Kegiatan ngopi-ngopi (coffe morning) Kapolsek Kundur Utara/Barat serta Tokoh agama Tionghoa, Sabtu (26/8) lalu.
batampos.co.id – Dalam upaya menolak faham radikalisme, deradikalisasi, serta tentang bahaya narkoba, jajaran Polsek Kundur Utara/Barat menggelar kegiatan ngopi pagi (coffee morning), di Vihara Maitri Segara Tanjungberlian Sabtu (26/8).
Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar masyarakat, Polri,TNI, pemuda serta tokoh agama Thionghua dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Emsas Merdenis menyebutkan, selain menjalin silaturahim, coffee morning juga dimaksudkan untuk menunjang koordinasi dengan masyarakat, TNI,Polri, tokoh pemuda, tokoh agama di wilayah hukum Polsek Kuta/Kuba.
Selain itu, untuk menjaga keharmonisan antar jajaran unsur pimpinan kecamatan bersama masyarakat sereta tokoh agama. Harapanya untuk menjaga agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman, nyaman serta kondusif.
“Meskipun hanya terlihat ngopi bersama namun kegiatan ini mampu memberikan manfaat terutama menjaga hubungan antar pemerintah kecamatan, TNI, Polri, pemuda, tokoh agama. Hal yang dicapai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, Polri, juga pemerintahan,“ tegas Emsas.
Hadir dalam kegiatan coffee morning Kapolsek Kuta/Kuba AKP Emsas Mardenis, camat Kundur Utara Ery Novaljadinata, wakil DPRD Karimun Azmi, Danramil Kundur Mayor Slamet Wahyudi, ketua vihara Maitri Segara Alow Sujatno, kepala puskesmas Tanjungberlian Riza, pemuda, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Camat Kundur Utara Ery Novaljadinata mengajak masyarakat senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan peran aktif masyarakat demi pembangunan di kecamatan Kundur Utara. (ims)
SAYA lagi asyik menulis sore itu. ’’Ada tamu dari Gang Dolly,’’ ujar istri saya sambil berbisik.
Gang Dolly?
Terbayang oleh saya kompleks pelacuran terbesar di Surabaya itu. Yang sudah ditutup oleh Wali Kota Surabaya Bu Risma pada 2014 lalu. Saya pun bergegas keluar rumah. Ada tiga anak muda di pintu depan. Semua mengenakan kopiah. Satu orang lagi berambut pendek.
’’Kami dari Taman Pendidikan Alquran Gang Dolly,’’ kata salah seorang yang benama Muhammad Nasih. ’’Ingin diskusi sebentar,’’ tambahnya.
Saya memang tertarik pada program apa saja yang dilakukan di Gang Dolly pasca penutupan perdagangan kelamin di sana. Saya sudah bertemu aktivis LSM yang bergerak di situ. Saya juga ditemui wartawan yang sedang menulis buku bertema Gang Dolly. Misi buku itu: Surabaya tetap perlu lokalisasi pelacuran.
Alasannya sederhana: banyak pelaku kriminal yang bersembunyi di kompleks pelacuran. Terutama pelaku pencurian dan perampokan. Sambil membuang uang hasil rampokannya. Bersama nafsunya. Lalu… hap…! tertangkap.
Sang wartawan minta saya menuliskan kata pengantar buku itu. Mungkin itulah kata pengantar tersulit yang harus saya tulis. Saya kan pro penutupan. Polisi tentu punya ilmu yang tinggi untuk tetap bisa menangkap perampok. Ada atau tidak ada tempat persembunyian.
Diskusi dengan aktivis Gang Dolly sore itu ternyata asyik sekali. Hampir dua jam. Saya relakan jatah waktu penulisan buku saya. Agar diskusi bisa lebih lama. Saya bisa meneruskan penulisan buku lain waktu. Toh, buku itu kalaupun selesai ditulis belum tentu saya terbitkan sekarang. Isinya menyangkut orang-orang yang masih hidup yang mungkin kurang suka membaca isinya.
Tiga anak muda berkopiah itu ternyata kompak. Urunan kumpul-kumpul uang. Untuk membeli salah satu rumah bordil di Gang IV B Putat Jaya Timur. Itulah salah satu gang yang dulunya padat dengan perdagangan pantat. Rumah ’’akuarium’’ wanita tersebut mereka ubah menjadi tempat belajar membaca Quran. Khusus untuk anak-anak.
Satu di antara tiga pemuda itu, Muhammad Rofiuddin, menjadi pengajar tetap. Rofi lulusan pesantren Al Amin Prenduan, Madura, yang terkenal itu. S-1-nya dia peroleh dari Unej, Jember. Rofi juga hafal Alquran.
Mohamad Nasih adalah ketuanya. Dia anak pedagang yang juga menjadi pedagang. Nasih punya toko pakaian di Jalan Jarak, sekitar 200 meter dari rumah bordil yang dibeli. Toko itu sendiri berdwifungsi. Waktu sore dan malam, sebagian dagangannya disisihkan. Untuk tempat anak-anak belajar membaca Quran. Istri Nasih yang menjadi pengajarnya.
Abdullah Izzin, yang paling muda di antara tiga pemuda itu, bekerja di bank. Merangkap bisnis online. Dia juga keluarga pedagang. Abdullah yang kelahiran Sumenep itu adalah lulusan Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Lalu melanjutkan S-1 di UIN Sunan Ampel Surabaya.
Tiga pemuda tersebut ternyata sudah membuka pesantren Dolly sejak Dolly masih jaya. Mereka berjuang dengan diam. Tidak pernah bikin provokasi. Atau bikin penentangan dengan kekerasan. Mereka berbuat melalui apa yang bisa diperbuat. Dengan diam. Tapi gigih. Gigih, tapi diam.
