Rabu, 22 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12832

6 Oknum Polisi Dipindahkan ke Rutan

Putut A
-
0
6 Oknum Polisi Dipindahkan ke Rutan
Para terdakwa kasus penggelapan barang bukti sabu digiring petugas Kejaksaan dari Mapolres Tanjungpinang, Senin (6/10). F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, akhirnya memindahkan ketujuh terdakwa kasus penggelapan sabu-sabu seberat 0,5 kilogram, ke Rutan Kelas I Tanjungpinang, Senin (6/11). Diantaranya, AK, IW, KT, JA, TA (polisi bintara), DA (oknum perwira) dan DS, yang merupakan warga sipil.

Pemindahan tahanan ini sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. “Pemindahan ini merupakan rangkaian dari penetapan hakim PN Tanjungpinang. Seluruh tahanan yang berjumlah tujuh orang dipindahkan sekaligus ke rutan hari ini (kemarin, red),” jelas RD Akmal, eksekutor pemindahan tahanan dari Kejari Tanjungpinang, Senin (6/11).

Menurutnya, dalam proses pemindahan ini pihaknya juga sudah melengkapi berkas yang diperlukan. Diantaranya, kelengkapan berita acara pemindahan penahanan, serta sudah melakukan koordinasi ke Rutan Kelas I Tanjungpinang. “Para tahanan ini juga sudah dipastikan dalam kondisi sehat, sehingga bisa kita pindahkan langsung hari ini,” terangnya.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Tanjungpinang, Supardi mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pemindahan penahanan terhadap tujuh terdakwa penggelapan sabu, sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

“Kita sudah menjalankan apa yang diminta oleh hakim. Ini semua sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Terlepas dari itu, dipastikan semua prosedur yang diperlukan untuk pemindahan penahanan juga sudah kita lengkapi,” imbuhnya.

Pantauan Batam Pos, pemindahan penahanan terhadap tujuh terdakwa dalam kasus penggelapan sabu ini berlangsung ketat dan dilakukan langsung oleh eksekutor dari Kejari Tanjungpinang, didampingi pengawalan dari Kepolisian Polres Tanjungpinang. (cr20)

Penumpang Roro Dikenakan Retribusi

Putut A
-
0
Penumpang Roro Dikenakan Retribusi

batampos.co.id – Kapal Roro yang melayani rute dari Desa Siantan Tengah-Kampung Baru Kecamatan Palmatak, kini tidak gratis lagi. Sudah ada pungutan retribusi Rp 3 ribu untuk motor dan Rp 5 ribu untuk mobil yang menggunakan jasa Roro tersebut. Pungutan retribusi ini mulai diberlakukan sejak Rabu (1/11) kemarin.

“Yang mengatur itu Perda retribusi. Nanti uang itu langsung masuk daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah jadi PAD, uang itu bisa untuk biaya operasional seperti biaya perawatan atau gaji petugas,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman, kemarin.

Untuk pelayanan tetap sama seperti sebelumnya yakni dalam satu hari Roro beroperasi dari pagi sampai malam. “Roro beroperasi dari jam 06.00 WIB sampai jam 22.00 WIB. Dalam 16 jam itu Roro berlayar selama 10 kali pergi-pulang,” ungkapnya lagi.

Meski dalam jadwal hanya sampai pukul 22.00 WIB saja, tapi jika ada kondisi darurat, Roro bisa juga beroperasi di luar jam itu. “Kalau ada emergency, Roro bisa juga beroperasi meski lebih dari pukul 22.00 WIB, karena tenaga kerjanya dibagi menjadi tiga shift. Khusus untuk shift tiga bisa melayani masyarakat saat ada kondisi darurat,” ungkapnya.

