Sebanyak 36 anggota panwascam resmi dilantik oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Karimun, Sabtu (18/11). F. Tri Haryono.
batampos.co.id – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga, Sabtu (18/11) melantik 36 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dari 12 kecamatan se kabupaten Karimun. Yang sekaligus dilakukan, bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota Panwascam tugas dan fungsinya.
Agar, bisa melaksanakan pengawasan saat Pemilu serentak di tahun 2019 mendatang disetiap kecamatan bersama penyelenggaran Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya berpesan kepada seluruh anggota Panwascam agar menjaga integritas Panwas disaat menjalankan tugas. Terutama dalam kemampuan menolak politik uang, dari orang-orang yang ingin meraih suara dengan cara yang tidak benar,” jelas wanita yang sudah tiga kali menjadi Ketua Panwaslu kabupaten Karimun.
Sebab, Pemilu serentak nanti cukup tinggi gesekan politik mengingat pelakanaannya secara berbarengan yaitu pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu penyelenggaran Pemilu, pihaknya harus benar-benar indevenden dalam pengawasan tahapan di lapangan.
“Intinya, kita ingin mensukseskan Pemilu serentak secara langsung, bebas dan rahasia. Serta, mendapatkan perlakuan yang adil dari penyelenggaran Pemilu menjadi harapan kita semua,” tuturnya.
Sedangkan Asisten Administrasi dan Umum Pemkab Karimun Hurnaini berharap, agar anggota Panwascam yang sudah dilantik supaya bisa benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap kecamatan. Terutama memberikan, pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses Pemilu serentak berjalan lancar dan aman.
“Laksanakanlah tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan, melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat di setiap tahapan Pemilu yang sudah mulai sekarang ini,” pesannya. (tri)
batampos.co.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amanah Tionghoa Indonesia (ATI), resmi dikukuhkan, di TCC Mall, Minggu (19/11). Pengukuhan ini ditandai, dengan terpilihnya Suryadi, sebagai Ketua DPP ATI, dalam periode lima tahun ke depan.
Suryadi, mengatakan kehadiran organisasi ATI ini, tentunya merupakan bentuk upaya untuk mendukung kemajuan kota Tanjungpinang, dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap membantu, serta mendukung penuh program pemerintah daerah dalam menjalankan amanah, demi mensejahterahkan masyarakat,” jelas Suryadi, usai dikukuhkan.
Ia berharap para pengurus ATI yang sudah terbentuk, kiranya dapat tetap solid dan kompak, dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial.
“Untuk kegiatan kemasyarakatan, kita akan membentuk toko online untuk membantu para UKM sebagai wadah untuk mempromosikan produk dan jasa, sehingga nantinya dapat mengangkat kemajuan secara merata dari bawah,” terangnya.
Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengapresiasi atas terbentuknya DPP ATI. Ia berharap, dengan hadirnya ATI di Tanjungpinang, tentunya seluruh masyarakat tionghoa bisa semakin solid, dan semakin kompak, berbaur dengan seluruh masyarakat tanjungpinang.
Ia juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh warga Tionghoa di Kota Tanjungpinang, karena telah memberikan kontribusi positif yang luar biasa untuk ikut bekerjasama mendukung pemerintah dalam mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Saya berharap dengan terbentuknya DPP ATI di Kota Tanjungpinang, tentunya bisa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan kota Tanjungpinang, kedepan,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Dengan gotong royong, semua tertolong. Begitulah semangat dan tagline yang diusung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun faktanya, sampai saat ini masih ada perlakuan berbeda terhadap pasien BPJS Kesehatan, terutama di fasilitas tingkat lanjutan atau rumah sakit.
Helmi tersenyum kecut ketika menceritakan pengalamannya menggunakan layanan BPJS Kesehatan di sebuah rumah sakit di Batam, beberapa waktu lalu. Saat itu, satu dari empat anaknya demam tinggi dan mesti dirawat inap. Namun pihak rumah sakit menolaknya. Alasannya, semua ruang rawat inap penuh.
“Padahal saya lihat banyak ruang inap yang gelap. Artinya tak ada pasien,” ujar Helmi, Senin malam (13/11).