Sebagai anak-anak muda, mereka bersikap profesional. Guru-guru ngajinya mereka bayar lebih tinggi dari gaji umumnya guru ngaji. Agar bisa menerapkan disiplin tinggi kepada para pengajar: gajinya dipotong setiap menit keterlambatan. Dikalikan berapa menit dia terlambat datang.
Meski awalnya sulit mendapatkan anak yang mau mengaji di situ, mereka justru meningkatkan kedisiplinan. Mereka belajar dari pengalaman: sekolah yang maju adalah yang disiplinnya tinggi. Mereka pun berani menerapkan aturan: murid yang sekian kali tidak masuk tanpa alasan langsung dikeluarkan. Hasilnya justru baik. Saat ini 150 anak belajar mengaji di situ. Sepulang mereka dari sekolah secara bergantian. Setiap kelompok mengaji selama satu jam. Mulai pukul 4 sore sampai pukul 8 malam.
Rabu sore lalu saya ke sana. Melewati jalan-jalan dan gang-gang yang dulu padat dengan toko kelamin. Di beberapa gang masih terdengar dentum musik yang keras. Dari rumah-rumah di kanan-kiri gang yang sempit. Itu pertanda rumah tersebut masih dipergunakan untuk usaha karaoke.
Bangunan sebelah dinding kiri pesantren Dolly ini juga masih mendentumkan musik. Demikian juga bangunan sebelah dinding kanan. Pesantren Dolly ini praktis dijepit oleh dua bangunan karaoke. Mereka bisa bertetangga dengan misi masing-masing.
Menjelang magrib, sirene dari pos penjagaan berbunyi. Itu pertanda semua karaoke harus mematikan musiknya. Selama orang salat magrib. Saya ikut berjamaah di taman pendidikan Alquran itu. Bersama anak-anak usia TK dan SD. Setelah magrib, musik didentamkan lagi dengan kerasnya. Sirene seperti itu sudah ada sejak zaman kejayaan Dolly. Dan masih eksis meski Dolly sudah ditutup.
Saat menelusuri gang-gang sempit dengan penduduk yang padat itu, saya sering diminta mampir ke rumah warga. Salah satunya rumah yang dihuni mucikari yang sudah alih kerja. Setelah tidak mengelola pelacur, dia mengelola taman bacaan untuk anak-anak. Dapat uang pembinaan dari Dinas Perpustakaan Kota Surabaya. Istrinya berjualan sosis goreng yang wajannya berada di pinggir gang.
Saya juga mampir ke rumah Pak Ridwan Tanro yang dulu menjadi salah satu ketua RT. Waktu Dolly masih jaya, Pak RT punya penghasilan besar. Dari setoran pengusaha kelamin. Dan dari usaha sampingannya: dagang cairan pembersih lantai. Sebagai ketua RT, dia bisa memasarkan pembersih lantai buatannya sendiri dengan mudah: ke rumah-rumah bordil di wilayah RT-nya. Pakai teknik pemasaran injek kaki? Dia hanya tersenyum.
Setelah Dolly ditutup, Ridwan punya bisnis menarik: industri pembuatan meja biliar. Sore itu saat ke rumahnya, saya melihat kesibukan yang tinggi. Tujuh karyawannya sibuk menyelesaikan beberapa meja biliar. Ridwan tidak pernah kekurangan pesanan. Termasuk dari luar negeri. Di situ saya baru tahu: lantai meja biliar itu ternyata terbuat dari marmer.
Dulu Ridwan pernah bekerja sebagai buruh pabrik industri meja biliar. Setelah Dolly ditutup, dia justru jadi juragan industri rumahan meja biliar. Ridwan ini termasuk manusia unik. Sukunya Makassar. Belajarnya justru di sekolah karawitan Jawa. Di SMKI. Lalu jadi buruh. Lalu jadi pemungut setoran merangkap injek kaki. Kini jadi juragan. Merangkap guru karawitan. Dia sudah mau untuk sesekali mengajar karawitan di rumah saya. Saya memang lagi membangun gasebo. Untuk gamelan pelok slendro yang sudah lama kurang terurus.
Gang Dolly, kata para pedagang di sana, kini tidak lagi ramai dan tidak sibuk dan tidak bising dan tidak riuh seperti dulu. Masih perlu banyak inisiatif. Agar Dolly tidak kembali. (*)
batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan untuk kebutuhan pangan atau sembako yang menjadi salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup di Batam, memang disebabkan biaya mahal transportasi dari daerah penghasil ke Batam.
“Kami sering mengumpulkan distributor di Batam, semua mengatakan biaya transportasi yang membuat harga sembako dijual mahal di Batam,” katanya.
Jika dikaitkan dengan FTZ Batam, Jadi melihat status istimewa itu tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Batam. Pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), cukai, dan lainnya, umumnya hanya untuk bahan baku produksi industri dan kendaraan mewah saja. Sedangkan untuk sembako, kewenangannya masih dipegang erat pusat.
Jadi mencontohkan beras, gula, minyak, dan sayuran. Kewenangannya hanya diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya.
Ironisnya, sembako yang diimpor Bulog maupun BUMN lainnya itu masuk lewat Jakarta lalu didistribusikan ke Batam lewat Pekanbaru. Rantai distribusi yang terlalu panjang membuat harga kian melonjak tajam.
Seharusnya, sebagai kawasan FTZ, semua jenis barang kebutuhan, termasuk untuk konsumsi bebas masuk ke Batam. Kecuali barang-barang yang dilarang seperti senjata, narkoba, dan lainnya.
