Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 12958

Lembaga Pelatihan Non Formal Mulai Marak

0

batampos.co.id – Lembaga pelatihan atau kursus non formal mulai marak di Tanjungpinang. Karena itu, pemerintah kota mulai memperhatikan keberadaan lembaga ini dengan melaksanakan lokakarya tentang pengembangan manajemen dan perizinan.

Sekretaris Daerah, Riono mengungkapkan, fenomena maraknya lembaga pelatihan dan kursus non formal ini merupakan gejala yang baik bagi preseden Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi.

“Ini jadi salah satu indikator kota ini mulai berkembang,” ungkapnya.

Terbukti, pada lokakarya tersebut, setidaknya ada 50 pengelola lembaga-lembaga kursus dan pelantihan yang hadir guna menyerap pembelajaran yang secara gratis dilaksanakan Pemko Tanjungpinang.

Lembaga-lembaga kursus ini, tambah Riono, menunjukan bahwa masyarakat juga sudah mulai peduli terhadap pendidikan non formal.

“Berkembangnya lembaga-lembaga kursus menandakan bahwa daerah tersebut sangat sejahtara, dalam artian sejahtera karena orangtua mampu mengirimkan anaknya ke lembaga kursus,” kata Riono lagi.

Para acara itu, Riono mememberikan pemahaman kepada peserta terkait perizinan yang merupakan bagian dari legalitas untuk usaha, lembaga kursus maupun pelatihan harus memiliki perlindungan hukum, seperti perizinan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dadang AG, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap lembaga kursus dan pelatihan.

“Kita tidak hanya perduli dengan pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal juga kita perhatikan,” katanya.

Dengan perkembangan pendidikan non formal yang sangat pesat, kata Dadang, bisa menjadi baromater bagi pendidikan formal. Ia berharap semakin berkembangnya lembaga pendidikan khursus dan pelatihan, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Tanjungpinang. (aya)

105 Titik LPJU Terangi Jalan Lintas Barat

0
Bupati Bintan Apri Sujadi ditemani Kadis PUPera Bintan, Juni Rianto (kiri) dan Kadis Perkim Bintan Herry Wahyu (dua kanan) serta Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng M Yatir (kanan) meninjau jalan Lintas Barat, Jumat (25/8).  F. Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Bintan akan menerangi Jalan Lintas Barat. Pemasangan 105 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) akan disebar di sepanjang Jalan Lintas Barat.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan Pemkab Bintan sudah mengusulkan LPJU di Jalan Lintas Barat ke pemerintah pusat. Pengusulan itu didasari status Jalan Lintas Barat merupakan jalan nasional.

Akan tetapi pengusulan LPJU belum direalisasikan, sehingga Pemkab Bintan mengandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan penerangan jalan di Jalan Lintas Barat. “Kita tidak bisa menunggu. Sudah cukup lama jalan di Lintas Barat gelap,” kata Apri Sujadi.

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, ia mengatakan,
Pemkab Bintan akan segera mengelontorkan anggaran pengadaan LPJU sebesar Rp 2,7 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Penerangan di Jalan Lintas Barat sangat mendesak, karena sering ditemukan kasus kejahatan. Ini tidak boleh berlarut-larut,” tegasnya.

Kadis Perkim Bintan Herry Wahyu melalui Kabid Perkim Bayu Wicaksono mengatakan, 105 titik LPJU akan menggunakan tenaga aki. Untuk suplai kebutuan listrik di Jalan Lintas Barat, Pemkab akan mengandeng PLN. “105 titik LPJU akan dipasang di daerah yang rawan,” tukasnya. (cr21)

 

Stok Hewan Kurban Aman

0
Petugas Dinas Pertanian Kabupaten Bintan memeriksa kesehatan sapi di
kandang yang ada di Bintan, baru-baru ini. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Pertanian Bintan menjamin ketersediaan hewan kurban sapi di Bintan aman. Tahun ini, sapi yang tersedia di Bintan sekitar 400 ekor sapi. Sedangkan kebutuhan hewan kurban sapi tahun lalu sekitar 204 ekor sapi. Hal ini disampaikan Bupati Bintan Apri Sujadi, Jumat (25/8).

“Suplai dan kebutuhan daging sapi, masih aman,” katanya.

