Kamis, 14 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13011

Bea Cukai Lelang 59 Mobil Mewah Total Seharga Rp 8,2 miliar, Mau?!

Putut A
-
0
Bea Cukai Lelang 59 Mobil Mewah Total Seharga Rp 8,2 miliar, Mau?!
ilustrasi

batampos.co.id – Dua unit Lambhorgini dengan type Gallardo dan Murcielago, Jeep type wrangler, Mini Cooper S, dan berbagai jenis mobil mewah lainnya dilelang.

Ya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Wilayah Aceh melelang 59 unit mobil mewah.

Pelelangan dilakukan satu paket.

Kepala DJBC Aceh Agus Yulianto menuturkan, 59 unit mobil mewah bekas itu merupakan hasil sitaan dari importir yang tidak bisa melengkapi dokumen. Mobil itu dijual dalam satu paket, tidak dilelang per unit.

“Tidak ditawarkan per unit, ini satu paket (59 mobil). Karena ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan dilelang satu paket,” kata Agus Yulianto seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Kamis (19/10).

Adapun paket lelang itu terdiri dari dua unit Lambhorgini dengan type Gallardo dan Murcielago, Jeep type wrangler, Mini Cooper S, tiga unit Land Rover, puluhan mobil merk Mercedes Benz, Toyota, Lexus, Nissan, Audi dan lainnya.

Rangkaian kegiatan lelang ini selanjutnya akan digelar open house selama tiga hari, yakni pada 19, 20 dan 23 Oktober 2017 di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Pelabuhan Malahayati Kreung Raya, Aceh Besar. Pelaksanaan lelangnya di KPPBC TMPC Banda Aceh pada 24 Oktober.

Kemudian penawaran lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran melalui internet secara open bidding tanpa kehadiran peserta lelang. Calon peserta lelang harus mendaftarkan diri dan wajib memiliki akun pada www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomer rekening atas nama sendiri. Penawaran lelang dapat diakses pada alamat domain tersebut.

Sementara nilai limit lelang dari satu paket lelang mobil tersebut senilai Rp 8,2 miliar dengan jaminan lelang Rp 1,7 miliar. Untuk kelipatan bidding menaikkan penawaran sebesar Rp 50 juta.

“Harga limit itu telah ditentukan oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang. Ditentukan nilai limitnya dan ini di publish lalu dilakukan lelang,” ujarnya.

Agus Yulianto mengatakan, barang tersebut disita pada 6 Januari 2015 lalu di Pelabuhan Malahayati barang berasal dari Singapura, saat itu importir tidak mampu menunjukkan dokumen kepabeannya dan izin impor lainnya.  (iil/jpg/JPC)

Pemilihan Wagub Tergantung Gubernur

Putut A
-
0

batampos.co.id – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji, Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri sampai sekarang sudah menguras banyak energi. Menurutnya, cepat atau lambatnya tergantung Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai usernya.

“Jika melihat progres sekarang ini, yang memegang peran penting adalah Gubernur. Jika ia menginginkan Wagub, sudah pasti ia berupaya mendudukan persoalan ini. Sebaliknya, jika Gubernur tidak memberikan respon, arahnya sudah jelas (tidak ingin punya wagub,red),” ujar Endri Sanopaka menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (18/10) di Tanjungpinang.

Masih kata Endri, meskipun setiap partai pengusung punya kepentingan politik yang berbeda. Tetapi untuk masalah sekarang ini, ego tersebut bisa dikesampingkan. Apalagi menyangkut kepentingan publik. Kepri adalah Provinsi yang teritorial daerahnya dibatasi oleh laut.

“Untuk lebih maksimal dalam bekerja, perlu patner. Sehingga berbagi tugas dalam melayani masyarakat Kepri,” paparnya.

Menurut Endri, kapasitas gubernur yang juga merupakan Ketua partai tentu sudah memahami kondisi dan situasi politik yang terjadi di internal partai pengusung. Pada posisi inilah, Gubernur harus menjadi penengah.

“Masyarakat Kepri sangat menginginkan adanya seorang Wakil Gubernur. Tetapi prosesnya tidak kunjung tuntas. Bahkan ada pihaknya menggugat karena Kepri tak kunjung memiliki Wagub,” jelas Endri.