Kadin bersama Pemko Batam dan BP Batam mengaku pernah beberapa kali melobi agar Batam diberi kuota impor beras, gula, minyak, dan lainnya. Bahkan sempat bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan yang saat itu masih dijabat Thomas Lembong. Tapi hingga saat ini tak pernah disetujui.
ilustrasi
“Kuota impor tetap diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya. Itupun tak langsung ke Batam,” ungkap Jadi. Bulog menurut Jadi tak hanya impor beras biasa, tapi juga kelas premiun.
Alasan Mendag tak memberikan kuota impor sembako ke importir di Batam karena menjaga produksi petani. Jadi melihat alasan itu masuk akal. Namun tak pas untuk Batam. Batam yang notabene bukan daerah penghasil, harusnya diberi kelonggaran.
Impor langsung ke Batam, menurut Jadi, bisa menekan biaya transportasi. Apalagi jika barang tersebut tersedia di Singapura. Jarak Singapura ke Batam hanya dua jam saja untuk angkutan kargo.
“Kalau kran impor dibuka, tinggal sama-sama mengawasi agar tak merembes keluar Batam. Harga terkendali, warga senang,” katanya.
Alternatif lainnya jika memang pintu impor tak mau dibuka, harus bisa memaksimalkan potensi tol laut yang jadi program Jokowi. Semua kebutuhan dari luar Batam bisa menggunakan tol laut berupa kapal Pelni atau kapal lain yang disediakan pemerintah.
“Apalagi kalau disubsidi, makin ringan biaya transportasinya. Tapi faktanya kan belum,” katanya.
Sementara terkait biaya sewa rumah yang tinggi, Jadi melihat ke depan harus lebih banyak lagi bangunan vertikal. Apakah itu berupa rumah susun atau apartemen yang harga sewanya murah. Seperti yang dilakukan Pemda DKI saat ini.
“Lahan di Batam makin terbatas. Kalaupun ada mahal dan otomatis rumahnya juga semakin mahal,” katanya.
Namun, Jadi juga menilai, persoalan biaya hidup tinggi di saat ekonomi Batam sedang layu, juga efek berbagai persoalan yang mendera Batam. Intinya, regulasi yang berubah-ubah dan dua lembaga yang berperan besar di Batam kurang akur membuat investor dalam dan luar negeri ragu berinvestasi di Batam.
Regulasi yang berubah-ubah itu salah satunya bisa dilihat dari rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Padahal Batam sudah berstatus FTZ. Kalaupun nanti KEK dipusatkan ke Rempang-Galang dengan pengelola Pemko Batam, bakal menimbulkan persoalan lagi. Karena regulasi yang ada, Relang juga bagian dari wilayah kerja BP Batam.
“FTZ saja kondisi Batam begini, apalagi kalau KEK yang jika tiga tahun tak dibangun bisa dicabut statusnya,” katanya.
Sisi lain, saat ini, Kadin melihat tidak ada keseriusan pengembangan ekonomi kerakyatan di Batam. Dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM tidak rentan terhadap krisis.
Selain itu, UMKM juga menjadi solusi bagi masyarakat Batam yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Terutama yang tak terserap lagi di industri karena faktor umur.
Pemko Batam, menurut Jadi, hanya sibuk mengurus pelebaran jalan, tapi lupa menyiapkan sentra-sentra UMKM. Seolah persoalan ekonomi Batam semua jadi tanggungjawab BP Batam.
“Pelebaran jalan itu bagus, tapi jangan lupa masyarakat butuh makan. Jalan lebar tapi ekonomi di sekitarnya tidak tumbuh kan sayang juga,” katanya.
Jadi juga tak yakin proyek pelebaran jalan itu menyerap tenaga kerja asal Batam. Bisa jadi pekejanya didatangkan dari luar Batam. “Itu sebabnya perlu sentra-sentra UMKM,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BI Kerpi, Gusti Raizal Eka Putra, dalam diskusi tentang berbagai persoalan Batam yang ditaja Batam Pos juga meminta BP Batam, Pemko Batam, dan Pemprov Kepri berhenti untuk saling menyalahkan. Berbagai persoalan Batam membutuhkan kerja sama yang baik untuk mengatasinya.
“Kita harus bergerak cepat, kreatif mencari solusi terbaik, supaya ekonomi Batam bisa tumbuh lagi,” kata Gusti.
Ia optimisi ekonomi Batam akan tumbuh pesat jika semua pihak terkait mau bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan di Batam.
Beberapa langkah cepat yang bisa dilakukan antara lain, mempercepat realisasi proyek-proyek yang dibiayai APBD maupun APBN. Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu potensi kemartiman.
Kemudian merealisasikan investasi berskala besar dan berteknologi tinggi. Mempercepat pertumbuhan sektor-sektor baru. Tak kalah pentingnya, mengoptimalkan sinergi daerah lain. Khususnya dalam memasok kebutuhan bahan pokok, supaya harga bisa terkendali. (nur)
batampos.co.id – Berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ), harga kebutuhan apapun di Batam harusnya lebih murah. Sebab, semua jenis bahan kebutuhan yang masuk, khususnya impor, bebas pajak. Namun fakta berkata lain, Batam justru menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonominya di urutan nomor dua dari belakang se-Indonesia.
BAGIR Abunumay meninggalkan Lucky Plaza, Nagoya, tempat usahanya. Ia bergegas pulang ke tempat tinggalnya, di Rumah Susun Bida Batuampar, Selasa (22/8) malam. Pria yang berbisnis ponsel secara online ini tinggal lantai tiga. Kamarnya berukuran 3×4 meter.
Di kamar bertipe studio itu berisi tempat tidur susun, dapur, lemari, dan kamar mandi. Fasilitas itu disediakan pengelola. Pria asal Jawa Tengah ini baru dua pekan menghuni kamar itu. Sewanya Rp 550 ribu per bulan. Di luar sewa kamar, dia juga harus membayar tagihan listrik dan air paling kecil Rp 100 ribu per bulan.
