batampos.co.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 885 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD tahun ini sebesar Rp 823 miliar, maka terjadi peningkatan sekitar Rp 59 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Imran, mengatakan, hal itu diperoleh dari pembahasan alot Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) total keseluruhan Pendapatan sebesar Rp 885 miliar.
“Estimasi pendapatan mengalami kenaikan. Salah satunya ada Silpa, PAD Naik dan Dana Perimbangan yang turun,” kata Imran saat memimpin rapat Paripurna Penyampaian KUA dan PPAS Kamis (16/11).
Imran Ketua DPRD KKA menargetkan pembahasan bisa digelar Senin (20/11) karena pengesahan anggaran 2018 mesti dilakukan sebelum tahun anggaran 2017 berakhir. “Insya Allah akan tepat waktu karena pembahasan akan dilaksanakan secara maraton,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan kepada kepala OPD agar tidak meninggalkan Anambas saat pembahasan belum selesai. “Kami harapkan kepala OPD hadir saat pembahasan,” ungkapnya.
Wakil Bupati KKA Wan Zuhendra mengatakan, dana yang disampaikan riil di lapangan berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan, namun PMK-nya masih belum keluar. “Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan dari Rp 58 miliar menjadi Rp 28 miliar,” jelasnya. (sya)
Sejumlah lori pengakut bauksit diamankan di Mapolres Tanjungpinang, Kamis (2/10). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Penyidik Reskrim Polres Tanjungpinang, akan kembali memanggil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri, Amjon, untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
Pemanggilan ini merupakan tahap lanjutan untuk meminta keterangan tambahan pendukung, dikarenakan adanya ketidaksinkronan terhadap keterangan dari para saksi yang sudah diperiksa.
“Kita sudah periksa semua saksi, namun dari keterangan yang diberikan semua hasilnya masih belum sinkron. Untuk itu, kita lakukan jadwal pemanggilan lagi untuk mengambil keterangan tambahan dari dinas ESDM-nya, baik selaku ahli, dan yang mengeluarkan izin,” jelas Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwihatmoko Wiraseno, Kamis (16/11).
Menurutnya, dalam kasus ini pihaknya akan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk menetapkan tersangka yang menjadi dalang dibalik kasus tersebut.
“Kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, karena harus ada penyesuaian dari keterangan pendukungnya. seperti ESDM, PTSP, dan saksi lainnya. Termasuk dari keterangan pemilik bauksit,” terangnya.
Ia menjelaskan dalam penyidikan kasus ini, pihaknya juga akan memperhatikan aspek regulasi melalui Permen nomor 34 tahun 2017, serta UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, sehingga nantinya hasil penyidikan bisa lebih akurat.
Kalau kita hanya menggunakan UU nomor 4 tahun 2009, tentu itu hanya mengatur terkait IUPK atau IUP secara umum. Nah, kita juga harus mendalami Permen ESDM-nya, sehingga pengkajiannya bisa lebih luas,” ungkapnya.
Dwi menyebutkan, pihaknya juga sudah meminta keterangan terhadap PT SM, selaku perusahaan yang memesan langsung biji bauksit tersebut kepada PT AIPP.
“Mereka (PT SM, red) membenarkan bahwa ada memesan bauksit tersebut. Namun, tidak mengetahui terkait masalah perizinan. Mereka hanya tahu pesan bauksit saja, tapi masalah perizinan dari PT AIPP, dengan PT Lobindo tak tahu,” sebutnya.
Ia juga menegaskan pihaknya tentu akan berhati-hati dalam mengungkap kasus tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadinya polemik, dikarenakan dalam kasus ini melibatkan banyak pihak dan juga instansi lain.
“yang jelas saat kita mencek ke TKP, saat dilakukannya loading barang itu, tidak ditemukan surat IUP nya,” imbuhnya.
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro menegaskan kasus pengangkutan tambang bauksit di Tanjungmoco, hingga kini masih terus berlanjut.
Ia menuturkan pihaknya kini masih terus memeriksa saksi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dalam menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Kasus ini lanjut dan masih ditangani penyidik,” ujarnya, Kamis (16/11).
Menurutnya, dalam penyidikan ini pihaknya sangat berhati-hati. Pasalnya, dalam proses pemeriksaan kasus tersebut, tentunya melibatkan banyak instansi lain.
