Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12922

SMRS Jadi Nama Kantor Gubernur

0
Kantor Gubernur Kepri di Dompak. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Abdul Razak mengatakan pemberian nama Sultan Mahmud Riaayat Syah (SMRS) pada Kantor Gubernur Kepri, filosofinya adalah untuk mendukung SMRS mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena pada kesempatan sebelumnya, Kepri SMRS belum mendapatkan
predikat pahlawan nasional.

“Pemberian gelar pada gedung di pusat Pemerintahan Provinsi Kepri memang sudah menjadi kesepakatan. Termasuk Kantor Gubernur Kepri, yakni Sultan Mahmud Riayat Syah,” ujar Abdul Razak Senin (23/10) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, pemberian nama tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur (SK) Nomor 988 Tahun 2014 tentang nama gedung, nama jalan dan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Mantan politisi Partai Golkar tersebut berharap, dengan lengketnya nama SMRS pada Kantor Gubernur menjadi penanda, bahwa sang sultan punya kontribusi yang besar dalam melawan segala bentuk penjejahan saat memimpin Kerjaan Riau Lingga.

Masih kata Abdul Razak, Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah (TP2GD) telah bekerja keras untuk melengkapi berkas usulan SMRS III. Karena pada pengajuan sebelumnya, upaya yang dilakukan kandas di tengah jalan. Menurut Abdul Razak, terbukanya peluang SMRS III menjadi pahlawan nasional tahun ini, tentu menjadi pertaruhan marwah. Karena ini adalah upaya murni yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Usulan ini adalah perdana yang dilakukan Provinsi Kepri. Karena dua gelar pahlawan nasional sebelumnya didapat, ketika Kepri masih sebadan dengan Provinsi Riau,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Kepri, Yatim Mustafa berharap SMRS mendapatkan predikat pahlawan nasional. Menurutnya, sangat banyak bukti kepahlawan yang ditinggalkan SMRS III. Baik itu, yang ada di Pulau Penyengat, Tanjungpinang maupun di Kabupaten Lingga.

“SMRS adalah sosok yang militan dan pemimpin yang paham strategi perang. Kiprahnya tersebut sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan bangsa ini,” ujar Yatim.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara mengatakan, nama SMRS sudah berada si meja presiden, selaku Dewan Gelar Nasional. Doli optimis, Kepri akan mendapatkan gelar tersebut. Aplagi SMRS adalah tokoh pejuang gerilyawan laut. Pengumuan gelar tersebut adalah tepat pada hari pahlawan nasional 10 November nanti. “Kita mohon doa dan dukungan masyarakat Kepri. Semoga apa yang kita upayakan di kabulkan Allah SWT,” ujar Doli. (jpg)

Hobi Aneh, Eek di Depan Pintu Rumah Orang Lain

0
Ilustrasi (Wahyu Kokang/Jawa Pos/JawaPos.com)

Seorang pria di West Yorkshire, Inggris, yang tak disebutkan namanya, punya “hobi” aneh yang tak patut ditiru. Buang hajat di depan pintu rumah orang.

Dia tidak mengotori halaman rumah orang, hanya numpang buang hajat saja. Ia sudah bersiap dengan membawa kantong plastik dan segulung tisu. Plus, permintaan maaf yang manis.

Kejadian tersebut pertama diketahui oleh Aurora Price. Saat itu, dia sedang iseng melihat monitor CCTV rumahnya. ”Kami punya kamera di luar pintu depan. Pagi itu, aku melihat seorang pria botak di depan pintu. Kukira itu teman ibuku,” paparnya. Aurora pun memanggil ibunya, Sara, dan memberi tahu bahwa temannya datang.

Sara kaget setengah mati saat membuka pintu. Pertama, si pria bukan temannya. Kedua, dia sedang membersihkan diri setelah buang hajat.

”Dia menyeka bagian belakangnya dengan tisu dan bilang, ’Jangan khawatir, Cinta, aku habis ini bakal membuangnya di tempat sampah,’,” kata Sara menirukan ucapan pria tersebut.