Secara Politik, Fauzi Menjanjikan Sementara itu, terkait tiga kandidat yang tersisa dan punya peluang yang sama untuk mengisi slot yang ditinggalkan Agus Wibowo mendapatkan penilaian tersendiri dari Akademisi STISIPOL Tanjungpinang, Endri Sanopka.

“Secara politik, Fauzi Bahar memang sudah teruji. Karena dua priode menjabat sebagai Walikota Padang. Tetapi tidak menjadi jaminan, karena terpulang kepada Gubernur sebagai user,” ujar Endri Sanopaka kemarin.

Menurutnya, baik Fauzi Bahar, Rini Fitrianti maupun Mustafa Widjaya punya kompetensi yang berbeda-beda. Rini misalnya, meskipun kedudukannya merupakan Staf Khusus Gubernur, tetapi selama ini sering mendampingi Mantan Gubernur Kepri, Alm. HM. Sani.

“Artinya sedikit banyak juga memahami tentang birokasi dan politik. Apalagi ia juga didukung dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional,” paparnya.

Lebih lanjut, sosok Mustafa Widjaya adalah seorang birokrat yang cukup sukses dalam memimpin BP Batam selama beberapa tahun. Dari sisi birokrasi, tentunya ia juga sangat menguasai. Maka dari itu, ia melihat ketiga kandidat yang tersisa punya kompetensi yang berbeda-beda.

“Gubernur tentu akan mencari sosok yang nyaman dan bisa bekerjasama dengan dirinya. Intinya adalah mereka yang mengajukan diri, semuanya layak untuk menjadi Wagub Kepri,” tutup Endri.

Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri, Hotman Hutapea mengatakan, Pansus Wagub sudah menyerahkan hasil verifikasi ke pimpinan DPRD Kepri. Setelah ini adalah menunggu Pimpinan DPRD menyerahkan surat ke Partai pengusung melalui Gubernur.

“Kita ingin proses ini cepat selesai, maka surat permintaan calon pengganti akan diserahkan langsung Pimpinan DPRD bersama Panlih Wagub kepada Gubernur,” ujar Hotman, kemarin.

Ditanya kapan akan diserahkan surat tersebut. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan belum ada kepastian, karena menunggu pimpinan DPRD Kepri berkomunikasi dengan Gubernur. Dijelaskannya, deadline waktu berlaku, apabila surat tersebut sudah diterima Gubernur.

“Surat itu nanti akan ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Partai Pengusung, dan Fraksi-Fraksi di DPRD Kepri,” jelas Hotman.

Sembari menunggu penyerahan surat tersebut, Hotman berharap partai pengusung bisa bermusyawarah untuk menentukan kandidat terpilih yang akan menggantikan posisi Agus Wibowo. Karena akan lebih baik, jika tujuh hari pertama sudah ada kandidatnya.

“Kita juga sangat menginginkan proses ini cepat selesai. Tentu perlu dukungan dan kerjasama partai pengusung,” tutup Hotman.(jpg)

2018 Provinsi Kepri Bangun Dua SMA di Batam

Putut A
-
0
Pekerja menggesa pembangunan ruang kelas SMPN 36 di Sagulung, Senin (24/7). Dibangunnya SMPN 36 ini karena kekurang ruang kelas sampai siswa dibuat pihak sekolah dua shift untuk mengatasi membludaknya siswa. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Setelah beberapa tahun ditunggu, kecamatan Batuaji akan memiliki SMA pertama di 2018 mendatang. Dinas pendidikan provinsi Kepri sudah menganggarkan Rp 5 Miliar untuk sekolah tersebut.

“Ini menjadi SMA satu nantinya. Selama ini memang belum ada SMA di sana. Kita sudah anggarkan Rp 5 Miliar,” kata kepala dinas pendidikan provinsi Kepri, Arifin Nasir, Rabu (18/10).

Kendala saat ini adalah lokasi pembangunannya masih belum pasti. Provinsi Kepri sudah berkoordinasi dengan Pemko Batam dalam hal penyediaan lahan.

“Kita minta tolong ke pak Walikota. Kita yakin lahan ada dan bisa langsung kita mulai pembangunannya,” katanya.

Rencananya, lelang akan mulai dibuka Desember mendatang. Ini sangat mendesak karena selama ini PPDB untuk SMA selalu menjadi masalah di kecamatan Batuaji.

“Pelan-Pelan kita akan mengatasi PPDB. Kita berharap kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini,” katanya.

