Bupati Kabupaten Anambas Abdul Haris didampingi wakilnya Wan Zuhendra dan Kapolres Anambas AKBP Junoto saat meninjau lokasi bekas banjir, Kamis (18/1). F. Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, didampingi Wakilnya Wan Zuhendra dan Kapolres Anambas AKBP Junoto, meninjau langsung seluruh daerah yang tertimpa banjir di dua Kecamatan di Pulau Jemaja yakni Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kamis (18/1).
Seperti diketahui Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur bersama Kecamatan Siantan menjadi daerah yang paling parah diterjang Banjir sejak seminggu terakhir, dan pada Puncaknya Banjir merenggut dua Korban Jiwa di Kecamatan Siantan.
Belum diketahui berapa kerugian pada musibah tersebut namun ditaksir milliaran rupiah, menginggat sejumlah rumah warga roboh, ternak di Jemaja dan Jemaja Timur banyak yang mati, lalu dua rumah di Tarempa Kecamatan Siantan hanyut, tiga rusak parah belum lagi banyak prosperity yang hilang terbawa banjir.
Dihadapan masyarakat yang tertimpa musibah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, terus memberikan motivasi agar masyarakt sabar dan tabah menghadapi cobaan yang terjadi. “Kita semua tidak ingin musibah ini terjadi untuk itu kita harus sabar menjalankannya,” kata Haris Kamis (18/1)
Haris, mengatakan, pihaknya sesegara mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Haris Juga meminta kepada masyarakat untuk mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana ini. “Para UPT, agar mendata kerusakan yang terjadi agar bantuan dapat diberikan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Afrizal, Tim Tagana Yang berada di Kecamatan Jemaja mengatakan, hingga saat ini bantuan masih terus bedatangan dan terus disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa musibah. “Alhamdulillah bantuan terus disalurlan kepada masyarakat yang membutuhkan sumbangan masyarakat Anambas yang berada di luar, serta mahasiswa terus disalurkan. Hari ini selain makanan juga memberikan bantuan berupa popok bayi dan laninya karena memang sangat di butuhkan,” ungkapnya lagi.
Dikelurahan Tarempa sendiri bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah juga terus mengalir, Posko bantuan dan Dapur Umum yang dibuka oleh Kelurahan Tarempa terus membantu masyarakat.
Dari Pantauan di lapangan terlihat masyarakat hilir mudik datang ke Posko sekedar untuk meminta aqua dan makanan siap saji yang disiapkan. Bahkan Lurah Iing Sumindar, bersama sejumlah staf kelurahan menginap di Posko mengingat masyarakat terus saja berdatangan. “Masyarakat terus berdatangan untuk meminta bantuan seperti pakaian makanan, air bersih dan dapat dilayani dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, bencana tak henti menerpa warga Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah banjir besar di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur yang disertai dengan sejumlah tanah longsor, kini banjir yang lebih dahsyat menerpa pusat kota Tarempa.
Sedikitnya ada 15 dari 16 RT yang ada di kelurahan Tarempa terkena dampak dari banjir tersebut. Data awal sekitar 300 rumah terendam banjir. Namun setelah diteliti sekitar 800 rumah yang terendam banjir. Bahkan banjir tersebut memakan dua korban nyawa. Satu korban atas nama Lince (31) warga RT 01 RW 02 Kampung Baru Tarempa dan satu korban lainnya Baharuddin (66) warga Jalan Raden Saleh Tarempa. (sya)
batampos.co.id – PT Widar Mandripa Nusantara (Widar) yang merupakan salah satu anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali membuat pencapaian baru. Setelah memasok listrik ke Kawasan Pelabuhan Teluk Lamong, kali ini Widar memasok listrik sebesar 5 megawatt (MW) ke Pulau Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau.
Pasokan tersebut akan memperkuat listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Zona II Karimun.
Pencapaian ini merupakan kerja sama Widar dengan PT Karimun Power Plant (KPP) selaku pemegang wilayah usaha kelistrikan di wilayah tersebut.
“Pencapaian ini adalah perwujudan dari komitmen kami untuk terus menyebarkan energi baik ke seluruh wilayah,” kata Direktur Utama PT Widar, Rizal Wibisono, Kamis (18/01).