“Kalau di kamar lantai bawah lebih mahal kisaran Rp 600-an ribu,” ujar Bagir ketika ditemui di tempat bisnisnya, Selasa malam.
Sebelum pindah ke Rusun Bida Ampar, Bagir tinggal di rumah kos di Blok III Baloi. Ia menyewa kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Tidak ada fasilitas dapur, lemari, dan tempat tidur. Sewanya Rp 1 juta per bulan. Sewa itu relatif mahal jika dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan.
“Harga dan fasilitas tidak sepadan. Mahal. Makanya saya pindah,” ungkap pria yang biasa disapa Bagir ini.
Tak sekali saja Bagir mendapatkan harga sewa kos yang relatif mahal. Sebelumnya ia juga pernah kos di Seipanas. Awalnya ia menempati kamar di lantai satu yang lumayan luas. Kamar mandi di dalam. Tanpa fasilitas tempat tidur dan lemari. Namun harga sewanya sudah Rp 1,5 juta per bulan.
“Sewanya segitu karena kamarnya luas. Ada fasilitas kulkas, tapi dipakai bersama penghuni kos lainnya,” ungkapnya.
Dari kamar di lantai satu, ia pindah ke lantai dua karena sewanya lebih murah. Meski ukuran kamarnya lebih kecil. Tarifnya Rp 1 juta per bulan. Namun ada fasilitas AC. “Kamar ini tanpa tempat tidur dan lemari,” katanya.
Tarif sewa kos itu tak jauh berbeda di kawasan Nagoya. Bagir sempat menyewa kamar kos di Nagoya Newton. Tarifnya Rp 900 ribu per bulan. Namun penghuni kos tidak boleh mencuci pakaian sendiri. Mereka harus menyerahkan urusan cucian pada laundry yang sudah disediakan pengelola kos. “Tarif laundry sih murah, Rp5 ribu per kilo,” katanya.
Menurut Bagir, tarif sewa kos di kawasan Nagoya relatif mahal. Rata-rata Rp 1 juta per bulan.
Semenetara di kawasan Batam Centre, jauh lebih mahal lagi. Di kawasan Legenda Malaka, misalnya, rata-rata sewa rumah berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Itupun sudah sulit menemukan rumah yang disewakan per bulan. Rata-rata per tiga bulan. Bahkan per enam bulan hingga per satu tahun.
Selain biaya kos, pengeluaran biaya hidup terbesar adalah makanan. Bagir mengungkapkan, untuk makan paling tidak ia harus mengeluarkan Rp 20 ribu sekali makan. Ia hanya menghitung dua kali makan. Makan siang dan makan malam. Meski begitu, jika dikali 30 hari, biaya konsumsi menghabiskan Rp 1,2 juta. Itu di luar sarapan dan pengeluaran sesekali nongkrong di kafe.
“Di Nagoya biaya sekali makan segitu. Kalau mau lebih murah kadang saya ke Batuampar atau Seipanas,” ujarnya.
ilustrasi
Biaya lainnya yang juga cukup menguras keuangan adalah pulsa ponsel untuk berinternet. Sebulan, Bagir menganggarkan Rp 400 ribu – Rp 500 ribu. Sebab ia mengandalkan internet untuk menjalankan bisnis online miliknya. Lalu untuk transportasi, ia mengandalkan motor. Ia cukup membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.
“Beli pertalite itu rata-rata 3 hari sekali isi Rp 20 ribu. Jadi sekitar Rp200 ribu,” katanya.
Pengeluaran lainnya, biaya laundry sekali sepekan, perlengkapan mandi, dan biaya jalan-jalan. Untungnya Bagir tidak merokok sehingga pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Sebab bisnisnya agak lesu. Saat ditemui hari Selasa, ia mengaku baru menjual dua unit ponsel. Padahal tahun sebelumnya, ia masih bisa menjual 10 unit ponsel sehari.
Namun, jika ditotal-total, pengeluaran wajibnya setiap bulan paling tidak menghabiskan Rp3,4 juta. Di atas upah minimum Kota Batam yang nilainya Rp3,2 Juta per bulan. Beruntung masih sendiri, belum ada tanggungan anak dan istri.
Lalu bagaimana biaya hidup untuk satu keluarga dengan dua anak? Salah satu keluarga kecil, Jike Hariyaningsih dan Akut Wibowo mengungkapkan biaya hidup di Batam termasuk mahal. Jike merasakan biaya hidup di Batam yang tinggi setelah berkeluarga.
Ia mengaku lahir dan hidup di Batam. Selama itu, ia tak merasakan mahalnya biaya hidup karena masih tinggal bersama orang tua. Namun setelah menikah, ibu muda ini mulai merasakannya.
“Saya belum pernah tinggal di kota lain sih, tapi kalau dibandingin biaya hidup di Batam dengan di luar kota seperti di Pulau Jawa atau Palembang misalnya yang pernah saya kunjungi, biaya hidup di Batam lebih mahal,” paparnya.
Setelah menikah dan punya dua anak, Jike menyebutkan biaya hidup semakin bertambah. Untuk pengeluaran kebutuhan anak-anak saja yang masih balita sudah menguras keuangan. “Seminggu untuk biaya susu dan popok saja Rp 500 ribu,” ungkapnya. Per bulan bisa sampai Rp 2 juta.
Biaya konsumsi atau makanan, pasangan muda ini belanja mingguan berkisar Rp 400 ribu.
