batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Natuna Iskandar DJ mengatakan, keberangkatan kapal tetap sesuai jadwal, meski cuaca musim angin Utara.
Dijelaskannya, beberapa jadwal trayek kapal swasta tidak terjadi perubahan sementara, namun untuk keselamatan waktu keberangkatan tetap menunggu informasi cuaca.
“Untuk semwntara, jadwal kapal tetap, termasuk jadwal kapal Pelni,” kata Iskandar DJ, Selasa (19/12).
Saat ini sambungnya, terdapat tiga trayek pelayaran, diantara dari Ranai menuju Sunda Kelapa, Ranai menuju Pontinak, dan Ranai Tanjungpinang. Namun kata Iskandar, Pemerintah Daerah mengimbau, nakhoda kapal tetap memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2008 dan permenhub nomor 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran dan informasi dari BMKG.
Dikatakan Iskandar, saat ini cuaca diperairan Natuna cukup ekstrim, terutama di Laut Natuna Utara dan laut Cina Selatan. Sehingga aktiVitas kapal penyeberangan antar pulau harus waspada.
Sementara Perakirawan BMKG Ranai Asrul Saparudin mengatakan, gelombang di perairan Natuna saat berkisar 2 meter hingga 4 meter. Namun berpeluang gelombang tinggi mencapai 6 meter hingga 7 meter.(arn)
Proses pembangunan Water Front City Pantai Kencana Ranai tahap pertama. F. Aulia/Batam Pos.
batampos.co.id – Penyelesaian pembangunan Water Front City (WFC) di Pantai Kencana Ranai ditunda hingga tahun 2019 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkab Natuna Agus Supardi mengatakan, proyek WFC dilaksanakan satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Kepri, tidak mendapat dukungan anggaran APBN 2018 mendatang.
“Tahun 2018 mendatang, lanjutan Water Front City dipending, sudah diajukan di kementerian PUPR, tapi keterbatasan dana,” ujar Agus Supardi, Selasa (19/2).
Water Front City Pantai Kencana di Ranai kata Agus Supardi, merupakan proyek APBN, tahun 2017 ini baru dianggarkan sekitar Rp 5 miliar, perencanaannya dibangun tiga tahap dengan total anggaran Rp 30 miliar.
“Awalnya tahun 2018 mendatang di alokasikan anggaran APBN itu Rp 15 miliar. Tapi karena pemerintah Pusat kekurangan anggaran, maka tunda. Memang target awalnya tiga tahun selesai.(arn)
Aktivitas di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Selasa (19/12). Sejumlah keberangkatan terpaksa dibatalkan akibat cuaca buruk. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang melarang kapal rute Tanjungpinang-Lingga berlayar. Dikeluarkan larangan ini karena gelombang laut yang masih tinggi sehingga dinilai belum aman untuk berlayar.
Kepala Pos KSOP Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura (SBP)Tanjungpinang Sutrisno mengatakan, sudah tiga kali pelayaran menuju ke Lingga dibatalkan oleh pihaknya. Yakni Rabu, Jumat dan Senin. Pasalnya, keberangkatan menuju ke Lingga hanya tiga kali dalam satu minggu.
“Sudah mulai tanggal 12 kemarin gelombang tinggi. Kita belum tahu sampai kapan, karena ini kejadian alam yang tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir,” ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Selasa (19/12) siang.
Sementara, untuk perjalanan menuju ke Batam masih normal. Sebab, gelombang masih dinilai aman ditempuh dengan kapal. Selain itu, beberapa instansi dari Polair dan KSOP juga sudah melakukan imbauan kepada penumpang maupun perusahaan pelayaran untuk tetap mengutamakan keselamatan.
“Kalau memang tidak memungkinkan silahkan balik lagi. Kemarin (Minggu, red) ada juga kapal tujuan Malaysia yang putar arah karena gelombang tinggi. Hal seperti itu yang kita harapkan kepada nakhoda kapal,” tuturnya.
Sutrisno menambahkan, pihaknya akan selalu memantau tinggi gelombang menuju beberapa daerah lainnya. Jika tidak memungkinkan untuk berangkat, pihaknya akan mengeluarkan larangan berlayar kepada perusahaan pelayaran seperti yang mereka lakukan kepada kapal tujuan Lingga.
