Rabu, 1 April 2026
Beranda blog Halaman 12966

Kapal Bermuatan Bawang Impor Diamankan

0
Wakapolres Karimun Kompol Harry Andreas (kedua dari kiri) dan Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik (keempat dari kiri) bersama petugas dari BC dan TNI menunjukkan barang bukti bawang impor asal Malaysia yang berhasil ditangkap, Rabu (23/8)

batampos.co.id – Satreskrim Polres Karimun berhasil mengamankan satu unit kapal pompong, KM Meisya II BT 30 asal Selatpanjang yang membawa bawang merah dan garam impor tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

“Penangkapan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, bahwa ada bawang dan garam impor yang masuk dari luar negeri dengan modus antarpulau di Pulau Kundur, tepatnya di Sawang, Kecamatan Kundur Barat. Berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada Senin (21/8) dini hari anggota Sat Reskrim berangkat ke Sawang untuk melakukan pengecekan dan ternyata benar memang ada aktivitas bongkar muat barang pada tengah malam itu,” ujar Wakapolres Karimun, Kompol Harry Andreas kepada Batam Pos, Rabu (23/8).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara secara terpisah menyebutkan, pada saat dia bersama anggota tiba di tepi pantai Sawang, Kundur Barat melihat ada kegiatan bongkar muat. Kegiatan bongkar muat tengah malam merupakan hal yang tidak lazim.

“Pada saat itu kita melihat beberapa orang buruh sedang mengangkut barang, langsung diamankan kapal bersama muatan dari kapal. Kemudian kita tanya siapa nakhoda kapalnya, disebutkan oleh buruh adalah Rafiq Mustiar. Ternyata nakhoda dan kru kapal sudah tidak ada di lokasi,” paparnya.

Polisi, kata Lulik, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen di dalam kapal tetapi tidak ditemukan. Termasuk dokumen muatan berupa bawang merah impor sebanyak seribu karung atau 10 ton dan garam impor ada 150 karung atau 7,5 ton juga tidak ada dokumen. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa modus impor ilegal bawang dan garam ini dilakukan dengan cara kapal berangkat dari Selatpanjang membawa kelapa menuju ke Batu Pahat, Johor Bahru, Malaysia.

“Dari negeri jiran membawa muatan bawang merah dan garam. Tapi, pelayaran kapal tidak langsung ke Kundur Barat, melainkan kembali lagi ke Selatpanjang dan baru dibawa ke Kundur Barat. Sehingga, kesannya seolah-olah dari dalam negeri atau antar pulau. Untuk diketahui, saat ini pemerintah sedang melakukan pengawasan terhadap barang impor, termasuk dua komiditas tersebut untuk menyelamatkan produk dalam negeri,” ungkapnya.

Lulik menambahkan,sesuai dengan kewenangannya, maka hasil penangkapan tersebut akan diserahkan ke Bea Cukai, sedangkan nakhoda kapal sudah ditetapkan DPO (daftar pencarian orang).

“Meski dilimpahkan, akan diambil sampel dari dua komoditas untuk dibawa ke laboratorium di Bogor. Tujuannya untuk diuji apakah layak untuk dikonsumsi. Jika layak, maka akan segera dihibahkan. Kalau tidak layak, tentunya akan dimusnahkan,” jelasnya. (san)

Parkir Harus Minta Karcis

0
Kendaraan jenis roda dua yang tengah di parkir di pelabuhan Tanjungbalai Karimun, Rabu (23/8). F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Perhubungan Karimun saat ini melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk berperan aktif saat parkir kendaraan, dengan meminta karcis parkir kepada petugas parkir. Ini diperlukan untuk menjadi tolak ukur seberapa jauh jumlah masyarakat yang parkir di tempat parkir umum.

“Perda Retribusi yang baru nanti bisa langsung efektif di tahun depan. Nah, sekarang kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sama-sama mengawasi, ketika parkir harus minta karcis parkir,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Karimun Fajar Harison, Rabu (23/8).

Retribusi daerah menurutnya menjadi salah satu penompang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan demikian, di saat masyarakat membayar parkir dan menerima karcis parkir akan menjadi tolak ukur bagi Dinas Perhubungan seberapa banyak pemasukan retribusi parkir tersebut.