“Terkait masalah bauksit, karena berkaitan dengan undang-undang tertentu kita tak boleh sembrono kayak penanganan kasus biasa, karena menyangkut instansi lain. Jadi jangan sampai penyidikan yang kita lakukan ini jadi salah langkah,” imbuhnya. (cr20)
Fahresi Angga Gunawan. F. Dok Pribadi untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Fahresi Angga Gunawan, satu-satunya wasit sepak takraw dari Provinsi Kepri yang bersertifikat S2 (sebutan wasit untuk tingkat provinsi). Tawaran jadi wasit berskala nasional (S1) pun sudah diterimanya. Namun sayang, hasratnya terganjal keterbatasan biaya.
Surat undangan itu datang sebulan lalu, tepatnya 20 Oktober. Dibagian kiri atas kertas itu tertulis, pelatihan wasit Asian Sepak Takraw Federation (ASTAF).
Ditemui di sudut Kota Bintan Center, pria 33 tahun ini mulai menuturkan keinginan kuatnya mengikuti pelatihan wasit di Palembang, 25 November mendatang. Surat dari Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) itu pun tampak lecek. Mungkin karena sering dibuka tutup lipatannya.
“Kalau saya ada rezeki dan bisa ikut pelatihan itu, berarti saya satu-satunya wasit sepak takraw dari Kepri untuk tingkat nasional,” ujar putra kelahiran Tanjungpinang ini.
Alumni Universitas Islam Riau (UIR) yang juga mengajar pendidikan jasmani (Penjas) di SD 009 Bintan ini menuturkan, melalui jenjang sertifikasi S1 itu, ia dipersiapkan menjadi wasit sepak takraw di Asian Games Palembang 2018.
Untuk itu, ayah dua orang anak ini berharap, bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi dan akomodasi selama pendidikan.
“Pelatihannya tiga hari. Dari tanggal 25 sampai 27 November. Tapi sampai sekarang saya belum ada kepastian. Apakah jadi berangkat atau tidak, karena tak punya biaya,” ucapnya.
Meski bukan berasal dari seorang atlet, tapi Angga sudah menjadi wasit sejak 2009 dan telah mengantongi sertifikat S2. Selain di Kepri, ia sering diundang menjadi wasit di Padang dan Pekanbaru.
“Rencananya kalau saya mengikuti sertifikasi itu, saya akan dipersiapkan main di Asian Games Palembang tahun depan,” ungkapnya.
Angga menjelaskan, keberadaan wasit dalam sebuah pertandingan merupakan salah satu elemen penting. Jika tidak ada wasit, maka sebuah pertandingan tidak akan terlaksana. Dan untuk menjadi seorang wasit, bukan perkara mudah.
“Wasit harus memiliki keahlian khusus dan bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Karena kalau tidak, wasit akan menerima risiko seperti, dicerca suporter dengan teriakan bernada menghina. Bahkan lebih dari itu,” katanya.
Diakui Angga, menjadi wasit selain bertanggung jawab juga harus memiliki kebesaran hati. Krisis kepercayaan terhadap wasit harus diatasi, dengan terus belajar dan mengembangkan kemampuan.
“Harapan saya cuma satu. Bisa menjadi wasit nasional dan mengharumkan nama Kepri,” harapnya. (cipi Ckandina)
Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat memaparkan inovasi pelayanan publik Kabupaten Karimun di acara Forum Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Kamis (16/11). F Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq memaparkan lima inovasi pelayanan publik di hadapan peserta launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi di Gedung LAN, Bandung, Kamis (16/11).
Kelima inovasli pelayanan publik yang dipaparkan di antaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Karimun, Dengan Laporan Terbitlah Akte Kematian (Dapur Teraman) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, Pelayanan Perizinan di Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Karimun.
Kemudian, Inovasi Pelayanan Rumah Sakit RSUD M Sani yang slogan Cepat, Tepat, Ramah dan Senyum. Terakhir inovasi pelayanan di Dinas Perhubungan Karimun dengan inovasi Kalau Bukan Kite Siape Kalau Bukan Hari Ini Bile.
“Kelima inovasi pelayanan publik yang kami jalankan, cukup banyak manfaatnya oleh masyarakat. Dan lebih cepat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Aunur Rafiq yang didapuk menjadi narasumber.
