Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 12967

Rangkai Pulau dengan Listrik

0

 

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Pimpinan PLN Wilayah Riau Kepri diwakili oleh Kacap PLN Tanjungpinang Irwansyah serta Pimpinan Bright Batam Dadan Koernadipoera menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitment bersama untuk mewujudkan Kepri terang-benderang di tahun 2020.

MoU ini dilakukan secara bersama di ruang kerja Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/8). Tampak hadir juga pada kesempatan ini Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan ketua Pansus listrik Irwansyah.

MoU ini sendiri bertujuan untuk menggolkan atau mendukung program pemerintah, yakni program listrik 35.000 watt untuk masyarakat.

Untuk Kepri sendiri akan dipusatkan di 109 Desa yang selama ini belum teraliri listrik dengan maksiml. Namun pengalirannya dilakukan bertahap, yakni dimulai untuk 29 desa di tahun 2017, 35 desa di tahun 2018 dan 45 desa di tahun 2019. Sehingga di tahun 2019 atau paling lama tahun 2020 pulau-pulau di Kepri sudah teraliri listrik dengan baik.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun dalam kesempatan ini mengatakan bahwa ketersediaan listrik hingga ke pulau-pulau memang hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

“Kita semua mendapati hal yang sama ketika di lapangan, masyarakat selalu menanyakan soal listrik. Ini perlu kita carikan solusinya. Jenset tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lain,” kata Gubernur.

Gubernur juga meyakinkan agar PLN tidak khawatir, karena MoU ini bukan untuk menjadi beban bagi PLN aja. Namun akan menjadi tanggungjawab bersama

“Masyarakat juga tau, membangun tidak semudah membalik telapak tangan, semua butuh proses dan perencanaan. PLN juga jangan takut, kami tidak akan merenggut, tapi kita lakukan semua secara bersam-sama. Listrik ini adalah salah satu motor penggerak ekonomi,” ujar Gubernur.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberikan apresiasi atas upaya bersama-sama untuk merangkai pulau dengan listrik ini.

“Kita tahu bahwa listrik ini kebutuhan primer masyarakat. Saat ini masyarakat merindukan penerangan listrik di daerah pedesaan. Setelah MoU ini dilakukan, kita tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada PLN, namun harus kita lakukan bersama. Sehingga di 2019 atau setidak-tidaknya tahun 2020 seluruh Kepri ini sudah dialiri listrik,” kata Jumaga.

Jumaga menegaskan bahwa dalam waktu dekat Perda kelistrikan juga akan segera di sahkan. Sehingga jika saat ini baru sebatas teken MoU, dengan adanya perda, maka segera dilakukan Memorandum of Action (MoA).

Ketua Pansus Listrik DPRD Kepri Irwansyah menjelaskan bahwa saat ini Pansus sudah bekerja sekitar 3 bulan. Isi Perda sendiri mengatur beberapa hal, salah satunya tetang kelistrikan di daerah pulau yang ada di Kepri.

“Kami sangat komitment masalah listrik ini. Listrik selalu menjadi keluhan masyarakat. Di lapangan, saat ini masih ada daerah yang dialiri listrinya cuma 6 jam, 11 jam dan bahkan ada yang belum mendapatkan aliran sama sekali.Dalan rapat Pansus, kami sudah membahasnya, dan hari ini kita lakukan MoU. Tujuan MoU ini untuk mengikat agar program kita jelas dan tetukur dalan menggolkan niat ini,” terang Irwansyah.

Irwansyah juga mengatakan bahwa saat ini PLN Kepri masih bergabung dengab PLN wilayah Riau. Sehingga penganggarannya masih belum terfokus. Oleh sebab itu, Dewan atau salah satu pembahasan Pansus adalah mengupayakan agar kantor PLN Kepri dibentuk sendiri, sehingga penganggarannya bisa fokus dan terarah.

“Kami dari Komisi 3 DPRD juga akan mengawasi secara periodik program merangkai pulau dengan listrik ini, guna memastikan ada progres pelayanan listrik di Kepri kedepannya,” tutup Irwansyah. (bni)

 

 

BRC Tawarkan Wisata Safari Lagoi

0
Vice President PT BRC Frans Gunara memberikan apresiasi kepada Datin Amar Wee Phang Geok Lian dan Mark Wee, pemilik TreasureBay di Safari Lagoi, Rabu (23/8). F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – PT Bintan Resorts Cakrawala (BRC) Lagoi selaku pengelola kawasan pariwisata terpadu Lagoi menawarkan hal baru bagi turis. Di kawasan tersebut hadir Safari Lagoi merupakan pengembangan objek wisata Eco Farm.