“Sosialisasi ini juga untuk mengubah budaya masyarakat yang membayar parkir tanpa meminta karcis parkir. Sekarang sudah kita berikan kepada para koordinator parkir, silahkan diminta karcis parkirnya. Tahun depan sudah bisa dilihat berapa karcis parkir yang sudah terpakai,” tuturnya.

Masih kata Fajar, untuk roda dua dikenakan Rp 1.000 sekali parkir, sedangkan roda empat Rp 2.000. Berdasarkan Perda No 18 tahun 2002, biaya parkit untuk roda dua hanya Rp 500 dan roda empat Rp 1.000. Lalu dibuat perubahan tarif parkir, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) setelah Dishub Karimun melakukan konsultasi hukum 2016 lalu.
“Nanti Perda Retrubusi akan dimasukkan tarif yang baru,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat mengungkapkan, mereka sedang mempersiapkan Perda Parkir untuk merevisi Perda No 18 tahun 2002 yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai saat ini. Tujuannya untuk meningkatkan PAD Karimun di tahun 2018 mendatang.

“Potensi-potensi pajak harus digali lagi. Melalui Perda kita persiapkan sebagai payung hukum, termasuk pajak parkir maupun pengelolaan parkir secara resmi,” ungkapnya.

Dengan demikian, potensi retribusi parkir sebagai PAD yang selama ini hanya memberikan kontribusi Rp 180 juta dinilai sangat kecil apabila dibandingkan dengan wilayah yang cukup besar di Pulau Karimun, Kundur maupun Moro. Untuk itulah, Perda Parkir itu akan diberlakukan pada tahun 2018 nanti.

“Dari parkir saja kita bisa mendapatkan miliaran rupiah pemasukan untuk PAD Karimun,” kata Yusuf lagi. (tri)

Denpom Gelar Razia Kendaraan Gunakan Atribut TNI

0
Anggota Polisi Militer memeriksa kelengkapan surat-surat motor, Surat Izin Mengemudi (SIM) pengendara saat razia di jalan Ahmad Yani, Seibeduk, Rabu (23/8). Denpom Angkatan Darat menerjunkan anggota 16 personil dan dua titik lokasi di Jalan Ahmad Yani Mukakuning dan Tiban Centre, Sekupang. Yang dirazia adalah stiker TNI dan atribut TNI yang takut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/6 Batam menggelar razia di depan Hotel Best Western Panbil, Rabu (28/8) siang. Hasilnya banyak kendaraan sipil terjaring menggunakan atribut TNI.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/6 Batam, Letkol CPM Sucipto mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut perintah dari panglima TNI untuk menghindari penyalahgunaan atribut TNI.

“Razia ini kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan atribut TNI di tengah masyarakat,” ujar Sucipto, Rabu (23/8) siang.

Dari pemeriksaan yang dimulai dari pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB, anggota Denpom 1/6 Batam menindak puluhan pengendara yang menggunakan atribut TNI maupun tidak menggunakan kelengkapan berkendara.

Sementara, Kepala Seksi Pemeliharaan Ketertiban di lingkungan TNI AD (Pasi Hartib) Denpom 1/6 Batam, Kapten Eddy S mengatakan, bagi masyarakat yang menggunakan stiker TNI, hanya diberikan sanksi arahan agar tidak mengulanginya lagi.

“Yang gunakan stiker TNI, kami cabut stikernya dan kita berikan arahan agar tidak mengulanginya. Sementara bagi yang tidak memakai helm, kita berikan arahan agar tidak mengulangi,” ujarnya dilokasi.

Sementara, jika nantinya ditemukan kendaraan yang dicurigai merupakan kendaraan curian, selanjutnya Denpom 1/6 Batam akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian agar ditindaklanjuti.

“Jika kendaraan hasil curian itu digunakan anggota TNI, Kami yang langsung akan memperosesnya,” imbuhnya. (cr1)

 

Batam Tuan Rumah Mixed Martial Arts Internasional

0

batampos.co.id – Mixed Martial Arts atau tarung bebas internasional akan digelar di Batam, 28 Oktober. Tak hanya sebagai ajang mencari bibit MMA terbaik saja, tapi juga dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda.