Bupati mengaku, inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pengalaman, dan melalui proses yang cukup panjang. Intinya, inovasi yang dilakukan merujuk pada merakyat.
“Jadi, keberhasilan inovasi pelayanan publik tadi juga berkat dukungan semua elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan Kabupaten Karimun,” ujar Rafiq.
Selain pemaparan lima inovasi pelayanan publik, Rafiq juga memaparkan program tol laut yang sedang diprogres, dan industri pariwisata. Melalui konektivitas antarpulau, nantinya akan bisa dirangkai perekonomian antarpulau satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di hinterland.
Sementara Kepala LAN Adi Suryanto menegaskan, perkembangan zaman dalam tiga tahun terakhir begitu pesat. Dan launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi kali ini, dinilai mampu memenuhi pelayanan publik. Terutama di daerah-daerah. “Inovasi pelayanan publik haruslah mengikuti zaman. Tidak terkecuali di daerah. Karena bisa memberikan efek positif terhadap pelayanan masyarakat,” tutur Adi. (tri)
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakatan, Pemerintah Kabupaten Natuna terus berharap mendapat perhatian pemerintah pusat agar Natuna sebagai daerah penghasil gas alam dan minyak bumi mendapat kuota gas untuk kebutuhan di dalam daerah.
Kebutuhan gas di daerah kata Ngesti, tidak hanya dapat mengatasi mahalnya harga gas elpiji. Namun dapat digunakan bahan bakar pembangkit listrik. Yang selama ini terus digunakan mengunakan pembangkit listrik tenaga diesel.
Pemerintah Daerah sebut Ngesti, sudah menerima penawaran dari investor untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Teknologi energi terbarukan sangat penting dalam mendukung program ramah lingkungan.
“Tapi pertemuan itu belum membuat keputusan. Daerah selama ini mengharapkan pembangkit listrik tenaga gas, karena Natuna adalah penghasil gas alam,” sebut Ngesti, Kamis (16/11).
Menurut Ngesti, PTLB yang ditawarkan kepada Natuna merupakan proyek energi terbarukan yang sangat bersih, tidak membawa limbah yang membahayakan lingkungan dan akan mengurangi emisi sekaligus mengurangi dampak pemanasan global.
“PLTB bisa dibangun dengan lahan yang cukup luas dibeberapa titik yang strategis. Dan tentu harus ada pembahasan lanjut bersama Bupti dan OPD,” ujar Ngesti.(arn)
Presiden Joko Widodo saat memimpin langsung rapat terbatas kabinet membahas pengambangan 10 Bali Baru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (16/11), mengatakan, “ada sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata kita apabila kita memiliki banyak destinasi wisata baru.”
Rapat itu dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja, termasuk Menpar Arief Yahya, yang diberi tugas membesarkan sektor pariwisata itu.
Dia pun menyebutkan, trend dunia menunjukkan adanya peningkatan di sektor ini. Yang terdekat misalnya Tiongkok. Lonjakan turis yang keluar dari negeri Tirai Bambu itu (baca: outbound, red) sudah mencapai 125 juta orang setahun. Dalam 5 mendatang diprediksi meningkat hingga 180 juta orang.
Yang perlu diperhatikan, menurut Presiden Jokowi, separuh dari 125 juta itu, atau 62 juta masuk ke Asia. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan dengan secepat mungkin menyelesaikan pengembangan 10 Balli baru. Targetnya adalah merebut pasar turis mancanegara.
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu masuk akal. Sebab, semua negara di dunia lagi berebut untuk memasarkan destinasinya masing-masing. Indonesia bagian dari negara yang destinasinya secara kultural maupun alam, punya potensi bersaing dengan negara lain di destinasi yang lain.
Karena itu, dia meminta 10 Bali baru digarap secara cepat, dengan diferensiasi yang berbeda antara destinasi satu dengan lainnya sehingga menjadi menarik. Baik yang menonjolkan keindahan pantainya, budayanya, maupun geopark-nya.
“Itu akan menjadi sesuatu yang menarik, sehingga orang datang karena keindahan pantainya, keindahan budayanya seperti Borobudur. Bisa datang karena keindahan danaunya yang besar seperti Toba, bisa datang karena pengen diving dan surfing,” tutur Presiden.
