batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah berupaya untuk merampungkan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Bengkong. Saat ini mereka tengah memasang pipa-pipa yang menampung air limbah di pinggir jalan raya Batamcentre sebagai tahap awal membangun konektivitas.
“Jalanan lagi digali untuk menanamkan pipa yang digunakan sebagai konektivitas dari IPAL menuju rumah penduduk,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Rabu (27/12).
Pantauan Batam Pos, BP Batam mulai mengerjakannya sejak awal Desember lalu di sejumlah titik seperti di Simpang Gelael dan Simpang Mymart Batam Centre. Andi mengatakan ada 114 kilometer pipa yang akan dipasang untuk konektivitas kepada 11 ribu rumah penduduk di Batamcentre.
“IPAL Bengkong memang untuk wilayah Batamcentre dan sekitarnya. Dan nanti juga akan digali lagi di sekitar wilayah Anggrek Mas dan Sukajadi karena merupakan batas wilayah Batamcentre,” jelasnya.
Proyek IPAL Bengkong merupakan proyek infrastruktur BP Batam yang digelar BP Batam untuk mengelola air limbah menjadi air yang bisa digunakan oleh penduduk Batam.
Proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah Korea Selatan dengan bantuan pinjaman lunak sebesar Rp 387 miliar dan direncakan akan rampung pada 2019. Ada tujuh titik yang menjadi prioritas IPAL, yakni Bengkong, Batuampar, Nagoya, Batamcentre, Sagulung dan Telagapunggur.
“Setelah air limbah ini bebas polutan. Untuk bisa jadi air minum maka perlu dimasukkan ke waduk supaya bisa diolah lagi,” tutupnya.(leo)
Pangeran Harry asal Inggris (kanan) saat mewawancarai mantan presiden AS Barack Obama di Toronto, Kanada, beberapa waktu lalu. (THE OBAMA FOUNDATION/AFP)
batampos.co.id – Barack Obama menjadi contoh bagaimana bisa memenangkan pemilihan presiden dengan memanfaatkan media sosial.
Ia memiliki pandangan khusus tentang media sosial.
Dalam wawancara yang jarang dilakukan setelah melepaskan jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat, mantan Presiden AS Barack Obama, memberikan peringatan untuk para pengguna media sosial. Termasuk, untuk para pemimpin dunia.
Saat di wawancarai oleh Pangeran Harry dari Inggris, Obama mengatakan kalau media sosial bisa mendistorsi pemahaman masyarakat tentang isu-isu kompleks dan menyebarkan informasi yang keliru.
”Dengan kenyaataan itu, semua pemimpin harus bisa menemukan cara untuk menciptakan ruang bersama di internet,” katanya dalam wawancara yang direkam di Toronton, Kanada, beberapa waktu lalu itu.
Mantan presiden tersebut juga menyatakan keprihatinannya tentang masa depan generasi penerus terutama ketika fakta-fakta tidak lagi diperdulikan dan orang hanya membaca dan mendengarkan hal-hal yang memperkuat pandangan mereka sendiri.
”Salah satu bahaya internet adalah orang dapat memiliki realitas yang sama sekali berbeda. Mereka dapat terlindungi di dalam informasi yang memperkuat bias mereka saat ini,” sambungnya.
Ditambahkan Obama, masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi internet yang memingkinkan perbedaan suara dan keragaman pandangan.
”Semua itu dilakukan tanpa memicu kekacauan dan menemukan landasan bersama,” katanya.
Kata Obama, pandangan ekstrem bisa dilawan dengan tatap muka secara langsung. Bukan dengan “berperang” di media sosial.
”Media sosial adalah alat yang sangat ampuh bagi orang-orang yang memiliki kepentingan bersama untuk bertemu dan saling mengenal dan terhubung. Tapi penting bagi mereka untuk offline, bertemu di pub, bertemu di tempat ibadah, bertemu di lingkungan sekitar, dan saling mengenal.”
Karena, kata Obama, di internet semuanya disederhanakan. ”Tetapi, saat Anda bertemu satu sama lain secara langsung, ternyata rumit,” ulasnya.(tia/AFP/BBC/JPC)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naegara, Sofyan A Djalil menyerahkan sertifikat kepada warga Batam.
batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naegara, Sofyan A Djalil menyerahkan 520 sertifikat tanah kepada masyarakat Batam di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, Sekupang, Rabu (27/12).