Benar saja. Setelah selesai, si pria langsung mengangkat residu makanannya dengan kantong plastik, lalu membuangnya di tempat sampah. Kemudian, dia ngacir. Sebelum jauh, Sara menyemprot pria yang (mungkin) tidak punya toilet itu dengan slang air. Biar bersihnya tuntas, kali. (Metro/fam/c6/na)

SPAM Kawal Jadi Percontohan SPAM di Kepri

0
ilustrasi

batampos.co.id – Satuan Kerja (Satker) Cipta Karya sebagai pengembang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kepri, memberikan kepercayaan terhadap pengelolah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, untuk memberikan pengarahan di kabupaten/kota se-Kepri, tentang bagaimana keberhasilannya dalam mengembangkan tata kelola air bersih yang sudah dinikmatiwarga Kecamatan Kelurahan Kawal.

Pengelola SPAM Kawal, Rahmad mengatakan pihaknya telah diutus oleh provinsi Kepri untuk memberikan penyuluhan tentang keberadaan SPAM Kawal yang hingga saat ini masih berjalan. Bahkan SPAM Kawal masuk kategori SPAM terbaik di Provinsi Kepri.

“Disini kami diminta untuk membantu atau berbagi pengalaman terhadap SPAM desa yang ada di Kabupaten/kota di Kepri, guna memberi motifasi kepada SpamDes yang telah mendapatkan bantuan fisik dari pusat yang sudah mati suri, alias tak beroperasi lagi,” jelasnya.

Ia menuturkan, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah mengunjungi SPAM yang berada di Tanjung Balai karimun. Selanjutnya, juga akan bertolak ke Natuna dan Anambas.

“Kemarin kita sudah ke Karimun. Nah, besok (hari ini, red) kami akan berangkat ke Natuna, memberikan cara dan teknik pengelolaan SPAM yang baik. Kemudian kami melanjutkan lagi ke Anambas,” Tambahnya.

Sebagai Spam Kelurahan Kawal terbaik di tingkat Provinsi Kepri, lanjutnya untuk menghidupkan kembali SPAM yang telah mangkrak di berbagai Kabupaten Kota adalah hal yang harus dirinya lakukan. Pasalnya membantu dan berbagi pengalaman kepada pengelola Spam yang lain merupakan tanggung hawab bersama dalam mensejahterakan masyarakat.

“Kami akan berbagi pengalaman itu, supaya pengelola Spam yang lain dapat mengikuti cara ini. Yang pastinya kita harapkan Semua Spam di Kabupaten Kota dapat beroperasikembali,” imbuhnya.(cr20)

BPN Gesa Penerbitan Sertifikat KSB

0
ilustrasi4

batampos.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam terus menggesa pengerjaan 15 ribu sertifikat tanah bagi warga yang tinggal di Kavling Siap Bangun (KSB). Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ini ditargetkan bisa selesai November mendatang.

Kepala Kantor BPN Batam, Asnaedi mengatakan Prona tahun ini diselenggarakan di tiga kelurahan yakni Sungai Langkap, Sungai Lekop, dan Sungai Pelungut dengan total mencapai 15 ribu sertifikat.

“Untuk menyukseskan penyelesaian sertifikat ini, pihaknya juga telah membentuk tim dan kantor cabang yang berlokasi di Sagulung,” kata dia, Senin (23/10).

Dia mengungkapkan hingga saat ini proses berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah masuk mencapai 40 persen atau 4.667 berkas. Dari jumlah tersebut pihaknya sudah berhasil menyelesaikan sedikitnya3.862 sertifikat.

“Sudah 33 persen yang selesai,” sebutnya.

Dia menyebutkan proses penerbitan sertifikat sedikit terkendala karena sistem pelunasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di BP Batam. “Hingga saat ini kami terus berkomunikasi dengan mereka agar membantu percepatan proses pembayaran UWTO pemilik kavling, agar penerbitan sertifikat bisa berjalan dengan cepat dan bisa tercapai target,” bebernya.