Ia pun meninggalkan rumah sakit itu. Sesampai di rumah, ia iseng menelepon rumah sakit tersebut. Ia mengaku sebagai pasien umum yang akan menjalani rawat inap. Dan yang mengagetkan, petugas rumah sakit tersebut mengatakan ada ruang rawat inap yang kosong.
“Kalau bayar masih ada, tapi kalau pakai BPJS ruangan penuh,” ujarnya. Ia menyebut nama rumah sakitnya namun meminta tidak dikorankan karena tidak etis dan peristiwanya sudah berlalu.
Ia kemudian membawa anaknya ke dokter spesialis anak di sebuah klinik di Batamcenter. Di klinik itu, sang dokter menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit untuk rawat inap.
Karena takut ditolak lagi oleh rumah sakit, Helmi meminta surat pengantar dari dokter itu. Sejurus kemudian, ia membawa anaknya ke sebuah rumah sakit lain.
“Langsung ditangani, dokter UGD tak banyak tanya lagi,” kata warga Oma Batamcentre ini.
Perlakuan tak nyaman lainnya sering terjadi saat menunggu dokter. Biasanya, pasien BPJS Kesehatan harus rela menunggu lama karena tak dokter datang terlambat. Ini lantaran sang dokter terlebih dahulu melayani pasien umum.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batam dr Soritua Sarumpaet mengatakan, rumah sakit di Batam yang menjadi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan untuk BPJS Kesehatan sangat banyak. Namun perlu disadari, masing-masing rumah sakit yang jadi rujukan memiliki kapasitas terbatas di setiap kelas layanan yang diinginkan. Di saat memang ada ruangan kosong, maka tidak ada alasan bagi rumah sakit mengatakan penuh.
Sebaliknya, jika memang kondisinya penuh, pasien juga harus memaklumi jika harus dibawa ke ruang kelas lain, sembari menunggu ada ruang kosong untuk kelas yang sesuai dengan jaminan BPJS berikan.
“Intinya, rumah sakit pemberi layanan faskes lanjutan tidak boleh menolak pasien, juga tak boleh membedakan perlakuan antara pasien BPJS dengan pasien umum,” tegas dokter senior ini.
ilustrasi
Namun, Soritua tak menutup mata akan keluhan para dokter yang melayani pasien BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit. Diakui atau tidak, kebijakan pemerintah selaku pemberi jaminan kesehatan lewat JKN-KIS berupa BPJS Kesehatan, masih ada yang timpang. Ketimpangan itu terutama pada tak seimbangnya pelayanan yang diberikan dokter dengan nilai pelayanan yang mereka dapatkan.
Apalagi, sistem kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit mitra berupa paket pelayanan kesehatan yang keseluruhan pembelian obat, pemeriksaan, konsultasi dokter, perawat, dan rujukan ditetapkan satu harga.
Selebihnya RS yang membagi-bagi nilai paket kesehatan tersebut sesuai peruntukannya. Hasilnya, dipastikan honor dokter sangat kecil dibanding honor yang didapatkan dari pelayanan pasien umum di klinik pribadi.
“Ya harusnya BPJS Kesehatan yang wajar-wajar saja. Manusiawilah. Kita dan rekan sejawat dapat ilmunya itu mahal. Diminta melayani dengan baik itu memang tugas kami. Tapi hargai juga kerja keras dokter dan tim medis,” ujar Soritua.
Untuk itu, ia meminta masyarakat jangan melulu menyalahkan dokter kalau tidak puas dengan pelayanannya. Lihat juga dilema yang dihadapi pihak rumah sakit dan dokter terhadap kebijakan layanan tersebut.
Terpisah, Direktur Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, dr Widya Putri MARS, mengatakan sejak satu tahun terakhir ini pihaknya memang tidak menjalin kerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan. “Bukan menyalahkan salah satu pihak, tapi memang saat ini saling proses review internalisasi saja antara RSAB dan BPJS Kesehatan,” ungkap Widya.
