Turis masuk melalui pelabuhan BBT Lagoi, Bintan baru-baru ini. Di pelabuhan internasional ini, Pemkab Bintan akan menaikkan tarif pas masuk penumpang. F.Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Pengelola kawasan pariwisata Lagoi dalam hal ini PT Bintan Resorts Cakrawala (BRC) Lagoi mengisaratkan keberatan jika retribusi pass penumpang naik di pelabuhan internasional Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi. Kenaikan tarif pass penumpang di pelabuhan dinilai akan membebani turis.
General Manager Administrasi PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi, Aditya Laksamana kepada Batam Pos mengaku belum mengetahui rencana pemerintah akan menaikkan retribusi pas masuk penumpang di pelabuhan BBT di Lagoi. Karena, Pemkab belum mengajak pengelola untuk membahas rencana kenaikan retribusi pas penumpang di BBT.
“Belum ada komunikasi untuk membahas itu,” katanya.
Harapnya, sebelum diterapkan aturan retribusi pas masuk penumpang di pelabuhan BBT Lagoi dipertimbangkan agar tidak membebani turis yang masuk ke Bintan. Terlebih menurutnya, banyak potensi di Bintan yang bisa dijadikan pemasukan asli daerah namun belum digarap.
“Sektor pariwisata lagi bagus-bagusnya, khawatirnya nanti malah jadi kontra di kemudian hari. Tapi kita akan lihat nanti saja,” tukasnya.
Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengandeng sejumlah operator feri dengan meluncurkan program harga paket wisata murah dari Singapura ke Batam, Bintan dan Karimun. Ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Provinsi Kepulauan Riau.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Bintan Yuzet mengatakan, Pemkab akan menaikkan tarif pas masuk pelabuhan internasional di Bintan sehingga tarifnya sama dengan di daerah lain seperti di Batam.
Dicontohkannya seperti di Batam, bahwa pas masuk penumpang di pelabuhan internasional sekitar Rp 50 ribu per penumpang. Ini menurutnya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi dan pajak di Bintan. (cr21)
batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun, Dwi Untung berharap, dalam pembangunan kota baru yang berada di Coastal Area oleh PT Jaya Annurya Karimun, Grup Panbil Batam bisa bersinergi dengan pengusaha lokal.
Hal ini diharapkan supaya bisa bersaing dan berkompetitif dengan pengusaha lainnya dalam membangun kota baru yang secara otomatis berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Karimun.
“Dan paling penting adalah tenaga lokal harus serius dalam bekerja. Menurut saya, ketika sudah berdiri kota baru
nanti akan menyerap tenaga kerja cukup banyak yang mencapai 70 persen. Nah, ini kesempatan bagi tenaga lokal untuk
menitik karir di dunia jasa yang tidak melupakan kearipan lokal,” ungkap Dwi Untung, Senin (21/8).
Kemudian kata Dwi Untung lagi, bagi Pemerintah Daerah
(Pemda) Karimun mempunyai tugas sangat penting dalam menginventalisir tenaga lokal disetiap kelurahan dan desa. Agar
data tersebut benar-benar valid, untuk dilakukan pelatihan keahlian supaya benar-benar siap bekerja di kawasan
kota baru nantinya.
“Bupati harus bekerja ekstra mempersiapkan tenaga
kerja mulai sekarang, dengan berbagai kemampuan skilnya. Kan, tidak lama lagi hanya 2 tahun ke depan sudah mulai
berdiri kota baru itu,” harapnya.
Selain itu, semua elemen masyarakat mulai dari
tokoh masyarakat supaya mendukung keberadaan kota baru ini. Sebab, peluang-peluang usaha cukup banyak nantinya. Mulai dari usaha ekonomi kerakyatan, hingga usaha berskala besar
ada disana semuanya berkaitan. Dengan demikian, diharapkan dua tahun kedepan ekonomi Karimun tumbuh sekitar 2
persen.
