Rabu, 29 April 2026
Beranda blog Halaman 12923

Dana Desa Diawasi Polisi

0
Gubernur Kepri dan Kapolda Kepri sebelum teleconference tentang dana desa.

batampos.co.id – Tingginya kasus penyelewengan dana desa membuat pemerintah bersikap. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri menjalin kerjasama (MoU) untuk menutup celah penyelewengan tersebut.

Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Tito Karnavian, Jumat (20/10). Perjanjian tersebut berisi tentang kerja sama Polri, Kemendagri, dan Kemendes untuk pengawasan, pencegahan, dan penanganan penyelewengan dana desa. Dalam penandatangan tersebut juga disaksikan oleh Kepolda seluruh Indonesia dan beberapa Gubernur melalui video converence.

”Dengan MoU ini harapannya tidak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” kata Eko yang ditemui seusai acara. Dengan demikian diharapkan dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengawasan akan dilakukan oleh polsek-polsek seluruh Indonesia. Eko mengatakan salah satunya adalah mengawasi akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan dana.

”Nanti setiap desa diwajibkan ada baliho yang memperlihatkan penggunaan dana desa. Kapolsek bisa mengingatkan kalau harus ada itu,” tuturnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika keterlibatan kepolisian dalam pemanfaatan dana desa ini bukan untuk menakut-nakuti. Polisi diharapkan juga dapat melakukan pendampingan.

”Mungkin ada kepala desa yang belum tahu bagaimana pembukuan, nanti kapolsek bisa mendampingi. Mereka kan sekolah mendapatkan ilmu itu juga,” ujar Tito.

Dia miris karena melihat beberapa kasus penyelewengan dana desa bukan karena kesengajaan.

”Misalnya ada yang tidak paham kalau penggunaan harus ada notanya. Ada beberapa yang tidak sengaja,” kata Tito.

Selain pengawasan dan pendampingan, Tito juga mengatakan jika anggotanya juga bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan dana desa. Sebab 20 persen penggunaan dana desa harus padat karya. Selain itu juga masyarakat juga harus diajak dalam mengusulkan pemanfaatan dana desa.

Tito memang sengaja berpesan jika penindakan hukum merupakan langkah terakhir.

”Jadi adanya keterlibatan polisi ini bukan seperti ngintip-nginti, mencari kesalahan,” jelasnya.

Setelah melakukan video converence dengan jajarannya, Tito meminta agar mereka melakukan rapat internal. Desember nanti Tito akan melakukan evaluasi. Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi pertiga bulan.

Polri tidak main-main untuk mengawasi dana desa ini. Jika ada anggotanya yang terlibat penyelewengan dana desa, maka Tito mengancam akan menghentikan karirnya.

”Kalau ada yang berprestasi, saya janji akan saya promosikan,” terangnya.

Tito pun berencana untuk meminta anak buahnya membuat aplikasi pengaduan penyelewengan dana desa.

”Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak harus ke kantor polisi. Nanti akan kami buatkan,” bebernya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, usai mengikuti video conference tersebut mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari desa. Karenanya kebijakan mengucurkan dana desa terus berlanjut.

“Meski sejatinya banyak perangakat desa belum siap. Silakan diberikan pendampingan, arahan, bahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa,” katanya. (atm/lyn)

Empat SMP Dapat Bantuan Drumben

0

batampos.co.id – Empat sekolah menengah pertama negeri di Tanjungpinang mendapatkan bantuan berupa satu set perangkat alat drumben. Keempat sekolah itu adalah SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP Negeri 15, dan SMP Negeri 12.

Dalam masing-masing satu set peralatan drumben itu terdiri dari march snare drum, bass drum, quard toms, bellyra, march hand cymbbal, pianika horn, stick majorette, bendera colour guard, dan tongkat alumunium.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berharap bantuan ini dapat mendorong kreativitas generasi muda Tanjungpinang. Selain itu juga sebagai wahana penyalur minat pada musik dengan mengisinya sebagai kegiatan positif di sekolah.

“Kami ingin seluruh SMP di Tanjungpinang, siswa-siswinya punya kemampuan bermain dan belajar drumben, jadi ketika pulang sekolah, mereka punya aktivitas untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki,” kata Lis ketika menyerahkan bantuan drumben di SMPN 1 Tanjungpinang, Kamis (19/10) lalu.