Menurut Widya, beberapa hal yang membuat mereka mengakhiri kerja sama layanan kesehatan ini karena keterlambatan pembayaran yang tidak sedikit antara BPJS dengan pihak rumah sakit. Juga keluhan dokter yang dibayar sangat murah.
Menurut Widya, proses internalisasi yang mereka lakukan ini adalah untuk mengatasi miss persepsi antara pasien, perawat, dokter, dan rumah sakit ke depannya.
“Dalam hal ini kami tak mau main-main dengan nyawa. Itu kan bagian dari kode etik dokter,” jelasnya.
Keluhan lambannya penanganan dan proses administrasi tak luput menjadi perhatian. Lulusan S2 Administrasi Rumah Sakit ini menyebutkan alur pertanyaan perawat terhadap pasien dan keluarganya adalah bagian dari prosedur akreditasi setiap rumah sakit.
“Itu sebenarnya rekamedik pasien. Jadi kalau ada pertanyaan perawat atau dokter, 80 persen itu menegakkan diagnosa dan 20 persennya adalah anamnesa atau persiapan alat untuk kebijakan tindakan selanjutnya terhadap pasien. Itu sebenarnya demi keamanan pasien, jangan sampai salah diagnosa. Bukan penanganan lamban sebenarnya,” tambahnya lagi.
Demikian juga dalam hal konsultasi dokter spesialis. Di rumah sakit yang ia pimpin, masing-masing dokter spesialis memiliki aturan waktu 3 jam pelayanan pagi dan sore hari. Setiap dokter periksa satu pasien, butuh waktu 10 menit. Otomatis, hanya butuh 18 pasien dalam setiap praktiknya.
“Sebenarnya tidak ada pembatasan jumlah pasien dan tidak ada pembeda-bedaan pasien. Sekarang kami sudah buat kebijakan, untuk semua konsultasi dokter spesialis wajib meet by appointment melalui WA, aplikasi Hospitaloka. Ini demi kemudahan dan kenyamanan pasien dan dokter juga,” jelas Widya.
BPJS Kesehatan Defisit?
Lalu benarkah BPJS Kesehatan defisit? Sehingga sering terlambat membayarkan kewajiban ke faskes mitranya? Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Cabang Batam, dari 1.055.04 jiwa penduduk Batam sebanyak 858.860 jiwa atau 81 persennya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sementara untuk Karimun yang juga masuk wilayah kerja BPJS Cabang Batam, dari 240.170 jiwa penduduk Karimun, 124.155 jiwa atau 52 persennya merupakan peserta BPJS Kesehatan.
Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Rahim Irham menyebutkan, dari 983.015 jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di Batam dan Karimun, sekitar 40 persen sudah mengakses layanan kesehatan di Faskes lanjutan (rumah sakit) di 2017.
“Angka pastinya 155 ribu pengguna BPJS Kesehatan di Batam dan Karimun sudah menggunakan akses layanan kesehatan di faskes lanjutan atau rumah sakit,” sebut Rahim.
Dari 155 ribu pengakses layanan kesehatan itu, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana pembayaran klaim ke pemberi layanan kesehatan lanjutan sebesar Rp 133 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk yang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan di Faskes tingkat pertama. “Totalnya sekitar Rp 300 miliar,” kata Rahim.
Fera warga Batuaji menunjukan kartu Indonesia Sehat yang dilakukan pengurusannya di kantor BPJS Kesehatan, Selasa (18/4).kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sementara, ada sekitar 103 ribu peserta BPJS Kesehatan kategori mandiri yang menunggak pembayaran sejak tahun 2000-2017. Nilainya sekitar Rp 47,9 miliar. Sedangkan badan usaha ada 431 badan usaha yang menunggak dengan nilai tunggakan mencapai Rp 3,4 miliar. Totalnya sekitar Rp 51,2 miliar.
Dari data tersebut bisa disimpulkan, bahwa sebenarnya tidak perlu ada tunggakan pembayaran ke pemberi fasilitas kesehatan lanjutan yang jadi mitra BPJS Kesehatan Batam. Sebab, yang aktif membayar namun tidak menggunakan layanan kesehatan tersebut masih jauh lebih banyak ketimbang yang menggunakan layanan hingga ke tingkat lanjutan.