Apri mengatakan, biasanya kebutuhan akan meningkat menjelang Hari Raya
Idul Adha. Tapi menurutnya, tidak akan ada persoalan atau kendala, karena suplai hewan kurban sudah tercukupi.

Tahun ini, ia juga menyebutkan, Pemkab Bintan melalui Bagian Kesra Setdakab Bintan mengumpulkan data kurban. “Alhamdulillah saat ini sudah ada 11 ekor hewan kurban. Tidak menutup kemungkinan bertambah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bintan Supriyono mengatakan saat ini tim yang bertugas mulai turun ke lapangan menyebar guna pengecekan dan pemeriksaan hewan kurban sapi.

“Tim pemeriksa akan langsung mengunjungi sentra-sentra ternak sapi, guna pemeriksaan,” ujarnya.

Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bintan Iwan Berri Prima mengatakan, sejauh ini sekitar 100 sapi sudah diperiksa dan diberikan surat keterangan layak dan sehat untuk kurban. Rencananya ada sekitar 400 ekor sapi yang akan diperiksa. Dia mengatakan, pihaknya ada menemukan sapi yang tidak layak dan tidak sehat untuk kurban sehingga
tidak diberi surat keterangan layak dan sehat.

“Sakit diare dan parasit, sehingga tidak boleh untuk hewan kurban,” jelasnya.

Dia juga mengimbau kepada panitia hewan kurban agar menyembelih hewan
kurban yang sehat, layak, cukup umur dan jantan. Selain itu agar tidak
menggunakan kantong pelastik warna hitam untuk mengemas daging sapi
setelah disembelih. (cr21)

Alias Wello Terima Penghargaan

0
Bupati Lingga Alias Wello (kanan) menerima penghargaan dari Moeldoko (kiri). F Humas Pemkab Lingga untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Sejumlah gebrakan yang dilakukan Bupati Lingga Alias Wello meningkatkan dunia pertanian di kawasan perbatasan, mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko berupa piagam yang diserahkan di Jakarta, Kamis (24/8).

“Pak Bupati menerima penghargaan di Jakarta sebagai kepala daerah perbatasan yang peduli petani. Itu diserahkan langsung oleh Ketum HKTI Nasional, pak Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko,” kata Kasubag Humas Pemkab Lingga, Sabirin, Jum’at (25/8) siang.

Lebih lanjut Sabirin menjelaskan, selain penghargaan yang memang layak diterima Bupati karena tindakannya selama ini kepada dunia pertanian, penghargaan itu diberikan karena Bupati juga merupakan ketua HKTI di Provinsi Kepri.

“Iya karena pak Bup ketua HKTI provinsi. Penyerahan penghargaan dan anugerah ini dilakukan dalam pelantikan pengurus dewan pimpinan nasional HKTI di pusat,” ungkap Sabirin.

Ia berharap, kepada masyarakat setelah penghargaan demi penghargaan yang telah didapat Bupati Lingga, Alias Wello sekaligus pemerintah Kabupaten Lingga untuk terus mendukung apa yang menjadi program kerja orang nomor 1 di Lingga itu.

Karena tanpa dukungan, apa yang telah menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan Lingga Terbilang 2020 nanti akan sulit dicapai.

“Kita minta masyarakat terus mendukung, khusus gebrakan di sektor pertanian yang saat ini terus digalakkan pak Bup dalam visinya. Sebab penghargaan yang didapat Pemkab Lingga ini merupakan satu tanda bahwa kita sudah diperhatikan dan diperhitungkan di pusat,” tutup Sabirin. (wsa)

386 JCH Kloter Terakhir Berangkat

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan bendera kepada perwakilan JCH saat pelepasan kloter terakhir, Jumat (24/8). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak masyarakat Kepri dan Jamaah Calon Haji (JCH) Embarkasi Batam untuk saling mendoakan demi kebaikan sesama. Gubernur memohon agar JCH selalu sehat dalam menjalani rangkaian ibadah dan pulang menjadi hari yang mabrur.

“Doakan juga kampung halaman kita tercinta ini menjadi negeri yang Baldatun Thoyibatun Warabun Ghafur. Agar Kepri makin maju dan sejahtera lagi,” kata Nurdin saat melepas keberangkatan Kloter 27 Embarkasi Batam, di Asrama Haji Batam, Jumat (25/8) petang.