Tak hanya itu saja. Lis juga menyebutkan ke depannya Pemko Tanjungpinang bakal merancang sebuah program berupa festival drumben yang diikuti seluruh SMP di Tanjungpinang. Kegiatan ini selain sebagai sarana pembinaan, juga berkenaan dengan mencari talenta terbaik agar kelak bisa ditampilkan pada ajang-ajang kepariwisataan yang ditaja Pemko Tanjungpinang.

“Jadi nanti mereka bisa tampil di Dragon Boat Race, atau perayaan HUT Tanjungpinang. Kalau bisa semua kegiatan melibatkan tim drumben dari sekolah-sekolah yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Tri Elis Setiyowati mengaku gembira dengan bantuan yang diberikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

“Bantuan ini akan membuat sekolah ini lebih semarak, ekstrakurikuler di sekolah ini akan bertambah dan anak-anak pun dapat menyalurkan minat dan bakatnya, sehingga suatu saat mereka bisa tampil di ajang lomba daerah maupun nasional,” ucap Tri Elis. (aya)

Pramuka Wadah Pembentuk Karakter

0

batampos.co.id – Ketua Kwarcab Bintan Dalmasri Syam mengukuhkan pengurus Saka Pramuka Bhayangkara Tingkat cabang Bintan, masa bakti 2017-2022, yang dipimpin Kapolres Bintan AKPB Febrianto Guntur Sunoto, di Aula Kantor Bupati Bintan, Jumat (20/10).

Pengukuhan dihadiri seluruh Forum Kordinasi Perangkat Daerah (FKPD) Bintan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan. Guntur mengatakan pengukuhan ini merupakan bentuk kepedulian bhayangkara terhadap generasi muda Bintan, dengan mendukung setiap kegiatan kepemudaan.

Bentuk dukungan yang dilakukan saka bhayangkara, lanjutnya meliputi program kepemudaan, seperti mengikutsertakan pemuda dalam kegiatan masyarakat yang dapat memberikan nilai positif bagi para pemuda.

“Mudah-mudahan dengan pengukuhan kepengurusan yang baru ini dapat memaksimalkan kerja dari program saka pramuka yang sudah ada, dengan menyiapkan generasi muda yang lebih baik. Sehingga nantinya bisa bersama-sama berperan dalam mewujudkan Bintan Gemilang,” terangnya.

Dalmasri mengatakan tujuan dari pengukuhan Saka Bhayangkara adalah menjadikan wadah yang baik dalam membentuk karakter generasi muda, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), guna menumbuhkan kesadaran untuk berperan dalam pembangunan daerah.

“Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter kepemudaan yang dapat menjadi tempat untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman dalam berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan di lingkungan masyarakat tentunya,” jelas Dalmasri.

Pemerintah daerah lanjutnya akan terus mendukung program-program yang sifatnya memberikan dampak positif terhadap kepemudaan, karena dengan memiliki generasi yang baik, maka masa depan daerah akan bersinar demi mewujudkan Bintan yang gemilang. (cr20)

Tiga Parpol Harus Melengkapi Data

0

batampos.co.id – Sebanyak 16 partai politik telah memasukkan berkas ke KPU Kabupaten Lingga untuk keperluan verifikasi berkas yakni jumlah keanggotaan partai politik sesuai dengan jumlah yang terdapat di sistim informasi partai politik. Namun ada tiga partai dari 16 partai tersebut yang mesti melengkapi jumlah anggota mereka karena tidak sesuai dengan data di sistim informasi partai politik (Sipol).