“Paling penting di sektor jasa harus bagus dalam memberikan pelayanan, mulai dari harga tarif yang standar serta kreativitas dalam membuat suvenir khas Karimun harus ada. Artinya, semua
harus benar-benar serius dalam usaha maupun bekerja,” katanya.
Sebab, lanjutnya kedepan bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Mengingat, persaingan dunia usaha cukup
ketat yang bersaing dengan pelaku usaha maupun tenaga kerja dari luar.
“Pokoknya harus disiplin. Silahkan, tunjukkan pengusaha lokal dan tenaga lokal siap berdikarir di kampung halamannya,”
tegasnya.
Sebelumnya, Chairman Panbil Group Johanes Kennedy telah berkomitmen akan memberdayakan pekerja lokal dalam
pembangunan PT Jaya Annurya Karimun Grup Panbil Batam di kota baru yang luas areanya mencapai 15 hektar. Dimana
untuk tahap awal, ditargetkan dalam jangka waktu 2 tahun selesai pembangunan terminal pelabuhan yang dapat dioperasikan dengan berbagai fasilitas modern.
“Sesuai dengan komitmen kami, akan memprioritaskan
kearipan lokal dan pekerja warga tempatan. Serta, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di
Karimun kedepannya,” ungkapnya. (tri)
Pengurusan Akte kelahiran di kantor Disdukcapil. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, membuat terobosan dan inovasi dalam pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melalui program Sama Selamat, dan Dapor Teraman.
Program tersebut, melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah HM Sani, Puskesmas, Rumah Bersalin, Bidan Praktek dan Sekolah dalam pengurusan akte kelahiran dan akte kematian.
“Sama Selamat, dan Dapor Teraman, artinya Setiap Anak Mendapatkan Akte Kelahiran Setelah Lahir dan Sebelum Tamat Sekolah. Dan Dengan Laporan Terbitlah Akte Kematian, supaya lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan nantinya,” jelas Kadisdukcapil Karimun M Tahar, usai acara peresmian launching di gedung Nilam Sari, kemarin (21/8).
Lanjutnya, cakupan akte kelahiran di Karimun baru 70 persen. Artinya belum sesuai target nasional yaitu sekitar 85 persen. Sehingga, melalui programSama Selamat inilah diharapkan bisa tercapai 85 persen dengan sistem proses pembuatan akte kelahiran lebih singkat dan tidak memakan waktu lama.
“Jadi cara mendapatkan akte kelahiran, cukup gunakan sistem online, medsos maupun manual langsung diterbitkan akte kelahirannya. Begitu juga bagi anak yang masuk sekolah hingga SMA, mulai usia 0 sampai 18 tahun belum punya akte bisa diterbitkan dengan melampirkan surat dari kepala sekolah,” ungkapnya.
Sedangkan Dapor Teraman, yaitu akte kematian yang sistem pembuatannya secara otomatis mulai dari RT, RW, Desa, Kelurahan hingga Kecamatan. Dimana pengumpulan data kematian salah satu keluarga berada di Kecamatan yang dikirim setiap bulannya di Disdukcapil Karimun. Dan langsung dilakukan penerbitan akte kematian yang sekaligus perubahan bioadata di Kartu Keluarga (KK).
“Nah, Dapor Teraman juga sama fungsinya dengan Sama Selamat. Intinya, pengurusan akte kelahiran dan akte kematian kita permudahan, paling lama 3 hari kerja setelah dokumen diterima,” kata Tahar.
Sementara Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan apresiasi terhadap Disdukcapil Karimun yang membuat terobosan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, data administrasi masyarakat bisa terdata dengan akurat. Dan diharapkan, bisa bersinergi antara pihak Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik dalam pembuatan akte kelahiran dan akte kematian.
