikian, pihaknya berharap dari seribu desa sasaran, salah satunya ada desa di Karimun yang termasuk dalam program ini. Sehingga, bisa menjadi desa percontohan untuk desa yang lain.

”Yang kami ketahui dari program padat karya ini, salah satunya untuk menjadikan desa tersebut berkualitas dan lebih mandiri. Bahkan melalui program ini bisa menekan angka kemismikinan. Selain itu, di dalamnya juga ada padat karya tunai. Yakni mekanisme baru dalam penyaluran dana desa. Dan melalui SKB ini juga diharapkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pusat,” paparnya. (san)

9 Puskemas Pembantu Rusak, Tahun Depan Hanya Satu yang Direhab

0

 

Salah satu Puskesmas Pembantu (pustu) yang mengalami kerusakan parah di Kabupaten Karimun. F. Dokumentasi Batam Pos.

batampos.co.id – Keterbatasan anggaran di APBD 2018 Kabupaten Karimun menyebabkan perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di beberapa pulau tidak masuk dalam target untuk diperbaiki atau rehab. Padahal, Pustu merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang tempat tinggal jauh dari Puskesmas.

”Memang, kami akui selain Pustu di Kecamatan Kundur Utara yang mengalami kerusakan, masih ada 9 Pustu yang mengalami rusak parah dan perlu diperbaiki atau direhab. Hanya saja, disebabkan anggaran yang terbatas, maka tahun depan itu hanya satu Pustu yang akan diperbaiki. Yakni di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rahmadi, Rabu (27/12).

Pihaknya juga mengusulkan pembangunan untuk 4 Pustu. Namun belum bisa direalisasikan. Kecuali Pustu di Kelurahan Darussalam yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi bukan berarti Pustu lain yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki tidak diusulkan. Hanya saja, dari sekian banyak Pustu yang mengalami kerusakan, hanya satu yang disetujui untuk direhab tahun depan. Hal ini murni disebabkan keterbatasan anggaran yang dmiliki.

”Kami sudah menghitung, biaya untuk melakukan perbaikan satu Pustu rata-rata Rp 200 juta. Kalau ada tujuh yang harus direhab, maka butuh anggaran Rp 1,4 miliar. Meski demikian, Pustu yang mengalami kerusakan itu jaraknya juga tidak begitu jauh dengan Puskesmas. Untuk itu, kita mengimbau kepada masyarakat, jika ingin berobat agar mendatangi Puskesmas yang terdekat saja,” paparnya.

Dikatakannya, untuk Pustu yang belum masuk dalam target perbaikan atau rehab dalam ABPD munir 2018, pihaknya akan mengusahakan agar bisa dimasukkan dalam APBD perubahan 2018. Dengan catatan, kondisi anggaran daerah sudah mencukupi. Jika memang tidak cukup, maka diharapkan secara bertahap akan dilakukan perbaikan. (san)

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Industri 5,67 Persen

0

batampos.co.id – Pemerintah menargetkan, pertumbuhan industri pada 2018 mencapai 5,67 persen. Sejumlah sektor manufaktur unggulan seperti elektronik, makanan dan minuman (mamin), logam, dan otomotif, menjadi andalan utama penopang pertumbuhan industri tahun depan.

Industri-industri unggulan tersebut menjadi andalan karena menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sampai kuartal III 2017, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas Indonesia mencapai 5,49 persen atau lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

Cabang industri yang menopang kinerja manufaktur tersebut, antara lain, industri logam dasar yang tumbuh 10,6 persen. Lalu, diikuti industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 9,49 persen; industri mesin dan perlengkapan 6,35 persen; serta industri alat transportasi yang terakselerasi sebesar 5,63 persen.

”Industri masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Pada kuartal III tahun ini, menyumbang 17,76 persen atau tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Rabu (27/12).

Selain itu, lanjut Airlangga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong industri yang memiliki daya saing di pasar global seperti industri otomotif. Dalam hal ini, Indonesia menggandeng industri di negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan.

”Di samping itu, yang mempunyai daya saing besar di pasar global itu industri otomotif, elektronik, dan makanan-minuman. Ini akan menjadi tiga penggerak utama untuk pasar regional bekerja sama dengan Jepang, Korea, juga untuk mengisi global value chain di ASEAN,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani memprediksi bahwa selain industri-industri unggulan, sektor pariwisata akan menjadi primadona baru tahun depan. Sebab tahun 2016 saja, devisa dari pariwisata sudah naik ke posisi kedua di bawah batu bara dengan nilai sekitar 13 miliar dolar AS dari sebelumnya keempat pada 2015.

