Pertamina selalu memberikan pelayan ekstra prima bagi konsumennya, Kamis (12/10).
Salah satunya pelumas perkapalan yang berada di galangan kapal di Sagulung, Kota Batam, Kepri.
Pertamina terus mendorong kemajuan ekonimi indonesia bidang galangan kapal.
batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karimun, telah memperkirakan hingga akhir bulan Oktober diprediksi hujan disertai petir. Dan angin kencang di pagi hari maupun malam hari. Untuk itu diimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di bibir pantai maupun saat melaut agar selalui melihat kondisi cuaca disekitarnya.
“Benar, terkadang terjadi panas cukup kuat. Tetap harus waspada terhadap perubahan secara tiba-tiba,” kata Observer BMKG Karimun Pande Nyoman Parwata, Kamis (26/10).
Untuk transportasi laut dan aktivitas kelautan pihaknya mengirimkan informasi keadaan cuaca. Terutama terhadap gelombang laut yang cukup tinggi di wilayah perairan Natuna dan Anambas serta arus laut yang cukup kuat di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau.
Untuk wilayah Pulau Karimun sekitarnya masih bisa dilintasi oleh kapal-kapal penumpang, baik menggunakan speedboat maupun kapal motor yang bisa pulang pergi, seperti tujuan Tanjungbalai Karimun, Buru, Urung, Selat Belia maupun Moro.
“Untuk jalur pelayaran di Pulau Karimun sekitarnya tetap aman saat ini. Tapi tetap saja waspada terhadap kondisi cuaca di laut, tidak sama dengan di daratan,” pesannya.
Sementara prakiraan cuaca pada pagi hingga malam hari cuaca berawan, sedangkan dini hari diprediksi hujan lebar disertai petir dengan suhu mencapai 24 hingga 31 derajat celcius. Sedangkan kecepatan angin 30 kilometer per jam yang kelembabannya hanya 65 sampai 95 persen.
Bisa terjadi secara tiba-tiba perubahan cuaca saat turun hujan, langsung panas secara lokal. Artinya, hujan lebat hanya terjadi di satu daerah namun di daerah lain tetap panas. Misalnya di Balai cuaca panas namun di daerah perkantoran jalan poros hujan lebat. Begitu juga di daerah Tebing bisa saja hujan secara tiba-tiba.
“Yang paling penting tetap menjaga kondisi kesehatan. Terutama bagi anak-anak yang berangkat sekolah harus waspada terhadap cuaca di sekitarnya,” tuturnya.
Pantauan di lapangan, walaupun kondisi cuaca tidak menentu beberapa hari ini, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. (tri)
Depot Pertamina Pulau Sambu, nampak di kejahuan. Itu merupakan tanki storage BBM yang tengah dibangun di Terminal BBM Pertamina Pulau Sambu, Batam, Kepulauan Riau.
Pertamina tengah membangun terminal berstandar internasional dengan kapasitas 310.000 kilo liter guna mendukung ketahanan energi dan bisnis oil trading perusahaan di wilayah regional Asia Tenggara.
batampos.co.id – Golongan Putih alias Golput masih menjadi momok di balik penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras agar partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu bisa terus meningkat dan semakin menyemarakkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria memandang golput sebagai urusan serius. Sebab itu, kerja-kerja sosialisasi harus sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. Termasuk sosialisasi ke kalangan pemuda.
“Karena partisipasi anak muda pada pemilu sebagai pemilih pemula bisa menekan angka golput,” kata Robby, di dialog kebangsaan, di Kampus UMRAH Tanjungpinang, Kamis (26/10) kemarin.
KPU Tanjungpinang, lanjut Robby, memperkirakan akan ada lebih dari 9 ribu pemilih pemula yang akan berpatisipasi pada pemilihan kepala daerah Tanjungpinang pada 27 Juni 2018 mendatang.
Ia berharap, peran pemuda terutama kalangan mahasiswa bisa mengurangi angka Golput pada Pilkada Tanjungpinang nanti. Selain ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya, para pemuda juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat soal Pilkada Tanjungpinang.
“Pemilih pemula atau pemuda perlu dijaga karena merupakan aset yang baik karena belum ‘dikotori’ oleh politik. Sehingga untuk di Tanjungpinang diharapkan pemudanya bisa mensukseskan Pilkada,” tutur Robby.