Mendukung ini, Rabu (23/8) kemarin, PT BRC menerima donasi penangkaran sekaligus dua komodo di Safari Lagoi. Donasi diberikan langsung Mark Wee dan Datin Amar Wee Phang Geok Lian owner dari Treasure Bay.

Dalam kesempatan itu, PT BRC juga memberikan apresiasi terhadap Mark Wee dan Datin Amar Wee Phang Geok Lian owner Treasure Bay karena sudah memberikan donasi penangkaran dan 2 ekor komodo di Safari Lagoi.

Penyerahan donasi dihadiri, Vice President PT BRC Frans Gunara, Group General Manager PT BRC Abdul Wahab, Direktur PT Safari Bintan Lagoi Tonny Budhi Harjo dan General Manager PT BRC Aditya Laksamana dan manajemen PT BRC.

Vice President PT BRC, Frans Gunara mengungkapkan PT BRC terus melakukan inovasi dengan menawarkan objek wisata baru bagi turis. Di antaranya menghadirkan suaka margasatwa di Safari Lagoi agar kunjungan turis ke Bintan meningkat.

“Kami berharap kunjungan turis meningkat. Dari 1 hari menjadi 2 hari atau bertambah menjadi 3 hari. Maka itu, perlu atraksi seperti di Safari Lagoi,” kata Frans.

Di Safari Lagoi, kata Frans ada beberapa hewan dilindungi antara lain orang utan, buaya, gajah sumatera, ular dan beruang madu. Juga hadir komodo. “Sekali lagi harapan kita turis memperpanjang masa liburan di Lagoi,” harapnya.

Group General Manager PT BRC, Abdul Wahab mengatakan, meningkatkan
kunjungan turis, PT BRC menggesa pembangunan bandara Bintan Resorts
Internasional Airport. Diharapkan, bandara internasional itu rampung 2019. “Bila bandara rampung, kami targetkan kunjungan 1 juta turis di tahun 2020,” tukasnya.

Mark Wee owner Treasure Bay menuturkan, selain menjadi donasi bagi hewan di Safari Lagoi, pihaknya akan mengembangkan Treasure Bay lebih bagus lagi ke depan. Direktur PT Safari Bintan Lagoi Tonny Budhi Harjo mengatakan, Safari Lagoi memiliki luas lahan sekitar 100 hektare. Yang digarap sekitar 30 hektare. Di sini, banyak sekali satwa yang dilindungi yakni 20 mamalia, 27 reptil dan 40 jenis burung.

“Ini adalah konservasi. Maka satwa yang dibawa ke sini harus berpasangan supaya satwa itu dapat berkembang,” tukasnya. (cr21)

Antisipasi Banjir, Usulkan Pembenahan Drainase

0

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi mengajukan usulan kepada Satuan Kerja (Satker) Balai wilayah Sungai Sumatera IV Provinsi Kepri, dan satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepri, untuk melakukan pembenahan drainase. Khususnya di lokasi jalan masuk Tanjunguban dan di simpang pintu masuk Kawasan Lagoi.

Ini dikarenakan permasalahan banjir yang kerap terjadi di Bintan. Salah satunya di lokasi tersebut. Hal itu disampaikannya Apri dalam rapat koordinasi bersama seluruh satker di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan (BPPPD), Rabu (23/8).

“Kami sudah survei dan melakukan analisa. Terutama di kedua lokasi itu harus ada pembenahan. Kita minta agar kedua satker saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemkab Bintan dalam penyelesaian permasalah banjir yang sudah lama tidak terselesaikan,” ujar Apri usai menggelar rapat.

Apri mengatakan koordinasi itu tentunya harus dilakukan, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Menurutnya dari hasil survei diketahui penyebab banjir karena posisi laut lebih tinggi dibandingkan jalan, sehingga waktu hujan deras dan air laut juga pasang, sebagian marka jalan akan tertutup air.