Bila dirata-ratakan Rp 400 ribu per pekan dikali empat, berarti Rp 1,6 juta per bulan. Biaya ini tak jauh beda dengan pengeluaran sewa rumah dan biaya listrik serta air. Jike sekeluarga menyewa rumah di Perumahan Aviari Garden 2. Sistemnya dibayar per tiga bulan sebesar Rp 3 juta atau Rp 1 juta per bulan.
Sementara biaya air bersih dan listrik Rp 400 ribu per bulan. Biaya lainnya, internet di rumah sebulan Rp 300 ribu. Kemudian pulsa ponsel, BBM untuk kendaraan, dan rokok suami.
Jika ditotal-total, sebulan pengeluaran keluarga kecil ini menembus angka di atas Rp 6 juta. Itupun karena anak-anaknya belum ada yang masuk sekolah karena masih kecil-kecil. Jika sekolah, akan jauh lebih besar lagi.
***
ilustrasi foto: iman wachyudi / batampos
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan lima tahun sekali memang menempatkan Batam sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indeks harga konsumen (IHK). Sebulan, warga Batam dengan satu istri dan dua anak paling tidak menghabiskan Rp 6,3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Survei ini dilakukan di 82 kota, 49 kabupaten di 33 Provinsi dengan melibatkan 136.080 rumah tangga. Di tempat teratas masih menempatkan Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi, yakni Rp 7,5 juta per rumah tangga per bulan.
Biaya hidup tertinggi kedua dipegang Jayapura sebesar Rp 6,93 juta per rumah tangga per bulan. Menyusul Ternate Rp 6,4 juta, Depok Rp 6,3 juta, lalu Batam.
Di bawah Batam ada Monokwari Rp 6,2 juta, Banda Aceh Rp 6,1 juta, Surabaya Rp 6,0 juta, Pekanbaru Rp 5,8 juta, Makassar Rp 5,7 juta, Bekasi Rp 5,7 juta, dan Tanjungpinang ada di urutan ke-12 dengan biaya hidup 5,7 juta per bulan per rumah tangga dengan empat anggota keluarga.
Sementara untuk biaya hidup terendah adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Hanya Rp 3 juta per bulannya.
Kepala BPS Provinsi Kepri Panusunan Siregar mengatakan meski survei ini berlaku lima tahun (2012-2017), namun ia yakin masih relevan dipakai hingga saat ini. Kalaupun terjadi perubahan tingkat kebutuhan, tidak akan jauh bergeser.
Panusunan membeberkan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan Batam masuk lima besar kota dengan biaya hidup tertinggi karena faktor geografis. Sebagai daerah kepulauan, semua bahan logistik dibawa melalui jalur laut. Hal ini mempengaruhi harga yang dibayarkan masyarakat ikut tinggi.
“Ketika suplai terlambat, langsung harga melonjak. Inilah risiko daerah yang kondisi geografisnya kepulauan,” kata Panusunan.
Ia mencontohkan, kenapa Papua masuk dua besar biaya tertinggi di Indonesia. Kondisi geografislah penyebabnya. Hampir semua logistik dibawa melalui jalur udara, karena tidak adanya jalur darat yang memadai.
“Tak mengherankan ketika satu karung semen dijual Rp 1 jutaan, karena dibawa lewat pesawat,” tuturnya.
Biaya konsumsi sehari-hari juga menyebabkan Batam masuk masuk dalam kota dengan biaya hidup tertinggi. Hampir 95 persen kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari luar daerah.
“Sebagai kota industri, itu sebabnya harga manufaktur lebih rendah. Sedangkan kebutuhan lebih mahal dibanding daerah lain,” paparnya.
Kondisi ini diperparah dengan status Batam yang bukan daerah penghasil kebutuhan sembilan bahan pokok. Kebanyakan didatangkan dari luar daerah Batam dan ini membutuhkan biaya tambahan transportasi. Itulah mengapa harga sembako di Batam jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Sementara kebutuhannya sendiri sangat tinggi.
“Yang paling dibutuhkan beras, memiliki andil 30 persen. Ketika beras langka dari luar daerah, harga menjadi tinggi,” ungkap Panusunan.
Selanjutnya rokok. Bagi daerah pinggiran di Batam, rokok lebih diutamakan dari biaya sekolah anaknya. Itulah mengapa ketika distribusi terganggu, harga melambung.
Panusunan sendiri tetap yakin posisi Batam dilima besar akan tetap kokoh pada survei 2017-2022 nanti. Sebab, survei lima tahun sebelumnya menjadi dasar penetapan inflasi hingga saat ini.
“Prediksi kita masih tinggi. Itu makanya upah minimum kota (UMK) di Batam termasuk tinggi. Karena disesuaikan dengan biaya hidup yang juga tergolong tinggi,” katanya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahayudin, merinci 20 komoditas yang memberi andil pada tingginya biaya hidup di Batam. Komoditas penyumbang tingginya terutama sewa rumah, tranportasi, dan makanan.
“Benar, bahan makanan seperti beras bisa tinggi karena bila terjadi gejolak sedikit (pasokan tersendat), harga langsung naik,” ujar Rahayudin kepada Batam Pos.
Mengacu pada survei komoditas biaya hidup yang berlaku lima tahun (2012-2017) tersebut, biaya tempat tinggal memberikan andil 14,91 persen terhadap total pengeluaran. Menyusul transportasi 12,76 persen dan makanan 9,8 persen. Bahan bakar minyak (BBM), penerangan, dan air bersih memberikan andil 6,04 persen. Sementara komunikasi dan pengiriman menyumbang andil 4,54 persen terhadap total pengeluaran. (Selengkapnya lihat tabel, red)
“Rokok juga masuk yang teratas. Rokok ini banyak yang konsumsi dan seperti makanan dikonsumsi tiap hari. Kalau terjadi gejolak, harganya juga naik,” jelasnya Rahayudin.