“Tiga partai ini tetap kami terima karena jumlah keanggotaan partai mereka melampaui ketentuan PKPU no 11 tahun 2017 yakni harus berjumlah seperseribu dari jumlah penduduk Kabupaten Lingga,” ujar Devisi Hukum KPU Lingga Irham kepada Batam Pos, Selasa (17/10) pagi.
Enam belas partai politik yang telah menyerahkan berkas tersebut yakni, Golkar, PDI, Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, Perindo, Demokrat, Bekarya, Idaman, PBB, Garuda, PSI, PAN, PBB dan Hanura. Sedangkan tiga parpol yang mesti melengkapi yakni partai PKB, Hanura dan partai PBB.
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU No 580 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota, maka parpol yang mendaftar sebagai parpol peserta pemilu 2019 diharuskan mendaftar dengan menyerahkan salinan berkas salinan lampiran 2S2 parpol yang berisi nama anggota parpol, alamat, nomor anggota dan nomor induk kependudukan.
Pada saat penermaan salinan berkas ini  KPU mencocokan jumlah keanggotaan parpol sesuai berkas yang diserahkan dengan berkas yang diinput tingkat pusat. KPU dapat memastikan data tersebut sesuai atau tidak dari data Sipol yang telah diisi di tingkat pusat.
Selanjunya, KPU Lingga akan melakukan tahapan pengecekan berkas administrasi sembari menanti arahan dari KPU RI. Penelitian berkas administrasi ini akan berlangsung dari hari ini (kemarin, red) hingga Minggu (5/11) bulan depan. Namun KPU tetap mengacu kepada berkas penelitian administrasi yang tertera dalam sipol.
“Misalnya ada temuan KTP ganda kami tentunya menanti arahan dari KPU RI. Bukan berarti kami bekerja asal-asalan saja,” kata Irham.
Sehingga, masih Irham, penetapan dan pemutusan parpol ikut atau tidak nya and dalam pemilihan adalah sepenuh nya di tangan KPU RI. Jadi seluruh parpol yang menyerahkan berkas ke KPU Lingga bukan mendaftar melainkan menyerahakan berkas. (wsa)

Pemkab Siapkan Pojok LIPI

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemkab Natuna Basri mengatakan, Perpustakaan daerah akan membuat program pojok LIPI tahun 2018 mendatang. Pojok LIPI merupakan pusat dokumentasi dan informasi tentang hasil penelitian ilmiah Natuna.

Pojok LIPI sendiri kata Basri, kelanjutan dari MoU antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDDI) LIPI. Sehingga semua hasil riset ilmiah LIPI dapat diakses di perpustakaan daerah.

“Pojok LIPI ini untuk memudahkan masyarakat mengakses pengetahuan penelitian ilmiah tentang Natuna yang sudah dilakukan LIPI. Perpustakaan daerah juga sudah teken MoU kerjasama dengan PDII LIPI, tinggal tahun 2018 mendatang didukung perangkatnya, dan itu tidak butuh dana besar,” kata Basri, Jumat (20/10).

Menurut Basri, LIPI selama sudah banyak melakukan riset di Natuna. Namun belum banyak diketahui masyarakat maupun lembaga lainnya. Nantinya tentu akan sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Bahkan, dengan pojok LIPI ini bisa mengakses informasi secara nasional.

“Dan dalam waktu ini kami juga diundang PDII LIPI menghadiri loka karya nasional untuk menghasilkan kebijakan, dan rekomendasi tentang pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan dalam repositori dan depositorinasional. Kami juga berencana menyiapkan Pojok BNI. Tentunya tentang keuangan dan keuangan perbankan,” sebut Basri.

Dikatakannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah saat ini terus menyiapkan program untuk meningkatkan minat baca setiap elemen dan kalangan masyarakat. Mengoptimalkan perpustakaan, beberpa program mendekatkan buku dengan masyarakat.

“Sekarang ada metode silang layang, artinya melakukan mutasi paket buku secara periodik, per tiga bulan atau per enam bulan, dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan di Kecamatan. Koleksi buku juga akan ditambah, sekarang sudah ada 92 ribu judul buku,” kata Basri.

Program tumbuhkan minat baca katanya, saat ini sudah didukung fasilitas dan sarana memadai. Pemerintah Daerah sudah mendirikan delapan perpustakaan Kecamatan dan mengoperasikan tiga unit mobil perpustakaan keliling.