Robby pun menyebutkan pada pemilu 2015 silam, jumlah pemilih pemula berjumlah 2.374 orang. Namun, jumlah tersebut meningkat drastis karena diperkirakan akan ada 9 ribu orang lebih pemilih pemula yang akan berpartisipasi.
“Jumlahnya (pemilih pemula) sekitar 5 persen dari jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang,” sebutnya.
Keterlibatan pemuda dalam mensukseskan pesta demokrasi di Kota Tanjungpinang sangat diharapkan, selain menggunakan hak pilihnya juga harus ikut berperan aktif dengan mensosialisasikan Pilkada kepada lingkungan masyarakat. Apalagi, pada tahun mendatang, KPU Tanjungpinang mendapat target partisipasi pemilih harus mencapai 77 persen dari KPU RI. (aya)
batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam, Hasyimah mengatakan pengerjaan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sudah berjalan 50-75 persen.
“Alhamdulillah pengerjaan rehab cukup cepat dengan bantuan TMMD,” kata dia, Kamis (26/10).
Kerjasama dengan TMMD sudah berakhir seiring ditutupnya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) hari ini (kemarin, red), pengerjaan akan dilanjutkan oleh tukang dan swadaya masyarakat.
“Pengerjaan tetap jalan, tugas mereka sudah selesai dan kan dilanjutkan hingga selesai,” ujarnya.
Sesuai dengan kontrak kerja, penyelesaian rehab 100 RTLH akan selesai 5 November mendatang. Program pengentasan kemiskinan menyasar mereka yang tinggal di hinterland (pesisir, red) yang mayoritas merupakan nelayan.
Hasyimah menjelaskan tahun depan pemeritah Batam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rehab RTLH. Salah satunya pergantian bahan bangunan yang akan digunakan untuk RTLH.
“Kayu susah dapatnya, jadi kami ganti rangka besi,” sebutnya.
Mengenai jumlahnya, Hasyimah menyebutkan dia telah mengusulkan 125 rumah yang mendapat bantuan rehab RTLH. “Ada penambahan 25 rumah, sebnyak 75 di pesisir dan 50 di perkotaan,” tambahnya.
Lanjutnya, kerjasama rehab RTLH bersama TMMD ini akan terus berlanjut ke depannya. Pihaknya juga akan mengevaluasi pelaksanaan lelang agar menyesuaikan dengan jadwal dari TMMD.
“Iya ini juga akan kami sesuaikan waktunya, agar pengerjaan bisa selesai lebih cepat,” tutupnya.(cr17)
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan dalam rapat kerja bersama seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi di daerah dan pemerintah daerah mampu tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan.
“Pak Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penyerapan anggaran dan penggunaan dana desa,” ungkapnya di Kantor Bupati Bintan, Kompleks Bandar Seri Bentan di Bintan Buyu, Teluk Bintan, Kamis (26/10).
Menurut Apri, ketika ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau melambat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 1,5 persen, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan berkisar 5,3 persen. Diakuinya, sektor pariwisata menjadi primadona di Bintan dan diharapkan bisa menyelamatkan ekonomi Bintan, terlebih sektor
wisata Bintan ketika ini tumbuh sangat signifikan dengan rata-rata 15,53 persen.
“Diharapkan sektor ini mampu membantu dan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bintan,” kata Apri.
Mengenai administrasi keuangan daerah, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bintan agar menertibkan pengelolaan keuangan anggaran daerah di masing-masing instansi. Terlebih, saat ini sudah memasuki triwulan akhit tahun 2017.
“Pegawai dengan jabatan pejabat pelaksana teknis kegiatan di masing-masing OPD dituntut tertib dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan di dalam pelaksanaan anggaran,” imbuhnya.
“Tingkatkan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bintan Mohd Setioso mengatakan bahwa penegasan terkait tertib administrasi keuangan merupakan suatu hal yang baik, di mana arahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 terkait pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah harus dijalankan
dengan sebaik-baiknya.
“Pengelolaan anggaran memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa Keuangan Daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Ini harus dilakukan mengingat, lanjutnya, Pemkab Bintan telah mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan atas capaian standar tertinggi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tahun 2016 yang lalu. (cr21)
batampos.co.id – Melemahnya daya beli masyarakat mempengaruhi perputaran bisnis dalam segala aspek. Penjualan emas pun ikut terkena dampak. Ditengah sulitnya ekonomi yang masih terasa hingga akhir tahun ini, penjualan menunjukkan grafik yang terus menurun.