“Tahun ini dan 2018 saya lihat trennya akan sama,” ujarnya.

Shinta melanjutkan, industri makanan dan minuman berbasis leisure juga akan tumbuh karena pola konsumsi masyarakat sudah mulai bergeser dari goods-based menjadi activity-based. Apalagi tahun depan juga merupakan tahun politik.

“Dengan kebutuhan kampanye yang besar, saya yakin akan meningkatkan uang beredar di masyarakat sehingga mendorong konsumsi,” bebernya.

Industri Padat Karya

Sementara itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan mendorong pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri tersebut antara lain, tekstil, alas kaki, farmasi, dan herbal.

”Kami juga mengembangkan industri farmasi, obat herbal, dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukup kuat di ASEAN,” kata Airlangga.

Industri menjadi salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

”Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri,” beber Airlangga.

Berdasar laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga kuartal III 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih besar daripada sumbangan sektor perdagangan Rp 134,74 triliun, keuangan Rp 104,92 triliun, konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi Rp 32,19 triliun, pertambangan Rp 31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp 156,19 triliun.

Para pelaku usaha pun diharapkan bisa memanfaatkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah dan bertujuan untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis di Tanah Air.

”Pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir. Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri,” tuturnya. (agf/c7/sof)

Ponton Ambruk, Dishub Datangkan Crane

0
Para pekerja berupaya mengangkat jembatan ponton di Pelabuhan Bulan Linggi, Tanjunguban menggunakan drum, Rabu (27/12). F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri akan segera mengangkat jembatan penyeberangan ponton Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban yang ambruk dengan crane. Untuk perbaikan jembatan, Dishub memprediksi akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 juta.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail mengatakan pihaknya akan mengusulkan perbaikan melalui anggaran bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri atau mengusulkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bintan tahun 2018.

“Menunggu anggaran mana yang akan digunakan, saat ini kami berupaya mengangkat jembatan yang rusak,” katanya, Rabu (27/12) .

Ia mengatakan, pihaknya telah mengupayakan mengangkat dengan cara mengapungkan jembatan menggunakan drum yang ditenggelamkan. Akan tetapi upaya tersebut belum berhasil, karena jembatan yang tenggelam tersangkut dengan beton pelabuhan. “Karenanya dua atau tiga hari lagi kami akan mendatangkan crane untuk mengangkat jembatan yang rusak. Jika sudah diangkat, baru diperbaiki,”katanya.

Sebelumnya jembatan penyeberangan ponton ini rusak setelah dihantam ombak dan angin kencang pada Kamis (21/12) pagi. kejadian itu membuat jalur penyeberangan penumpang speedboat yang biasanya menggunakan ponton dialihkan ke jalur tangga. (cr21)

Masyarakat Perlu Dipahamkan, Apa Itu Gambut

0

batampos.co.id – Sony Mumbunan, pakar dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (UI) berpendapat, masih banyak yang belum paham pentingnya kelestarian ekosistem gambut.

Untuk itu, diperlukan narasi bersama pengelolaan lahan gambut, supaya informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.

Usulan ia utarakan pada diskusi pakar bertajuk Perlindungan Gambut dan Pembangunan Ekonomi di Jakarta, Selasa (27/12).

“Di dalam gambut ada nilai ekonomi, dan gambut harus dijadikan sebagai imput ekonomi untuk menghidupi masyarakat,” kata Sony Mumbunan.

Diskusi ini dihadiri Dr Suraya Afif dari Departemen Antropologi UI, Iwan Gunawan dari Bank Dunia, dan I Nyoman Suradiputra dari Wetlands Indonesia. Acara juga dihadiri Dr Myrna Asnawati Safitri, deputi III Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Menurut Sony, narasi ekonomi konvensional melihat lahan gambut sebagai lahan kebun sawit. Padahal, ekosistem gambut juga memiliki nilai ekonomi yang menghidupi masyarakat. Konversi lahan gambut hanya akan meniadakan nilai ekonomi lahan gambut.