***
Buruh pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk,. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan yang paling merasakan mahalnya biaya hidup di Batam adalah kalangan pekerja. Dengan upah minimum kota (UMK) yang terbilang kecil, membuat buruh tidak bisa menabung karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit.
Ironisnya, saat ini ekonomi Batam sedang lesu. Lebih dari 200 ribu pekerja galangan kapal di-PHK dalam dua tahun terakhir. Sebagian ada yang bertahan, sebagian lagi pulang kampung.
Mereka yang bertahan terpaksa mencari pekerjaan baru dengan upah yang jauh lebih kecil dari nilai IHK yang dikeluarkan BPS. Upah pekerja yang baru berkeluarga atau tidak tetap UMK yang besarannya Rp 3,2 juta per bulan. Sementara biaya kebutuhan hidup berdasarkan IHK sudah Rp 6,3 juta.
“Jauh sekali. Banyak yang tak kuat akhirnya memilih pulang kampung,” kata Suprapto, Jumat (25/8).
Dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, UMK Batam juga jauh tertinggal. Berada di urutan ke-14, sementara kebutuhan hidup berada di urutan kelima.
Ironisnya, Batam memiliki status FTZ, namun segala macam fasilitas ini tak mampu membuat ekonomi Batam menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen dipengaruhi Batam) pada semester pertama 2017 berdasarkan data Bank Indonesia Kepri yang berkantor di Batam, hanya 1,52 persen. Terendah kedua se-Indonesia. Bahkan jika dihitung per kwartal, hanya tumbuh 1 persen.
Menurutnya, Pemko, BP Batam, dan Pemprov Kepri harus sungguh-sungguh mencari solusi agar perekonomian di Kepri menjadi lebih baik. “Daerah lain yang tak punya FTZ saja pertumbuhan ekonominya bagus, harusnya Batam jauh lebih bagus,” katanya.
Sementara itu, akademisi dari Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zainudin melihat, tingginya biaya hidup di Batam hanya efek dari akumulasi berbagai persoalan di Batam.
Namun, dari sekian banyak persoalan, Zainudin menarik benang merahnya di persoalan kepastian hukum yang tak jelas. Termasuk di dalamnya dualisme perizinan investasi yang membuat investor enggan masuk dan memperluas usahanya di Batam.
“Bayangkan, investor dihadapkan pada dua institusi untuk mengurus perizinan. Lahan misalnya dipegang BP, tapi izin mendirikan bangunan ada di Pemko,” katanya.
Zainuddin juga tak sependapat dengan alibi bahwa ekonomi Batam terpuruk karena krisis global. Jika itu jadi alasan, maka kawasan serupa dengan Batam seperti Iskandar Development Region Malaysia, pasti juga akan terkena dampaknya.
Pria yang baru menyelesaikan program doktornya ini juga tak sependapat dengan alasan bahwa krisis yang terjadi di Batam ini juga efek krisis nasional. “Buktinya, daerah lain ekonominya tumbuh lebih bagus dari Batam,” ungkapnya.
Efek dari kepastian hukum yang tak jelas dengan beragam regulasi tumpang tindih itu, investasi di Batam menjadi mati suri. Pertumbuhan ekonomi menjadi lesu, termasuk semua sektor penyokong industri. Daya beli masyarakat pun menurun. Sementara harga-harga kebutuhan terus meroket. Masyarakat akhirnya tercekik kebutuhan hidup tinggi. Mulai dari sewa rumah, hingga ke urusan perut.
Zainuddin mengatakan pada 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Kepri yang 60 persen ditopang Batam masih di atas rata-rata nasioal. Sejak 2016 terjun bebas ke nomor dua dari belakang se-Indonesia.
“Kesimpulan saya ini sejalan dengan hasil penelitian tim dari DPR RI yang turun dua pekan lalu. Benang merahnya itu tadi, tidak adanya kepastian hukum. Regulasi yang ada cenderung berubah-ubah dan kadang tumpang tindih. Termasuk dualisme itu tadi,” beber Zainuddin.
Ia menyarankan, benang merah yang diberi nama kepastian hukum itu yang tak pasti itu, dan kini jadi benang kusut harus segera diurai. Supaya investor percaya berinvestasi di Batam.
Dengan begitu, ekonomi Batam ke depan bisa menggeliat lagi. Daya beli masyarakat bisa membaik lagi, sehingga komoditas yang mempengaruhi kebutuhan hidup tinggi selama ini, selain bisa ditekan, juga bisa terjangkau. (uma/nur/rng/cr13)
Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan Batuampar,beberapa waktu lalu). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Terminal Umum Batuampar, Pelabuhan Laut BP Batam, Adil Setiadi, 47, tersangka perkara pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batun Ampar, Batam. Akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (29/8) hari ini.
Hal tersebut dikatakan Panitera Muda Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, L Siregar, setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam.
“BAP tersangka dugaan pungli di Pelabuhan Batuampar, Batam dengan nomor 9/Pid. Sus-TPK/2017/PN Tpg tersebut sudah kita terima dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Batam,” ujar Siregar, kemarin.
Berdasarkan hasil rapat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kata Siregar, sidang tersebut akan dipimpin oleh Guntur Kurniawan SH MH sebagai Ketua majelis hakim, didampingi dua hakim anggota Suherman dan Corpioner.
“Sesuai jadwal yang ditetapkan, rencananya hari ini ,Senin (28/8) akan digelar sidang perdananya dengan pembacaan dakwaan,” kata Siregar.
Seperti diketahui sebelumnya, Adil Setiadi, Kepala Satuan Kerja Terminal Umum Batuampar Pelabuhan Laut BP Batam sebelumnya ditangkap Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Kepri. Ia dirinkus karena melakukan pungli bongkar-muat di pelabuhan tersebut beberapa waktu lalu saat berada dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BP 1658 OY yang diparkir depan Ruko Kek Pisang Villa.