Dengan pengembangan 10 Bali baru saja, tambahnya, bukan tidak mungkin sebagian besar turis yang keluar dari Tiongkok, maupun negara lain setiap tahunnya bisa masuk ke Tanah Air.
“Saya rasa kita harus memiliki pembeda seperti itu sehingga kita harapkan yang 62 juta hanya dari satu negara, misalkan separuh atau sepertiganya datang ke kita itu sudah 20 juta. Ini baru dari satu negara,” sebutnya.
Untuk itu dia meminta 10 Bali baru sesegera mungkin dirampungkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Barekraf, Kementerian Koperasi harus segera terintegrasi pada sebuah program pengembangan yang telah diputuskan.
Spirit Presiden Jokowi yang semakin concern ke sektor pariwisata itu tentu menjadi tugas Menpar Arief Yahya. Dia pun terus memperkuat dan mempopulerkan “gotong royong” dengan semua Kementerian dan Lembaga menggunakan tagline “Indonesia Incorporated!”
Bahkan Menteri Arief Yahya mengunakan konsep Pentahelix ABCGM. Academician, Business Community Government dan Media. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, Infrastruktur membutuhkan Kemen PUPR, aksesibilitas dengan Kemenhub, alam dengan KemenLHK, budaya dengan Kemendikbud, korporasi dengan Kementerian BUMN, ICT dengan Kominfo, Imigrasi-Bea Cukai dengan Kemenkumham.
Budget anggaran promosi dengan Kemenkeu, promosi mancanegara dengan Kemenlu, homestay desa wisata dengan Kemendes, safety and security dengan Polri, dan pengembangan destinasi dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot.
“Di TTCI Travel Tourism Competitiveness Index, daya saing pariwisata kita ditentukan oleh 14 pilar, yang kewenangannya di Kementerian dan Lembaga lain. Inilah pentingnya Indonesia Incorporated,” tutur Arief Yahya.(*)
Kepala proyek dari PT Pertamina trans kontinental Zainal memaparkan mekanisme pemindahan bangkai kapal pagai di Mapolsek Bintan Utara di Tanjunguban, kamis (16/11) kemarin. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) kontraktor yang ditunjuk mengerjakan pemindahan bangkai kapal pagai oleh pihak Pertamina meminta jaminan keamanan kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan sebelum mereka memulai pekerjaan memindahkan bangkai kapal yang berlabuh di lokasi pekerjaan pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi di pantai Mentigi Tanjunguban.
“Jangan ketika kami kerja, disatroni, bukannya kami mau mencuri bangkai kapal, kami hanya mengerjakan pemindahan kapal dan butuh rasa nyaman,” ungkap Kepala Proyek dari PT PTK, Zainal dalam pertemuan di Mapolsek bintan utara di Tanjunguban, kamis (16/11) sekitar pukul 09.00 pagi.
Ia juga memaparkan teknis pekerjaan pemindahan bangkai kapal itu. Menurutnya, terdapat dua persoalan yakni lubang di tangki kapal dan bangkai kapal yang sudah kandas. Beberapa lubang yang bocor di tangki menurut rencana akan ditambal. Sebelum menambal lubang yang bocor, kontraktor akan menggunakan pelampung untuk mengangkat bangkai kapal. Hal ini dilakukan saat air laut pasang.
“Air pasang sehari terjadi dua kali. Biasanya siang hari. Waktu air pasang kami akan berusaha mengangkat kapal dan secepatnya menambal lubang. Dalam menambal kami
akan menggunakan cara lama, seminimal mungkin tidak menggunakan pengelasan atau
elektrik,” katanya.
Setelah mengapung, selanjutnya kapal akan digeser dari wilayah lama ke wilayah perairan milik pertamina tepatnya di jeti 7 pertamina Tanjunguban. Estimasi pekerjaan ia menargetkan 7 hari selesai, meski sebenarnya masa pelaksanaan pemindahan kapal
di dalam kontrak adalah 24 hari. “Mudah-mudahan 7 hari selesai. kalau mengeser kapal ke wilayah perairan pertamina jaraknya sekitar 4 mill, mungkin tidak sampai 30 menit,”
jelasnya. Setelah berada di wilayah pertamina, kapal akan ditarik
sampai kandas dan diikat.