“Ini tugas pemangku kebijakan yang ada di bawah. Untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, proses cepat tidak usah melalui orang lain urus sendiri,” singkatnya. (tri)
batampos.co.id – Sebanyak 16 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merealisasikan rencana investasinya di Batam sepanjang semester I tahun ini. Nilainya mencapai Rp 253,01 miliar atau naik sekitar 25 persen dibanding periode yang sama pda tahun sebelum.
Perusahaan-perusahaan antara lain PT Goodwill dengan bidang usaha jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. PT Perkasa Beton Batam, industi mortar atau beton siap pakai, PT Bumi Lestari Kencana Pusaka dengan bidang usaha industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya, dan PT Lims Nautical Shipyard, industri kapal dan perahu serta jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.
Kemudian PT Depindo Trikarya Mandiri, bidang usaha jasa industri pengerjaan khusus logam dan barang dari logam, PT Fujii Iron Works Teknologi, juga jasa industri pengerjaan khusus logam dan barang dari logam, dan PT Adam Baja Prima untuk sektor perdagangan dan reparasi. Lalu PT Sinyotama Indonesia untuk bidang usaha industri tangki/tabung LPG (reparasi/perbaikan), tandon air dan wadah dari logam serta PT Lafarge Cement Indonesia, aktifitas pengepakan semen.
Selanjutnya PT Jaya Sejati dengan bidang usaha perdagangan barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap). PT Gajah Izumi Mas Perkasa, industri air minum dan air mineral. PT Citra Shipyard, industri pembuatan kapal, perahu dan banan terapung. PT Kumala Mitra Lestari, industri kapal dan perahu. PT Sinar Evolusi Global, perusahaan bidang perdagangdan dan reparasi. Yang terakhir adalah CV Aneka Cipta, industri tepung campuran dan adonan tepung.
Nilai investasi yang naik drastis adalah industri makanan. Di semester I tahun lalu hanya satu proyek dengan nilai investasi Rp 5 miliar. Sedangkan di tahun ini menjadi dua proyek dengan nilai investasi Rp 17,9 miliar.
“Jadi industri makanan itu di Batam masih sangat menjanjikan. Di tengah situasi sulit sekarang, ternyata kuliner itu masih tetap hidup,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam, Gustian Riau, Senin (21/8).
Untuk sektor jasa, tahun ini pun ada satu realisasi investasi dengan nilai investasi Rp 16,6 miliar. “tahun lalu, tidak ada investasi. Ini sangat luar biasa,” katanya.
Sektor industri alat angkutan dan tranportasi lainnya juga meningkat. Jika di tahun lalu hanya satu proyek dengan nilai investasi Rp 9,8 miliar, maka tahun ini menjadi 3 proyek dengan nilai investasi Rp 199 miliar. “Jadi untuk industri alat angkutan ini menyumbang 78 persen dari semua investasi,” katanya.
Industri mineral non logam tahun lalu tidak ada realisasi, tahuni ini ada satu proyek yang realisasi dengan nilai investasi Rp 9,5 miliar. Satu-satunya sektor yang mengalami penurunan adalah sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik. Jika di semester lalu ada 6 proyek dengan nilai investasi Rp 81, 1 miliar, semester tahun ini hanya lima proyek dengan nilai investasi Rp 7,1 miliar.
Dari serapan tenaga kerja, Semester I tahun ini juga jauh lebih banyak dari semester tahun lalu. Dari 16 proyek yang ada di semester I, diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 1.629 orang. Sementara Semester I tahun lalu hanya 945 orang.
“Yang paling banyak serap tenaga kerja adalah industri alat angkutan lebih dari 1000 orang. Kemudian industri makanan sekitar 400 orang,” katanya.
Gustian juga optimis, di semester II realisasi investasi PMDN juga akan meningkat. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ia melihat saat ini sudah mulai ada geliat pertumbuhan ekonomi di Batam.