“Ada tiga negara yang akan mengikuti MMA ini yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia,” kata Panitia Acara, Yakob Sucipto saat membeberkan rencana ini di depan Kapolda Kepri, Rabu (23/8).
Yakob mengatakan acara tersebut diberi nama The Rising Scorpion Warrior. “Ini untuk menarik turis juga,” ujarnya.

Acara ini, kata Yakob juga tercipta akibat situasi di Indonesia yang sempat memanas dengan berbagai isu SARA. Sehingga ia merasa, dengan menggelar turnamen ini dapat merekatkan tali silaturahim yang awalnya terputus atau merenggang.

Selain itu, Yakob merasa tingkat kejahatan yang makin tinggi seperti begal, narkoba atau perkelahian. Ia merasa semua itu salah satu penyebabnya, kurangnya tempat penyaluran emosi.

“Bagi yang mau ikut untuk menuangkan bakatnya silahkan. Karena ada juga kelas amatir,” tuturnya.

Yakob mengatakan ada tujuh kelas yang digelar yakni Straightweight, Flyweight, Bantamweight, Featherweight, Lightweight, Welterweight dan Woman Straightweight.

“Sabuk yang diperebutkan Kapolda Kepri Championship, Fight Against Drugs, BFC Championship dan Fight The Rising Scorpion Warrior,” ungkapnya.

Dan pemenang dari gelaran ini, kata Yakob akan mendapatkan kehormatan mengikuti turnamen MMA One Pride di Tv One.

“Nanti pemenang dari 7 kelas, akan kami lihat siapa yang terbaik untuk bisa mengikuti One Pride,” ucapnya.

Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian sangat antusias dan mendukung acara ini. Ia mengatakan kegaiatan olahraga ini merupakan hal yang postif. “Semakin banyak kegiatan olahraga, semakin baik. Jadi ada ajang-ajang penyaluran bakat,” tuturnya.

Ia mengatakan saat ini potensi pagelaran olahraga sangat terbuka. Sam mengatakan even ini harus terus berjalan. Dan menjadi kegiatan yang berkelanjutan, digelar setiap tahunnya. “Kami juga akan membantu acara ini, melalui Direktorat Binmas,” ucapnya.

Pertemuan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian ini, juga dihadiri oleh para panitia lainnya yakni Usep RS, dan Herman Mangundap.

“Acara ini bekerja sama dengan Batam Pos,” kata Herman Mangundap. (ska)

Hingga Pertengahan Tahun 4 Ribu WP Baru DI KPP

0
Warga sedang melakukan pengurusan pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan di Baloi, Rabu (23/8). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan mencatat sebanyak 4 ribu wajib pajak (WP) baru terdaftar dari awal tahun hingga saat ini.

Dari target pajak sebesar Rp 970.132.933.000, KPP mengklaim penerimaan sudah tercapai setengahnya.

“Sebanyak 51.41 persen sudah tercapai,” kata Kasi Pelayanan Pajak Indah, Rabu (23/8).

Ia optimis KPP Pratama Batam Selatan dapat mencapai target pajak yang hampir satu triliun tersebut. Oleh sebab itu, sudah berbagai usaha juga dilakukan pihaknya. Pada tahun ini, Indah mengatakan kepatuhan masyarakat akan membayar cukup tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Capaian rasio kepatuhan itu 84 persen,” ujarnya.

Namun walau begitu, masih ada beberapa kendala. Salah satunya masih ada wajib pajak yang mencantumkan nomor telepon dan email yang tak sesuai. “Sehingga saat kami hubungi, nomor tersebut ternyata punya notaris atau nomor dari yang mengantar berkas dan emailnya tak aktif lagi,” tuturnya.

Padahal, kata Indah pihaknya hanya memberikan informasi tentang perpajakan. Tapi karena nomor telepon dan email yang tak valid, wajib pajak tak mendapatkan informasi terbaru. “Dan kami berusaha memberikan pengertian ke wajib pajak, agar menggunakan email atau nomor telpon pribadi kalau WPnya perorangan,” ujarnya.

Indah mengatakan pihaknya saat ini membuka layanan pajak via aplikasi whastsapp. “Bisa hubungi ke nomor 082268465567. Saya langsung yang menjawab, tapi hanya bisa kirim pesan melalui WA saja. Dan selama jam kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00,” katanya.