Bahkan, jika digabungkan yang mengakses layanan kesehatan di faskes tingkat lanjutan dan nilai tunggakan, juga masih lebih kecil dari yang aktif membayar namun tidak menggunakan layanan kesehatan tersebut. Yang mengakses layanan kesehatan dan yang menunggak jumlahnya hanya 258 ribu jiwa. Yang aktif membayar namun belum mengakses layanan sekitar 725 ribu jiwa.
Namun Humas BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Humaidi, menjelaskan dana pembayaran BPJS Kesehatan itu masuk ke satu rekening di pusat. Semua dana pembayaran peserta BPJS Kesehatan dihimpun di pusat. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk membayar faskes tempat masyarakat mendapat layanan manfaat BPJS Kesehatan, termasuk untuk Batam.
“Kan semangat BPJS Kesehatan itu gotong-royong menuju masyarakat yang sehat. Yang tidak menggunakan, dananya dipakai untuk membantu yang lain dan peningkatan pelayanan,” ujar Irfan.
Ia juga mengatakan, BPJS Kesehatan Batam tidak pernah menunggak pembayaran ke pihak faskes, baik tingkat pertama maupun lanjutan. Namun, ia mengakui BPJS sering disudutkan menunggak pembayaran, padahal tidak ada keterlambatan.
“Memang sering kita dituding begitu, namun kita selalu membayar tepat waktu kok,” kata Irfan, Selasa (14/11) di kantor BPJS Batam di sela-sela pengenalan Kepala BPJS Kesehatan Batam yang baru, Zoni Anwar Tanjung.
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Cabang Batam, dr Retri Flori HS membenarkan kalau BPJS Kesehatan Batam tidak pernah menunggak pembayaran. “Kalaupun ada keterlambatan pembayaran bisa jadi karena pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan dari Faskes yang terlambat masuk,” ujarnya.
Dokter yang akrab disapa dokter Ori ini menjelaskan, pengajuan pembayaran klaim memang dilakukan setiap akhir bulan pelayanan. Klaim yang masuk diverifikasi pihak BPJS Kesehatan. Jika tidak ada masalah, 15 hari setelah pengajuan, sudah bisa dicairkan.
Kendati demikian, dokter Ori menegaskan BPJS Kesehatan Batam tidak menutup diri untuk membahas berbagai hal yang menjadi kendala pihak pemberi fasilitas kesehatan. Baik di tingkat pertama maupun lanjutan (RS).
“Setiap waktu kita siap duduk bersama membahas supaya pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Zoni Anwar Tanjung menambahkan, defisit secara nasional yang viral beberapa waktu belakangan ini, indikatornya tidak hanya bisa dilihat dari ketidakmampuan membayar klaim, tapi banyak indikator lain yang harus dilihat. Namun Zoni tak membeberkan indikator itu.
Pria yang sebelumnya bertugas di BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Aceh Utara ini juga menegaskan, sejatinya BPJS Kesehatan tak mencari untung. Sisa dana yang yang masuk dari pembayaran premi dari setiap peserta BPJS Kesehatan yang tidak habis dipakai untuk pembayaran manfaat pengguna layanan, dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan.
“Intinya, untuk peningkatan pelayanan,” katanya.
Terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan layanan kesehatan di faskes tingkat pertama dan lanjutan secara baik atau merasa dinomorduakan, ia mengatakan informasi itu memang banyak di media sosial. Namun jarang yang masuk ke meja BPJS Kesehatan. Padahal, sarana pengaduan sudah banyak dibuka BPJS. Mulai dari layanan telepon 24 jam, akses layanan online, hingga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
“Masyarakat tak perlu takut, kita lindungi kok identitasnya. Namun, kami minta laporannya akurat,” ujarnya
Zoni menyebutkan, hingga saat ini, BPJS Kesehatan Batam sudah bermitra dengan 101 faskes tingkat pertama. Terdiri dari 17 puskesmas, dua dokter praktik perorangan, 76 klinik pratama (dokter umum), empat faskes milik TNI, dan dua faskes milik Polri.
