batampos.co.id – Utang tiket pesawat perjalanan dinas anggota Dewan Batam sebesar Rp 1 miliar yang belum dibayarkan Sekretariat Dewan (Setwan) terus mendapat sorotan. Sebab, anggaran telah dicairkan pada 2016, namun ternyata belum juga dibayarkan ke travel.

“Benar, uang itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh kas sekwan saat itu,” ungkap Jefri Simanjuntak, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jumat (28/7).

Jefri mengaku tak asal ngomong. Sebab, dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran akhir 2016 lalu disebutkan, semua uang untuk pembayaran tiket perjalanan dinas anggota Dewan Batam telah dikeluarkan.

Tak hanya itu, dari data kas keuangan Setwan Batam juga mempertegas semua biaya perjalanan dinas sudah dicairkan.

“Sekwan tak ada kasnya yang bolong. Artinya sudah dicairkan,” kata Jefri.

Namun faktanya, uang tersebut tak dimanfaatkan untuk menutupi utang tiket tersebut. Masih terutang di travel.

“Jangan-jangan malah sengaja dipakai,” duga Jefri.

Ia meminta pihak travel berani melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, supaya jelas arah dan kemana perginya uang tersebut.

Menurutnya, pihak setwan saat ini tak serta merta bertanggung jawab karena itu menjadi kewenangan Sekwan lama. Apalagi disebutkan dalam laporan penggunaan anggaran, bahwa persoalan tersebut sudah selesai.

Terkait jumlah utang tiket, Jefri mengungkapkan sebenarnya lebih dari Rp 1 miliar. Bahkan lebih dari Rp 2,5 miliar.

“Tapi saya heran juga kenapa tidak ada pihak travel yang berani melaporkan,” ujarnya.

Jefri menegaskan, pihak travel keliru jika uang tiket itu ditangi ke anggota dewan saat ini. Apalagi kalau ditagih ke individu-individu anggota dewan.

“Kami bekerja karena dianggarkan. Dan anggaran itu memang sudah ada,” tegasnya.

Idawati Nursanti, anggota Komisi II DPRD Kota Batam menambahkan dalam setahun, anggota dewan bisa 11 sampai 12 kali ke luar daerah. Baik itu dalam rangka kunjungan kerja, bimbingan teknologi, panitia khusus atau badan anggaran.

“Rata-rata 12 kali. Setiap perjalanan dinas, akomodasinya diurus sekwan,” ucapnya.

Berapa anggaran yang harus dikucurkan untuk sekali keluar daerah, Politisi PPP itu mengatakan tergantung daerah tujuan. Semakin jauh dan semakin lama durasi kunkernya, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan sekwan.

Jika melihat buku lintang APBD 2016 lalu, anggaran yang digelontorkan untuk biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan mencapai Rp 22 miliar. Biaya ini terdiri dari penyediaan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah Rp 8,9 miliar dan penyedian kebutuhan kunjungan kerja komisi Rp 13,3 miliar.

Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah ini dibagi atas biaya pegawai sebesar Rp 51 juta, barang dan jasa, termasuk di dalamnya tiket, hotel, dan uang jalan anggota dewan sebesar Rp 8,87 miliar setahun.

Sementara penyedian kebutuhan kunjungan kerja komisi Rp 13,3 miliar terdiri dari biaya pegawai sebesar Rp 52,2 juta dan barang dan jasa sebesar Rp 13,3 miliar.

Panggil Sekwan Lama

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto menegaskan ia segera memanggil mantan Sekwan Batam, Marzuki. Nuryanto akan meminta pertanggungjawaban dari Marzuki karena anggaran tersebut telah dicairkan.

“Dikemanakan uang itu, kita minta Marzuki jujur dan bertanggungjawab,” kata Nuryanto.

Ia menyampaikan, tidak ada keinginan anggota DPRD Batam untuk tidak bertangungjawab. Menurutnya, biaya perjalanan dinas merupakan ranah sekretariat.

“Kami anggota tak mengurusi itu. Mulai dari transportasinya, tempat tinggalnya itu semua diatur oleh kesekretariatan,” terangnya.

Apakah pihak travel akan diikutsertakan dalam pertemuan, Nuryanto mengatakan pembicaraan awal hanya dengan Marzuki. ”

Kalau travel kan intinya dibayar, selesai maunya. Sekarang yang perlu dibicarakan siapa yang membayarnya, untuk itu kami dudukkan,” ucapnya.

Namun yang pasti, menurut pria yang akrab disapa Cak Nur ini, utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Setelah pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat ini akan muncul solusi.

Untuk diketahui, persoalan utang ini disayangkan beberapa anggota DPRD Batam. Pasalnya, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Batam untuk tahun 2016 cukup fantastis, yakni Rp 22,2 miliar.

“Makanya aneh saja kalau masih ada yang belum dibayarkan. Padahal sudah dianggarkan,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD KOta Batam, Uba Ingan Sigalingging, Rabu (27/7). (rng/cr13)