“Badan Restorasi Gambut (BRG) telah melakukan itu lewat budidaya tanaman yang ramah terhadap gambut, yaitu jelutung, sagu, nanas, dan purun,” kata Sony. “Tanaman-tanaman ramah ini disebut paludikultur.”

Narasi ekonomi yang menjadikan lahan gambut bernilai ekonomi jika ditanami komoditas ekspor, menurut I Nyoman Suradiputra, berujung pada hilangnya lahan gambut. Kehilangan ini dimulai dengan pembuatan kanal-kanal oleh pengusaha, yang menyebabkan terjadinya kekeringan lahan gambut.

“Kanal-kanal dibangun untuk mengeringkan gambut, agar lahan bisa ditanami sawit,” kata I Nyoman. “Dampak buruk lainnya adalah penggunaan pestisida, yang merusak ekosistem lahan.”

I Nyoman mengingatkan banyak pulau di pantai timur Sumatera terbentuk dari gambut. Pulau Padang dan Bengkalis salah satunya. Jika penanaman kelapa sawit dibiarkan di kedua pulau itu, lahan gambut akan amblas (subsidence), hilang, dan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Berbeda dengan Sony dan I Nyoman, Dr Suraya Afif secara serius mengomentari hasil kajian LPEM Universitas Indonesia (UI) yang menyebut PP 71 tahun 2014 Jo PP 57 tahun 2016 soal ekosistem gambut merugikan dunia usaha Rp 76 triliun. Menurutnya, kajian LPEM UI kekurangan review dan tidak netral.

“Kelihatan sekali keberpihakan terhadap pengusaha,” kata Dr Suraya. “Sebelum PP 71 keluar, pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No 32 tahun 1990 tentang kawasan hutan lindung.

Anehnya, kajian LPEM UI tidak mereview produk hukum ini.
Ia juga mengkritisi hutan tanaman industri, dengan menyebutnya sebagai penyumbang cost paling besar dibanding keuntungan yang diperoleh. Land clearing, misalnya, menyebabkan hilangnnya keanekaragaman hayati. Belum lagi kebakaran hutan yang menimbulkan multiplier effect cost.

“Yang juga aneh tidak ada riset jangka panjang tentang efek biaya berkelanjutan akibat kebakaran hutan,” katanya.

Iwan Gunawan mengatakan setiap bencana menyebabkan gangguan pertumbuhan eonomi. Bencana kebakaran hutan, menurutnya, berdampak pada ketidak-seimbangan, gangguan terhadap prospek pembangunan, dan deficit yang harus ditutupi tidak cukup satu tahun anggaran.

“Akibatnya, landskap berubah dan pola distribusi juga berubah,” katanya. “Bencana kebakaran juga menyebabkan stock flow, atau aset yang rusak.” (*)

PTT dan THL Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

0

batampos.co.id – Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsostek Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lingga Rachman mengatakan, seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Lingga belum dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyebabnya karena tidak tersedianya anggaran untuk program tersebut.

“Sudah kami ajukan pada APBD Perubahan tahun ini, tapi karena anggaran tidak tersedia maka PTT dan THL batal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rachman ketika ditemui di Dabo Singkep, Rabu (27/12) pagi.

Namun, Pemkab Lingga berencana akan mendaftarkan seluruh PTT dan THL di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah keseluruhan PTT dan THL di Kabupaten Lingga berkisar 1.400 orang.

Pada pengajuan APBD Perubahan lalu, Dinas Ketenagakerjaan mengajukan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk mendaftarkan seluruh PTT dan THL dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan. Dua program tersebut yakni, jaminan kematian dan kecelakaan kerja.
“Untuk dua program yang akan diikuti ini keseluruhannya ditanggung oleh Pemkab Lingga. Dua program ini diperlukan dana Rp 200 juta selama setahun,” kata Rachman.

Sedangkan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak diikuti oleh PTT dan THL Kabupaten Lingga. Jika PTT dan THL mengikuti dua program ini maka mereka dikenakan iuran pembayaran sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Sementara itu Kabid Ketenagakerjaan Dedi Supartono mengatakan, tahun depan Pemkab Lingga telah mengalokasikan dana untuk keikutsertaan PTT dan THL menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan sedang melakukan pendataan nama dan identitas PTT dan THL bersama SKPD terkait. “Kami masih melakukan pendataan administrasi terkait data peserta yang akan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dedi. (wsa)