Sementara faskes tingkat lanjutan ada 18. Terdiri dari 14 rumah sakit dan empat klinik. “Kami juga akan fokus mengajak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mendaftar,” ujar Zoni. (cha/nur)
Penerangan di jembatan lintas barat menuju Tanjunguban, Bintan ini banyak yang tidak berfungsi. Masyarakat meminta agar Pemkab Bintan bisa membenahi hal ini. Foto: Dokumentasi Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan telah menggelontorkan anggaran Rp 3,9 miliar untuk pemasangan 139 titik lampu penerangan jalan di Jalan Raya Lintas Barat. namun, hingga kini belum terlihat pemasangan tiang maupun lampu penerangan
jalan, sementara waktu tersisa sekitar 25 hari.
“Mereka dari dinas sebelumnya telah menyanggupi masa pekerjaan dua bulan, meski
sekarang tersisa tak sampai sebulan, mungkin masih pengadaan. Tapi, saya harapkan selesai sebelum tanggal 15 Desember,” ungkap Anggota DPRD kabupaten Bintan yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) Raja Miskal, Minggu (19/11).
Ia menuturkan, anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 3,9 miliar. Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017 ini, akan dibagi menjadi tiga zona. Zona pertama yakni membangun lampu penerangan jalan mulai dari batu 16 sampai dengan Simpang Desa Siantan. Lalu zona kedua yakni mulai dari Simpang Siantan ke Simpang pengujan. Dan zona terakhir dimulai dari Simpang pengujan sampai
Busung.
“Harusnya sebanyak 372 titik yang dipasang lampu penerangan jalan, di mana idealnya setiap 50 meter ada lampu penerangan jalan, namun baru 139 titik dulu yang akan diterangi,” tuturnya.
Dalam menentukan 139 titik, ia mengatakan, pihak Pemkab Bintan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik-titik yang dinilai rawan terhadap aksi kejahatan jalanan sehingga dirasa perlu dipasang lampu penerangan jalan.
Dikatakannya juga, sebenarnya jalan lintas barat merupakan jalan negara atau jalan nasional yang diusur oleh satker jalan nasional. Hanya, dalam aturannya, pemerintah daerah bisa ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain itu, lampu penerangan yang dipasang oleh pemerintah pusat, yakni lampu tenaga surya atau solar sel, menurunya, masih kurang maksimal karena batre penyimpan tenaga surya lampu-lampu itu rawan dicuri, selain itu terkadang tidak semua lampu menyala terang.
“Mungkin karena serapan matahari di solar selnya kurang, sehingga lampunya kurang terang,” katanya.
Harapannya, dengan adanya pemasangan lampu ini, jalan di Lintas Barat terang benderang dan mampu mencegah para pelaku kejahatan jalanan untuk melakukan aksinya. “Setidaknya memberikan rasa nyaman kepada para pengendara yang menggunakan akses jalan di Lintas Barat,” tukasnya. (cr21)
batampos.co.id – Jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang akhirnya menyepakati usulan draf rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang sebelumnya sempat tertolak.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan persetujuan ini menimbang urgensi substansi penerapan aturan RDTR yang diterima pemerintah daerah tahun ini. “Kami tekankan lagi pentingnya RDTR ini. Dan alhamdulillah DPRD sekarang bisa memahami urgensi dan substansi RDTR,” ungkap Surjadi, kemarin.
Kendati pembahasan dilanjutkan, Surjadi memastikan segala aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota legislatif akan tetap dicari solusinya sembari berjalannya proses penetapan ranperda ini.
Sekarang, sambung Surjadi, dalam waktu dekat tinggal menunggu waktu agar jajaran DPRD Tanjungpinang segera melaksanakan sidang paripurna guna pembentukan panitia khusus guna melanjutkan pembahasan Ranperda RDTR ini.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul lantas membeberkan proses tahapan yang telah dilakukan selama ini. Mulai dari konsultasi publik mengenai naskah akademik ranperda yang sebelumnya didahului proses pemaparan oleh Sekretaris Daerah pada 20 November 2015.
Lalu berkenaan aspirasi masyarakat Kampung Banjar, Kelurahan Air Raja, sambung Syahrul, sudah diakomodasi menjadi zona perumahan dalam Ranperda RDTR yang disampaikan pada rapat paripurna 24 Oktober silam.