Kloter yang membawa 386 JCH ini merupakan rombongan penerbangan terakhir dari Embarkasi Batam untuk musim haji tahun ini. Mereka terbang sekitar pukul 19 50 WIB dari Bandar Udara Hang Nadim Batam menuju Mekkah.

Nurdin berpesan agar JCH tetap menjaga kesehatan. Karena ini sangat penting, agar JCH bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji nantinya.

“Kita tidak ingin JCH sampai sana justru sakit,” harap Gubernur.

Jutaan JCH dari seluruh dunia hadir di Tanah Suci. Karena itu Nurdin juga berpesan JCH Embarkasi Batam menjaga diri dengan sebaik mungkin. Senantiasa berkordinasi dengan petugas PPIH, agar tidak terjadi sesuatu di luar yang diinginkan. JCH juga diminta bisa bersikap mandiri, yakni bisa menjalankan seluruh rangkain ibadah haji dengan baik.

“Saya yakin, kalau seluruh JCH bisa melaksanakannya. Karena sebelumnya, pasti telah mengukuti pembekalan manasik ibadah haji,” kata Nurdin.

Nurdin secara resmi menyerahkan Bendera Merah Putih sebagai simbol bahwa ini adalah jamaah haji asal Indonesia, yang tengah menjadi tamu Allah di Mekah.

Adapun Kepala Kantor Kementrian Agama yang juga Ketua PPIH Provinsi Kepri Marwin Jamil menjelaskan, kalau kloter ini merupakan kloter terakhir yang akan segera menyusul JCH lainnya, yang telah kebih dahulu berada di Mekah. Marwin juga mendoakan agar seluruh JCH kloter terakhir ini bisa sampai dengan selamat di Mekah untuk selanjutnya bersama jamaah lain melaksanakan rangkaian ibadah haji.

Dari 386 JCH, masing-masing terdiri dari Kota Tanjungpinang sebanyak 214 orang, dari Kota Batam 165 orang dan Kabupaten Karimun dua orang. Adapun Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebanyak 5 orang.

Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah pada kesempatan tersebut juga menyempatkan melepas dengan menjabat para tamu-tamu Allah yang langsung menaiki bus menuju Bandar Udara Hang Nadim. Sekadaprov tak lupa mengucapka selamat jalan kepada rombongan JCH. (bni)

 

 

Jamaah Karimun Diserang Flu

0

batampos.co.id – Jamaah calon haji (JCH) asal Karimun saat ini sudah berada di Makkah untuk persiapan manasik sekaligus pengecekan rutin kesehatan (visitasi) oleh tim medis. Seluruh jamaah menginap di Hotel Keswah Towers Makkah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Kondisi cuaca di Makkah yang kurang bersahabat mengakibatkan sejumlah JCH asal Karimun mengalami gangguan kesehatan flu dan batuk.

“Mohon doanya saja masyarakat Karimun, agar para JCH Kabupaten Karimun bisa melaksanakan semua ibadah haji. Maklum saat ini cuaca lumayan panas capai 39 derajat celcius,” kata ketua kloter Batam 1 Endang, melalui sambungan telepon, Jumat (25/8).

Salah seorang JCH Karimun yang ikut terbang di kloter 7 bersama JCH Provinsi Riau atas nama Miswan Dahlan Direjo saat ini sudah bergabung dengan kloter 1 bersama JCH Karimun. Sedangkan satu orang JCH bernama Muhammad Taib meninggal dunia pada Sabtu (19/8) lalu dikarenakan sakit dan telah dimakamkan. Dengan demikian, jumlah JCH Karimun saat ini 445 orang bersama JCH asal Kepri lainnya.

“Saat ini kita sedang persiapan manasik sesuai jadwal. Sementara untuk pemondokan dan keberangkatan ke Armina sedang menunggu informasi dari pihak Makhtab dan sektor informasi,” jelasnya.

Sementara salah seorang JCH Karimun Zulkarnaen mengungkapkan, karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, dirinya bersama JCH lainnya berusaha untuk menjaga kesehatan sembari melakukan aktivitas ibadah seperti jamaah lainnya. Mulai melaksanakan salat sunat, salat lima waktu maupun membaca Alquran.