Camat Siantan Tengah Herry Fakhrizal mengatakan jika masyarakatnya tetap mendukung apapun bentuk pungutan retribusi asalkan Roro tersebut tetap beroperasi normal seperti biasa. “Masyarakat tidak pernah mengeluhkan besarnya pungutan itu. Masyarakat justru merasa berterima kasih kepada Pemda karena Roro beroperasi. Dengan adanya Roro tersebut warga bisa lebih mudah menjangkau tempat lain,” ungkapnya. (sya)

UMK 2018 Disetujui Rp 2,8 Juta

Putut A
-
0
UMK 2018 Disetujui Rp 2,8 Juta

batampos.co.id – Kalangan pengusaha sebenarnya keberatan jika Upah Minimim Kabupaten (UMK) Karimun mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang masih berjalan lambat sejak setahun terakhir. Namun, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang baku, maka pengusaha harus menaatinya.

“Kalau bicara kenaikan upah, memang kalangan pengusaha keberatan. Apalagi situasi ekonomi sekarang yang lagi sepi. Meski demikian, kami dari pengusaha tetap berusaha agar bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Bahkan masih tetap bisa membayar gaji kepada para pekerja. Terkait kenaikan UMK 2018, meski berat, tapi itu sudah amanat PP nomor 78 tahun 2015. Jadi kami ikuti saja,” ujar Ketua Apindo Kabupaten Karimun, Alex Ng kepada Batam Pos, Jumat (3/11).

Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kabupaten Karimun sudah menyetujui kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 228 ribu. “Untuk 2018 UMK sebesar Rp 2,8 juta atau tepatnya Rp 2.845.766. Dilihat dari besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah sesuai aturan. Karena angka yang disetujui itu sudah di atas UMP Kepri sebesar Rp 2,5 juta,” kata Sekretaris DPK Karimun, Poniman.

Di sisi lain, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun, Fajar menyatakan menolak penetapan UMK 2018 yang telah selesai dibahas. “Kami jelas menolak dan tidak setuju dengan besarnya UMK tahun depan. Pada saat awal pembahasan dan berdasarkan fakta di lapangan harga-harga kebutuhan itu sudah naik. Yang kami usulkan itu sebesar Rp 650 ribu,” jelasnya.

Hanya saja, kata Fajar, usulan dari FSMI tidak disetujui berdasar pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Karimun berkisar Rp 2,5 juta. Padahal, hasil survei yang dilakukan pihaknya, KHL sudah menyetuh angka Rp 3 juta. Karena itu, pada saat penetapan UMK 2018, pihaknya menyatakan menolak UMK 2018 dan memilih walkout. (san)

Pengawasan Asrama Harus Dievaluasi

Putut A
-
0
Pengawasan Asrama Harus Dievaluasi
Sidang lapangan kasus pencabul Taruni di SMK kelautan dan perikanan di Natuna beberapa waktu lalu. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pengawasan asrama di SMKN 1 kelautan dan Perikanan Bunguran Timur harus dievaluasi. Agar jangan sampai kasus mencederai dunia pendidikan terulang kembali.

Pencabulan yang terjadi di dalam asrama taruni ini tegas Ngesti, tidak sepantasnya terjadi. Karena masih di dalam lingkungan sekolah. Dan tentu ada kewajiban dari pihak sekolah melakukan pengawasan. Menghindari terjadinya tindakan yang sepantasnya terjadi dikalangan anak usia dini.

“Pengawasan dan pembinaan diasrama SMK harus dievaluasi, kejadian tidak sepantasnya tidak hanya bisa disalahkan pada siswa atau taruna. Tapi pada pengawasan,” tegas Ngesti, Jumat (3/11).

Dalam pembinaan sekolah ini kata Ngesti, diperlukan komitmen dari semua kalangan. Baik guru-guru, staf, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, KPPAD dan elemen masyarakat serta alim ulama sama-sama mengawasi, jangan hanya mengandal satu petugas jaga saja yang awasi siswa di asrama.

Ngesti juga mengingatkan, agar Komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah (KPPAD) Natuna memberikan kepedulian penuh terhadap sekolah yang rawan terjadi korban. Karena dalam satu tahun ini, sudah dua kali taruni di SMKN 1 kelautan dan Periakan ini menjadi korban.