Selain di Batuaji, unit sekolah baru juga rencananya akan dibangun di
Tanjungriau. Anggarannya hampir sama, sekitar Rp 5 Miliar.

“Permasalahan tidak jauh beda dengan di Batuaji. Masalah lahan juga. Terapi saya tegaskan lagi, kita yakin semua akan teratasi,” katanya.

Onward Siahaan, anggota komisi II DPRD Kota Batam mengatakan pembangunan sekolah Ini memang sudah lama diusulkan dan diminta oleh masyarakat. Ia berharap anggaran untuk pendidikan di Batam ini bisa digunakan sebaik mungkin.

“Anggarannya memang sekitar Rp 5 Miliar. Itu anggaran awal. Dan untuk anggaran, kita selalu membahas dan mengutamakan yang mendesak. Harapan kita pendidikan akan lebih bermutu dan merata,” katanya. (ian)

Manfaatkan Potensi Lokal

Putut A
-
0
Manfaatkan Potensi Lokal
Apri Sujadi. F. Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, mengatakan pengembangan konsep Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan, menjadi hal penting yang harus dilakukan. Ini untuk mendukung perkembangan investasi yang masuk ke Kabupaten Bintan.

Menurutnya dalam pengembangan konsep tata ruang, tentunya harus didukung dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki saat ini. Seperti di Bintan, lanjutnya banyak desa-desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Diantaranya, Desa Toapaya yang memiliki wilayah yang cocok sebagai agrowisata, dan Kecamatan Bintan Pesisir, sebagai wilayah maritim, dan pariwisata, serta daerah lainnya.

“Rancangan (RTRW) Bintan, ini perlu dipelajari agar fungsinya semakin luas. Dimana perlu penyusunan tata ruang dengan melibatkan dan memberdayakan potensi lokal. Apalagi kondisi saat ini, investor yang datang akan melihat potensi dan pengembangan daerah. Tentunya disamping diperlukannya suatu kawasan industri terpadu, juga harus melibatkan potensi lokal yang nantinya secara fleksibel dapat menciptakan lapangan kerja secara berkesinambungan ” jelas Apri saat melakukan diskusi bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BP3D) Kabupaten Bintan, Wan Rudi Iskandar, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fachrimsyah, serta konsultan dari Bandung, di Kantor BP3D Kabupaten Bintan, Rabu (18/10).

Ia menambahkan bahwa Rancangan Tata ruang tersebut nantinya akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga nantinya akan sinkron satu sama lainnya. “Tentunya kita ingin membuat suatu pola ruang yang nyaman bagi masyarakat dan juga investor, yang nantinya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak serta merta langsung membuat tata ruang begitu saja. Banyak yang harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan dan potensi terkini daerah,” imbunya.

“Mudah-mudahan investasi yang masuk nantinya dapat mendukung kemajuan potensi daerah di Bintan. Sekaligus dalam pelaksanaannya masyarakat sekitar juga bisa didorong untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan Kabupaten Bintan,” tabrakannya. (cr20)

Polisi Patroli Jelang Penutupan Pendaftaran Parpol

Putut A
-
0
Polisi Patroli Jelang Penutupan Pendaftaran Parpol
Iptu Idris. F. Wijaya Satria/Batam Pos.

batampos.co.id – Untuk mengamankan situasi terkait berakhirnya pendaftaran partai politik, jajaran Polsek Singkep Barat menggelar patroli cipta kondisi, Selasa (17/10). Seluruh personil mulai pukul 21.00 WIB menyisir sejumlah titik-titik rawan di wilayah hukum Polres Lingga seperti, Sungai Buluh, Paya Luas, Betung dan sejumlah wilayah keramaian lainnya.

“Seluruh personil Polsek Singkep Barat turun mengikuti kegiatan dan menyisir sejumlah lokasi. Terkecuali Babinkamtibmas yang memang melakukan tugas di lokasi tugas mereka masing-masing,” kata Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat Iptu Idris saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10) pagi.

Kegiatan tersebut, aku Idris, sembari memberikan sosialisasi terkait keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Himbauan terkait penanganan kriminalitas serta radikalisme tak lupa juga disampaikan seluruh personil polisi yang turun langsung ke masyarakat.

Polsek Singkep Barat memiliki wilayah yang cukup luas dan streategis terutama berhadapan langsung dengan wilayah privinsi lain seperti Jambi dan Riau daratan. Terlebih, Jagoh sebagai pintu gerbang Kabupaten Lingga membutuhkan perhatian lebih agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib.