“Alhamdulillah kalau makan di sini ada. Tapi mulai 20 Agustus hingga 30 Agustus sudah beli sendiri, di Arafah dan Mina nanti baru mendapatkan makan kembali. Jadi sekarang, tergantung selera kita, semuanya ada dan menuju ke Masjidil Haram cukup dekat dibandingkan jamaah lain asal Indonesia,” katanya.

Jadwal melempar jumroh direncanakan pada Rabu (30/8) mendatang. Kemudian, pulang dari Makkah sesuai jadwal ke tanah air melalui kloter pertama dari Bandara Jeddah pada 8 September menuju embarkasi Batam. (tri)

 

 

Anambas Kekurangan Guru

0
Ilustrasi. 

batampos.co.id – Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) sudah berakhir sejak Jumat (25/8). Mereka harus kembali lagi ke daerah asalnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Mereka ada yang dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dari Universitas Negeri Solo (UNS) maupun dari universitas terkemuka lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan kembalinya 42 guru bantuan program Sm3T tersebut, maka Anambas kembali defisit tenaga pengajar. Meski sudah mendapatkan gantinya yakni dari Guru Garis Depan (GGD) sebanyak 38 orang namun jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan guru di Anambas.

“Untuk tenaga guru memang Anambas masih sangat kurang, terutama sekolah yang jauh dari pusat kota,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Asiah, usai acara pelepasan guru SM3T di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Jumat (25/8).

Oleh karena itu Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra menginginkan jika ada kesempatan ingin Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diangkat menjadi PNS.

“Tenaga pendidik sangat kami butuhkan. Kami berharap agar Kementerian dapat memberikan bantuan tenaga pendidik di Anambas dan dapat melantik GTT yang ada di Anambas menjadi PNS,” ungkapnya. Pemkab mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru SM3T tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para guru SM3T yang telah mengabdi di Anambas selama 1 tahun lamanya. Mudah-mudahan jasa guru SM3T menjadi pahala,” ungkapnya. (sya)

11 Kapal akan Ditenggelamkan

0

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Natuna memerintahkan 11 kapal ikan yang melakukan pelanggaran illegal fishing dimusnahkan. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Natuna Waher Tarihorang mengatakan, saat ini Kejaksaan menangani kasus illegal fishing yang mendominasi, termasuk kriminal umum.

“Baru-baru ini ada 11 kapal ikan yang divonis Pengadilan Perikanan Ranai untuk dimusnahkan dan masih ada 29 perkara lagi dalam proses sidang,” sebut Waher, Jumat (25/8).

Waher merinci, dari 11 kapal ikan yang diperintahkan pemusnahan, terdapat 1 kapal ikan nelayan lokal, karena terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan pembiusan. Sementara 10 kapal lainnya adalah kapal asing yang ditangkap kapal pengawas Kementerian Kelautan.

“Sebenarnya ada 12 kapal, tapi satu tenggelam saat tragedi penyanderaan akibat ditabrak kapal coast guard Vietnam beberapa waktu lalu,” sebut Waher.

Dikatakan Waher, untuk kasus pembiusan ikan oleh nelayan tradisional, ada enam warga Natuna yang divonis bersalah. Mereka menggunakan tiga kapal jenis pompong, satu dimusnahkan dan dua kapal dikembalikan.

Dengan diprosesnya penangkapan dengan alat bius, akan menjadi pelajaran bagi nelayan lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain melanggar undang-undang, cara-cara penangkapan ikan yang salah tersebut berdampak merusak ekosistem laut.

“Nelayan harus pahami undang-undang yang mengatur alat tangkap yang dibolehkan negara. Jangan tergiur dengan cara mudah namun berdampak kerusakan alam,” imbau Waher. (arn)

Satu ASN Dipecat, 1 Potong Gaji

0
ekspose penangkapan Zulkepli dan rekannya yang terlibat perampokan warga di Teluk Air, Senin (3/4) lalu. Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karimun dipecat karena dua kali melakukan tindakan kriminal.

“Satu orang ASN dipecat karena telah melanggar kedisiplinan adalah Zulkepli. Pemecatan ini berdasarkan surat keputusan nomor KPTS Nomor 078/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017. Surat pemberhentian ASN yang bersangkutan ditandatangani oleh Bupati Karimun, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun MS Sudarmadi, Jumat (25/8).