“Pak Bupati juga mencanangkan program Natuna membaca, setiap Desa punya satu perpustakaan. Dan membuat surat edaran. Dan kami juga meminta pak Bupati menghibau, supaya semua OPD memiliki perpustakaan mini, untuk dukungan menumbuhkan minat baca semua kalangan,” ujar Basri. (arn)

Perkuat Signal di Natuna

0
Kadis Kominfo Natuna Raja Darmika, (kanan) ikut mendampingi tim teknis Telkomsel saat memasang perangkat long haul di BTS di Ranai. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Kominfo Pemkab Natuna Raja Darmika mengatakan, mulai saat ini PT Telkom bersama Telkomsel sudah melakukan penguatan signal di Natuna. Dengan mengganti jaringan radio Long Haul dari penggunaan satelit Vsat.

“Uji coba menggunakan radio Long Haul sudah dilaksanakan sejak tadi malam. Semua BTS 3G dikoneksikan, kecuali BTS 2G. Penggunaan jaringan Long Haul ini menggantikan vsat, dalam satu bulan ini terus dilakukan optimalisasi,” kata Darmika, Jumat (20/10).

Dikatakan Darmika, terdapat beberapa lokasi BTS yang dikoneksikan menggunakan perangkat radio IP Longhaul, karena BTS di Natuna masih 2G. Diantaranya BTS Desa Tanjung, Desa Sepempang, Desa Gunung Putri, Sedanau, Pulau Tiga dan seluruh BTS di wilayah Ranai.

“Totalnya ada 22 BTS 3G dan 3 BTS 4G yang terkoneksi perangkat radio IP Longhoul. Kapasitas bandwith untuk telkomsel sekitar 1,27 Giga byte,” kata Darmika.

Dikatakan Darmika, pemasangan dan uji coba masih terus dilakukan oleh telkomsel. Jaringan Long Haul yang terkoneksi jaringan Long Haul di Sambas. Dan pemasangan sudah dilakukan Rabu lalu, seperti di BTS di Pulau Tiga, Bukit Arai dan wilayah Ranai untuk dirampungkan.

“Menurut pihak Telkomsel, akan ada penambahan jalur bandwidth secara signifikan menjadi kapasitas 2.000 Mega Byte setelah peralihan pemakaian jaringan long haul ini. Termasuk kapasitas layanan telkom Ranai. Mudah-mudahan layanan telekomunikasi di Natuna semakin lancar,” ujarnya.(arn)

Gubernur Hanya Menunggu

0

batampos.co.id – Meskipun kabar pengunduran diri Agus Wibowo (AW) dari bursa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri sudah tersiar luas. Akan tetapi tidak mengundang respon Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera mendudukan dan menuntaskan polemik Wagub Kepri ini bersama Partai Pengusung Sani-Nurdin (Sanur). Bahkan Gubernur hanya punya inisiatif menunggu petunjuk dari DPRD Provinsi Kepri.

“Sekarang ini, saya hanya menunggu keputusan dari DPRD Kepri seperti apa. Karena kewenangan tersebut berada di mereka,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Lapangan Sepakbola Sulaiman Abdulllah, Tanjungpinang, Kamis (19/10) petang lalu.

Ditanyakan apakah sudah mendapat kabar, terkait mundurnya salah satu Cawagub Kepri. Mantan Bupati Karimun dua priode tersebut membenarkan adanya kabar tersebut. Kemudian kembali ditanya, apakah sudah ada mendudukan persoalan ini dengan partai pengusung, mengingat tak kunjung tuntasnya proses pemilihan Wagub Kepri ini.

“Memang semua ada proses dan tahapannya. Apa yang menjadi petunjuk DPRD nanti, itu yang akan kita laksanakan,” tegasnya.

Disinggung apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan pimpinan DPRD Kepri untuk meminta kandidat pengganti AW kepada partai pengusung melalui dirinya sebagai Gubernur. Mengenai hal itu, Mantan Wakil Gubernur Kepri tersebut mengaku belum ada. Bahkan ia juga belum menerima surat permintaan penggantian calon.

“Belum ada kita terima. Kalau sudah ada, saya akan teruskan ke masing-masing partai pengusung,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan ia belum menerima surat dari Panitia Khusus (Pansus) Wagub Kepri, prihal hasil verifikasi yang dilakukan Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri. Pasalnya saat ini, sedang berada di Singapura untuk melakukan cek up kesehatan. Menurut Legislator PDI Perjuangan tersebut, apabika sudah diterima akan segera diteruskan ke Gubernur.