“Di setiap lokasi yang dinilai rawan dan memerlukan perhatian lebih, kami juga menempatkan personil yang dapat berkoordinasi langsung dengan Polsek Singkep Barat,” ujar Idris.

Dengan wilayah yang tergolong luas, Idris juga mengaku masih kekurangan personil sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saat ini Polsek Singkep Barat memiliki 25 personil. Padahal, menurut hemat Idris, Polsek Singkep Barat memerlukan 30 Sampai 40 personil.

Selain kemarin malam, Polsek Singkep Barat akan menggelar patroli pada malam kedua. Namun kali ini patroli hanya dilakukan untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat. Dengan patroli tersebut, Idris juga berharap dapat menekan angka kriminalitas seperti pencurian, perkelahian dan sebagainya. (wsa)

Natuna Minta Genjot Infrastruktur Pariwisata

Putut A
-
0
Natuna Minta Genjot Infrastruktur Pariwisata
tim pengawas pembangunan perbatasan DPR dan BNPP membahas pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat di Natuna, Rabu (18/10). F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, lima pilar percepatan pembangunan Natuna yang diprogramkan Pemerintah Pusat belum berjalan serentak. Saat ini baru dua pilar yang sudah mulai dibangun, diantaranya pembangunan pertahanan militer dan pembangunan sentra kelauatan dan perikanan terpadu (SKPT).

Sedangkan tiga pilar lainnya, yakni pariwisata, minyak bumi dan gas, serta lingkungan hidup belum terlihat adanya pembangunan.

“Sekarang ini hanya TNI yang gerak cepat dalam pembangunan. Pilar perikanan ada SKPT yang dibangun. Namun tiga pilar lain belum berjalan,” ungkap Ngesti saat bertemu dengan tim pengawasan DPR RI di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Rabu (18/10).

Padahal, lanjut Ngesti, pemerintah daerah mengharapkan pembangunan di sektor pariwisata. “Kami sangat mengharapkan pemerintah pusat menggenjot percepatan pembangunan pariwisata, sekarang tidak memiliki dukungan infrastruktur. Kami juga ingin pemerintah pusat membantu Natuna, betul-betul bawa investor, bangun destinasi pariwisata di Natuna,” ujar Ngesti.

Karena sektor migas yang dihasilkan dari daerah ini tidak bisa diandalkann untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Natuna. Ekploitasi blok D Alpa yang diharapkan bisa menyedot lapangan kerja belum ada kepastian hingga kini.

“Kami juga kawatir, kandungan gas menyusut. Bisa saja gasnya disedor dari bawah tanpa terdeteksi pemerintah. Apalagi posisi sumurnya di perbatasan,” ujar Ngesti.

Ketua Tim pengawasan pembangunan perbatasan DPR RI Sukiman mengatakan, kunjungan tim pengawasan DPR bersama BNPP untuk memantau pembangunan
pemerintah pusat di Natuna. Masukan Pemerintah Dearah akan membantu
tugas DPR merencanakan pembangunan lanjutan tahun 2018 mendatang.

Pembangunan Natuna katanya, sudah menjadi prioritas. Tahun 2017 ini seluruh kementerian dan lembaga keroyokan menjalankan program Gerbangdutas. Dan pembangunan Natuna terus dilanjutkan tahun 2018 mendatang, hasil pengawasan DPR didaerah menjadi pertimbangan evaluasi.

Menurutnya, persaingan ekonomi dan bisnis adalah periotas DPR di Natuna, mengingat Natuna berada diperbatasan laut beberapa negara tetangga. Agar ada pembangunan prioritas dan pembangunan yang terintegrasi. Dan pendekatan melalui keamanan dan pertahanan tidak cukup, namu harus ada pedekatan kesejahteraan dan ekonomi.(arn)

Pilkades Serentak Diundur Lagi

Putut A
-
0
Ilustrasi. Foto: desamerdeka.id

batampos.co.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak molor dari target sebelumnya. Pada rencana awal, Pilkades serentak akan dilaksanakan pada bulan Agustus lalu, kemudian mundur hingga bulan Oktober dan kini pemerintah menargetkan bulan November mendatang.