Rizal mengatakan, penyaluran tenaga listrik sebesar 5 MW itu akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan setrum di kawasan tersebut. “Saat ini, mayoritas pengguna listrik di wilayah tersebut adalah sektor industri,” ujar Rizal.
Kehadiran tambahan daya listrik dari Widar ini, menurut Rizal juga memberi manfaat bagi industri di Tanjungbalai Karimun. Sebab, selama ini kebutuhan listrik untuk industri sebagian besar masih dipasok menggunakan genset diesel milik industri masing-masing.
“Dengan adanya listrik yang dipasok Widar melalui KPP ini sekaligus membantu industri setempat untuk melakukan efisiensi energi,” ujar Rizal.
Efisiensi energi tersebut dilakukan dengan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar gas alam yang disiapkan oleh Widar didukung oleh PT Energi Powerindo Jaya (EPJ).
Rizal melanjutkan, PT EPJ ini bekerja sama dengan PT VPower Operation Services (VPOS).
Untuk pasokan gas, Rizal mengatakan berasal dari PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) yang juga anak usaha PT PGN dan PT Environment Technology International (ETI). Bentuknya berupa Compressed Natural Gas (CNG).
“Sinergi ini diharapkan terus berlanjut sehingga semakin terwujud salah satu komitmen PGN, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya dalam menyalurkan energi baik ke pelosok Indonesia,” tutup Rizal. (par)
batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan terkait kuota transportasi berbasis aplikasi, pihaknya menunggu usulan dari Batam. Menurut Jamhur, secara internal pihaknya sudah melakukan perhitungan. Akan tetapi, hasilnya belum bisa dipublikasikan.
“Kami sudah membuat perhitungan. Maka untuk menuntaskan persoalan ini, kami sudah mengeluarkan surat ke pihak-pihak terkait perihal rumusan untuk menghitung kuota tersebut,” ujar Jamhur menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Jamhur, surat dengan nomor 551.2/LLAJ/845 tertanggal 5 Desember 2017 sudah disampaikan ke masing-masing pihak terkait. Seperti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam, DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Batam, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Batam, Forum Taksi Batam, Aplikator Angkutan Berbasis Aplikasi, dan perusahaan/koperasi.
“Artinya semua pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini sudah kami sampaikan. Tentu perlu waktu untuk melakukan perhitungan tersebut,” papar Jamhur.
Ditanya apakah ada deadline untuk pembahasan tersebut ? Mantan perwira TNI AD tersebut menegaskan tidak ada batasan waktu terkait pembahasan kuota ini. Ia yakin, beberapa waktu kedepan sudah ada hasil yang didapat untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
“Masalah kuota ini juga yang menyebabkan kita belum mengeluarkan izin kepada salah satu perusahaan yang dinyatakan sudah memenuhi persyaratan,” tegas Jamhur.
Disinggung mengenai ada kesepakatan sementara, yakni dilarangnya transportasi online beraktivitas di Batam. Terkait hal itu, kata Jamhur, pihaknya sampai saat ini masih menunggu jawaban resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Karena Pemprov Kepri sudah melayangkan empat surat ke Ditjen Aplikasi, Kominfo.
“Sampai saat ini, belum ada respon positif ataupun negatif dari Kemenhub. Jika tidak ada penjelasan juga, kami akan kirim surat sampai 10 kali,” tegasnya lagi.
Dijelaskan Jamhur, persoalannya sederhana, yaitu semua pihak harus taat pada peraturan perundangan, yakni Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Masih kata Jamhur, permasalahan sekarang berada di tingkat pusat yaitu Kemenhub dan Kominfo. Daerah hanya kena imbas negatifnya saja
“Kita semua harus sepakat untuk menuntut pihak pusat. Bahkan kami juga sudah menjelaskan, bahwa kondusifitas Batam adalah sangat penting,” tutup Jamhur.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) kota Tanjungpinang, Juramadi Esram digadang akan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga. Bahkan beberapa waktu lalu, Juramadi dikabarkan sudah mengikuti proses lelang terbuka.
Pelasana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungpinang, Riono membenarkan kabar tersebut. “Yang saya tahu memang Juramadi mengikuti open bidding di sana, posisinya sebagai Sekda. Tapi saya tidak tahu hasilnya,” kata Riono, Kamis (18/1/).