“Kita yakin akan meningkat. Saat rencana investasi ada 19 perusahaan, baru 16 yang realisasi. Mungkin bisa jadi di semester II realisasinya. Kalau PMA mungkin lesu, karena mungkin sepi proyek ke luar negeri. Tetapi investor lokal masih percaya dengan Batam,” katanya.
Keyakinan itu juga muncul, karena saat ini pengurusan perizinan di Pemko Batam sudah serba elektronik. Pengusaha tidak perlu lagi datang ke kantor dinas PM-PTSP untuk melakukan pendaftaran atau pengurusan. “Jadi sudah secara elektronik. Dan kalau memang semua persyaratan lengkap, satu hari akan langsung selesai,”katanya.
Wakil ketua komisi II DPRD Kota Batam Sallon Simatupang mengatakan perekonomian di Batam saat ini saat lesu dibanding beberapa tahun lalu. Tetapi ia percaya dengan data dari BPS dan PMDN ini, ia yakin bahwa ekonomi Batam mulai bangkit.
“Ini menjadi kabar baik. Komitmen dari semua pihak diharapkan dalam hal ini. Terutama dalam perizinan. Jangan sampai dipersulit. Berikan kemudahan, investor semakin banyak masuk dan ekonomi pasti membaik,” katanya.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menyambut baik kenaikan investasi dalam negeri ini. Apalagi ada sektor industi alat angkutan dan tranportasi yang juga naik. “Ini bagus, tetapi harus dipastikan apakah ada proyek mereka. Tetapi intinya ini menjadi perhatian pemko untuk terus memberikan kemudahan bagi investor,” katanya.
Menurut Jadi, saat ini, beberapa rekannya di galangan kapal masih mengeluhkan karena sepinya proyek pengerjaan kapal. Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat atau ke negara tetangga untuk mempercayakan perusahaan Batam dalam membuat kapal.
“Saat ini ada perusahaan tapi tak ada pekerjaan. Ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengatakan, APBD perubahan tahun 2017 ini molor dari target. DPRD belum menerima rancangan APBD perubahan hingga saat ini.
Dikatakan Yusripandi, keterlambatan Pemerintah mengusulkan Rancangan APBD Perubahan tahun ini disebabkan masih menunggu APBN Perubahan disahkan.
“Alasan ini menyebabkan keterlambatan APBD perubahan, bisa dimaklumi,” kata Yusripandi kemarin.
Dikatakannya, saat ini pendapatan Natuna murni bergantung dari dana APBN yang disalurkan ke daerah. Tidak terdapat pendapatan asli daerah yang mampu menopang kebutuhan anggaran daerah.
“Katanya RAPBD perubahan sudah siap di eksekutif, cuma mereka belum menyampaikannya ke dewan. Alasannya tunggu kepastian APBN perubahan,” ujar Yusripandi.
Menurutnya, Pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam menyusun anggaran perubahan. Karena Natuna sangat rawan terjadi defisit anggaran.
“Salah perhitungan dengan asumsi pendapatan daerah bisa defisit,” sebut Yusripandi.
Namun menurut Yusripandi, asumsi memperkirakan APBD Natuna tahun 2017 ini tidak mengalami defisit dengan indikasi serapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup bagus.
“Natuna sudah banyak dapat serapan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Ditambah dana perimbangan migas, meski DBH menurun drastis. Dalam pengesahan APBD Natuna 2017 sebesar Rp 1,1 triliun,” sebut Yusripandi. (arn)
batampos.co.id – Secret Service punya pengakuan mengejutkan. Badan penegak hukum federal yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri itu mengaku tidak bisa lagi membayar ratusan agen yang dibutuhkan untuk melindungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan keluarga.
Alasannya, karena ukuran keluarga Trump dan usaha yang dikeluarkan untuk melindungi beberapa properti keluarga yang tersebar di seluruh Amerika. Direktur Secret Service Randolph ”Tex” Alles saat wawancara dengan USA Today mengatakan, mereka sudah menghabiskan plafon setahun gaji dan tunjangan lembur lebih dari 1.000 agen.