Hal ini terungkap saat silaturahmi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama perwakilan instansi vertikal dengan masyarakat di aula kantor Desa Payaklaman Kecamatan Palmatak Rabu (17/10) kemarin.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, pada pertemuan tersebut meminta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Yendi, menjelaskan masalah tersebut. Yendi membenarkan, kalau proses Pilkades serentak ditarget pada bulan November dan proses pelantikan pada bulan Desember 2017 ini. “Ini target, jangan sampai tidak tercapai. Ini didengar oleh aparatur pemerintahan desa di sini,” tegas Haris, dengan nada tinggi.

Haris pun menargetkan, untuk proses Pilkades tahap kedua ditarget terlaksana pada tahun 2018 mendatang. Ia pun berharap proses Pilkades serentak yang diikuti dua puluh desa pada enam kecamatan itu dapat berjalan dengan lancar.

Sebelumnya disampaikan Raja Sulaiman Sekretaris Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Anambas saat berada di BPMS akhir bulan Agustus? 2017. Di hadapan aparatur pemerintahan desa termasuk perwakilan instansi vertikal, pihaknya menyebut kalau pelaksanaan Pilkades direncanakan bakal dilakukan pada akhir bulan Oktober 2017. “Rencananya akhir bulan Oktober 2017 ini, sambil menunggu panitia kabupaten,” ujarnya saat itu.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Awalludin, juga pernah mengatakan jika Pilkades serentak akan dilaksanakan usai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. “Pilkades Serentak akan dilaksanakan usai APBD Perubahan tahun anggaran 2017 ini disahkan,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (sya)

Tak Ada Alasan, 16 Kegiatan Serapan Rendah Harus Dikebut

Putut A
-
0
Tak Ada Alasan, 16 Kegiatan Serapan Rendah Harus Dikebut

batampos.co.id– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Zainal Abidin mengakui jika masih ada belasan kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah serapan anggarannya.

“Saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu kita ketahui, beberapa kegiatan yang masih diangka 50 persen. Kami juga sudah mewanti-wanti agar kegiatan ini segera dikebut,” kata Zainal, Rabu (18/10).

Rendahnya penyerapan anggaran ini tentu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Batam. Disamping itu, masyarakat yang sejatinya mendapatkan manfaatkan juga tidak menerima dengan tepat.

“DPRD akan terus kontrol. Karena masih ada beberpa bulan lagi, target serapan anggaran ini harus tercapai. Karena kalau tidak, nantinya akan berpengaruh pada pembahasan APBD murni 2018,” terangnya.

Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi II DPRD Batam sependapat dengan ketua banggar. Menurut dia, jika serapan anggaran terkait ptrogram yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sudah terealisasi di atas 50 persen. Bahkan harusnya sudah 70 persen. Apalagi sekarang sudah masuk semester II tahun 2017.

“Kita belum tahu kegiatan apa saja. Jangan sampai ada yang berhubungan dengan masyarakat,” tegasnya.

Disisi lain ia melihat, di tengah kondisi defisit anggaran saat ini tak seharusnya ada kegiatan yang masih belum terealisasikan. Bila Hal ini terjadi tentu saja menjadi kontradiktif bagi Pemko Batam.

ilustrasi

“Anggaran defisit tapi masih ada belum direaliasikan. Alasan apapun perlu menjadi catatan pemko. Karena nilai total anggaran Rp 35 miliar yang belum terserap itu cukup besar,” terang Uba.

Uba mengaku khawatir, apakah anggaran yang tak terserap itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Jika DAK tentu bakal dikembalikan ke pusat, karena sudah melebihi batas waktu yang diberikan pusat.

“Mudah-mudahan dari APBD. Karena masih ada waktu 2 bulan lagi untuk menyelesaikannya. Tapi kalau itu DAK kita anggap ini kegagalan pemerintah daerah. Karena tak mampu merealisasikan,” tegasnya. (rng)

MTF Autofiesta 2017, Targetkan Penjualan Capai 50 SPK

Putut A
-
0
MTF Autofiesta 2017, Targetkan Penjualan Capai 50 SPK
Berbagai kendaraan yang dipamerkan memadati area pameran Mandiri Tunas Finance Autofiesta 2017 di Kepri Mall, Rabu (18/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos11

batampos.co.id – Perusahaan pembiayaan terkemuka, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali menggelar pameran otomotif bergengsi di Kota Batam yakni MTF Autofiesta 2017, yang sebelumnya digelar pertama kali September 2014 lalu. Kegiatan pameran otomotif terbesar di Kota Batam ini diadakan di atrium Kepri Mall, mulai Rabu (18/10) hingga Minggu (22/10).