Senada, dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan, bahwa Juramadi telah mengikuti berbagai tahapan open bidding yang dilakukan Kabupaten Lingga.
“Memang saat ini Lingga terkadi kekosongan Sekda, ada open bidding, Pak Juramadi ikut. Sudah 2 bulan belakangan ini semua tahapan dilakukan, saya dengar tinggal menunggu hasil saja,” terang Dahlan.
Dahlan dan Riono mengaku bahwa Pemko tidak akan mengekang jika memang ada ASN yang ingin mengembangkan karirnya. “Kita tidak ada menahan, dia ingin ya lakukan,” kata Dahlan.
Saat ini status Juramadi masih sebagai ASN dan pejabat eselon II di Pemko Tanjungpinang. Pasalnya belum ada keputusan resmi tentang hasil dari open bidding tersebut. Dahlan mengatakan, jika memang telah keluar hasilnya maka Juramadi akan dimutasikan ke Lingga menduduki jabatan Sekda.
Sayangnya, hingga kemarin, Juramadi masih belum bisa terkonfirmasi perihal peluang dan motivasinya mengikuti lelang jabatan terbuka di Kabupaten Lingga. (aya)
Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Edi Syafriani (kiri) dan Edi Susanto saat menggelar jumpa pers di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F. Yusnadi/Batam Pos.
batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan pasangan calon Duo Edi, Kamis (18/1).Panwaslu memaparkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjungpinang telah menjalankan proses sesuai dengan acuan peraturan yang tertera.
Pemberian dukungan hanya bisa diterima jika menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan (suket). Menyikapi putusan yang telah ditetapkan, pihak bakal calon pasangan perseorangan memastikan jalur hukum akan dilanjutkan.
“Sejak Senin kami telah mengajukan ke PTUN. Kami akan meneruskan ini ke jalur hukum,” ujar Edi Syafrani, Bakal Calon Wali Kota Tanjungpinang usai sidang, Jumat (19/1).
Dengan adanya putusan yang telah ditetapkan Panwaslu, Edi mengaku tetap optimis mampu melanjutkan prose tahapan Pilkada yang masih berjalan.
Terpisah, Ketua KPUD Tanjungpinang, Robby Patria mengungkapkan keputusan melanjutkan proses hukum tidak akan mengganggu agenda tahapan Pilkada Tanjungpinang.”Tentu kami tetap ikut dengan agenda yang sudah ditetapkan. Soal seperti apa putusan PTUN, dilihat saja nanti bagaimana,” kata Robby. (aya)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku serius ingin mengembangkan sektor pariwisata di Kota Batam. Ke depan, selain membentuk biro khusus pariwisata, BP Batam juga akan terus menambah destinasi wisata di Batam.
“Kami akan meningkatkan jumlah atraksi dan event pariwisata,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo saat berbincang dengan Direktur Utama Batam Pos, Marganas Nainggolan, di Gedung BP Batam, Kamis (18/1).
Selain itu, Lukita melihat masih banyak tantangan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Batam.
“Akses, yakni bandara dan pelabuhan harus memadai,” katanya.
Sedangkan Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto, yang mendampingi Lukita mengatakan Batam sangat kaya akan potensi wisata. Banyak hal yang bisa dikembangkan antara lain wisata kuliner, wisata religi, wisata budaya, dan lainnya.
“Mengapa tak kita kembangkan Kampung Kue atau Kampung Batik di Batam. Makanya seizin Kepala BP Batam akan berupaya mendorong Kementerian Pariwisata kucurkan dana bangun destinasi wisata di sini,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Dirut Batam Pos Marganas Nainggolan mengaku secara kelembagaan mendukung upaya BP Batam mengembangkan sektor pariwisata di Batam. Marganas berpendapat bahwa pariwisata sangat potensial dikembangkan di Batam. Bahkan aset terdekat seperti landmark Welcome to Batam bisa dijadikan destinasi wisata asalkan dikelola dengan profesional.
“Welcome to Batam yang jadi landmark di Batam, ketika saya balik kampung, orang disana selalu bilang bagus Batam ya. Itu jadi daya tarik. Kenapa BP Batam tak kelola disana,” katanya.
Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam. Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Welcome to Batam merupakan salah satu objek wisata yang sering dikunjungi turis untuk berwisata, karena dianggap merupakan lokasi yang bagus untuk ber-swafoto. “Itu harus ditata betul, orang berkunjung ke sana tak ada stan. Tiap bus singgah disana, mau beli minum tak ada,” katanya lagi.