Penangkapan dilakukan, setelah yang bersangkutan meminta uang Rp 10 juta kepada Manager Operasional PT Lautan Jaya, Suimi alias Emi. Permintaan uang itu agar diberi pelayanan buka pintu bongkar muat module atau tempat kontrol pengeboran minyak lepas pantai kepada Suimi, manager operasional PT Lautan Jaya Sukses, perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat.
Selain menerima uang Rp 10 juta, tersangka Adil juga menerima uang Rp 6 juta dari saksi Amirudin alias Amir, Manager Operasional PT Kencana Bayu Utama, perusahaan bergerak di bidang jasa keagenan kapal untuk uang sandar kapal yang akan mengangkut modul (tempat kontrol pengeboran) minyak lepas pantai.
Sebelum penangkapan tersangka, tim Saber mendapat laporan dari masyarakat kalau petugas Kasatker Terminal Umum Pelabuhan Laut Batuampar meminta sejumlah uang untuk layanan ‘buka pintu’ agar module tersebut dapat diangkut dari yard (kawasan industri) PT Siemen ke kapal pengangkut di pelabuhan. Uang uang untuk layanan buka pintu tersebut adalah pungutan liar dan besaran yang bervariasi mulai dari Rp10 juta hingga sampai Rp15 juta.
Menindak lanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui perusahaan yang melakukan muat barang berupa module adalah PT Lautan Jaya Sukses. Setelah diselidiki ternyata benar, Kasatker Adil Setiadi meminta uang Rp10 juta kepada pihak PT Lautan Jaya Sukses agar pintu dibuka.
Selain tersangka Adil, polisi juga mengamankan sebanyak 4 orang saksi yang ikut menyaksikan kejadian itu. Mereka adalah, Suimi, Fauzi Nasution, Novi Andaria dan Muthia Alifa.
Perbuatan tersangka Adil dinilai telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Melanggar Pasal 12 huruf (e) dan atau 11 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(ias)
batampos.co.id – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskandarsyah kian pede menatap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang priode 2018-2023 mendatang. Lewat penyampaian visi-misi calon, Iskandarsyah mengatakan kejayaan masa lalu Tanjungpinang adalah spirit untuk membangun Tanjungpinang lebih baik.
“Kita harus menjadikan kejayaan masa lalu adalah satu kekuatan. Tanjungpinang sudah dua kali menjadi Ibu Kota, tentu sudah seharusnya menjadi lebih baik,” ujar Iskandarsyah, Minggu (27/8)
Dikatakannya, gagasan tersebut sudah ia tuangkan saat penyampaian vis-misi yang digelar Partai Hanura Tanjungpinang, Sabtu (26/8) lalu di Hotel Comfort, Tanjungpinang.
Menurutnya, sejarah Tanjungpinang ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah keberadaan Sungai Carang yang dulu sebagai pusat perdagangan dan arus penghubung lalu lalang para pedagang. Masih kata Iskandarsyah, Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi, haruslah lebih maju dan berkembang lewat pembangunan yang mengikuti zaman dan kemajuan teknologi.
“Saya melihat, ketika ingin membangun Provinsi Kepri ini secara menyeluruh, maka kita harus memulainya dengan membangun dan memajukan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi,”paparnya.
Legislator DPRD Kepri tersebut memaparkan, tiga fokus utamanya jika nanti dipercayakan memimpin Kota Tanjungpinang, yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sentuhan teknologi dan regulasi sehingga Tanjungpinang bisa semakin maju. Berbekal pengalaman 10 diluar negeri, ia juga optimis bisa membawa masuk investor ke Tanjungpinang.
“Membangun Tanjungpinang tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Artinya kita harus menggunakan tangan-tangan investor,” paparnya.
Ditambahkannya, ia juga sudah mengukur diri. Keputusannya untuk maju adalah murni untuk membangun Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi. Disebutkan Iskandarsyah, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang juga tidak menggembirakan. Bahkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang juga terbilang stagnan.
“Untuk menjadikan Tanjungpinang lebih baik, kita harua punya kreativitas. Sehingga membangun tidak bertumpu pada APBD,” tutup Iskandarsyah yang mengusung Motto Bergandengan tangan membangun Tanjungpinang tersebut.(jpg)
batampos.co.id – Bupati Karimun sudah mendengar adanya satu orang oknum ASN yang bekerja di Satpol PP beberapa hari lalu ditangkap Satres Narkoba Polres Karimun. Penangkapan terhadap Kurnia Wandi ini karena ada kaitannya dengan peredaran narkoba.
”Hal ini sangat disesalkan. Sebab, kita dari pemerintah selalu mengingatkan kepada para ASN dan juga tenaga honor untuk tidak terlibat dengan narkoba apa pun bentuknya. Tapi, kenyatannya masih saja ada dan akhirnya ditangkap,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq Minggu (27/8).
Dia berharap, tertangkapnya oknum yang bekerja di Satpol PP oleh polisi merupakan yang terakhir kali. Artinya, apa yang dialami oknum ASN tersebut konsekuensi yang harus dijalani. Selain itu, apa yang menimpa yang bersangkutan (Kurnia Wandi, red) juga dapat dijadikan pelajaran berharga untuk para ASN dan juga tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Menyinggung tentang sanksi, Rafiq menyebutkan, sanksi tetap akan diterapkan. ”Hanya saja, saat ini kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk penerapan sanksi, maka tetap mengacu dengan ketentuan yang berlaku. Berhenti atau tidak, maka kita lihat hukuman pidana penjaranya. Artinya, vonis pidana penjaranya di atas lima tahun, memang dapat diberhentikan,” paparnya.