Selain permasalahan banjir, Apri juga menyoroti pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Menurutnya, Pengelolaan SPAM harus punya standarisasi manajemen. Hal ini agar setelah diserahterimakan kepada desa/kelurahan, maka pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.

“Hingga saat ini ada sekitar 60 unit SPAM yang telah berdiri di Kabupaten Bintan. Standarisasi manajemen harus dilakukan, agar setelah diserahterimakan kepada desa/kelurahan pengelolaan SPAM dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak,” imbuhnya. (cr20)

Diusulkan Bus Perintis di Lima Kecamatan

0

batampos.co.id – Sarana angkutan sekolah gratis saat ini baru ada di Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lain belum tersedia. Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun berencana mengusulkan 10 bus perintis untuk lima kecamatan lainnya pada APBD 2018.

“Memang, saat ini yang ada bus sekolah hanya di Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Sedangkan untuk pulau-pulau lain atau kecamatan lain belum ada. Sementara, fasilitas jalan sudah menunjang. Untuk itu kita sudah siapkan rencana anggaran yang akan dikirimkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus (DAK),” ujar Kepala Dishub Kabupaten Karimun, Fajar Horizon Abidin kepada Batam Pos, Rabu (23/8).

Berdasarkan rencana anggaran yang sudah disusun, katanya, 10 unit bus perintis tersebut diperuntukkan di lima kecamatan. Dengan rincian masing-masing kecamatan akan mendapatkan dua unit bus perintis. Kecamayan yang diprioritaskan adalah Buru, Durai, Belat, Ungar dan Kecamatan Moro. Di lima kecamatan tersebut saat ini jalannya sudah bisa atau mampu untuk dilalui bus perintis.

“Kami memang membuat estimasi di dalam usulan anggaran ke Kemenhub tersebut secara maskimal. Yakni lima kecamatan itu mendapatkan masing-masing dua unit bus perintis. Dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 5 miliar, dengan harga satu bus diprediksi sekitar Rp 500 juta per unit. Apakah usulan ini akan disetujui seluruhnya atau tidak, tentu belum pasti. Biasanya ada perubahan. Kalau pun ada perubahan, misalnya hanya mendapatkan satu saja, kita sudah bersyukur,” jelasnya. (san)

Ketua DPRD Batam: Permasalahan Taksi, Pemko Harus Buat Regulasi

0
foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam diminta membuat regulasi antara taksi online dan taksi pangkalan. Tidak hanya ojek, taksi juga diharapkan menggunakan sistem online. Hal itu penting untuk kenyamanan. Masyarakat juga dinilai merasa lebih nyaman dengan kehadiran transportasi online.

Pemerintah daerah harus mendudukan permasalahan ini, dan sekaligus membuat regulasi baru terhadap angkutan transportasi umun tersebut,” ujar Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Rabu (23/8).

Ia meminta taksi online bisa diterapkan di Batam. Namun tanpa mengenyampingkan keberadaan taksi konvensional. “Artinya taksi konvensional juga diperhatikan. Kita ingin keua belah pihak duduk bersama. Taksi online tetap berjalan, tapi jangan ditinggalkan taksi pangkalan,” ujar Nuryanto diruangannya.

Pihaknya juga tidak bisa memungkiri dengan kehadiran taksi online, sangat mempermudah dan membantu masyarakat Batam. Terutama akan kehadiran transportasi yang aman, nyaman dan murah.

“Semua ada keseimbangan, nanti saya akan rapat FKPD untuk membahas masalah ini,” tuturnya.

Walikota Batam Muhammad Rudi mengaku belum mengetahui pasal-pasal mana saja yang dihapus Mahkamah Agung (MA) pada Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) nomor 26 Tahun 2017 lalu.

“Saya belum tau apa putusanya, nanti seperti apa di daerah dishub mengkaji kembali,” ujar Rudi.

Terkait apakah trasportasi berbasis online sudah bisa berjalan, sebagai putusan MA. Orang nomor satu di Batam itu tak mau berkomentar banyak. Menurutnya, Permenhub dan UUD lalulintas dibuat untuk mengakomodir taksi di Indonesia. “Baik konvensional maupun taksi online, itu tujuanya,” kata dia.