Mengevaluasi pengawasan dan pembinaan asrama di SMK kelautan dan periakanan ini sambungnya, adalah hak Pemerintah Daerah dan tentu akan berkoordinasi dengan Dinas pendidikan provinsi Kepri, selaku penanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh.

“Pemerintah Daerah tidak bisa diam saja, evaluasi harus dilakukan. Karena kasusnya didepan mata, tentu ini menyangkut masa depan anak daerah,” sebut Ngesti.

Ketua KPPAD Kabupaten Natuna Raja Peni mengatakan, selain kasus pencabulan di asrama taruni SMKN 1. Saat ini KPPAD juga mendampingi dua kasus lagi yang masih proses di Pengadilan Negeri Natuna. Saat ini sudah terjadi berbagai kasus melibatkan anak usia dini menjadi korban, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan.

“Yang dua kasus kami dampingi, korbannya juga masih pelajar. KPPAD ini baru setahun terbentuk, sudah banyak kasus terungkap,” ujar Peni.

Masyarakat terutama orangtua kata Peni, hars selalu siaga untuk melindungi anak-anak dari segala diskriminasi, kekerasan dan kekerasan seksual. Untuk itu KPPAD setiap bulan selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah.(arn)

Apri Ajak Warga Berzikir dan Salawat

Putut A
-
0
Apri Ajak Warga Berzikir dan Salawat
Bupati Bintan Apri Sujadi foto bersama ulama Habib Azhar Bin Alwi Assegaf dan tokoh masyarakat serta kepala organisasi perangkat daerah usai acara zikir dan shalawat bersama di Gedung nasional Tanjunguban, Jumat (3/11). F. Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mengajak masyarakat mengimplementasikan zikir dan salawat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bintan Berzikir dan Bershalawat yang dihadiri ratusan ibu majelis taklim dari Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuiala Lobam. Kegiatan dilakukan di Gedung
Nasional, Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara, Jumat (3/11) pagi.

Menurutnya, zikir dan salawat memiliki banyak keistimewaan karena bisa mendatangkan keberhakan bagi masyarakat di Bintan. “Kegiatan seperti ini hendaknya bisa dijadikan ajang silaturahmi untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiah sekaligus berdoa kepada Allah SWT,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengajian As Saodah yang juga sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kepri Susi Susilawati mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan dengan mengunjungi dan mengajak ibu majelis takim di Bintan. “Di masa sebelumnya, Bintan Berzikir dan Bersholawat ini telah kita selenggarakan di Kecamatan Bintan Timur. Kali ini, kita selenggarakan di Kecamatan Bintan Utara bersama sejumlah ibu majelis taklim,”
tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan tausiyah oleh Habib Azhar Bin Alwi Assegaf. Hadir juga Kadis Kebudayaan Makhfur Zurachman, Kepala Dinas Kesehatan dr. Gama, Kasatpol PP Kabupaten Bintan Insan Amin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira dan sejumlah unsur tokoh masyarakat, camat, dan lurah serta pengurus
Yayasan As. (cr21)

Tingkatkan Akurasi Data Penduduk

Putut A
-
0
Tingkatkan Akurasi Data Penduduk

batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungpinang, Irianto menyayangkan minimnya minat masyarakat dalam kepengurusan akta kematian pada pihak keluarga yang telah meninggal dunia. Menurut Irianto, rendahnya kesadaran dalam mengurus akta kematian ini mengurangi keakuratan data kependudukan Tanjungpinang.

“Tak sedikit memang pihak keluarga yang tak melaporkan dan mengurus akta kematian ini. Padahal proses tak memakan waktu lama,” tuturnya, kemarin.

Irianto melanjutkan, adanya penduduk yang meninggal dunia, secara otomatis akan mengurangi data jumlah penduduk di Tanjungpinang. Sehingga jika Disdukcapil tidak menerima laporan, barang pasti data warga yang telah meninggal masih dianggap ada. Dan pengaruhnya pun sampai ke database di pusat.