Landmark Batam lainnya, seperti Jembatan Barelang juga sangat potensial jika dikelola dengan baik.
“Saya lama tak ke Barelang, tapi saya bisa lihat kesimpulannya. Di Tiongkok, kreativitas wisata itu berbasis pencahayaan. Mengapa Jembatan Barelang tak dihias lighting. Itu akan menjadi landscape pemandangan luar biasa tentunya,” paparnya. (leo)
batampos.co.id – Upaya penyelesaian masalah taksi online di Batam kembali menemui jalan buntu. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam yang digelar Rabu (17/1) memutuskan, semua taksi online di Batam dilarang beroperasi sampai ada izin resmi dari Pemprov Kepri.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, taksi online harus segera mengurus izin jika ingin beroperasi.
“Tegakan aturan, baru semua bisa nambang. Jadi urus izin dulu,” terang Rudi usai rapat FKPD di kantornya, kemarin.
Selain mendapatkan legalitas, proses perizinan ini sekaligus menjadi sarana pendataan jumlah dan jenis kendaraan yang digunakan untuk taksi online. Sehingga pemerintah memiliki data yang akurat.
“Kami takut hal yang tak diinginkan terjadi. Apalagi tindakan kriminal,” pungkas Rudi.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, semua taksi online di Batam harus mengikuti prosedur dan aturan. Salah satunya terkait perizinan.
Menurut dia, pemerintah Kota Batam tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin. Pemko Batam hanya bisa mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan izin taksi online.
“Pihak Gubernur Kepri lah yang memiliki kewenangan atas perizinan itu,” ujar Nuryanto.
Setali tiga uang dengan Rudi, Nuryanto meminta seluruh sopir taksi online untuk tidak beroperasi sebelum mengantongi izin resmi. “Semua harus komit. Izin keluar, semua harus menerima keberadaan taksi online beroperasi di Batam. Tapi kalau izin belum keluar, patuhi aturan, jangan beroperasi tanpa izin,” kata Nuryanto.
Jika nanti didapati ada taksi online masih nekat beroperasi, ia meminta pihak kepolisian menindaknya. Sebaliknya, ia juga meminta warga sipil, khususnya sopir taksi konvensional, untuk tidak menindak sopir taksi online tanpa izin.
“Apalagi sampai bertindak anarkis,” katanya.
Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam Hardi Syam Harun menilai, Pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri terkesan tidak adil terhadap para pelaku usaha jasa transportasi umum di Batam. Mestinya, kata dia, transportasi online dan konvensional mendapatkan perlakuan dan hak yang sama.
Sikap timpang pemerintah ini, kata Hardi, tidak terlepas dari banyaknya kepentingan sejumlah pihak dalam bisnis transportasi angkutan umum.
“Angkutan umum di Batam, khususnya taksi, sudah dikotak-kotak oleh banyak pihak, oleh banyak oknum yang berkepentingan di dalamnya,” katanya.
Ia bahkan menuding sistem transportasi atau angkutan umum di Batam dikendalikan para preman. Mereka menguasai pangkalan-pangkalan strategis, seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis lainnya.
“Makanya transportasi online serba bingung, tak bisa bergerak dan beroperasi,” katanya.
Ia berharap, pemerintah daerah berani dan tegas terkait regulasi taksi online ini. Sebab aturan dan regulasinya sudah jelas, yakni Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.
“Seharusnya tidak ada larangan taksi online,” katanya.
Sementara Ketua Organda Provinsi Kepri Syaiful, menuding Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri tidak punya kapasitas untuk menangangi persoalan transportasi, khususnya transportasi online.
“Kami melihat, Kadishub Kepri tidak punya kapasitas untuk menjadi teraju (pemimpi, red) di Dishub Kepri. Bahkan
terkesan tidak menguasai persoalan,” kata Syaiful, Rabu (17/1).
Menurut Syaiful, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir dan cepat memecahkan persoalan ini. Karena jika dibiarkan ini akan berdampak terhadap investasi dan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
“Organda minta pemerintah harus hadir, aparat kepolisian harus tegas bertindak. Baik yang melanggar aturan transportasi maupun terhadap pelaku yang anarkis. Tak akan ada asap jika tak ada api. Selesaikan dari hulunya jangan dari hilir,” tegas Syaiful.