Seperti apa putusan nantinya, ia mengaku akan berkoordinasi dengan semua pihak. Baik dalam menyusun penataan, sehingga memberi ruang yang sama pada semua operator trasportasi di Batam. (rng)

PT Tenaris Kucurkan Rp 235 Juta untuk Siswa Berprestasi

0
Direktur Hubungan Industrial Tenaris Yanuar Tomy memberikan bantuan biaya pendidikan dari PT Tenaris kepada kepada masing-masing siswa pada acara Merit Award yang digelar di aula SMKN I Batam di Batuaji, Rabu (23/8) pagi. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 84 siswa dari tujuh SMAN dan SMKN se Kota Batam mendapat bantuan biaya pendidikan dari PT Tenaris, Batam. Bantuan berupa uang tunai dengan total nilai mencapai Rp 235 juta itu diserahkan kepada masing-masing siswa pada acara Merit Award yang digelar di aula SMKN I Batam di Batuaji, Rabu (23/8) pagi. Setiap siswa mendapat bantuan sebesar Rp 2,8 juta.

Direktur Hubungan Industrial Tenaris Yanuar Tomy menuturkan, bantuan tersebut merupakan program rutin tahunan dari Tenaris untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswa SMAN dan SMKN yang berprestasi.

Siswa yang terpilih mendapatkan bantuan tersebut merupakan siswa berprestasi yang diseleksi berdasarkan nilai raport setiap semester. “Merit Award ini merupakan program sosial andalan perusahaan untuk mendukung peningkatan pendidikan di kota Batam,” ujar Yanuar.

Untuk tahun ini program Merit Award ini ditujuhkan kepada tujuh sekolah yakni SMAN I, SMAN 3, SMAN 8, SMAN 15, SMKN I, SMKN 5 dan SMKN 3. Masing-masing sekolah sudah dikoordinasi sebelumnya untuk memilih  12 siswa terbaik mereka untuk dapatkan penghargaan tersebut.

“Harapannya adalah agar tujuan pendidikan di Batam bisa berjalan dengan baik dan adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah terpacu untuk lebih giat lagi belajar,” tutur Yanuar.

Operation Region Director Tenari Paulo Sanvio menambahkan, pada tahun 2016 lalu, program Merit Award ini juga sudah berjalan untuk puluhan siswa dari enam SMAN dan SMKN yang ada dengan total bantuan sebesar Rp 194 juta.

“Ini akan jadi program rutin kami kedepannya, dan tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng sekolah-sekolah swasta lainnya,” ujar Paulo.

Program ini sambung Paulo bertujuan membantu pemerintah dengan menawarkan solusi yang berkesinambungan dan sejalan dengan program investasi sosial.

“Semua prakarsa kami mencerminkan kami bagi Indonesia dan komintas lokal. Program ini juga kerja sama dengan dinas pendidikan di sini guna menjamin proses seleksi siswa yang akurat,” kata Paulo.

Edison Luhut Panjaitan salah satu siswa dari SMKN 5 Batam yang beruntung mendapatkan penghargaan itu mengaku sangat terbantu. Segala upaya dan jerih payahnya untuk belajar yang sungguh-sungguh di sekolah tidak hanya dibayar dengan prestasi yang didapatnya tapi juga dengan bantuan tersebut.

“Ini cukup baik, karena akan memotivasi kami agar tetap rajin belajar kedepannya. Belajar yang tekun ternyata banyak manfaatnya,” ujar Edison.

Untuk itu kedepannya Edison dan kawan-kawannya yang lain berharap agar program tersebut terus berkesinambungan dan bisa ditiru oleh perusahaan lain untuk memperhatikan tingkat pendidikan di Batam secara umum.

Tenaris merupakan perusahaan pemasok utama untuk pipa tabung dan layanan terkait untuk industri energi dunia dan sejumlah aplikasi industri lainnya. (eja) 

Izin Tinggal Pekerja Asing Diperpanjang

0
ilustrasi F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Masa berlaku izin tinggal tenaga ahli dari luar negeri jadi penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, menyampaikan persoalan itu langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (23/8). Pemerintah berjanji akan memperbaiki regulasi atas masukan dari pihak luar negeri itu.

Dubes Moazzam menuturkan, izin kerja (work permits) jadi salah satu keluhan dari para pengusaha atau perusahaan asing. Izin itu dinilai masih sulit diperoleh dan jangka waktu izin masih terlalu pendek.