Menyikapi hal ini Irianto lantas mengambil langkah dengan membangun inovasi komunikasi, yang membuat laporan kematian dapat segera diterima pihaknya. “Kabid kami saat ini bekerja sama dengan seluruh penjaga makam di Tanjungpinang. Mereka membentuk grup di Whastapp,” terang dia.

Melalui komunikasi langsung ini, Irianto mengaku inovasinya membuahkan hasil yang memuaskan. Jika laporan kematian hanya diterima paling banyak tiga laporan rata-rata dalam sehari. Saat ini peningkatan drastis, telah dirasakan lembaga pendataan penduduk ini.

“Memang tergantung jumlah kematian. Namun kami bisa menerima paling banyak 10-18 laporan kematian perharinya. Ini 100 persen efektif,” imbuh dia.

Berlangsung selama kurang lebih empat bulan belakangan, Irianto mengaku inovasi bekerjasama dengan penjaga makam ini akan dikembangkan di kemudian hari.

“Tidak menutup kemungkinan akan kami berikan blanko yang dapat diisi berkaitan dengan data diri warga yang meninggal dunia. Yang penting, proses ini berjalan efektif pada akhirnya,” pungkas dia. (aya)

30 Ton Kayu Illega Diamankan

Putut A
-
0
30 Ton Kayu Illega Diamankan
Kompol Ikhsan (tengah) memberikan keterangan kronologis Kejadian. F. Wijaya Satria/Batam Pos

batampos.co.id – Polres Lingga kembali mengamankan satu unit kapal KM Pulau Meranti GT 34 dengan muatan 30 ton kayu bulat berjenis balau dan kayu lainnya di perairan Tanjungkeriting, Daik Lingga tepatnya pada posisi 0°19.1827′ S – 104°55.5688′ E, Kamis (2/11) sekira pukul 02.15 WIB dini hari.

Menurut Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi melalui Wakapolres Kompol Ikhsan B Syahroni dalam komprensi pers mengatakan, dalam aksi penangkapan tersebut, Polair Polres Lingga berhasil mengamankan nakhoda KM Pulau Meranti bernama Kim Te alias Ateng, 54, saat membawa kayu tanpa dokumen yang sah itu menuju Tanjungpinang.

“Selain tersangka, Kami juga mengamankan barang bukti yakni satu unit kapal bersama 30 ton kayu yang ada di dalam kapal tersebut,” kata Ikhsan di Hotel One Dabo Singkep, Jumat (3/11) pagi.

Lebih lanjut Ikhsan menjelaskan, dalam kapal KM Pulau Meranti Selain nakhoda, Ada dua orang anak buah kapal (ABK) yakni Ai dan Aeng. Namun hingga saat ini Polisi telah mengamankan nakhoda yang mengaku bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

Setelah polisi melakukan pemeriksaan, ternyata kayu yang ada di dalam kapal tersebut tidak memiliki berkas yang sah. Sehingga polisi juga akan memberikan jeratan hukum tindak pidana pelayaran dan pencegahan serta pemberantasan pengrusakan hutan.

“Permintaan pasalnyang akan kami kenakan yakni Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” ujar Ikhsan.

Ditanya terkait dugaan keterlibatan tersangka lainnya, Ikhsan menjawab kasus ini masih dalam penyelidikan untuk selanjunya akan didalami. Jika ada tersangka lainnya yang turut serta atau terlihat mungkin saja akan ditindak lanjuti. Namun jika dilihat dari hukum pelayaran hanya menyeret pelaku saja.