Pengemudi taksi online saat demo
Pemerintah masih Gagap
Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P. Sihaloho menganggap pemerintah daerah masih gagap dan belum siap mengantisipasi perkembangan teknologi dan bisnis. Sehingga persoalan taksi online di Batam terus berlarut.
“Padahal daerah lain seperti Jakarta, Medan, dan Makasar bisa. Kenapa kita tidak,” kata Udin, kemarin.
Seharusnya, kata Udin, Pemerintah Provinsi Kepri atau Kota Batam bisa berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, atau daerah yang sudah memiliki regulasi taksi online. Sehingga ada aturan jelas, dan polemik seperti ini bisa dihindari.
Udin juga menganggap pemerintah daerah kurang cepat dalam mengatasi hal ini. Jika seandainya sudah diatur jauh-jauh hari, ada regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, tentu ksiruh taksi online di Batam tak akan terjadi.
Ketua Komisi III DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura menyesalkan penghentian sementara operasional taksi online di Batam. Namun begitu, karena ini keputusan bersama, ia meminta pada seluruh pengemudi taksi online tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Di satu sisi, ia mendesak Pemprov Kepri segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) turunan Permenhub 108.
“Jangan mereka disuruh berhenti, sementara Pergub-nya tak kunjung keluar,” tegas Nyanyang.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari mengatakan, Mahkamah Agung (MA) sudah mencabut aturan transportasi online (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek), dengan pertimbangan bahwa angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.
Selain itu taksi online mampu memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Sehingga Pemprov Kepri dan Pemko Batan dalam penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi.
“Sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” sebut Riky.
Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh gamang menghadapi persoalan operasional taksi online di Batam. Aturan dari pusat mengenai Permenhub 108 itu harus dicerna betul-betul oleh pemerintah daerah.
Kalau tak segera diatasi, lanjut Ampuan, ini sama halnya Pemko Batam ataupun Pemprov Kepri sengaja melakukan pembiaran yang berujung ribut dan bentrok tanpa ada solusi.
Sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah, tugas pemerintah daerah itu menjalankan kewenangan atau yang disebut diskresi.
“Artinya daerah bisa mengeluarkan kebijakan, sekalipun aturannya masih kabur. Tapi kebijakan yang dikeluarkan itu harus adil. Inilah kendalanya, terjemahan adil ini yang susah,” kata Ampuan saat berdiskusi dengan Asosiasi Driver Taksi Onlien Batam, kemarin..
Ampuan juga menyoroti fungsi Organda di Batam dalam menyikapi persolan transportasi umum, termasuk taksi online. Organda, kata dia, harus lebih terdepan berperan dalam mengayomi perusahaan angkutan seperti taksi, baik itu konvensional maupun online.
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
Minta Aplikasi Ditutup
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Jamhur Ismail mengaku tidak berbuat banyak terkait polemik operasional taksi online di Batam. Menurut dia, permasalahan ini saat ini bukan di provinsi tetapi di Kementerian Kominfo.
Jamhur menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin sebelum aplikasi transportasi online di tutup, khusus untuk wilayah Kepri.
“Kita ini bicara masalah aturan. Kalau Dishub Kepri tidak pernah melarang. Sekarang ini Kementerian Kominfo harus menutup dulu sementara aplikasinya,” kata Jamhur, Rabu (17/1).
Menurut dia, aplikasi transportasi online baru boleh dibuka setelah ada izin dari Dishub Provinsi Kepri. “Nah, yang ini terbalik. Aplikasi ada tapi izin tak ada. Itu tidak boleh,” katanya.
Ia berharap dalam waktu dekat Kementerian Kominfo bisa langsung menutup sistem atau aplikasi transportasi online khusus untuk Kepri. Setelah itu izin dari Dishub Kepri akan langsung dikeluarkan, tentunya jika semua syarat sudah dipenuhi oleh badan usaha taksi online.
“Menutup aplikasi atau sistem taksi online untuk Kepri itu menurut saya tidak sulit. Kalau ini sudah selesai, maka permasalahan ini akan selesai,” katanya.
Ditanya soal penetapan kuota taksi online di Batam, Jamhur menyebut itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebab harus dipikirkan dampaknya ke depan.