”Jadi selalu ada birokrasi untuk memperbarui work permitsnya. Ini menjadi hambatan untuk bisnis di Indonesia karena untuk setiap pekerja asing,” ujar Moazzam usai bertemu JK di kantor Wakil Presiden. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Utusan Dagang Inggris untuk Indonesia Richard Graham dan Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.

Dia menjabarkan ada izin yang hanya berlaku enam bulan saja. Padahal, untuk proses memperbarui izin itu dibutuhkan waktu dua hingga tiga bulan. ”Jadi sepanjang tahun selalu ada proses untuk renew, ini hanya membuang duit. Dan ini hanya mengganggu keahlian yang sebenarnya diperlukan oleh perekonomian Indonesia,”  kata dia.

Moazzam berharap agar ada perubahan regulasi dan penerapan sistem online untuk memperpanjang izin kerja itu. Dia menyebutkan, sebaiknya izin tinggal untuk tenaga ahli itu disesuaikan dengan masa kerja orang tersebut di Indonesia. Biasanya dalam waktu dua atau tiga tahun. ”Menurut saya yang paling ideal adalah menyesuaikan dengan kontrak pekerja asing,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengakui memang ada keluhan dari pengusaha dan pekerja ahli luar negeri. Persoalan itu juga sudah sampai kepada Wapres JK. Masalah itu pun masih dicarikan jalan keluarnya. Di antaranya dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

”Dan Menaker bilang ada satu peraturan di atas yang mesti kita perbaiki. Entah itu PP (peraturan pemerintah) atau peraturan Presiden,” ujar dia.

Dia menuturkan, memang bakal ada perubahan masa izin kerja bagi tenaga ahli asing yang disesuaikan dengan kontrak. Perubahan itu sesuai dengan masukan dari Dubes Moazzam. Sebab, pemerintah juga mengakui memang cukup menyulitkan bila harus memperbarui izin dalam waktu pendek.

”Tiap enam bulan sekali dapat visa. Capek mereka,” ujar Sofjan. (jun/jpgroup)

Perlindungan Sinurat Dipolisikan

0
F. Facebook.

batampos.co.id – Front Pembela Islam (FPI) mempolisikan aktivis buruh Parlindungan Sinurat karena dugaan pelecehan agama akibat postingan almangotot51. Laporan itu dialamatkan ke penyidik Polres Bintan, Rabu (23/8).

Sebelum dilaporkan, Parlindungan Sinurat diamankan pihak kepolisian dari rumahnya di Perumahan Taman Surya Indah Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (22/8) malam. Ini dilakukan karena warga sudah berkumpul di depan rumah manager salah satu perusahaan Singapura di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam itu.

Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto membenarkan, laporan dari
FPI terkait kicauan akun @Parlinsinurat atas dugaan penistaan agama.
Namun laporan tersebut harus didalami dengan melakukan pemeriksaan
terhadap terlapor.

Kapolres juga membenarkan, pihaknya mengamankan Parlindungan dari
rumahnya karena ratusan warga sudah berkumpul di depan rumahnya dan
meminta agar Parlindungan dihukum. “Ya sempat diamankan, tapi yang
bersangkutan sudah kami kembalikan lagi karena belum diproses,”
tukasnya.

Kades Teluk Sasah Erdis Suhendri membenarkan ratusan warga mendatangi
rumah saudara Parlindungan. Namun, pihaknya bersama aparat desa
langsung bertindak dan mengamankan saudara Parlindungan. (cr21)

Pengawasan Taksi Online Ada pada Masyarakat

0
ilustrasi

batampos.co.id – ”Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah pusat dan daerah wajib mengikuti. Biar masyarakat yang menilai tentang hal ini,” kata Ketua Dewan Transportasi Kota, Azas Tigor Nainggolan, Rabu (23/8).

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengetuk palu untuk membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 Tahun 2017 soal Transportasi Online. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu menganggap peraturan tersebut bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU LLAJ.

Salah satu amar putusan majelis hakim adalah penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi, sehingga secara bersama dapat menumbuh kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

Dia menilai, putusan ini akan menjadikan pengawasan taksi online dimiliki mutlak oleh masyarakat. Sementara, pemerintah hanya bisa beraksi ketika adanya keluhan dari masyarakat terkait transportasi berbasis online tersebut.