Ia menjelaskan secara keseluruhan untuk Kepri ada 52 ribu sertifikat yang dibiayai pemerintah tahun ini dan tersebar di tujuh kabupaten/kota.
“Hari ini kita serahkan simbolis saja, nanti akan dilanjutkan masing-masing kepada daerah ataupun gubernur,” kata dia.
Tahun 2017 Kantor Wilayah BPN Kepri ditargetkan mencetak 58.000 sertifikat tanah. Penugasan awal sebanyak 4.000 sertifikat pada Januari-Juli. Dan mendapat tambahan di Agustus 54.000 sertifikat.
“Biasanya 2.000 setahun, paling banyak 4.000. Tahun ini kami bagikan 52 ribu ribu, dan tahun depan kami targetkan hingga 110 ribu sertifikat,” jelasnya.
Ia menambahkan dari jumlah 659 ribu bidang tanah, 60 persennya sudah terdaftar dan bersertfikat, sedangkan 40 persennya masih dalam proses, dan diharapkan dengan adanya sertifikat gratis ini ditargetkan tahun 2020 semua tanah di Kepri sudah memiliki sertifikat.
Tahun ini pemerintah menargetkan lima juta sertifikat se Indonesia. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tahun 2025 tidak ada lagi tanah yang tidak bersertifikat di Indonesia.
“Ini yang kami upayakan bisa terwujud nantinya,” sebutnya.
Sofyan mengungkapkan sertifikat memiliki peran yang sangat penting, karena dengan sertifikat masyarakat bisa mengetahui berapa luas tanah mereka. Selain itu bisa mencegah konflik agraria. Dan memberi kesempatan pada rakyat untuk dapat mengakses ke perbankan formal (financial inclusion).
Tapi ia berpesan agar sertifikat tersebut tidak digadai untuk beli barang konsumsi. Namun harus digunakan untuk menambah modal usaha. “Semua harus disesuaikan, jangan hanya untuk beli telepon genggam baru sertifikat rumahnya digadai pula,” selorohnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Batam, Asnaedi mengatakan tahun ini Batam mendapatkan 20 ribu sertifikat tanah, dari sebelumnya hanya 25 ribu sertifikat. Sertifikat gratis ini diberikan kepada warga yang tinggal di kavling di Kecamatan Sagulung.(cr17)
batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2018 telah disetujui oleh Kementrian Dalam Negeri, Kamis (21/12) lalu. Selain itu, APBD tersebut juga telah dievaluasi akhir di DPRD Provinsi Kepri, Rabu (27/12) kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan APBD baru dibahas kemarin di DPRD karena bertepatan libur natal. Selain itu, tertundanya pembahasan akhir APBD 2018 itu juga karena bertepatan dengan agenda reses di DPRD Kepri.
“Hari ini (Rabu, red) kita pembahasan akhir dengan DPRD untuk hasil evaluasi itu. Tadi kawan-kawan di banggar sudah setuju dan tanda tangan berita acara,” tuturnya.
Menurut Arif, dari hasil pemeriksaan di Kementrian Keuangan hingga evaluasi terakhir tidak ada perubahan di dalam APBD Kepri tahun 2018 tersebut. Sehingga proses pemeriksaan dan evaluasi APBD Kepri tahun 2018 bisa selesai dengan tepat waktu.
“Tidak ada perubahan. Jadi, sudah sesuai dengan yang disampaikan dan diarahkan oleh Mentri Dalam Negeri,” tuturnya.
Mantan Sekda Karimun ini menambahkan, usai APBD Kepri tahun 2018 itu disetujui hingga di DPRD Kepri, dalam waktu dekat Pemrintah Provinsi Kepri akan melaksanakan lelang dan sudah bisa dilaksanakan pada awal bulan Januari 2018 mendatang.