“Kami tetap akan pantau dari informasi yang disampaikan oleh BMKG. Seperti informasi yang kami dapat dari BMKG, gelombang di perairan Natuna jadi yang tertinggi hingga mencapai 7 meter,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tanjungpinang, Dhira Utama mengatakan gelombang di perairan Lingga dapat mencapai 0,5 sampai 3 meter. Sementara, yang gelombang yang paling tinggi di perairan Anambas hingga Natuna yang mencapai 3 sampai 6 meter.
Menurut Dhira, gelombang tinggi itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk itu, pihaknya akan terus menginformasikan cuaca ini setiap harinya dengan pihak KSOP maupun seluruh stake holder lainnya.”Kepada seluruh stakeholder kita terus memberikan informasi setiap harinya. Untuk nelayan, kita mengimbau untuk selalu melihat informasi dengan melihat web kita atau koordinasi dengan kita,” ujarnya. (cr1)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi persiapan PAM natal dan Tahun Baru, Selasa (19/12) di Mapolda Kepri. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Menyambut libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, masyarakat pengguna jasa arus mudik dan balik untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan perjalanan. Aparat pun diminta tegas, sekaligus menambah personel di pintu keluar untuk membuat perjalanan masyarakat nyaman dan aman.
“Kita lebih baik mencegah, mengantisipasi, daripada mengobati ketika peristiwa yang tak diinginkan terjadi,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Pam Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Aula Lancang Kuning Mapolda Kepri, Nongsa Kota Batam, Selasa (19/12).
Hadir pada rapat tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol. Didid Widjanardi, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Yan Fitri Halimasyah, Danrem 033/WP diwakili Kasi Ops Korem 033/WP Kolonel Inf Parjiyo, Kepala Kanwil Bea Cukai Kepri Rusman Hadi. Hadir juga Kapolresta Barelang Kombes Pol. Hengki, Dandim 0316/Batam Letkol Inf. Edy Widyanto, Kajari Batam Martono serta perwakilan dari Imigrasi, Ditpam, Damkar, SAR, BMKG, ASDP dan Bandara.
Nurdin menyampaikan, dengan adanya rakor ini, pencegahan dini terkait kegiatan-kegiatan yang dapat merusak tatanan kehidupan berkerukunan dan keberanekaragaman bisa dideteksi dan hindari. Menjelang akhir tahun ini, Nurdin juga mengingatkan faktor cuaca yang mempengaruhi Provinsi Kepri dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Dengan faktor tersebut, keselamatan penumpang menjadi yang utama dan harus bisa terjamin.
Selain faktor alam, faktor human juga diminta Gubernur untuk diperhatikan. Di antaranya perlu dilakukan pengecekan urine bagi supir, nakhoda maupun pilot sebelum bertugas. Hal ini agar penumpang yang akan melakukan perjalanan merasakan kenyamanan dan selamat sampai tujuan.
“Dengan keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan dalam perayaan Hari Besar Keagamaan,” kata Nurdin.
Selain itu, Nurdin mengingatkan masalah sembilan bahan pokok juga harus dipantau. Menurut mantan Bupati Karimun ini, agar pengusaha-pengusaha nakal yang selalu menimbun sembako bisa ditindak dan harga tetap stabil di masyarakat.
“Kita ingin kehidupan sosial di masyarakat bisa terus rukun. Mereka tidak terganggu dengan permasalahan sembako yang langka dan lainnya,” kata Nurdin.
Atas nama Pemerintah dan masyarakat, Nurdin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas dedikasi dan pengabdian personil TNI/Polri dalam menciptakan ketertiban serta keamanan di Kepri.
Rakor itu mengambil tema Kita Sinergikan Untuk Meningkatkan Pelayanan Yang Promoter Kepada Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini dilakukan juga telekonferensi dengan beberapa Polres di wilayah hukum Polda Kepri seperti Polres Tanjungpinang, Polres Karimun, Polres Natuna.
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk tidak mentolerir setiap gangguan yang diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan memberikan tindakan yang tegas. Kata Kapolda, TNI dan Polri juga akan bersinergi untuk mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah dan ketersedian bahan makanan yang cukup selama libur Natal dan Tahun Baru. (bni)
batampos.co.id – Wartawan Batam Pos menangi Lomba Karya Jurnalistik Transparansi Hari Hak untuk Tahu yang ditaja oleh Komisi Informasi Provinsi Kepri dan Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Provinsi Kepri.