Demikian juga dengan kegiatan eksisting yang, sambung Syahrul, sudah berlangsung bahkan sejak Kota Otonom Tanjungpinang belum terbentuk seperti galangan kapal dan kegiatan industri yang berada di kawasan perumahan pada RTRW juga telah diakomodasi menjadi zona industri di dalam Ranperda RDTR. (aya)
Kawasan Kota Lama jalan Merdeka Tanjungpinang akan dijadikan Tanjungpinang Night Market. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Masih ada waktu 10 hari lagi bagi warga Tanjungpinang yang ingin terlibat langsung sebagai pedagang di Pasar Malam di Kawasan Kota Lama Tanjungpinang. Kesempatan ini dibuka untuk umum, namun akan lebih diutamakan bagi penduduk yang berdomisili di seputaran Jalan Merdeka hingga Jalan Teuku Umar di Kelurahan Tanjungpinang Kota.
Kepala Bagian Perekonomian Pemko Tanjungpinang, M Amin menjelaskan, pendaftaran sudah dibuka sejak 16 November lalu dan akan berakhir pada 30 November mendatang. “Bagi yang mau mendaftar bisa langsung datang ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang atau ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang di Senggarang,” jelas Amin, kemarin.
Pada saat mendaftar, jelas Amin, calon pedagang wajib mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan persyaratan yaitu, Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha dari lurah setempat dengan mencantumkan jenis usaha yang dilakukan bagi calon pedagang yang telah memiliki rintisan usaha sebelumnya, Surat Pernyataan Rencana Usaha yang akan dilakukan yang ditandatangani oleh pemohon (calon pedagang), lalu diwajibkan menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan operasional Pasar Malam Tanjungpinang sesuai yang ditetapkan pngelola dan atau Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Bagi yang lulus seleksi untuk selanjutnya dijembatani mendapatkan moko (motor toko) dan ditetapkan sebagai pedagang pada Pasar Malam Tandjongpinang akan diumumkan secara langsung di papan pengumuman Kelurahan, Kantor Disdagin dan Bagian Ekonomi Setdako pada 4 Desember mendatang.
Baru beberapa hari dibuka, Amin menyebutkan, antusiasme calon pedagang cukup tinggi. “Sampai hari ini sebanyak 30 unit moko yang sudah di pesan. Semoga program ini dapat meningkatkan perekonomian di Kota Tanjungpinang, khusunya mengembangkan wilayah Kota Lama,” ujarnya.
Agar rapi dan tertata, jenis komoditas dagangan yang akan dijajakan di pasar malam ini sudah diatur pemerintah daerah. Di antaranya adalah makanan/kuliner kering (makanan basah dan minuman hanya diperkenankan yang udah dalam bentuk kemasan), kerajinan dan cinderamata, pakaian, jilbab, sepatu, tas dan assesoris, handphone dan aksesorinya, alat-alat rumah tangga, mainan anak-anak, jenis dagangan lain yang prospek untuk dijual. Sementara itu, bentuk usaha boleh usaha perorangan, paguyuban, atau badan usaha serta wajib menggunakan sarana berjualan berupa motor toko (moko).
“Jika tidak ada halangan, rencananya pasar malam ini akan di-launching pada 6 Januari 2018 bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kota Tanjungpinang ke-234,” pungkas Amin. (aya)
Bupati Bintan Apri Sujadi menyerahkan lakon wayang Yudhistira kepada Dalang Sutarso Al Darko asal Banyumas dalam pagelaran wayang semalam suntuk di Taman Kota Kijang, Kecamatan Bintan, Sabtu (18/11). F. Kominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Pagelaran wayang semalam suntuk digelar Kerukunan Keluarga Jawa Puji Rahayu di Taman Kota kijang, Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (18/11). Dalang Sutarso Al Darko asal Banyumas dalam pagelaran, ini mengangkat kisah tokoh pewayangan Yudistira dengan judul Pendowo Mbangun Candi Sapto Argo atau pemimpin membangun daerah.