“Tanggal 28 Desember (hari ini, red) sudah ada lelang dan awal Januari tahun 2018 sudah bisa dilaksanakan atau dijalankan,” imbuhnya. (cr1)
batampos.co.id – Pemilihan Kepala Daerah Tanjungpinang sudah di depan mata. Pada 30 Desember mendatang akan ditabuh gong sebagai pertanda dimulainya tahapan pertama dari serangkaian tahapan Pilkada Tanjungpinang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang, Robbi Patria menerangkan, pada 30 Desember – 9 Januari 2018 merupakan tenggat yang akan digunakan untuk penyusunan daftar oleh KPU Tanjungpinang.
“Di waktu itu pula akan disampaikan mengenai KPPS,” terang Robbi, kemarin.
Lalu sejak beberapa waktu lalu hingga 27 Juni 2018 akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan pada 8-10 Januari 2018 akan mulai dibuka pendaftaran bagi pasangan calon kepala daerah dan diiringi waktu selama tiga hari pada 15-18 Januari 2018 sebagai waktu pemeriksaan kesehatan.
“Pada 12 Februari 2018 baru akan ditetapkan pasangan calon yang akan menjadi peserta pilkada Tanjungpinang,” ungkap Robbi.
Adapun pelaksanaan pemungutan suara, sambung Robbi, akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk kemudian pada 4-6 Juli 2018 dijadikan waktu rekapitulasi hitung suara di tingkat kota.
Robbi menambahkan, jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu serta pedomannya sudah tertera pada PKPU no 1 dan 3 thn 2017.
“Ada dua PKPU yang kami sosialisasikan, tentang jadwal tahapan pelaksanaan Kepala Daerah, Wali Kota Tanjungpinang. Setelah PKPU lainnya nantinya keluar juga akan kita sosialisasikan,” ujarnya.
KPU Kota Tanjungpinang juga sudah menggunakan media sosial dan media elektronik dalam melakukan sosialisasi. “KPU juga akan membentuk tim cyber untuk kegiatan sosialisasi. Juga dalam penggunaan media sosial lebih dapat menjangkau khususnya anak muda sebagai pemilih pemula,” ungkap Robbi. (aya)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan A Jalil berfoto dengan warga yang menerima sertifikat tanah, Rabu (27/12). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Jalil dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengingatkan para penerima sertifikat tanah untuk tidak menggadaikan surat berharga itu untuk hal-hal yang konsumtif. Sertifikat yang didapat harus dimanfaatkan betul bagi peningkatan ekonomi.
“Hati-hati dengan sertifikat ini. Jangan digadai untuk hal-hal yang produktif, untuk beli handphone atau kendaraan bermotor yang tak mendorong pergerakan ekonomi,” kata Nurdin saat acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekupang, Kota Batam, Rabu (27/12).
Hal yang sama juga ditegaskan Menteri Sofyan. Keberadaan sertifikat ini juga sebagai modal agar kelompo masyarakat punya akses ke perbankan atau sumber dana lainnya. Karena menggunakan pinjaman untuk mengembangkan ekonomi adalah sesuatu yang baik.
“Tapi jangan begitu ada sertifikat langsung digadai buat beli hape atau sepeda motor,” Sofyan juga mengingatkan kepada penerima sertifikat tanah.
Tampak hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Kapolesta Barelang Kombes Pol Henki, SIk, MH, Kepala BPN Kepri Syafriman serta ratusan penerima sertifikat tanah.
Sofyan menambahkan, sertifikat ini memberikan kesempatan kepada rakyat ke akses finansial. Selama ini menurut Bank Dunia orang Indonesia yang punya akses 40 persen. Tanah yang tak punya sertifikat merupakan aset yang idle.
“Mereka yang punya tanah tapi tak bersertifikat kadang pinjamannya ke retenir dengan bunga hingga 50 persen,” kata Sofyan.
Sertifikat, menurut Sofyan juga penting karena mencegah konflik. Ke depan kalau seluruh tanah sudah berserifikat, konfliknya sangat minimum.
Karena itu, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, tahun ini, ada lima juta sertifikat yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Target itu, semakin besar untu tahun 2018 menjadi tujuh juta dan 9 juta pada 2019.
BPN sendiri saban tahun biasanya mengeluarkan lima ratu ribu hingga delapan ratus ribu sertifikat setahun. Untuk Kepri, yang biasanya setahun hanya 4.000 sertifikat, tahun ini berhasil menerbitkan 53.000 sertifikat.