Teknisi Batam Aero Technic (BAT) sedang melakukan perawatan pesawat Batik air di MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) Lion Air Grup, di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (12/12). F Cecep Mulyana/Bata,m Pos
batampos.co.id – Potensi bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) di Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 2,2 miliar dolar AS. Angka itu naik signifikan dibanding 2016 sebesar 970 juta dolar AS. Hal tersebut didorong potensi bisnis MRO Asia Pasifik yang juga diprediksi mengalami pertumbuhan 5,8 persen.
”Industri MRO kita semakin kompetitif. Saat ini sudah mampu menyediakan berbagai jasa perawatan pesawat. Antara lain, airframe, instrument, engine, radio, emergency equipment, dan line maintenance,” ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto, Selasa (19/12).
Dia menyebutkan, pada 2016, maskapai dunia mengeluarkan dana 72,81 miliar dolar AS untuk melakukan perawatan pesawat. Dari nilai tersebut, Amerika Utara menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 21,2 miliar dolar AS, diikuti Eropa sekitar 20,7 miliar dolar AS, dan Asia-Pasifik 13,3 miliar dolar AS.
”Pada 2025, pasar perawatan pesawat di dunia diperkirakan terus meningkat dengan pertumbuhan 3,9 persen sehingga menjadi 106,54 miliar dolar AS. Asia-Pasifik akan mengalami pertumbuhan terbesar, yakni 5,8 persen, dibanding Amerika Utara 0,9 persen dan Eropa 2,35 persen,” ujarnya. (agf/c21/sof/jpg)
Seorang warga mengangkut raskin yang baru diambil di kantor desa, beberapa waktu lalu. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Empat Kecamatan di Kabupaten Bintan masih berutang pembayaran beras masyarakat miskin (raskin) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (subdivre) Tanjungpinang sebesar Rp66 Juta. Diantaranya Kecamatan Bintan Timur Rp 23 juta, Bintan Utara Rp 21 juta, Teluk Bintan Rp 17 juta dan Toapaya sebesar Rp 5 juta.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bintan, Raja Muhammad Akib Rachim menginstruksikan pihak kecamatan segera melunasi hutang sebelum 17 Desember ini. “Sebelum akhir tahun sudah lunas,” katanya.
Camat Teluk Bintan, Assun Ani mengakui jika lembaga yang dipimpinnya itu memiliki hutang raskin. “Jumlahnya tak banyak, tak sampai segitu (Rp 17 juta). Cuma kurang sikit saja, beberapa Kades seperti Pangkil dan Tembeling belum melunasi. Jumlahnyatak sampai Rp 5 juta. Insya Allah kamis atau paling lama jumat sudahlunas,” katanya.
Terkait pendistribusian beras raskin, ia mengaku tidak memiliki kendala yang berarti. Seperti di daerah Pangkil, pembayaran dilakukan per empat bulan. Hal itu dilakukan mengingat adanya kendala transportasi. “Tunggu transportasi yang agak susah. Lagi pula, itu duitnya harus disetor sekaligus, makanya dikumpulkan dulu baru disetor,” katanya.
Camat Bintan Utara, Azwar mengaku belum menerima laporan soal hutang kepada pihak Bulog. “Saya cek dulu. kalau soal sangkut hutang biasanya ada, tapi jumlahnya saya pastikan dulu,” tukasnya.
Sementara Camat Bintan Timur Rusli menyampikan, tunggakan hutang akibat sebagian masyarakat yang belum membayarkan beras raskin ke pihak kelurahan. Sehingga pihak kelurahan belum menyetor pembayaran beras raskin ke pihak kecamatan. “Tadi sudah saya panggil semua lurah di Bintan Timur, saya minta tanggal 23 Desember sudah masuk ke pihak kecamatan,” kata dia.
Ia juga menegaskan, urusan beras raskin sebenarnya langsung didistribusikan ke pihak kelurahan. Hanya, diakuinya kendala di masyarakat ada yang belum membayarkan ke pihak kelurahan. “Total semua utang ke bulog sekitar Rp 23 juta,” sebutnya.(cr21)
batampos.co.id – Jajaran personel polisi di bawah Ditreskrimum Polda Kepri menggelar operazi penyakit masyarakat (pekat) seligi di kawasan Jodoh, Selasa (19/12) pagi.