Deputy Direktur MTF Albertus Hendrianto mengatakan, event MTF Autofiesta merupakan sarana untuk memperkenalkan MTF kepada masyarakat yang secara rutin digelar setiap tahun di beberapa kota di Indonesia. “Melalui event ini, MTF tidak hanya menawarkan pembiayaan saja, tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai acara yang di kemas dalam kegiatan ini,” ujar Albertus, kemarin.

Adapun rangkaian acara tersebut diantaranya, car exhibition, talk show, test drive, acoustic performance, fashion show, singing competition, body contest and games. Sementara untuk keuntungan dalam pembelian kendaraan di pameran ini, lanjutnya, tersedia program seperti bunga 0 persen untuk tenor 6 bulan, bunga spesial 2,55 persen, pilihan tenor pembiayaan sampai dengan 7 tahun, serta cashback Rp 1 juta dan gratis 2 kali angsuran untuk customer SPK go live.

“Melihat tingginya antusiasme masyarakat Batam, kami berharap bisa mencapai target sebanyak 50 SPK dengan nilai pembiayaan di atas Rp 10 miliar,” sebutnya.

Peserta pameran yang datang dari kendaraan passenger maupun komersial dari beberapa dealer besar Batam seperti, Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Hino, Isuzu dan Kia, sehingga masyarakat dapat memilih kendaraan dengan nyaman dan mudah.

“Meski secara nasional pertumbuhan pembelanjaan otomotif hanya di angka 2 persen tahun ini, namun MTF justru menunjukkan pertumbuhan di banding tahun lalu dengan pertumbuhan sebesar 16 persen. Semoga kegiatan ini dapat kembali menggairahkan pasar otomotif Indonesia,” ungkap Albertus. (nji)

Kapolda: Kendaraan Online Harus Urus Izin

Putut A
-
0
WakJek, layanan ojek online pertama di Batam saat konvoi, senin (18/7/2016). Foto: dalil harahap/batampos

batampos.co.id – Fenomena penolakan transportasi daring (dalam jaringan) alias online, menjadi perhatian Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian. Menurutnya keberadaan dunia digital tak bisa ditolak. Semua negara, termasuk Indonesia, khusus Batam harus menerima itu semua.

Dan transportasi daring salah satu, dari bagian dunia digital tersebut. “Kalau begini terus kita, bisa dibully kita oleh negara lainnya,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, Rabu (18/10).

Sebelum membahas kendaraan daring, kata Sam semua pihak harus sepakat dulu tentang satu hal yakni konsumen raja dalam sebuah layanan. Oleh sebab itu, tak harus dibuat peraturan yang diskriminatif.

“Tak bisa dipaksakan (melarang kendaraan daring, red). Akan jadi seperti ini Batam. Bandung saja sudah terbuka (soal kendaraan daring,red),” ujar Sam.

Tak hanya itu, Sam menyorot juga adanya pengkotakan di beberapa tempat contohnya bandara dan pelabuhan. Ia mempertanyakan kenapa di daerah itu, hanya kendaraan khusus saja yang boleh mengambil penumpang. “Tak hanya kendaraan daring, saya lihat kendaraan konvensional lainnya yang beda (tak terdaftar di tempat itu,red) tak boleh ambil penumpang. Kok seperti ini, harusnya tak ada perbedaan. Semuanya berhak,” ungkap Sam.

Sam sangat menyayangkan adanya kavling-kavling ini, dan itu dijustifikasi oleh pemerintah daerah. “Saya perintahkan Kapolres, tak boleh kavling-kavling itu. Kalau mau adil yah semuanya berhak (ambil penumpang,red),” ujarnya.

Terkait kendaraan daring. Sam meminta mereka tak berlindung dari kebutuhan konsumen. Walau dibutuhkan, mereka haruslah mengurus izin. Agar keberadaan mereka legal. “Kalau masih di negara ini, yah ikuti aturan yang ada. Urus izinnya, untuk melindungi konsumen,” ucapnya.

Dan saat kendaraan daring mengurus izin, ia meminta pemerintah tak mempersulit. Bila syarat kendaraan daring lengkap, dapat diterbitkan segera izinnya. “Jangan ada permainan,” pungkas Sam. (ska)

1...13,01013,01113,012...14,309Halaman 13,011 dari 14,309

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000

Play sound