Pariwisata Terganggu
Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar mengharapkan polemik transportasi onlie di Batam bisa segera berakhir. Menurut dia, polemik taksi online ini cukup berdampak buruk bagi sektor pariwisata.
Buralimar mengklaim, kisruh taksi online di Batam menyebabkan kunjungan wisatwan mancanegara (wisman) ke Batam sepanjang 2017 rendah. “Salah satu aspek yang mempengaruhi adalah persoalan ini. Maka kita berharap persoalan ini segera tuntas,” ujar Buralimar, kemarin.
Ditegaskannya, Batam adalah salah satu daerah andalan di Kepri untuk mendatangkan banyak wisman. Kenyamanan
pelayanan transportasi adalah bagian penting bagi berkembangnya sektor pariwisata. Menurut Buralimar, beberapa kasus yang terjadi di Batam menjadi konsumsi negatif di luar negeri.
“Jika trend ini tidak segera kita atasi, maka di 2018 ini pariwisata Batam dan Kepri umumnya akan sangat terguncang,”
kata Buralimar.
Senada dengan Buralimar, anggota Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean mengatakan, semua pihak hendaknya menahan diri. Sehingga tidak lagi terjadi konflik antara pengemudi taksi online dengan sopir taksi konvensional.
“Malu kita, kalau terus-terusan ada masalah di Batam. Apalagi sampai ada korbannya turis asing. Citra kita bisa tercoreng. Bagi turis, keaman dan kenyamanan adalah yang paling utama,” katanya. (rng/she/ian/gas/jpg)
Peluk erat Lis-Syahrul disaksikan seluruh ASN Pemko Tanjungpinang usai menunaikan apel terakhir di Kantor Wali Kota di Senggarang, Rabu (17/1). F. Fara/Batam Pos.
batampos.co.id – Cium pipi kanan kiri, menjadi hal yang lumrah dilakukan Lis dan Syahrul pada beberapa kesempatan. Namun peluk hangat nan erat keduanya pada apel terakhir, Rabu (17/1) kemarin bikin haru. Sebab keduanya akan bersaing di Pilkada tengah tahun nanti.
Menyeruput kopi di sembarang kedai, akan menjadi hal yang berbeda usai jabatan Wali Kota Tanjungpinang ia letakkan. Tak ada keterburuan. Tak perlu menentukan jam khusus. “Bebas ngopi di mana saja dan jam berapa saja,” ucap Lis Darmansyah usai pelaksanaan upacara bendera Hari Kesadaran Nasional (HKN), Rabu (17/1) kemarin.
Kendati mendapatkan kebebasan bersantai setelah kembali menjadi masyarakat, diakui Lis, banyak hal yang akan ia rindukan setelah 1.825 hari lalu dilewati sebagai orang nomor satu di Tanjungpinang.
“Utamanya kehadiran masyarakat. Masyarakat pasti tetap mengeluh ke saya. Mudah-mudahan saya tetap dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau pun penjabat. Agar masalah-masalah bisa cepat terselesaikan,” kata Lis.
Melepaskan jabatan sebagai wali kota ini, Lis juga menuturkan harapannya agar seluruh lapisan pemerintahan tetap dapat berjalan sepeti biasa. Sehingga pelayanan kepada masyarakat, tetap prima walau pemerintah berganti.
Syahrul pun berpesan sama. Dan ia pun berharap silahturahmi yang telah terjalin selama lima tahun terakhir akan terjaga meski apa pun yang terjadi kemudian hari.
“Saya pasti rindu, akan kebersamaan para pegawai Pemko Tanjungpinang. Kerja sama yang terjalin selama ini cukup akrab dan baik. Sehingga roda pemerintahan pun berjalan dengan baik,” kata Syahrul.
Lis dan Syahrul selanjutnya mendapatkan kesempatan bersarapan bersama beberapa SKPD. Bertabur candaan dan tawa, menu sesederhana nasi lemak menjadi istimewa.
Sampai akhirnya, Lis dan Syahrul diantar beriring oleh Paskibraka. Lalu menerima pengalungan bunga oleh Riono yang kini menjabat sebagai Plh Wali Kota Tanjungpinang. Lambaian dan ucapan kerinduan dari ratusan ASN yang hadir, turut mengiring langkah Lis dan Syahrul menuju gerbang.