PTSL ini merupakan salah satu bentuk percepatan yang digagas oleh Predisen Joko Widodo, tujuannya agar seluruh warga yang memiliki tanah bisa melengkapi kepemilikan dengan sertifikat tanah. Dia berharap di sisa waktu yang ada ini, tim PTSL bisa menyelesaikan tugasnya.

“Rencananya sertifikat akan diserahkan serentak November mendatang, kita sangat berharap bisa menyelesaikan target yang telah diberikan,” tutupnya.(cr17)

 

 

PAD Banyak, Tunjangan Gubernur pun Banyak

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap besaran tunjangan Guibernur dan Wakilnya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan, saat ini pihaknya menargetkan PAD Jakarta mecapai Rp50 triliun. Tahun ini, PAD DKI Jakarta berada di angka Rp41 triliun.

“Insya Allah untuk PAD mungkin kita rencanakan bisa sampai di angka Rp48 triliun sampai Rp50 triliun,” kata Edi di Balaikota, Senin (23/10), dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup).
Anis Sandi

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Dok.Jawapos)

Diketahui besaran tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dihitung berdasar PAD yakni dengan rumus 0,13%×PAD DKI.

Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 109/2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketika PAD DKI Rp50 triliun maka tunjangan Anies-Sandi mencapai Rp 65 miliar per tahun.

Jika mengacu perhitungan yang diterapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, tunjangan operasional sebesar itu terbagi dua dengan besaran 60 persen untuk Gubernur dan 40 persen untuk wagub.

Jadi, jika target PAD itu terpenuhi Anies mendapat tunjangan operasional Rp 39 miliar pertahun atau Rp 3,25 miliar perbulan. Sedangkan Sandi mendapatkan Rp 26 miliar pertahun atau Rp 2,16 miliar tiap bulan.

Jadi, tunjangan Anies dan Sandi kalau digabung menjadi Rp5,41 miliar per bulan.

Edi menjelaskan untuk dapat memenuhi target PAD Rp50 triliun, BPRD DKI akan mengejar tunggakan dari sektor pajak. BPRD DKI disebut Edi akan membentuk unit penagihan pajak dan lebih mengefektifkan juru sita pajak.

“Kita optimalkan pencairan tunggakan. PBB masih ada Rp2,2 triliun yang akan kita tagih. Oleh karena itu nanti akan dibentuk unit penagihan aktif di Badan Pajak. Kita efektifkan juru sita pajak, kita efektifkan PPNS untuk menagih pajak. Di PKB juga masih ada tunggakan hampir Rp600 miliar. Jadi dari sumber pencairan tunggakan itu kita akan optimalkan penerimaan pajak daerah yang totalnya sampai Rp3 triliun penambahannya,” pungkas Edi. (mam/jpg/JPC)

7 Desa di Tambelan Dapat Rp 10,15 Miliar

0
 Kecamatan Tambelan dari atas ketinggian. F. Dispar Pemkab Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Tujuh Desa di Tambelan mendapatkan alokasi anggaran melalui alokasi dana desa sebesar Rp 10,15 miliar dari total alokasi dana desa di Bintan sebesar Rp 53,6 miliar.

Tujuh desa tersebut adalah Desa Batu Lepuk mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1,47 miliar, Desa Kampung Hilir Rp 1,51 miliar, Desa Kampung Melayu Rp 1,45 miliar, Desa Pulau Mentebung Rp 1,42 miliar, Desa Pulau Pinang Rp 1,40 miliar, Desa Kukup Rp 1,47 miliar dan Desa Pengikik Rp 1,43 miliar.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan sebagai kecamatan terluar di Bintan Tambelan mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 10,15 miliar. Dari alokasi dana desa itu, ia berharap setidaknya 7 pemerintah desa di Tambelan mampu mendongkrak pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat di sana.