Karyawan Toko Emas Arafah di Pasar Fanindo, Weri mengatakan memasuki kuartal ketiga ini, penjualan emas menurun hingga 50 persen. Itu berlangsung sejak awal tahun 2017.
“Penjualan emas memang turun setiap bulan,” ujarnya saat ditemui di Pasar Fanindo, Kamis (26/10).
Dewasa ini, masyarakat lebih banyak menjual perhiasan dibandingkan dengan membeli. Meski demikian, sebagai barang investasi, emas masih banyak yang berminat. “Beli ada. Kebanyakan buat investasi,” katanya.
Harga emas diakui Weri masih dalam fase perubahan hampir setiap harinya. Seperti hari ini, dimana harga emas sebenarnya mengalami kenaikan sekitar Rp 10 ribu.
Dari harga yang terpantau, kemarin, emas 24 karat, dengan berat lebih dari 31 gram dibanderol dengan harga Rp 557 ribu sebelum menjadi perhiasan. Sementara untuk emas 22 dan 23 karat dibanderol sekitar Rp 550 ribu.
Sepinya peminat juga dirasakan pedagang emas lainnya. Adi, Staff penjualan emas di Toko Mas Cahaya di Pasar Fanindo mengaku memang pembelian emas mengalami penurunan.
“Ekonomi lemah. Makanya berdampak pada pembelian emas yang menurun,” ungkapnya. (cr19)
batampos.co.id – Penyidik Satreskrim Polres Bintan melimpahkan berkas perkara kasus pokcai naas yang tenggelam dan merengut nyawa seorang penumpangnya di Desa Pengujan, 15 Juli lalu ke pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Berkasnya diserahkan bersamaan tekong pokcai Putra Irawanda (21) dan barang bukti berupa mesin pokcai, Kamis (26/10).
“Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau p21,” ungkap Kanit Tipiter Reskrim Polres Bintan Ipda Angga Riatma Serunting kepada Batam Pos, kemarin.
Menurutnya, setelah pelimpahan ini maka tersangka resmi menjadi tahanan kejaksaan. Sebelum diserahkan, pihaknya sudah memeriksa kelengkapan berkas perkara sampai memeriksa kesehatan tersangka. “Tersangka dinyatakan sehat,” katanya.
Tersangka sendiri, katanya dikenakan pasal 359 KUHP atau pasal 361 KUHP, karena dinilai lalai dalam mengoperasikan pokcai dan menyebabkan pokcai tenggelam dan merenggut
nyawa seorang penumpangnya, yang merupakan istri dari Kades Pengujan.
Sebagaimana kejadian sebelumnya, saat itu, pelaku membawa muatan berlebih, yakni sebuah mobil dan 9 unit motor serta 25 orang penumpang. Dalam penyeberangan itu, pokcai dihantam angin kencang sehingga membuat bagian depan pokcai terangkat. Waktu itu, istri kepala desa tersangkut di seng, dan ikut tenggelam bersama pokcai.
(cr21)
batampos.co.id – Calon Walikota Tanjungpinang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskandarsyah mengatakan PKS sejauh ini masih menunggu komitmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tanjungpinang. Ia berharap PKS-Gerindra yang terikat dalam Koalisi Setara tetap solid seperti diatas.
“PKS sudah jelas dan membuat keputusan politik. Yakni dengan mempersiapkan saya sebagai kandidat. Apakah Walikota atau Wakil Walikota,” ujar Iskandarsyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Kepri tersebut menjelaskan, keputusan DPP PKS sudah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya parameternya adalah elektabilitas. Setelah ini, ia akan konsen untuk membangun komunikasi politik dengan partai lainnya.
“Khusus di Koalisi Setara kami akan menggelar diskusi secara internal. Sedangkan partai di luar itu, akan dilakukan komunikasi politik,” paparnya.
Seperti diketahui, sejauh ini, nama Iskandarsyah masih difavoritkan untuk menjadi Cawako Tanjungpinang pada Pilkada nanti. Berdasarkan poling yang digelar koran ini, nama PKS tersebut jauh meninggalkan dua kandidat petahana, yakni Lis Darmansyah dan Syahrul. Belakangan, dukungan mengalir untuk Iskandarsyah mendampingi Syahrul.
“Komunikasi politik terus kita bangun. Secara pribadi saya sudah sangat siap. Artinya tinggal menunggu keputusan partai seperti apa,” tegasnya.