Terungkapnya kasus ini, hasil dari laporan masyarakat yang menyatakan banyaknya aktifitas illegal loging dari Kabupaten Lingga dikirim keluar daerah seperti Batam dan Tanjungpinang. Untuk itu, Polres Lingga terus melakukan pemantauan dan razia di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. (wsa)

Ditawarkan Rp 6,3 Miliar, Antam Beri Sinyal Setuju

Putut A
-
0
Ditawarkan Rp 6,3 Miliar, Antam Beri Sinyal Setuju

batampos.co.id – Pemkab Bintan akan melakukan negosiasi ulang dengan PT Aneka Tambang (Antam) sehubungan ganti rugi lahan milik Antam yang tersebar di Kijang Kecamatan Bintan Timur. Pemerintah menawarkan gantirugi sebesar Rp6,3 miliar untuk lahan seluas 4,9 hektare.

Antam memberikan sinyal menerima tawaran tersebut. Sekdakab Bintan Ad Prihantara
mengatakan, tahun ini sebenarnya Pemkab Bintan telah menganggarkan Rp 5 miliar untuk ganti rugi lahan Antam, akan tetapi PT Antam malah minta Rp 20 miliar untuk ganti rugi lahan itu.

“Waktu itu belum ada kesepakatan mengenai harga, karena berdasarkan tim apresialnya, Antam meminta Rp 20 miliar sedangkan kita berdasarkan tim apresial diperoleh angka Rp 5 miliar,” sebut Adi. Belakangan ini disebut Antam memberikan sinyal menyepakati tawaran terbaru dari Pemkab Bintan.

“Akhirnya, di apresial ulang dan diperoleh Rp 6,3 miliar, jadi akan ditambah Rp 1,3 miliar dari yang dianggarkan kemarin sebesar Rp 5 miliar. Tahun depan, jadinya akan dianggarkan pada apbd murni sebesar Rp 6,3 miliar,” katanya.

Terpisah, Kepala Bagian Agraria Setdakab Bintan Enrio Karyadi membenarkan, berdasarkan penilaian apresial dari Pemkab Bintan yang dilakukan konsultan jasa penilai publik Toto Suharto dan Rekan-rekan, yang berkantor di Jakarta dan memiliki cabang di Pekanbaru, didapat angka Rp 6,3 miliar.

“Bukan Pemkab atau pemilik lahan yang melakukan, tapi di luar itu. Mengapa dulu
angka dari tim apresiasl Antam tinggi, karena mereka melakukan penghitungan berdasarkan kepentingan Antam, yakni bisnis, sedangkan apresial kita berdasarkan aturan dan undang undang untuk publik, makanya berbeda walaupun objeknya sama,” jelasnya.

Dia menargetkan, persoalan ganti rugi akan selesai dalam bulan ini, karena itu pihaknya akan kembali melakukan musyawarah dengan PT Antam. “Saat ini kita mau melaksanakan negosiasi ulang, pembicaraan mengarah ke sana, Itu, arahnya (Rp 6,3 miliar), kayaknya mereka mau tapi ini masih di proses internal mereka,” katanya.

Sebagaimana diketahui, lahan milik Antam yang saat ini telah dibangun oleh Pemkab, antara lain Gedung LAM, gedung community center, dan lahan rumah sakit umum daerah Bintan dengan luas sekitar 2,2 hektare. (cr21)

Fokus Tata Dompak Sampai 2020

Putut A
-
0
Fokus Tata Dompak Sampai 2020
Masjid Raya Nur Ilahi Dompak menjadi salah satu ikon Pulau Dompak. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menargetkan Pulau Dompak, Tanjungpinang sudah tampil elegan pada 2020 mendatang. Menyiasati keingin tersebut, Gubernur Nurdin akan membentuk badan khusus yang diberi tanggungjawab untuk mengelola Pulau Dompak. Lewat APBD 2018 nanti, ada beberapa pembangunan strategis yang akan dilakukan.