Di penghujung barisan, Lis dan Syahrul tak mampu menahan haru. Dilampiaskannya salam perpisahan dalam jabatan dan peluk yang erat.
Tak banyak kata yang bisa terucap, pada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2013-2018 ini. Hingga terwakilkan dengan air mata yang mengalir ke pipi.
Para aparatur sipil negara lantas berbaris. Hendak bersalaman. Dan permohonan maaf pun berkali-kali dilontarkan dari Lis maupun Syahrul, di setiap jabatan.
“Saya akan merindukan suasana bersama beliau berdua. Terutama candaan dan tegurannya yang membangun,” ucap Riono, sembari berjalan mengantarkan Lis dan Syahrul menuju kendaraannya masing-masing. (aya)
bagi masyarakat Tanjungpinang, yang menemukan segala indikasi pelanggaran terhadap
Pemilukada tahun 2018, dapat melapor langsung ke Panwaslu.
Hal ini, tentunya didukung dengan terbentuknya Sentra Gakumdu yang fokus menangani segala kegiatan terkait dengan pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2018.
“Penanganan khusus beragam pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik ataupun tindak pidana semuanya harus berawal dari panwaslu. Dan ini sudah dipersiapkan, dengan terbentuknya sentra Gakumdu yang terdiri dari satu tim gabungan berjumlah 15 orang. 5 orang dari polres, 5 orang dari kejaksaan, serta 5 orang dari panwaslu,” jelas Ardiyanto, Rabu (17/1).
Ia menyebutkan tim gabungan Gakumdu ini nantinya akan menjadi tempat untuk menampung semua laporan terkait pelanggaran yang kerap terjadi dalam pemilihan, mulai dari indikasi kampanye hitam, politik uang dan lain sebagainya.
“Jadi, tidak ada lagi warga yang langsung melapor ke polisi. Semua yang berkaitan dengan pemilu akan disaring oleh Panwaslu, melalui sentra Gakumdu,” terangnya.
Ardiyanto juga menegaskan pihaknya siap sepenuhnya dalam menghadapi segala indikasi yang nantinya dapat mengganggu jalannya pemilihan walikota.
“Kami siap menghadapi apapun kemungkinan yang terjadi, demi mewujudkan kota
Tanjungpinang, yang aman, tertib, dan damai,” imbuhnya. (oki)
Pengunjung menikmati suasana pantai Tanjung Siambang Pulau Dompak Minggu (15/10) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemprov Kepri Naharuddin menegaskan bahwa Gubernur ingin pembenahan dan penataan Pulau Dompak harus digesa. Selain dikembangkan sebagai kawasan pemerintahan, juga dilakukan pembenahan sektor pariwisata, olahraga, kuliner dan keagamaan. Sehingga daerah ini akan terus terus tumbuh dan berkembang.
“Sebagai pusat pemerintahan harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Semua aktivitas dapat dilakukan disini bukan hanya terkait dengan pemerintahan saja,” ujar Nahar, di Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/1).
Kelengkapan itu, menurut Nahar harus dalam kuantitas yang optimal dengan kualitas terbaik. Komitmen yang tinggi tersebut tentu perlu anggaran yang tidak sedikit. “Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada, jadi kita akan lakukan secara bertahap tiap tahunnya,” ujar Nahar.
Demi mewujudkan itu semua, di 2018 ini dibangun lapangan sepakbola secara bertahap dengan anggaran sebesar Rp 20 Miliar dengan beberapa item seperti pematangan lahan, drainase, pembangunan lapangan dan tribun serta pagar tembok dengan Lahan seluas 4 atau 5 hektare. Direncanakan minggu ke-3 Februari 2018 sudah mulai dikerjakan.
Selain itu direncanakan pula pembangunan kampung nelayan untuk masyarakat di pesisir pulau Dompak dan membangun wisata mangrove. Untuk pembenahan Pulau Dompak pada tahun 2018 ini dianggarkan sebesar Rp 14 Miliar.
Terkait kinerja OPD secara umum sendiri, Gubernur berpesan meskipun 2018 baru memasuki awal namun waktu tetap terus berjalan untuk itu Gubernur berpesan kepada OPD agar melengkapi seluruh pemberkasan di awal seperti melengkapi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). (hgt)