Terkait adanya oknum ASN di Satpol PP, Bupati meminta kepada Komandan Satpol PP secepatnya untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya. Hanya saja, kapan waktu pelaksannya jangan diberitahukan atau diumumkan. Karena, kalau diberitahukan, maka dikhawatirkan tes urinnya tidak murni. Selain itu, jika dalam tes urin ada yang poistif narkoba, maka bisa segera direhabilitasi. (san)
Kurnia Wandi, oknum ASN Satpol PP (kaso merah) yang dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Karimun karena terlibat peredaran sabu-sabu. F. Sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Kurnia Wandi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Satpol PP Kabupaten Karimun, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Karimun karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, Kamis (24/8).
Menurut Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin, Kurnia Wandi ditangkap setelah sebelumnya polisi menangkap Bahar, warga Tanjungbatu, Rabu (23/8). Dari Bahar polisi mengamakankan satu paket sabu- sabu seberat 0,12 gram. Dari pengakuan Bahar ia mendapatkan sabu tersebut dari Kurnia wandi.
Sepulang dari Tanjungbatu menangkap Bahar, tim Satres Narkoba Polres Karimun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan pada tersangka lainnya, yakni Kurnia Wandi.
Pada saat ditangkap, Kurnia Wandi sempat terkejut. Ia mencoba memberikan uang suap sebesar Rp 20 juta. Tawaran suap tersebut tak digubris tim Satres Narkoba dan melanjutkan penangkapan.
”Barang bukti yang ada di tangan Wandi seberat 0,25 gram diperoleh dari seorang narapidana yang ada di Lapas Tanjungpinang,” jelasnya.
Selain melakukan penangkapan oknum ASN, pihaknya juga berhasil menangkap Refendi, seorang kurir sabu pada Selasa (22/8) yang membawa 300,1 gram yang dikemas dalam dalam tiga bungkus plastik putih di Jalan Nusantara. Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut didapat dari seorang bandar berinisial Ht dan rencananya akan diserahkan kepada Rd.
”Pengakuan dari Rafendi, bahwa Rd menyuruhnya mengambil sabu dari Ht ke Tanjungbalai Karimun dengan upah sebesar Rp400 ribu. Saat ini, kita sedang melakukan pengembangan terkait Rd dan Ht. Berdasarkan barang bukti ponsel yang disita dari Rafendi, nomor Ht dan Rd sudah tidak aktif lagi,” paparnya Agus.. (san)
Mushala terapung yang berdiri di kawasan Teluk Keriting, Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah sadar waktu yang dipunya dalam mengemban amanah sebagai wali kota tidak lagi panjang. Sesuai aturan, masa jabatan Lis akan purna Januari 2018 mendatang. Namun, sebenarnya masih ada sejumlah mimpi Lis yang ingin ia penuhi selama menjabat sebagai wali kota.
Di antaranya, Lis masih mendambakan pembangunan masjid terapung. “Saya ingin masjid terapung ini sebagai pusat pendidikan Islam di Tanjungpinang,” kata Lis, kemarin.
Namun, Lis sadar, dalam mewujudkan mimpinya itu tidak hanya dibutuhkan anggaran besar, tapi juga waktu kerja yang memadai. Sebab itu, jika memang nanti diamanahi untuk kembali menjabat sebagai wali kota pada periode kedua, Lis menekankan masjid terapung adalah proyek yang harus segera diwujudnyatakan.
Sebab ia punya konsep masjid tersebut akan menjadi Pusat Quran dan kajian-kajian keislaman, sehingga sejalan dengan mimpinya membentuk Tanjungpinang sebagai kota yang tidak saja kaya akan budaya, tapi mampu melahirkan generasi-generasi muda yang taat beragama.
“Itu sejalan juga dengan kerja saya yang ingin memajukan sumber daya pemuda diTanjungpinang. Jadi masjid terapung itu bisa menjadi salah satu wadahnya,” pungkas Lis. (aya)
Sejumlah wisatawan berakhir pekan di Kawasan Wisata Lagoi Bay Bintan, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Hingga awal semester dua tahun ini, target kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Tanjungpinang baru separuh terpenuhi. Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang menargetkan akan ada 102 ribu wisman yang plesiran ke Tanjungpinang.
“Sampai Juli kemarin, saya dapat laporan sudah 54 ribu lebih yang datang,” kata Kepala Disparbud Tanjungpinang, Reni Yusneli, kemarin.
Sudah jalan setengah tahun dan baru separuh target terpenuhi, membuat Disparbud Tanjungpinang harus bekerja ekstra agar dalam waktu yang tersisa bisa mengejar target kunjungan wisman tersebut. Reni berharap, festival-festival yang tersisa di semester dua ini dapat menggenjot angka kunjungan wisman ke Tanjungpinang.
Semisal, Festival Bahari Kepri yang kembali digelar tahun ini dan disejalankan dengan Lomba Perahu Naga. Reni meyakini, kegiatan bertaraf internasional ini dapat memberi dampak langsung terhadap kunjungan wisman.
“Sebab dilaksanakan bersama oleh kementerian, pemprov, dan pemko,” ujarnya.
Kemudian, sambung Reni, dengan dana yang terbatas juga akan dimaksimalkan untuk menggelar satu lagi festival budaya. Itu pun dengan catatan jika anggarannya memang benar-benar memungkinkan. Kalau pun tidak, akan coba diusahakan dengan menggandeng pihak ketiga untuk menggelar sebuah festival budaya bertaraf besar.
“Ya bagaimana pun kondisinya, kami harus optimistis dengan target (kunjungan wisman, red) itu,” pungkas Reni. (aya)