“Kita ingin proses cepat selesai. Artinya lebih cepat, lebih baik. Karena Kepri memang butuh Wakil Gubernur,” ujar Jumaga singkat, Kamis (19/10) malam lalu.

Sebelumnya, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Tanjungpinang, Endri Sanopa mengatakan, melihat dinimika pemilihan Wagub Kepri sekarang ini , tuntas atau tidaknya adalah tergantung kepada Gubernur. Menurutnya, jika memang Gubernur menginginkan seorang Wagub, dirinya akan berupaya mendiskusikan hal ini dengan partai pengusung Sanur.

“Meskipun belum menerima surat, harusnya Gubernur sudah merespon. Yakni dengan komunikasi dengan partai pengusung. Sehingga ketika surat diterima, sudah solusi yang didapat. Apalagi Gubernur adalah usernya. Tentu dia juga tidak ingin sembarangan orang untuk di pilih,” ujar Endri Sanopaka.(jpg)

Pembangunan Perlu Singkronisasi

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengadakan rapat koordinasi dengan dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepri, Jumat (20/10). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan mengevaluasi pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Kepri.

Nurdin mengingatkan para bupati/walikota yang hadir dalam rapat koordinasi agar melakukan sinkronisasi perencanaan anggaran dan perencanaan pembangunan di Kepri. Sinergi dan sinkronisasi itu menurut Nurdin merupakan kata kunci agar pembangunan semakin efisien dan semakin efektif.

“Kita tidak boleh mengulang-ulang lagi kebiasaan-kebiasaan lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai,” kata Gubernur.

Rapat Koordinasi diikuti oleh Seluruh Bupati/Walikota se Provinsi Kepri, Sekda Provinsi Kepri, Asisten 1 Provinsi Kepri dan Kepala OPD Provinsi Kepri

Gubernur berharap dalam Rakor ini, mendapat sumbang saran yang positif dari Bupati/Walikota dan menghasilkan rumusan kebijakan dan solusi permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kepri.

Sebelumnya Gubernur menerima piagam atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016, dengan capaian Standar Tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)melalui kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Piagam WTP kepada Pemprov Kepri, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan diserahkan langsung oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri, Heru P. Nugroho.

Nurdin menyampaikan, bahwa prestasi ini menunjukkan komitmen Pemprov Kepri dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Pemprov Kepri telah tujuh kali berturut-turut menerima penghargaan, dan ini juga upaya dari pemerintahan sebelumnya, saya sangat mengapresiasi apa yang telah diraih, dan penghargaan bukan suatu yang utama, tetapi bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Ini adalah bentuk komitmen terhadap masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Predikat ini harus kita pertahankan di tahun tahun berikutnya, dan semoga semua kabupaten /kota di Kepri bisa mendapatkan WTP,” ungkap Gubernur. (bni)

Narkoba dari Malaysia Tak Surut

0
Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama Ribut Eko (tengah), didampingi Wadanlantamal IV kolonel Dwika Tjahja (kiri) memperlihatkan tersangka kurir sabu dan pil ekstasi di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (20/10). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang dan Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK) melalui Satgas anti narkoba, menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat tiga kilogram dan 4.382 butir pil ekstasi, di perairan Tekong Hiu, sebelah timur, Tanjung Balai Karimun, Jumat (20/10).

Turut diamankan tiga orang pelaku yang terdiri dari dua orang Warga Negara (WN) Malaysia bernama Zulfikri dan Nurhaini dan satu orang WNI yakni Awang Jufri. Narkoba tersebut dibawa pelaku dari Malaysia dengan menggunakan Speedboat bermesin 40 PK.

“Mereka diamankan pada posisi 1 derajat 12′ 157″ lintang utara dan 103 derajat 21’969″ bujur timur diperairan sebelah timur Pulau Takong Hiu, TBK,” ujar Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ribut Eko Suyatno, saat ekspose dikantornya, siang kemarin.

Dikatakan Eko, adapun rincian barang bukti pil ekstasi sebanyak 4.382 butir itu terdiri dari ekstasi dengan logo Play Boy sebanyak 2.132 butir dan pil Hapy Five sebanyak 2.250 butir.

“Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakar nelayan tentang adanya Speedboat tidak dikenal dan bukan kepunyaan nelayan yang sering melintas di perairan Tekong Hiu,” kata Eko.

Disebutkan Eko, berdasarkan informasi tersebut tim langsung menyusun strategi untuk proses penyekatan dan penangkapan dengan menentukan titik untuk proses penangkapan Speedboat yang dimaksud.

“Strategi yang diterapkan ternyata membuahkan hasil dengan terlihatnya Speedboat itu melaju dengan kecepatan tiggi melintas diperairan Tekong Hiu,” sebutnya.

Selanjutnya, sambung Eko, tim pengintai pun langsung menginformasikan kepada tim penyekat yang menggunakan Patkamla Combat Boat, Patkamla Pegassus dan Patkamla V8 ditambah tiga Speedboat Nelayan langsung melakukan proses penghentian, pemeriksaan dan penangkapan.

“Barang bukti narkoba itu kami temukan didalam Speed yang mereka naiki itu,” ucapnya.

Diterangkan Eko, ketiga kurir dan barang bukti tersebut akan dilakukan pemeriksaan terlebih dulu di Lantamal IV. Nantinya, mereka akan diserahkan ke instansi yang berwenang.

“Mereka kami periksa dulu. Baru kami serahkan ke yang berwenang,” ucapnya.

Sementara itu, Zuhani, mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa di Speed yang dibawanya tersebut berisi narkoba.

“Saya tidak tahu itu punya siapa. Yang saya tahu itu hanya berisi makanan,” ujarnya.

Dikatakan Zuhani, speed yang dikemudikannya itu miliknya. Ia biasanya hanya membawa orang mancing.

“Saya tak tau itu narkoba. Saya bawa orang mancing. Saya pun cuma dapat upah 100 ringgit,” ucapnya dengan logat Melayu Malaysia.(ias)

Seleksi Dirut BUP Dibatalkan

0

batampos.co.id – Jabatan Direktur Utama Badan Usaha Kepelabuhanan (Dirut BUP) ternyata tidak diminati masyarakat. Selama 10 hari lowongan dibuka oleh Pemkab Karimun, hanya satu orang saja yang memasukkan lamaran.

“Kami melihat berkas yang masuk ke panitia seleksi (Pansel) sampai dengan hari terakhir hari ini (kemarin, red), hanya ada satu orang pelamar. Pelamar yang memasukkan berkas lamaran dari Tanjungbalai Karimun,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Kantor Bupati Karimun, Dedi Sahori kepada Batam Pos, Jumat (20/10).

Padahal lowongan yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Karimun ini terbuka untuk siapa saja, tidak hanya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun. Melainkan, dari luar kabupaten juga bisa untuk melamar dan mengirimkan berkas. Dengan catatan, berkas lamaran yang dikirim sesuai dengan syarat-syarat yang diumumkan. Karena jika tidak cukup syarat, Pansel akan langsung menggugurkan.

“Dengan hanya satu orang pelamar, maka proses seleksi tidak bisa dilanjutkan. Seleksi baru bisa dilakukan minimal bila ada dua orang peserta. Kondisi ini akan dilaporkan ke Bupati Karimun,” kata Dedi

Selanjutnya Pansel akan menunggu arahan Bupati Karimun, apa tindakan yang akan diambil. “Apakah, akan melakukan pembukaan ulang terkait hal ini pada tahun ini juga atau ada kebijakan lain. Tergantung arahannya seperti apa dari Pak Bupati nanti,” jelas Dedi.

Menyinggung tentang penyebab sepinya lowongan Dirut BUP, Dedi menyebutkan, kemungkinan karena syarat minimal berpengalaman lima tahun di bidang perusahaan kepelabuhanan. “Ini baru kemungkinan saja. Tetapi ketentuan syarat pelamar memiliki pengalaman lima tahun di bidang ini sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang BUP,” paparnya.

Sepinya pelamar posisi Dirut BUP juga pernah terjadi beberapa tahun lalu. Pada pengumuman periode pertama, tidak ada satu pun pelamar yang mendaftar. Saat ini hal tersebut terjadi lagi. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengumumkan lagi pembukaan pendaftaran calon Dirut BUP. (san)