Lembaga itu memang menghadapi beban kerja yang besar sejak pemilihan presiden berlangsung. Secret Service memang harus melindungi Trump dan keluarga. Kemana pun, dimana pun.
Padahal, Trump terus melakukan perjalanan hampir setiap akhir pekan ke propertinya di Florida, New Jersey, dan Virginia. Itu pun harus ditambah dengan semua anak-anak Trump yang melakukan perjalanan bisnis dan liburan ke seluruh negeri dan luar negeri.
”Presiden memiliki keluarga besar dan tanggung jawab kami untuk melindungi mereka tertulis dalam undang-undang,” kata Alles. ”Saya tidak dapat mengubahnya. Saya tidak punya mandat itu,” katanya.
Alles mengatakan, saat ini figur Gedung Putih yang harus dilindungi mereka naik pesat. Lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Setelah Trump resmi jadi presiden, ada 42 orang yang harus dilindungi. Itu termasuk 18 anggota keluarganya. Angka tersebut naik dari 31 saat pemerintahan Obama.
Donald Trump berjalan dengan back-up Secret Service. (Pablo Martinez Monsivais, AP)
Kerja keras dan perjalanan terus-menerus itu juga telah mendorong eksodus baru-baru ini dari jajaran Secret Service. Namun itu semua tanpa dana tambahan. Alles mengaku, dia bahkan tidak dapat membayar agen untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan.
Krisis kompensasi ini sangat serius sehingga direktur telah berdiskusi dengan anggota parlemen untuk menaikkan gaji dan batas waktu lembur untuk agen. Angkanya dari USD 160.000 per tahun menjadi USD 187.000. ”Namun, saya tidak melihat perubahan ini dalam waktu dekat,” kata Alles.
Alles menceritakan, sejak pelantikannya, Trump telah menempuh tujuh perjalanan ke perkebunannya di Mar-a-Lago, Florida, lima kali mengunjungi klub golf Bedminster, New Jersey, dan kembali ke Trump Tower di Manhattan.
Itu semua membutuhkan biaya tenaga kerja dan peralatan. Berdasarkan perkiraan Kantor Akuntan Umum, misalnya, untuk satu kunjungan serupa yang dilakukan mantan Presiden Obama, biaya yang dihabiskan sekitar USD 3 juta. Dan, Trump melakukannya berkali-kali.
Untuk urusan menyewa mobil golf di Mar-a-Lago dan Bedminster misalnya, Secret Service telah menghabiskan sekitar USD 60.000. Dan biaya-biaya membengkak itu tidak hanya karena Trump, Melania Trump, dan anak mereka Barron.
Anak-anak Trump yang lain, eksekutif Organisasi Trump Donald Jr. dan Eric, yang berbasis di New York, juga harus dilindungi oleh Secret Service. Termasuk, saat mereka sering bepergian untuk mempromosikan properti Trump di negara lain.
Contohnya, awal tahun ini, perjalanan bisnis Eric Trump ke Uruguay menghabiskan biaya Secret Service hampir USD 100.000 hanya untuk kamar hotel. Perjalanan lain termasuk ke Inggris dan Republik Dominika. pada Februari. Dan, ke Vancouver, British Columbia, untuk pembukaan hotel Trump baru di sana, serta ke Dubai untuk secara resmi membuka Trump International Golf Club.
Pada Maret, rincian keamanan mencantumkan perjalanan Ivanka Trump dan suami Jared Kushner pada liburan ski di Aspen. Bahkan Tiffany Trump, putri presiden yang lebih muda, saat berlibur bersama pacarnya ke tempat-tempat internasional seperti Jerman dan Hungaria, juga membutuhkan perlindungan Secret Service.