Dalam pekerjaan ini, Zainal menegaskan, pihaknya akan melibatkan masyarakat tempatan, kecuali tenaga ahli yang didatangkan dari Jakarta. Sementara itu, pengawas lapangan pekerjaan pelabuhan bongkar muat di Tanjunguban, Azman mengatakan, pihaknya tetap akan bekerja melakukan pemacangan tiang di lokasi pelabuhan karena pekerjaan pemindahan tidak akan menganggu. “Mendengar pemaparan dari pak Zainal, saya tidak meragukan kerjaannya, namun jika nanti ada hambatan kami akan saling membantu bersama-sama,” katanya.
Port Operation Marine Pertamina Agung yang hadir mewakili OH Marine Pertamina,
Azhar menyampaikan, Pertamina telah menegaskan akan memindahkan bangkai kapal pagai. Tidak hanya itu, ditegaskannya juga pertamina sama sekali tidak berniat menghalagi pembangunan pelabuhan bongkar muat di Tanjunguban. Dan, lanjutnya, karena kapal pagai merupakan aset negara, maka pihak pertamina sudah menyerahkan proses lelang ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. “Semua proses sedang berjalan,” tegasnya.
Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengatakan, pihaknya siap memberikan jaminan keamanan terhadap pemindahan kapal pagai. Bukan hanya pemindahan kapal pagai, namun sudah kewajiban pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan. “Di sini ada dua proyek pemerintah, dan sudah tugas kami untuk mengamankan pembangunan infrastruktur di wilayah Bintan. Agar kedua proyek tersebut tetap berjalan
bersama-sama,” kata kapolres. (cr21)
batampos.co.id – Setelah mendapatkan surat somasi dari DPRD Kepri, terkait tidak adanya respon partai pengusung untuk menuntaskan polemik Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri pengganti Agus Wibwo (AW). Akhirnya Gubernur Kepri, Nurdin yang juga Ketua DPW NasDem Kepri sepakat untuk bermusyawarah dengan pimpinan partai pengusung, Kamis (16/11) tadi malam.
“Kami sudah berkomunikasi dengan partai politik pengusung Sani-Nurdin. Semua sepakat untuk bermusyawarah malam ini (tadi malam,red) di Batam,” ujar Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri, Abdul Basith menjawab pertanyaan media, Kamis (16/11).
Menurut Basith, dari komunikasi yang sudah dibangun ke semua pimpinan Partai Pengusung. Seluruhnya Ketua Parpol pengusung menyatakan akan menghadiri pertemuan tersebut. Disebutkannya dari PPP adalah Syarafuddin Aluan, Partai Demokrat, Apri Sujadi bersama Sekretaris, Husnizar Hood. Sedangkan PKB dirinya sendiri. Sementara dari NasDem otomatis Gubernur.
“Kita berharap persoalan ini segera tuntas dan mendapatkan hasil terbaiknya. Karena polemik ini sudah menguras begitu banyak energi,” paparnya.
Masih kata Basith, saat ini hanya tersisa tiga nama untuk dimusyawarahkan. Mereka adalah Rini Fitrianti, Fauzi Bahar dan Mustofa Wijaya. Ketiga nama ini, nantinya akan dipilih oleh partai pengusung, dan pastinya satu nama yang akan dipilih dan semua partai pengusung memiliki hak untuk memilih dan juga harus menyetujui satu nama.
“Kalau PKB akan mengikuti apa yang disetujui bersama, namun tentunya akan mengajukan yang sebelumnya telah diajukan yakni Pak Mustofa Wijaya,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri sudah menjadwalkan rapat paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur Kepri menjadi calon tetap Wakil Gubernur minggu depan.
“Banmus menyepakati untuk menjadwalkan paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur pada hari Rabu, 22 November mendatang,” ujar Jumaga Nadeak.(jpg)
Pengeboran minyak lepas pantai. Penerangan listrik non PLN di lepas pantai off shore ini menjadi salatu sumber PAD Natuna. foto:net
batampos.co.id – Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Natuna belum memuaskan, baru terealiasi Rp 34 miliar hingga bulan Oktober lalu, targetnya Rp 54 miliar. Beberapa objek pajak maupun restribusi daerah belum optimal menyumbang PAD.