Bupati Bintan Apri Sujadi yang hadir menyaksikan pagelaran, ini melakukan penyerahan lakon wayang Yudistira kepada Dalang Sutarso Al Darko. Apri mengatakan, wayang kulit adalah budaya yang telah dikenal di mata internasional. Tak hanya itu, wayang kulit juga identitas dan jati diri negara dan bangsa. Pertunjukan seni dan budaya ini menurut dia,
bisa mengajarkan serta mengenalkan kepada generasi muda tentang
identitas dan jati diri bangsa yang berbudaya.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Puji Rahayu, dr Gama AF Isnaeni mengatakan, tujuan pagelaran wayang kulit semalam suntuk untuk meningkatkan silaturahmi dan melestarikan seni dan budaya Indonesia khususnya budaya Jawa. Tak hanya pagelaran wayang kulit semalam suntuk, kerukunannya juga mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial di masyarakat.
Hadir dalam pagelaran wayang semalam suntuk, Wakil Ketua DPRD kabupaten Bintan Trijono, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Camat Bintan Timur Rusli dan tokoh masyarakat. (cr21)
Dua tersangka dugaan pungli ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. F. Reskrim Polres Bintan untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Penanganan kasus pungutan uang sebesar Rp 869 ribu per siswa di kelas 12 SMK Negeri I Bintan Timur (bintim) Kabupaten Bintan telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Dua tersangkanya masing-masing bernama Mungin pribadi dan Syofranita akan diserahkan pihak kepolisian ke pihak kejaksaan negeri
Tanjungpinang, dalam waktu dekat.
Kasatreskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan kepada Batam Pos, Minggu (19/11) kemarin mengatakan, berkas perkara tersangka mungin pribadi telah dinyatakan lengkap pada tanggal 16 November lalu, sedangkan berkas perkara Syofranita dinyatakan lengkap pada 9 November lalu. “Berkasnya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri
Tanjungpinang,” ungkapnya melalui sambungan telepon kemarin.
Selanjutnya, katanya, pihak penyidik kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum untuk penyerahan barang bukti dan kedua tersangka. Kasus ini bermula saat tim saber pungli satreskrim polres bintan melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum guru bernama Syofranita pada 22 Apri tahun 2017. Waktu itu, Syofranita diamankan karena ada laporan pungli, di mana per siswa diminta uang sebesar 869
ribu.
Menurut rencana, uang itu akan digunakan antara lain untuk uang perpisahan, uang simulasi ujian dan lainnya. Hasil pengembangan, akhirnya polisi menetapkan kepala sekolah, Mungin pribadi sebagai tersangka. Dan keduanya kata Adi kuasa Tarigan dikenakan pasal 12 huruf e undang undang nomor 31 tahun 1999 junto undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (cr21)
batampos.co.id – Kepergian siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bintan Junaidi,16, untuk merayakan ulang tahun rekannya, Anugerah Ramadani,17 berujung duka. Siswa kelas 10 ini tewas tenggelam di kolam Taman Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (18/11) sekira pukul 13.10.
Anugerah Ramadani menuturkan awal kisah kepergian rekan sekolahnya ini ke Taman Kota Kijang. Siang itu setelah bel pulang sekolah berbunyi, dirinya mengajak beberapa orang rekan sekolahnya untuk merayakan ulang tahunnya di Taman Kota kijang. Mereka berjumlah lima orang mengendarai sepeda motor ke Taman Kota Kijang. “Saya, Junaidi, Badriadi, Gilang dan Dodi,” tuturnya.
Tiba di Taman Kota Kijang, korban yang masih menggenakan seragam sekolah langsung meloncat ke kolam. Waktu itu, ia dan rekan-rekan lainnya mengira jika korban bisa berenang karena beberapa dari mereka melihat korban menyelam sampai ke dasar kolam. Tapi lebih dari lima menit, korban tidak muncul di permukaan. Hal ini membuat mereka khawatir dan takut apabila terjadi sesuatu pada diri korban.