Sementara itu Kepala Seksi Ektensifikasi KPP Pratama Batam Selatan Heri Marwoto mengatakan akan menggali potensi pajak yang ada. “Antara lain membandingkan data yang kami miliki dengan data wajib pajak dan menghimbau pelaku usaha yang berada di wilayah KPP Pratama Batam Selatan yang belum memiliki NPWP agar segera mendaftarkan diri ke KPP Pratama Batam Selatan ,” ujarnya.

Selain itu, Heri mengatakan pihaknya akan terus mensosialisaikan kewajiban perpajakan khususnya untuk wajib pajak baru.(ska)

Polda Kepri Bantu Polres Ungkap Kasus Penusukan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Polda Kepri ikut membantu Polres Barelang mengungkap kasus penusukan terhadap pengemudi taksi pangkalan yang terjadi, Rabu (23/8) dini hari.

“Iya kami back up,” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Lutfi Martdian,Rabu (23/8).

Ia mengatakan Polda Kepri melalui unit jatanras Subdit III Ditreskrimum, telah melakukan olah TKP. Lutfi menuturkan pihaknya masih mengumpulkan bukti dan saksi-saksi.

Apakah penusukan ini terkait dengan ribut-ribut taksi pangkalan dan taksi online. Lutfi hanya menjawb singkat pertanyaan tersebut.

“Masih lidik,” tuturnya.

Dari informasi yang didapat Batam Pos, ikutnya Polda Kepri dalam penyelidikan kasus penusuakan ini. Dikarena situasi yang kurang kondusif antara taksi pangkalan dan online. Pihak kepolisian tak ingin, tersebar kabar bohong yang dapat menyulut pertikaian kedua belah pihak. Sehingga pihak kepolisian secepatnya menuntaskan kasus itu. (ska)

Tiga Proyek Strategis Dikebut

0
Salah satu dari tiga proyek strategis yang dikebut pemerintah yakni penataan bundaran 1 Dompak. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan sekarang ini sudah ada tiga kegiatan strategis milik Pemprov Kepri di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Kepri sudah berjalan.

“Sudah ada tiga kegiatan yang berjalan. Karena kegiatan strategis, tentu pelaksanaannya digesa,” ujar Abu Bakar menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (23/8) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Disebutkannya, adapun ketiga kegiatan tersebut adalah peningkatan jalan menuju pusat Pemprov Kepri. Kemudian yang baru dimulai adalah penataan bundaran 1 Dompak. Selanjutnya adalah finishing dan bangunan pelengkap Jembatan I Dompak, Tanjungpinang.

“Kegiatan yang segera menyusul adalah penataan pintu masuk Pulau Dompak. Selain itu adalah penataan kawasan Pantai Gurindam 12 tahap pertama,” papar Abu Bakar.

Mantan Pejabat Karimun tersebut juga mengatakan, pihaknya sudah membuat rancangan untuk menjadi Dompak lebih elegan. Sehingga bisa memberikan daya pikat, bagi wisatawan untuk datang ke Tanjungpinang. Disebutkannya, Dompak memang dipersiapkan sebagai salah satu destinasi wisata kedepannya.

“Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menjadikan Dompak menarik bagi wisatawan. Tapi kita yakin, perlahan tapi pasti akan terwujud,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk mendukung pembangunan Dompak, kegiatan bukan hanya berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia pimpin. Tetapi ada juga sejumlah kegiatan yang berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kepri.

“Kita akan bersinergi dengan OPD-OPD terkait. Yakni menjadikan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri lebih hidup dan bergaya,” tutup Abu Bakar.(jpg)

Polda Serahkan 11 Pejudi Ke Kejaksaan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Polda Kepri menyerahkan sebanyak 11 orang pejudi ke kejaksaan, Rabu (23/8). Pihak kepolisian menjerat semuanya dengan pasal 303.

“11 orang ini, dari dua kasus yang berbeda. Tapi kami serahkan bersamaan ke kejaksaan,” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Lutfi Martadian, Rabu (23/8).

Ia menjelaskan dari 11 orang tersebut, dua diantaranya terlibat judi Sie Jie yang diamankan di Pasar Tiban Indah. Sementara itu 9 orang lainnya tersangka dari judi dengan modus gelanggang permainan (Gelper) di Batuaji.

“Tak hanya tersangka saja, tapi juga barang buktinya,” ujarnya.