Kepala Bidang pendapatan badan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, pendapatan asli daerah terhitung pada bulan Oktober lalu masih diangka Rp 34 miliar. Namun pihaknya optimis akan mencapai target pada bulan Desember mendatang.
“Realisasi PAD ini masih sementara, dua bulan ini akan bertambah. Dan setiap hari ada pergerakan kenaikan penerimaan pajak maupun retribusi,” sebut Andriko, Kamis (16/11).
Andriko merinci, untuk objek PAD dikelola saat ini adalah pahjak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jln PLN dan Non PLN, parkir, air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB dan retribusi daerah.
Dikatakan Andriko, rata-rata seluruh objek pajak sudah dikelola namun kewajibannya masih kecil. Karena tidak terdapat perusahaan besar beroperasi di Natuna.Pemerintah Daerah akan terus menggali potensi pajak. Bahkan akan ada beberap potensi pajak yang akan segara menjadi penyumbang pajak yang representatif. Saat masih menyiapkan segala aturan an administrasinya.
Dikatakan Andriko, kendala saat ini masih pada kesadaran wajib pajak. Tetapi terus dilakukan imbauan dan sosialisasi agar wajib pajak menyetor pajak. Dan langkah yang dilakukan melalui sosialisasi langsung face to face ketika dilakukan penagihan.
“Tapi pada umumnya, wajib pajak sudah mulai sadar akan kewajiban,” sebut Andriko.(arn)
batampos.co.id – Pemerhati politik Tanjungpinang, Endi Maulidi mengatakan ada tiga nama beken yang berpotensi untuk mendampingi Syahrul pada Pilwako Tanjungpinang 2018 mendatang.
Ketiga figur itu adalah Ade Angga, Iskandarsyah, dan Dharma Setiawan. Menurutnya peta politik Tanjungpinang akan bergeser setelah Syahrul membuat keputusan.
“Kita melihat pergerakan Syahrul kurang gesit dengan lawan politiknya (Lis Darmansyah, red),” ujar Endi Maulidi menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Endi, baik Ade Angga, Iskandarsyah maupun Dharma Setiawan sama-sama figur politik. Karena Ade Angga merupakan Ketua DPD Golkar Tanjungpinang, Iskandaryah Wakil Ketua DPW PKS Kepri. Sedangkan Wiradharma adalah Ketua PAN Tanjungpinang. Meskipun demikian mereka tetap punya kekurangan dan kelebihan.
“Masyarakat juga menunggu keputusan politik Syahrul. Yakni untuk segera memilih pasangan,” papar Endi. Ditambahkannya, apabila Syahrul sudah membuat keputusan tentang pasangannya. Peta politik Pilwako Tanjungpinang akan bergeser. Karena kandidat yang tidak terpilih, akan membuat keputusan baru lagi. Yakni akan membentuk koalisi baru.
“Semua partai politik yang akan terlibat pada Pemilu 2019 nanti, akan memperlihatkan pengaruhnya di Pilkada Tanjungpinang. Apalagi merupakan satu-satunya Pilkadaserentak di Kepri,” tutup Endi.
Terpisah, Kandidat Calon Walikota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskandarsyah mengatakan, pihaknya hanya menunggu komitmen dari partai koalisi Setara, yakni PartaiGerindra. Diakuinya, berbagai kemungkin bisa saja terjadi, apakah diri menjadi pendamping Syahrul atau tidak. “Secara politik kita sudah terikat komitmen bersama dengan Partai Gerindra lewat sebuah koalisi. Tetapi sampai saat ini, Gerindra masih belum memberikan keputusan politiknya,” ujar Iskandarsyah, kemarin.
Menurut kader PKS tersebut, jika memang Gerindra ingin mencari pendamping yang lain, hanya tinggal secara gentle menyampaikan kepada PKS. Karena tidak ada konsekuensi hukum atas komitmen politik yang dirajut. Hanya saja, persoalan itu menjadi beban moral.
“Politik itu merupakan sesuatu yang dinamis. Kita yakin, siapa yang ingin maju di Pilkada nanti motivasinya tetap sama, yakni ingin memberikan yang terbaik bagi Tanjungpinang kedepan,” paparnya.(jpg)