Dari alokasi dana desa untuk 7 desa di Tambelan juga diharapkan pemerintah desa bisa memberikan kontribusi yang kongkrit terhadap perkembangan dan kemajuan desa. “Yakni terkait peningkatan sarana prasarana, layanan dasar, sarana prasarana ekonomi, sekaligus penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika di kantornya, Senin (23/10) pagi mengatakan alokasi dana desa tersebut mencapai 18,84 persen dari anggaran alokasi dana desa sebesar Rp 53,6 miliar. “Ini belum termasuk dari Pos Anggaran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa mekanisme pembagian pagu alokasi dana desa menggunakan 2 azaz yaitu azaz merata dan azaz proporsional. Adapun pembagiannya meliputi 90 persen dibagi merata ke seluruh desa sebagai azaz merata dan 10 persen dibagi sesuai formula berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan tingkat
kesulitan geografis sebagai azar proporsional. (cr21)

Lapak Judi di Pemukiman Warga

0

batampos.co.id – Aktivitas judi dadu, atau lebih dikenal dengan sebutan cingkoko, kembali marak di Tanjungpinang. Salah satunya di kawasan Plantar Mutiara, kawasan Potong Lembu, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Aktivitas perjudian di kawasan tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan bandar judi berani membuka lapaknya di tengah pemukiman rumah warga di pelantar itu.
Salah seorang warga yang minta namanya diinisialkan, MD, mengatakan aktivitas judi yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut sudah berlangsung kurang lebih satu bulan belakangan. Itu diketahui karena banyaknya hilir mudik kendaraan yang bukan milik warga setempat.

“Setiap hari ramai orang ke ujung (pelantar) untuk main judi cingkoko,” ujarnya.
Dikatakannya, bandar judi tersebut diketahui membuka lapak di kawasan Pelantar Mutiara, Potong Lembu dengan menyewa salah satu rumah warga. “Mereka mainnnya di dalam rumah. Mulainya dari sore sampai malam,” katanya.

Sementara itu warga lainnya, NN, menuturkan aktivitas judi disana seperti terorganisir. Hal itu karena tidak adanya penertiban yang dilakukan aparat dan instansi terkait di Kota Tanjungpinang. “Terkesan seperti dibiarkan. Entah memang tidak tahu ada praktek perjudian, atau pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum harus mengambil tindakan dengan menertibkan praktek perjudian. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. “Jangan dibiarkan buka, apalagi itu di kawasan perkampungan penduduk. Bisa rusak generasi muda, karena perjudian itu,” ucapnya.(ias)

Panwaslu: Black Campaign di Medsos Pidana

0

batampos.co.id – Ketua Divisi Penindakan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, Sulbi menegaskan, kampanye hitam atau black campaign dalam tahapan pemilihan kepala daerah pada 2017 bisa terjerat pidana. Tindakan ini juga berpotensi menggugurkan pencalonan pasangan yang diusung.

“Penegasan ini, sudah disampaikan langsung oleh Bawaslu Pusat. Karena memang kita menginginkan Pilkda Tanjungpinang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan,” ujar Sulbi menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (23/10) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, barang siapa bukan hanya pasangan calon dan tim sukses, yang melakukan fitnah yang mengganggu pasangan calon, bisa dijerat dengan pasal pidana dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan itu. Apalagi dengan adanya media sosial, membuat orang bebas berekspresi dalam menyampaikan pendapat tanpa memahami Undang-Undang ITE yang ada.

Black Campaign di media sosial, akan membuat suasan Pilkda tidak kondusif. Kami berharap masing-masing calon Walikota ataupun Wakil Walikota dapat memberikan pemahaman yang baik kepada tim suksesnya,” harap Sulbi.

Berangkat dari pemikiran tersebut, untuk mengawal Pilwako Tanjungpinang secara jujur, adil dan transparan, pihaknya  akan menggandeng pelajar Tanjungpinang dalam upaya menjaga independensi Pilkada Tanjungpinang. Apalagi, Pilkda Tanjungpinang ada Pilkda serentak satu-satunya di Kepri.

“Kami akan memberikan edukasi khusus tentang pengawasan Pemilu yang baik kepada pemilih pemula, yakni kalangan pelajar,” ujar Divisi Penindakan Panwaslu Kota Tanjungpinang, Sulbi menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (23/10).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar sosialiasi pengawasan Pilkada kepada pemilih pemula. Masih kata Sulbi, pada kegiatan itu nanti, pihaknya juga akan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang sebagai pemateri.