”Termasuk soal penghapusan tarif atas-bawah yang kemudian dibatalkan oleh MA,” jelasnya.

Bila dirasa terlalu mahal, maka masyarakat bisa mengalihkan ke transportasi online lainnya bahkan konvensional.

”Saya pikir yang akan terjadi ke depannya, akan banyak tawaran jasa transportasi online yang menarik bagi masyarakat,” ujar Tigor.

Meski demikian, Tigor mengatakan, Kementerian Perhubungan juga perlu mencari solusi terkait pembatalan poin-poin seperti uji KIR, STNK, hingga tarif oleh MA tersebut. Tujuannya untuk memberikan jaminan tentang keselamatan berkendara.

”Salah satunya tidak perlu uji kir. Tapi yang jelas, masyarakat harus dipentingkan keselamatannya,” tuturnya.

Sementara, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai putusan tersebut merupakan momentum tepat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

”Jadi ini menjadi respons penolakan yang terjadi pada angkutan daring di daerah‎. Serta mengantisipasi sistem transportasi yang akan berkembang di masa depan,” ucap dosen Tata Kota Universitas Trisakti ini.

Bagi operator angkutan perkotaan, Nirwono menyebut pelaku usaha mesti mengambil langkah strategis untuk menyikapi kondisi saat ini. Sebab, mereka perlu berbenah diri agar angkutan konvensional tidak kalah pamor dan tetap diminati masyarakat.

”Perlu ada aturan dari pemerintah, untuk menghindari bentrokan di lapangan antara pelaku usahanya,” kata dia.

Terhadap putusan MA ini, Nirwono meminta pemerintah untuk fokus dan konsisten dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung angkutan masal. Integrasi antar moda angkutan juga wajib dilakukan agar konvensional tetap menarik. (gum/JPC)

Donor Darah Bersama TP-PKK Kepri

0
Penasehat TP PKK Provinsi Kepri Noorlizah Nurdin Basirun saat menghadiri kegiatan donor darah di Gedung Bintan Expo Centre (BEC) Tanjungpinang, Rabu (23/9). F Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kepri mengadakan aksi sosial donor darah yang dipusatkan di Gedung Bintan Expo Centre (BEC), Tanjungpinang, Rabu (23/8). Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 (IKASMANSA) Tanjungpinang serta Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Tanjungpinang.

Penasehat TP PKK Provinsi Kepri Noorlizah Nurdin Basirun menyambut baik penyelenggaraan kegiatan sosial seperti ini. Noorlizah mengatakan bahwa sumbangsih yang diberikan pendonor ibarat pahala yang didapat untuk menolong masyarakat yang membutuhkan.

“Ini merupakan kegiatan yang berpahala tentunya, yang mana kita bisa membuat stock darah yang ada di Tanjungpinang dapat tetap terjaga,” ujar Noorlizah.

Istri Gubernur Kepri itu melanjutkan bahwa PKK harus terus berperan aktif didalam masyarakat, dengan kegiatan seperti ini secara tak langsung manfaatnya akan terasa nanti.

“Sekarang tentu yang menjadi pendonor lebih segar dan sehat, dan stock nya nanti jika keadaan sudah urgent maka tidak perlu panik lagi karna ketersediaan darah tidak menipis,” lanjut Noorlizah.

Tak lupa Noorlizah berpesan untuk para pemuda agar lebih peka terhadap kegiatan positif seperti ini, dari pada mengisi kegiatan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti Narkoba yang tentu mengancam kesehatan, lebih baik ikut mendonorkan darah, selain menyehatkan juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Permasalahan kaum muda saat ini adalah tidak memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang positif, maka saya berpesan agar ikuti kegiatan seperti, disinilah peran kaum muda dapat lebih aktif untuk ikut andil dalam kegiatan sosial di masyarakat,” pesan Noorlizah.

Pada kesempatan ini Noorlizah juga menyempatkan diri berdiskusi dengan salah seorang warga, Bodje Lima yang merupakan ketua koordinator kepedulian sesama pasien dan keluarga penyakit ginjal dan cuci darah pasien RSUD Tanjungpinang. Bodje Bercerita terkait penyakit yang diderita sejumlah masyarkat yang kurang mampu. (bni)