Anugerah mengatakan, saat itu dirinya bersama Gilang dan Badriadi berjaga di bibir kolam, bahkan mereka juga turun ke kolam. Mereka juga berteriak minta tolong kepada warga yang kebetulan melintas di kolam. Sementara itu, Dodi bergegas ke kantor polisi untuk meminta pertolongan. Tidak lama, anggota kepolisian dari Polsek Bintan Timur
yang dipimpin oleh Ipda Zulkarnain mendatangi lokasi.
Dibantu oleh warga sekitar, ia melakukan pencarian korban tenggelam dengan
menggunakan kayu dan tali. Sekitar 30 menit kemudian, korban berhasil
ditarik warga dari dasar kolam. Kapolsek Bintan Timur AKP Abdul Rahman membenarkan kejadian itu. Waktu itu, beberapa rekan korban melaporkan kejadian korbannya yang
tenggelam di kolam Taman Kota. Lalu, anggota bersama warga menarik
korban menggunakan kayu yang telah terikat dengan tali.
Hanya, waktu itu kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Tak lama, korban dilarikan ke rumah sakit. “Nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan, karena sudah terlalu lama di dasar kolam,” katanya. Selanjutnya, setelah pihak rumah sakit menyatakan korban sudah tidak meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke rumah duka di Kampung Sembat Kelurahan
Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur. (cr21)
Peserta Batam Fun Bike Adventure mengayuh sepedanya usai pelepasan, Minggu (19/11). Acara ini yang di selenggarakan oleh Batam Pos bekerja sama dengan Nuvasa Bay/Palm Spring. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Sekitar 400 peserta mengikuti Batam Fun Adventure yang diselenggarakan Batam Pos bekerjasama dengan Nuvasa Bay.
Meskipun hujan turun membahasi arena start, yakni di Nuvasa Bay, Minggu (19/11) pagi kemarin, namun itu tak menyurutkan antusias para peserta dalam memeriahkan kegiatan bersepeda tersebut.
Bahkan, ditengah guyuran hujan yang cukup deras itu, para peserta diajak melakukan senam bersama sebelum memulai kegiatan bersepeda.
Penanggung jawab Event Organizer Batam Pos, Herman Mangundap mengatakan, trek yang ditempuh peserta kurang lebih 40 km.
Peserta diharuskan melahap trek atau jalur yang sudah disiapkan panitia. Memulai start di Nuvasa Bay, Simpang Turi Beach, Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Area galian pasir, masuk ke Hutan Nongsa, simpang kuburan Nongsa, simpang Polda Kepri, Ferry Terminal Nongsapura, jembatan Nongsa hingga kembali finish lagi di Nuvasa Bay.
“Peserta dimanjakan dengan pemandangan alami berupa kawasan hutan yang dekat dengan wilayah pesisir ini,” kata Herman kepada Batam Pos, Minggu (19/11).
Kegiatan ini tidak bersifat perlombaan, hanya sekadar bersenang-senang saja.
“Seratus peserta pertama yang berhasil finish mendapat medali penghargaan,” ujar Herman.
Setelah kegiatan bersepeda usai, panitia sudah menyiapkan lucky draw, yakni dua unit sepeda, kompor gas dan hadiah menarik lainnya.
Turut hadir GM Batam Pos, Guntur Marchista Sunan dalam pembukaan Batam Fun Adventure ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta, pihak sponsor yang berkat mereka semua kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sukses.
“Semoga para peserta yang mengikuti acara ini bisa selamat sampai finish dan menikmati Batam Fun Adventure ini,” tuturnya.
Selain itu juga ada Kepala Dinas Pariwisata Batam, Pebrialin. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan, komunitas sepeda di Kota Batam ini sangat banyak sekali.
Dengan adanya kegiatan semacam ini, bisa membantu pemerintah dalam hal meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Batam. Pasalnya selain dari Batam, peserta Batam Fun Adventure ini juga berasal dari mancanegara.
“Saya berharap, di Batam semakin banyak kegiatan serupa yang diadakan. Ini berpengaruh terhadap jumlah wisatawan dari luar untuk berkunjung ke Batam. Selain itu bersepeda merupakan olahraga yang menyehatkan dan digemari sebagian besar masyarakat,” tutup Pebrialin. (cr16)