Sebanyak puluhan polisi dikerahkan dengan menaiki truk operasional. Dipimpin oleh Plh Kasubdit III Direskrimum Polda Kepri, AKBP Dewa Nyoman, puluhan polisi menyisir lokasi yang dirasa rawan dan banyak terdapat preman.
Preman tak didapat, justru belasan jukir liar yang didapat dari razia tersebut.
“Pak saya bukan preman Pak, geledah saja saya, saya tak bawa sajam tolong jangan tangkap saya pak, ini saya hanya cari makan saja,” ujar beberapa jukir yang ditangkap dan diamankan.
Dari razia ini, polisi mengamankan belasan juru parkir liar. Belasan jukir liar ini hampir kesemuanya mengenakan baju bertuliskan yang bukan namanya.
AKBP Dewa Nyoman mengatakan, razia tersebut digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat mengenai keberadaan jukir liar serta preman di kawasan sekitar pasa Jodoh.
“Jukir liar ini juga bagian dari target operasi pekat ini, karena keberadaannya juga meresahkan warga. Makanya mereka kami amankan untuk pembinaan selanjutnya,” terang AKBP Dewa Nyoman.
Selanjutnya belasan jukir liar ini dibawa ke Mapolda Kepri untuk pembinaan serta menandatangani surat perjanjian untuk tak lagi beroperasi sebagai jukir liar.
Target dari operasi pekat tersebut, lanjut AKBP Dewa Nyoman, tak hanya jukir liar dan premanisme.
“Tapi segala bentuk tindakan yang meresahkan warga, seperti misalnya praktek perjudian, balap liar dan pesta miras juga menjadi target dari operasi yang kami gelar ini,” kata AKBP Dewa Nyoman mengakhiri. (gas)
batampos.co.id – Sepanjang tahun 2017, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Tanjungpinang telah mendeportasi sebanyak 23 orang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya. Umumnya, mereka tersangkut dalam masalah illegal fishing.
“Dari Kamboja 17 orang, Thailand 5 orang dan Myanmar 1 orang. Total keseluruhannya 23 orang yang berjenis kelamin laki-laki,” ujar kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang, Hamzah, Selasa (19/12).
Hamzah mengatakan, sebagian besar pelaku ilegal fishing hanya diberikan sanksi administrasi. Hanya beberapa orang saja yang dihukum atas pelanggaran illegal fishing. “Pihak Imigrasi bisa langsung memulangkan WNA (mendeportasi) jika prosedurnya sudah lengkap. Dibawa ke sini (Rudenim) yang masalahnya tidak selesai dalam jangka waktu sebulan,” katanya.
Selama tahun 2017, Rudenim Pusat Tanjungpinang juga melakukan pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi. “Jumlah pencari suaka dan pengungsi di Rudenim Pusat Tanjungpinang danKantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang berjumlah 328 orang,” katanya.
Adapun pencari suaka maupun pengungsi itu berasal dari beberapa negara. Yakni Afganistan, Somalia, Sudan, Yaman, Irak, Iran, dan Pakistan. Dari 328 orang tersebut, 63 orang masih berstatus sebagai pencari suaka dan 265 sudah berstatus sebagai pengungsi.
“Untuk jumlah pencari suaka dan pengungsi di Hotel Kolekta Batam berjumlah 230 orang. Yang berstatus sebagai pencari suaka sebanyak 184 orang dan pengungsi sebanyak 46 orang,” katanya.
Sementara, untuk jumlah pencari suaka dan pengungsi di Akomodasi Non Deteni (AND) Sekupang, Batam berjumlah 131 orang yang berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan, Palestina, Iraq dan Iran. Mereka terdiri dari dewasa sebanyak 125 orang dan anak-anak yang dibawah umur sebanyak 6 orang.
Untuk menghindari over kapasitas, Rudenim Pusat Tanjungpinang telah memindahkan puluhan pencari suaka dan pengungsi ke tempat penampungan lainnya sebanyak 95 orang.
Hamzah menambahkan, para pengungsi juga dapat membuat keputusan untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela atau yang biasa disebut dengan Assisted Voluntary Return (AVR). Nantinya pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) akan mempertimbangkan semua informasi yang ada dan membuat keputusan apakah aman atau tidak bagi pengungsi untuk kembali.