Lulusan dari Belanda tersebut mengungkapkan, mimpi besarnya ingin membangun Ibu Kota Provinsi Kepri ini, seperti Singapura saat ini. Menurutnya, Tanjungpinang sudah dua kali dijadikan Ibu Kota Provinsi, baik semasa Provinsi Riau maupun Kepri saat ini.
“Tapi bisa kita bandingkan, Pekanbaru sudah jauh lebih berkembang. Sementara Tanjungpinang sangat tidak menggembirakan. Tentu kita perlu perubahan dan pergerakan menjadikan Tanjungpinang lebih maju dan terbilang,” paparnya.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, Raja Azmansyah mengingatkan kepada masyarakat agar patuh memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Bagi wajib pajak yang terlambat maupun menunggak, pemerintah mengenakan sanksi.
“Kami berharap masyarakat mendukung masalah PBB ini. Karena dalam waktu dekat kami akan beri surat peringatan 1, 2 dan 3 bagi penunggak pajak,” tegas Raja, Kamis (26/10).
Menurutnya, bila peringatan ini masih tetap tidak diindahkan, BP2RD selanjutnya memasang stiker dan spanduk pengumuman hingga penyegelan di setiap objek wajib pajak. Sanksi seperti ini, kata Raja, sudah diterapkan di beberapa kota, serta terbukti berhasil meminimalisir tunggakan pajak.
“Misal di gedung A, kami kasih spanduk pengumuman gedung ini tidak membayar atau menunggak pajak. Jadi ada sanksi sosial dan sanksi administrasi nantinya,” tutur dia.
Raja menjelaskan, sampai saat ini tunggakan PBB yang tercata di BP2RD mencapai Rp 310 miliar. Tunggakan dibagi 4 kategori, yakni piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan piutang macet.
Piutang lancar atau piutang yang masih berusia satu tahun angkanya mencapai Rp 51 miliar. Lalu piutang tak lancar umumnya piutang yang berusia 1-2 tahun dengan nilai mencapai Rp 42,8 miliar. Selanjutnya piutang diragukan sebesar Rp Rp 58,2 miliar serta piutang macet Rp 158,2 miliar.
“Kalau piutang macet umurnya lebih dari 5 tahun. Piutang ini termasuk wajib pajak yang sudah tak diketahui lagi keberadaannya. Bisa saja bangkrut, berpindah hak kepemilikan atau meninggal dunia. Sedangkan piutang diragukan, mereka yang tidak konsieten membayar pajak,” terangnya.
Sementara kategori kurang lancar, umumnya mereka yang menunggak 1-2 tahun. Biasanya keberatan dengan pajak dan mengajukan banding.
“Peluang besar ditagih baru piutang lancar, dan sudah kami anggarkan di tahun berjalan. Sedangkan untuk macet dan diragukan masih kami dalami,” katanya.
Guna mendalami penunggak wajib pajak ini, BP2RD bekerjasama dengan badan pemeriksa keuangan provinsi (BPKP) menyisir masing-masing penunggak pajak. Sampai saat ini diketahui ada sekitar 1,45 juta nomor objek pajak dengan nilai Rp 310 miliar, belum membayar sejak tahun 2013 lalu.
“Ini yang masih kami dalami dengan BPKP dan BPK,” terangnya.
Lalu kebijakan apa yang dilakukan, Raja menambahkan bagi piutang macet dan diragukan di dalam perda dan undang-undang telah diatur terkait penghapusan piutang. Pada undang-undang Nomor 28 tahun 2009 juga disebutkan, tak mungkin ditagih lagi, karena hak penagihan sudah kadarluasa.
“Bagaimana mendefenisikan kadarluasa serta batas waktunya, masih kami defenisikan dengan BPKP untuk diatur di perwako. Piutang tak bisa diwariskan, minimal pengahapusan denda,” katanya.
Penghapusan denda ini, kata Raja, juga sudah diberlakukan di beberapa daerah, sehingga ketika denda dihapus piutang bisa tertagih.
“Makanya kami masih lakukan telaah dengan BPKP,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD kota Batam, Idawati Nursanti mengatakan upaya penagihan harus dimulai dengan pendataan. Pasalnya saat ini masih banyak potensi wajib PBB tidak tertagih karena namanya berbeda atau data ganda. Hal inilah yang menyebabkan penagihan tidak pernah maksimal.
“Usulan kami harus didata ulang, mulai dari perangkat RT atau RW mengecek dan melaporkan wajib pajak sesuai nama yang ditagih. Sehingga datanya rill dan akurat,” jelasnya..(rng)