“Kita targertkan bentuk Dompak sebenarnya sudah terlihat pada 2020 nanti,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun disela-sela meninjau pelaksanaan penataan Jembatan I Dompak, Tanjungpinang, Kamis (2/11).
Menurut Gubernur, khusus untuk penataan Dompak, Dinas Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran lebih kurang Rp100 miliar. Ditegaskannya, karena kekuatan keuangan daerah terbatas, tentu prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Mantan Bupati Karimun tersebut yakin, Dompak akan memberikan warna tersendiri bagi nama besar Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
“Terlepas daripada itu, kita juga mendukung rencana pembangunan yang kita susun. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan Tanjungpinang ini menjadi lebih baik dan lebih maju,” jelas Gubernur.
Ditambahkan Gubernur, Dompak dirancang bukan hanya untuk pusat   Pemerintahan Provinsi Kepri saja. Tetapi akan juga dipersiapkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Di tahun depan, Pemprov Kepri juga akan memulai penataan kawasan wisata mangrove. Kemudian di kawasan Masjid Raya Dompak akan dipercantik lagi.
“Kita berharap pembangunan yang kita lakukan nanti, bisa membantu peredaran ekonomi masyarakat. Karena di kawasan masjid akan ada tempat-tempat usaha bagi masyarakat,” tutup Gubernur.
Sementata itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertahanan, Abu Bakar yang ikut mendampingi Gubernur menambahkan, perkiraan sementara untuk penataan jalan dan trotoar di kawasan Dompak membutuhkan anggaran lebih kurang Rp100 miliar. Jumlah tersebut diluar untuk penerangan jalan.
“Kita akan melakukan pembangunan secara bertahap. Khusus untuk penerangan jalan, akan menjadi tanggungjawab Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri,” ujar Abu Bakar menambahkan.(jpg)

Target Kunjungan Wisman Sulit Tercapai

Putut A
-
0
Target Kunjungan Wisman Sulit Tercapai
Wisatawan mancanegara berswafoto di kawasan wisata Lagoi Bintan, Minggu (20/8) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau sebesar 2,7 juta jiwa boleh dikata nyaris mustahil diwujudkan. Ini setelah melihat waktu yang tersisa dan kegiatan kepariwisataan yang tinggal bertumpu pada akhir tahun 2017.

Sebagaimana dicatat dalam data resmi kunjungan wisman ke Kepri oleh Badan Pusat Statistik Kepri, bahwasanya selama Januari-September 2017, kunjungan wisman baru terbukukan sebanyak 1.486.095 jiwa. Angka ini masih jauh dari target yang dipatok.

“Kalau 200 ribu saja targetnya di setiap bulan, kini masih belum memenuhi target. Bila dihitung dari bulan Januari sampai dengan September masih defisit,” ungkap Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar.

Mengacu tren kunjungan setiap bulan sepanjang tahun ini yang masih di bawah 200 ribu wisman, mencapai target sekitar 1,1 juta jiwa dalam tiga bulan terakhir, boleh dikata adalah misi mustahil. Sepencatatan BPS Kepri, belum pernah ada kunjungan lebih dari 200 ribu jiwa wisman ke Kepri dalam satu bulan.

“Kecuali pada Desember saja. Sisanya selama empat tahun terakhir belum pernah menyentuh angka 200 ribu wisatawan dalam satu bulan,” ujar Panusunan.

Dari total kunjungan wisman sepanjang tahun, masih didominasi pelancong dari negara jiran. Pada periode Januari-September 2017, ada 737.494 jiwa wisman asal Singapura, kemudian terbesar kedua dari Malaysia sebanyak 180.418 jiwa.

“Peringkat ketiga wisman asal Tiongkok dengan jumlah 111.121 jiwa,” ungkap Panusunan.

Sedangkan pintu masuk utama wisman masih berada di Kota Batam dengan 1.081.543 wisman yang masuk pada periode Januari-September 2017. Dari pintu masuk Bintan hanya membukukan 261.364 jiwa. “Kalau dari Tanjungpinang 81.935 jiwa, dan dari Karimun sebanyak 61.253 jiwa,” kata Panusunan. (aya)

1...12,83112,83212,833...14,190Halaman 12,832 dari 14,190

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000