Jika nantinya demikian, mitra UNHCR seperti organisasi Internasional untuk Imigrasi atau International Organization for Migration (IOM) akan membantu mengatur kepulangan imigran. Jika UNHCR menilai kondisi di negaranya belum dirasa aman, mereka tidak akan dapat membantu untuk pengungsi tersebut kembali.
“Jumlah pencari suaka dan pengungsi di Rudenim Pusat Tanjungpinang yang melaksanakan AVR selama tahun 2017 sebanyak 15 orang dengan tujuan Iran, Bangladesh, Afganistan, Somalia dan Sudan,” imbuh Hamzah. (cr1)
Warga berjalan di taman RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Rabu (6/12). F. Dalil Harahap/Batam Posbatampos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri mengungkap buruknya laporan keuangan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam. Khusus untuk periode 2016-2017, BPK menemukan 19 dugaan pelanggaran dan penyimpangan anggaran di rumah sakit pelat merah itu.
“Dari 19 temuan tersebut, lima di antaranya fiktif dan ada unsur kesengajaannya,” kata Kepala Subauditoriat BPK Perwakilan Kepri, Ratna Agustini Kusumaningtias, di kantor BPK Kepri, Selasa (19/12).
Ratna menjelaskan, dari 19 temuan tersebut di antaranya pembayaran utang sebesar Rp 3,54 miliar yang tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember. Kemudian pembayaran utang kepada pegawai RSUD Embung Fatimah menurut neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp 8,64 miliar yang belum dibayar sampai dengan 2017. Serta tagihan utang pihak ketiga sebesar Rp 261,52 juta yang juga tidak tercatat pada neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016.
“Pembayaran utang Rp 3,54 miliar ini tak pernah tercatat. Padahal pihak RSUD sendiri mengaku sudah membayar ke pihak ketiga,” terang Ratna.
BPK juga menemukan pengadaan belanja alat tulis kantor dan bahan cetakan habis pakai yang tidak sesuai ketentuan. Lalu kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta pengadaan fiktif belanja barang habis pakai yang mencapai Rp 640 juta lebih. Selain itu, terdapat pembayaran fiktif atas utang belanja RSUD di tahun 2016.
“Hasil temuan ini sangat memerlukan perhatian yang sangat serius oleh pemerintah daerah,” kata Ratna.
Ratna menyebut bobroknya pengelolaan keuangan RSUD Batam sudah sangat mengkhawatirkan. BPK juga menemukan pencairan uang atas kegiatan yang tak pernah dilakukan alias kegiatan fiktif. Juga pengadaan fiktif bekerja sama dengan pihak ketiga, serta mark up harga dengan cara menaikkan angka nominal pada kuitansi pembayaran.
Selain itu, BPK Kepri menemukan masalah adminitrasi dan finansial di RSUD. Misalnya, dalam program atau kegiatan pengadaan obat. Ada beberapa pengadaan obat yang tidak beres dan kemungkinan fiktif. Sehingga stok obat di rumah sakit pemerintah itu kerap kosong dan pasien terpaksa harus beli obat di luar rumah sakit.
BPK Kepri menilai, administrasi seperti pencatatan utang dalam laporan keuangan di RSUD Embung Fatimah juga masih sangat amburadul. “Untuk kerugian kegiatan fiktif masih ada yang belum dikembalikan,” tegasnya.
Ratna mengatakan, di antara beberapa modus yang digunakan RSUD adalah dengan mengajukan kerja sama dengan pihak ketiga. Setelah itu, melakukan penawaran kegiatan dan pihak rumah sakit meminta kuitansi dan faktur pembayaran. Kemudian pada kuitansi itu seolah-olah telah terjadi transaksi. Padahal sebenarnya kerja sama tersebut hanyalah fiktif belaka.
Modus yang sama juga kerap digunakan dalam proyek pengadaan obat. “Selalu begitu modusnya. Pelakunya juga hampir sama yakni bendahara, bendahara pembantu, dan PPTK. Kami sudah mengantongi beberapa nama,” katanya.
Ratna menambahkan, RSUD Embung Fatimah memiliki dua sumber anggaran. Yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. “Rata-rata yang diselewengkan dari BLUD ini. Kami sinyalir penyelewengan ini sudah berlangsung lama sejak 2011 lalu. Orangnya itu-itu saja,” jelasnya.
Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono bersama Kepala Sub Auditorat BPK Kepri Ratna Agustini memberikan keterangan pada acara Media workshop digedung BPK Perwakilan Kepri di Batamcenter, senin (19/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sementara Kepala Perwakilan BPK Kepri, Joko Agus Setyono, mengatakan laporan hasil penemuan BPK ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah baik Pemko Batam dan DPRD Batam. “Pemko dan DPRD bisa segera melakukan langkah konkret. Bukan lagi seperti yang sudah-sudah,” tuturnya.
Diakui Joko, harus ada keinginan yang kuat dari kepala daerah untuk memperbaiki RSUD. Menurut dia, semestinya kepala daerah melakukan revitalisasi terhadap semua pengelola di RSUD. Ia juga menyarankan agar dilakukan evaluasi kinerja.
“Bikin tim yang independen yang melakukan penilaian secara menyeluruh. Penempatan SDM juga harus dilakukan assesment sesuai kemampuan kinerjanya,” kata Joko.
Joko menduga, selama ini, memang ada pembiaran. Dugaan ini jika melihat banyaknya temuan penyimpangan dan pelanggaran di rumah sakit pelat merah itu.
“Kepada wali kota tadi saya sampaikan juga agar dilakukan revitalisasi penilaian dari A sampai Z untuk mengetahui apa yang menjadi penyakit di RSUD. Sehingga kita bisa mencari obat sesuai penyakit yang ada di RSUD,” bebernya.
Ditegaskan dia, 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dikeluarkan, pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya. Dan jika sampai waktu yang ditentukan itu belum ada tindaklanjut, BPK berhak memberikan teguran hingga sanksi yang lebih tegas, yakni melimpahkan temuan itu ke penegak hukum.
“Terlalu kompleks permasalahan di RSUD. Makanya perlu keinginan kuat kepala daerah untuk memperbaiki. Tahun lalu kita periksa rumah sakit ini, kondisi kinerja laporan keuangannya juga tidak jauh berbeda,” jelasnya.
Atas temuan BPK Kepri di RSUD itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan sejatinya tak hanya RSUD Embung Fatimah yang jadi catatan BPK. Instansi lain seperti Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam juga mendapat rapor merah. “Disduk SOP-nya disuruh diperjelas, sehingga masyarakat tahu. Misal pengurusan selesai satu hari atau dua hari dan diumumkan,” kata Rudi, Selasa (19/12).
Ia menyampaikan akan menindaklanjuti temuan tersebut untuk diperbaiki. Untuk itu ia akan memanggil pimpinan RSUD Embung Fatimah dan Disdukcapil Kota Batam.
“Akan dibenahi dan kami akan selesaikan,” imbuhnya.
Khusus untuk RSUD, Wali Kota akan melantik direktur utama definitif Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, agar persoalan tersebut dapat segera diatasi. Saat ini, posisi Dirut RSUD Embung Fatimah diisi Pelaksana Tugas (Plt), yakni Didi Kusmarjadi yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam.
“Direktur yang baru dilantik pada pekan ini juga supaya bisa mengatasi temuan BPK,” katanya.
Rudi mengungkapkan, Rabu (20/12) hari ini panitia seleksi Dirut RSUD Embung Fatimah akan menyerahkan tiga nama hasil tes kepatutan dan kelayakan. “Nama tiga orang akan ada di meja saya besok (hari ini). Siapa? Belum tahu saya. Tapi yang jelas kami usahakan lantik pekan ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, lelang jabatan Dirut RSUD Embung Fatimah beberapa waktu lalu diminati enam peserta. Mereka adalah drg Sri Rupiati, dr Asep Guntur, drg Ani Dewi, dr Beserba, dr Dedi Suryadi, dan dr Roro Sri Widyanti. Namun saat jalani uji kelayakan dan kepatutan, Sri Rupiati tidak hadir. Panitia Seleksi Dirut RSUD Embung Fatimah sudah memilih tiga nama kandidat yang akan diserahkan ke wali kota Batam, hari ini. (cr13/rng)
batampos.co.id – Jajaran personel polisi di bawah Ditreskrimum Polda Kepri menggelar operazi penyakit masyarakat (pekat) seligi di kawasan Jodoh, Selasa (19/12) pagi.