Sebelum diberhentikan, Zulkepli sempat diberikan surat peringatan terkait kasus peredaran uang palsu yang dilakukannya yang membuat dia dijebloskan di penjara. Tetapi surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan orang yang sama kembali melakukan perbuatan tindak pidana perampokan terhadap warga di Kelurahan Teluk Air, Maret 2017 lalu.

Untuk itu, Pemkab Karimun mengambil sikap tegas dengan memberhentikannya. Surat pemberhentian terhadap Zulkepli sudah dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karimun yang merupakan tempat tugas terakhir yang bersangkutan. Saat ini Zulkepli sedang menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Kelas II Tanjungbalai Karimun.

Menyinggung tentang tindakan disiplin terhadap ASN lain yang saat ini sedang ditahan dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Sudarmadi menyebutkan, untuk Irwan yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pembangunan rumah untuk Suku Duane di Pulau Kundur belum ada surat pemberhentiannya.

“Sebab, perkaranya masih dalam proses, belum ada keputusan tetap. Hanya saja, kita sudah mengambil tindakan dengan mengurangi gaji untuk Irwan. Gaji pokok yang diterima setiap bulan tinggal 75 persen saja,” paparnya. (san)

Dicari 109 Pendamping Desa

0
Sardison. F.Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengaku sangat menyayangkan adanya penyalanggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, perkara yang terjadi sekarang ini harus menjadi media evaluasi untuk desa-desa yang lainnya.

“Sejak awal kita sudah memberikan ultimatum, tentang adanya konsekuensi hukum dalam penggunaan dana desa ini. Kata kuncinya sederhana, yakni bergerak sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Sardison menjawab pertanyaan media di Hotel CK, Tanjungpinang, Jumat (25/8).

Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, saat rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa beberapa waktu lalu, pihaknya sudah memberikan pemahaman secara jelas. Bahkan dalam kegiatan itu melibakatkan pihak kejaksaan dan kepolisian. Dengan harapan adalah masing-masing desa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-sebaiknya.

“Tetapi ketika sudah masuk dalam ranah hukum, kami juga tidak bisa melakukan intervensi. Harapan kami adalah, tidak ada lagi kasus yang sama terjadi kedepannya,” paparnya.

Masih kata Sardison, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa ini, Kementerian Desa terhitung sejak besok (hari ini,red) Sabtu (26/8) sampai 31 Agutus mendatang membuka rekrutmen bagi tenaga pendamping profesional. Dipaparkannya, masing-masing tenaga pendamping tersebut akan ditempatkan di Kabupaten. Selain itu ada juga yang ditugaskan di Kecamatan dan Desa.

Lebih lanjut katanya, untuk penempatan di tingkat Kabupaten adalah tenaga ahli pembangunan partisipatif sebanyak empat (4) orang. Untuk posisi tersebut terbuka bagi sarjana semua bidang. Kemudian tenaga ahli infrastruktur desa untuk satu (1) orang dengan klasifikasi lulusan sarjana teknik sipil. Berikutnya adalah tenaga ahli pengembangan ekonomi desa sebanyak dua (2) orang. Untuk jabatan tersebut diprioritaskan bagi sarjana lulusan ekonomi.

“Kemendes juga mencari dua (2) sarjana untuk dipersiapkans sebagai tenaga ahli teknologi tepat guna. Untuk lulusannya diutamakan bidang pertanian, perikanan, peternakana, kehutanan dan pariwisata. Selain itu adalah tenaga ahli pelayanan sosial dasar sebanyak (1) orang. Diutamakan lulusan sarjana pendidikan dan kesehatan,” paparnya lagi.

Sementara itu, untuk tenaga pendamping profesional yang akan ditempatkan di Kecamatan adalah tenaga pendamping desa pemberdayaan sebanyak 21 orang. Posisi lainnya adalah tenaga pendamping desa teknik infrastruktur sebanyak 46 orang. Adapun klasifikasi pendidikanya adalah semua bidang ilmu, minimal tamatan D-III untuk tenaga pendamping desa pemberdayaan. Adapun untuk pendamping desa teknik infrastruktur adalah lulusan teknik sipil maupun teknik arsitektur.

“Sedangkan untuk penempatan di tingkat Desa adalah tenaga pendamping lokal desa sebanyak 32 orang. Untuk lebih jelas, kami sudah membuat pengumuman dimedia ini,” tutup Sardison.(jpg)