“Tahun depan ada 110.000 sertifikat yang diterbitkan,” kata Sofyan.
Memang dalam pidatonya Nurdin minta agar tahun depan BPN bisa menerbitkan seratus ribu sertifikat. Menurut Nurdin, percepatan penerbitan ini sebagai salah satu bentuk kehadiran negara. Semua itu akan mendorong percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Harus ada pergerakan kemajuan yang dipersembahkan untuk masyarakat,” kata Nurdin.
Persembahan kemajuan itu juga, kata Nurdin, saat ini terus dilakukan Kota Batam. Salah satu yang terlihat adalah pelebaran-pelebaran jalan dan infrastruktur lainnya.
Karena, kata Nurdin, Presiden menyebutkan pembangunan yang dilakukan tak hanya untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga memperlihatkan kebanggaan dan martabat bangsa. Kepri, sebagai daerah perbatasan dan beranda terdepan Indonesia harus memperlihatkan kebanggaan itu dalam pembangunannya.
“Kalau melihat kotanya gagah seperti Batam
Ini, muncul kebanggaan-kebanggaan yang harus kita jaga bersama,” kata Nurdin.
Dengan adanya sertifikat, Nurdin berharap sektor lain juga, seperti pertanian semakin tumbuh di Kepri. Para petani bisa tenang memanfaatkan lahannya untuk berproduksi dan menanam banyak produk pertanian. Jika sayuran semakin banyak diproduksi dari daerah sendiri, inflasipun ikut tertekan.
“Intinya, untuk memajukan daerah ini, kita harus saling dukung dan bahu membahu. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau menjauhkan diri dari silaturahmi dan kokoh dengan ego sektoral masing-masing,” kata Nurdin. (bni)
batampos.co.id – Wacana Bank Indonesia yang akan melonggarkan batas maksimal kredit atau Loan To Value (LTV) didukung oleh pengembang di Batam. Namun dengan syarat harus meningkatkan kategori penerima subsidi untuk rumah berdasarkan gajinya.
“Saya pikir juga perlu meningkatkan angka gaji yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (27/12).
Saat ini batas penerima rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih diangka Rp 4 juta.
“Kalau bisa ditingkatkan hingga Rp 10 juta saja. Karena ada kecenderungan kenaikan gaji tak bisa mengimbangi kenaikan harga rumah. Dengan begitu, akan membuka kesempatan generasi milenial untuk punya rumah,” katanya.
Namun tentu saja agar terjadi perimbangan, maka bunga subsidi dinaikkan dari lima persen menjadi 7,5 persen.”Masih perlu dicermati lagi oleh BI,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera mengatakan kebijakan makroprudensial ini bertujuan untuk mestabilkan sistem pembayaran.
“Tujuannya supaya mendorong makro ekonomi tetap stabil. Itu yang ditonjolkan,” katanya.
Saat ekonomi tengah lesu-lesunya seperti sekarang ini, maka BI akan mengeluarkan kebijakan yang menurunkan uang muka dari pinjaman konsumtif.
“Kebijakan makroprudensial itu mengatur LTV. Seperti pada saat penjualan properti menurun karena kondisi ekonomi yang tengah lesu,” pungkasnya. (leo)
Sejumlah warga Batam saat melakukan pengurusan dokumen perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam di Mall Pelayanan Publik, Rabu (27/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam sudah dilaksanakan, MPP tersebut belum diresmikan. Pemerintah Kota Batam tetap akan menunggu kesiapan Presiden Joko Widodo untuk meresmikan pusat layanan perizinan terlengkap di Indonesia tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengungkapkan, jadwal terbaru persemian MPP tersebut tengah dikomunikasikan dengan Kementrian Sekretaris Negara.
Untuk diketahui sebelumnya pernah direncanakan oleh Jokowi pada 14 Desember 2017 lalu. Namun belakangan gagal karena presiden harus mengikuti pertemuan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas manuver AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“PTSP Kepri sudah kirim surat terkait penjadwalan ulang persemian MPP, kemarin-kemarin jadwal presiden memang padat,” kata Gustian, kemarin.
Selain bersurat, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemnpan RB), MPP dimungkinkan untuk diresmikan paling lambat tanggal 15 Januari 2018 mendatang.