Lutfi mengatakan penangan kasus judi, termasuk atensi dari Kapolri. Sehingga pihaknya dengan serius memberantas kasus tersebut. “Atensi, jadi terus kawal kasusnya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Kepri gelper E-Zone Mitra Mal Batuaji, 15 Juli lalu. 9 orang tersangka ini memiliki peranan masing-masing mulai dari manager lapangan, asisten manager, wasit, kasir, perantara hingga pemain. Kesembilan tersangka adalah HF,AGS,ABR, IDR, RFT, KLN, NK, BD.

Kasus Sie Jie tersangka yang diserahkan yakni Ss dan Ds. Keduanya memiliki pernanan yang berbeda, satu orang agen dan satunya lagi bandar. (ska)

 

 

KPID Cari Tujuh Komisioner

0

batampos.co.id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kesempatan sebagai salah satu komisionernya.

“Kami membutuhkan tujuh orang sebagai komisioner. Dan peluang terbuka seluas-luasnya,” ujar Ketua Tim Seleksi calon anggota KPID Kepri, Mardiana, Selasa (23/8) kemarin.

Pembukaan pendaftaran dimulai hari ini, Rabu (24/8) sampai dengan 14 September mendatang. Seluruh masyarakat yang berminat, dapat mengirimkan persyaratannya ke sekretariat KPID Kepri, Jalan Riau No.1 Tanjungpinang.

Salah satu persyaratan bagi komisioner periode 2017-2020 ini, sambung Mardiana, diwajibkan melampirkan makalah visi dan misi. Makalah sejumlah 7 sampai dengan 10 halaman ini, bertemakan “Peluang dan Tantangan Industri Penyiaran di Provinsi Kepri Menuju Proses Migrasu Analog ke Digital Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI Khususnya di Daerah 3T”.

“Kami membutuhkan tujuh orang anggota. Namun dalam seleksi nanti dari seluruh pendaftar, kami memilih 14 orang yang namanya akan kami serahkan kepada DPRD Kepri,” ujar wanita berjilbab ini.

Ke 14 nama yang diserahkan kepada DPRD Kepri ini, akan dipilih tujuh diantaranya untuk menjadi komisioner KPID Kepri.

“Target kami, akhir Oktober telah kami lantik pengurus baru. Karena masa kepengurusan yang saat ini berakhir pada saat yang sama,” pungkas dia. (aya)

Tanjungpinang Kekurangan 500 Guru

0

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyatakan, Tanjungpinang masih kekurangan 500 tenaga pengajar yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ditempatkan di sejumlah SD dan SMP negeri.

Angka sebanyak ini, sambung Lis, bukan hanya disebabkan semakin meningginya jumlah peserta didik, melainkan karena banyak guru yang telah memasuki masa pensiun dua tahun belakangan.

“Tahun 2016 lebih kurang 50 guru yang pensiun dan tahun 2017 lebih kurang 60 guru,” kata Lis, Rabu (23/8).

Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat Pemko Tanjungpinang belum lagi diperkenankan membuka rekruitmen guru berstatus CPNS. Sehingga sampai hari ini yang dapat dimaksimalkan adalah guru-guru berstatus tenaga honorer untuk menutupi kekurangan tersebut.

“Kalau ada anggaran tahun depan, kita tambah jumlah tenaga guru honorernya,” ujar Lis.

Kondisi ini, sambung Lis, sudah ia sampaikan kepada Menteri PAN RB. Namun sampai sekarang, belum ada jawaban terkait kebolehan pemerintah daerah membuka penerimaan. Lis sendiri juga sudah berkomunikasi dua arah dengan Menteri PAN RB Asman Abnur perihal kebutuhan yang mendesak di sektor pendidikan. Namun belum ada keputusan yang diperoleh.

Ditegaskan Lis, jika nanti belum diperkenankan mengadakan rekrutmen, pihaknya mengambil alternatif lain yakni bisa saja sejumlah tenaga guru honorer yang telah memenuhi syarat dilantik menjadi guru berstatus sebagai pegawai negeri.

“Saat ini, rata-rata status guru di Tanjungpinang masi berstatus honor dinas. Makanya kami harapkan Yang memenuhi kriteria dapat diangkat menjadi ASN ke depannya,” pungkas Lis. (aya)