“Karena kita sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, meskipun berbeda peran. Artinya tetap harus bersinergi dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, khusus pelajar,” tutup Sulbi.(jpg)

Misel Juara Lomba Batik

0
Sunny Sukardi dan Noorliza Nurdin Basirun foto bersama Misel, model asal Malaysia yang menjuarai pagelaran World Batik Model Competition 2017 . F.Slamet/Batam Pos

batampos.co.id – Model asal Malaysia, Misel dinobatkan sebagai duta besar batik karya Jin Qing Yang. Ini setelah dirinya keluar sebagai juara dalam pagelaran World Batik Model Competition 2017 yang digelar di kawasan pariwisata terpadu PT Sun Resort di Batu Licin, Kampung Wacopek, Bintan, 20 hingga 22 Oktober lalu.

Ia berhak membawa uang tunai ratusan juta rupiah dan akan segera tampil di Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Juara kedua diraih model asal Hongkong, Carlos dan juara tiga model asal Austria, Mika.

CEO PT Sun Resort, Sunny Sukardi, Minggu (22/10) malam mengatakan, pagelaran ini merupakan yang kedua kali digelar di Sun Resort. Tahun ini, model yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran ini terus meningkat, namun model Indonesia belum ambil bagian. Ia berharap, tahun depan ada model dari Indonesia yang ikut memeriahkan pagelaran ini, karena pihaknya akan mendatangkan lebih banyak model dari mancanegara.
Alasannya berharap model Indonesia ikut ambil bagian, karena menurutnya, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui Unesco. Oleh karena itu, model Indonesia harus ambil bagian dalam pagelaran batik tahunan yang diadakan PT Sun Resort ini.

Sementara itu, istri dari Gubernur Kepri, Noorlizah Nurdin Basirun mengapresiasi PT Sun Resort karena telah mempromosikan batik sebagai warisan budaya Indonesia ke mancanegara. Diharapkannya, batik Melayu mewakili Kepulauan Riau dalam event yang digelar tahunan ini. Dia juga mengatakan batik merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mempromosikan pariwisata Bintan ke mancanegara. Melalui batik juga diharapkannya mampu meningkatkan kunjungan wisawatan ke Bintan. (cr21)

Nurdin Akan Kumpulkan Partai Pengusung

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun akan mengajak partai pengusung  duduk bersama, untuk mencalonkan lagi calon wakil gubernur Kepri. Karena saat ini hanya ada satu calon saja yakni Isdianto. Nurdin mengamini, bahwa pemilihan wakil gubernur tak bisa hanya satu calon. “Harus dua,sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya, Senin (23/10).

Ia mengatakan akan meminta partai pengusung menambah satu calon lagi, untuk melengkapi syarat pemilihan wakil gubernur Kepri. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan, Nurdin menuturkan dirinya masih belum bisa menebak hal itu. “Tergantung partai pengusung nantinya,” ucapnya.

Saat ditanya bahwa dirinya lebih cenderung memilih Isdianto, Nurdin enggan berbicara lebih jauh. “Masak saya disuruh baca politik,” ujarnya.

Sebelumnya Calon Wakil Gubernur Kepri Agus Wibowo, membenarkan mudurnya dari bursa calon. Disebabkan oleh tak sanggupnya Agus memenuhi persyaratan berupa dukungan dari partai pengusung. “Saya gak mampu,” tuturnya

Baik Agus maupun Isdianto, hanya kurang melengkapi syarat dukungan partai pengusung saja. Persyaratan lainnya, sudah dipenuhi oleh keduanya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. “Hanya itu aja, selebihnya udah sesuai aturan,” ujar Jumaga beberapa waktu lalu.

Jumaga menuturkan bahwa pemilihan bisa dilakukan dalam bulan ini. Tapi melihat kondisi, hanya ada dua calon. Pemilihan ini kembali diundur. (ska)