“Di bawah tanggal 15 itu persemiannya, pak Menpan RB Asman Abnur juga berharap MPP diresmikan presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan hal yang senada. Mantan anggota DPRD Batam ini menyebutkan pihaknya tetap menunggu penyesuaian jadwal kepresidenan.
“MPP belum, tapi pelayanan tetap jalan. Mau kita, tetap presiden yang resmikan,” pungkas Rudi. (cr13)
batampos.co.id – Masyarakat perantau dari Pulau Jawa menggelar pagelaran kesenian reog keliling kampung, Selasa (26/12) kemarin. Tujuannya menggalang dana peduli bencana alam di Pacitan, Jawa Timur. Aksi pagelaran reog cukup menarik perhatian masyarakat maupun pengendara untuk memberikan bantuan.
Agusriono, salah satu peseta aksi pagelaran reog mengatakan jika aksi ini salah satu upaya untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu juga untuk menghibur warga sempena mengisi hari liburan. Dengan tujuan akhir untuk menggalang dana peduli bencana alam bagi masyarakat di Pacitan.
“Derita mereka derita kita juga, makanya yang dapat kami lakukan di perantauan selain berdoa juga menggalang dana. Selanjutnya setelah dana terkumpul nantinya kita kirim kepada masyarakat di Pacitan”,” ujar Agusriono.
Ditambahan aksi pagelaran reog juga akan dilaksanakan di Kecamatan Kundur Barat pada 28/12 dan di kecamatan Kundur Utara 30/12 mendatang. Kegiata ini juga melibatkan pelajar yang sedang libur remaja dan pemuda.
Eri Suandi anggota DPRD Provinsi Kepri yang ikut aksi pagelaran reog mengapresiasi kegiatan dimaksud. Dikatakan kegiatan ini selain memupuk rasa kepedulian sekaligus sarana silaturhim. “Yang tak kalah penting, upaya untuk melestarikan kesenian reog,” terangnya. (ims)
batampos.co.id – Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan industri mendapatkan perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat masih minimnya serapan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengisi lini SDM perusahaan industri.
Pemberian insentif pajak diharapkan mampu menarik minat bagi industri untuk berinvestasi di sektor vokasi. Jadi dapat mendukung program link and match yang digagas pemerintah.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini kompetensi SDM untuk industri masih lemah. Sebab, tingkat pendidikan cenderung rendah.
Berdasar data United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), peringkat kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 94 di antara 144 negara.
”Untuk itu, kami sedang merekomendasikan bahwa siswa di sekolah vokasi harus mendapatkan bekal bahasa Inggris, pemahaman statistik atau analisis data, dan coding. Itu semua sedang disiapkan,” ujar Airlangga, Rabu (27/12).
Skema pemberian insentif untuk industri yang berinvestasi di bidang vokasi juga tengah dibahas. Airlangga menguraikan, rencana tersebut sudah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Airlangga mengklaim bahwa Menkeu menyambut positif rencana pemberlakuan insentif pajak terhadap industri.
”Dia menyambut positif insentif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan sebelum kuartal pertama tahun depan selesai,” ujar Airlangga.
Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, permasalahan tenaga kerja memang patut diperhatikan lebih oleh pemerintah. Pemberian insentif tersebut, kata dia, akan membuat pengusaha tertarik ikut serta dalam program vokasi.
”Sekarang terdaftar lebih dari 2.000 pengusaha yang berpartisipasi dalam vokasi. Kalau ada insentif, tentu akan ada multiplier effect yang sangat bagus,” ujar Rosan.
Selain program vokasi, pengusaha berminat ikut meningkatkan pengembangan research and development. Hal tersebut juga sedang dibahas skema insentifnya oleh pemerintah.
Namun, ada catatannya. Menurut Rosan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program dan kebijakan yang diberlakukan.
”Kami memerlukan sosialisasi agar tidak malah merasa ketakutan dengan kebijakan fiskal yang ada,” tandasnya. (agf/c25/fal/jpg)
batampos.co.id – Wacana Bank Indonesia yang akan melonggarkan batas maksimal kredit atau Loan To Value (LTV) didukung oleh pengembang di Batam. Namun dengan syarat harus meningkatkan kategori penerima subsidi untuk rumah berdasarkan gajinya.