”Kami meminta mereka bekerja sepanjang malam, kami selalu mengirim mereka kemana-mana sepanjang waktu,” kata Alles. ”Tidak ada perbaikan cepat. Namun lambat laun saya harus memberi mereka keseimbangan yang lebih baik,” ujarnya. (tia/USA today/JPC)
batampos.co.id – Camat Bunguran Tengah (Bungteng), Saidir mengatakan, masyarakat sudah mengharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang tertentu sesuai kondisi sumber daya alam.
Di Natuna katanya, punya potensi pengembangan peternakan sapi. Salah satunya di Kecamatan Bunguran Tengah. Dan masyarakat berharap, pemerintah mendirikan sekolah bidang ilmu peternakan.
“Masyarakat berharap Pemerintah bangun SMK peternakan. Sesuai bidang ilmu dan potensi sumber daya alam yang mendukung,” sebut Saidir kemarin.
SMK peternakan ini kata Saidir, dinilai tepat untuk mendukung program ketahanan pangan diperbatasan. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang membidangi ilmu peternakan.
Saat ini katanya, Pemerintah juga minim sumber daya manusia di bidang peternakan. Menyebabkan peternak mengalami kendala dalam mengatasi persoalan ternak. Salah satunya peternakan sapi.
“Natuna kurang SDM dibidangtekni tertertentu. Dokter hewan saja ada berapa untuk melayani masyarakat peternak,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini Natuna memiliki beberapa sekolah kejuruan seperti SMK Kelautan, SMK Pertanian dan SMK Perminyakan untuk mencetak SDM yang memiliki keahlian khusus.
Akan tetapi menurutnya itu belum cukup karena Natuna juga harus memiliki tenaga ahli di bidang peternakan untuk mewujudkan swasembada pangan secara keseluruhan.
Maka kemarin kami mencoba mengusulkan untuk dibangun SMK Peternakan. Ini juga perlu, karena kalau kita berbicara pangan bukan hanya sebatas beras, sayuran dan ikan tapi juga daging, telur dan lain sebagainya. Jadi masing-masing harus ada ahlinya,” terang Saidir.
Menurutnya, sektor peternakan di Natuna cukup prospek. Bahkan sektor ini juga bisa membuat Natuna sebagai daerah eksportir bila dikembangkan dengan baik.
Peluang disektor peternakan juga besar. Di Natuna masih didukung lahan luas dan ditambah semangat masyarakat juga tinggi dalam beternak.
Populasi sapi di Natuna disebutnya masih cukup tinggi dan peternakan lain. Bahkan populasi ternak sapi di kecamatan Bunguran Tengah saja tercatat sekitar 3.000 ekor pertahun. Belum di kecamatan lain yang juga memiliki potensi yang sama.
“Tapi sekarang belum bisa dikatakan swasembada karena masih ada pasokan dari luar, saya rasa salah satu penyebabnya terletak pada SDM yang kurang mumpuni dan sistem pengelolaanya. Dan perlu dibangun sekolah dibidang itu,” pungkasnya.(arn)
Bandara Letung difoto dari udara. Sampai saat ini, bandara ini masih menunggu kepastian peresmian oleh Presiden RI Joko Widodo. F.Syahid/batampos.
batampos.co.id – Kesatpel Bandara Letung Ariadi Widiawan, mengungkapkan jika bandara Letung belum bisa diresmikan karena pemerintah hingga saat ini belum memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah pusat.
Salah satu syarat yang hingga kini belum dipenuhi yakni serahterima aset bandara. Aset bandara tersebut harus diserahterimakan dulu kepada pemerintah pusat.
“Itu salah satu syarat yang diminta pemerintah pusat, terkait itu syarat muthlak atau tidak itu pemerintah pusat,” ungkapnya kepada wartawan Senin (21/8).
Sejauh ini katanya, pemerintah daerah juga sudah menyetujui jika aset bandara menjadi aset pemerintah pusat. Daerah sudah mengirimkan surat kepada kementerian melalui dirinya. Jika sudah sampai kepada pemerintah pusat, maka baru akan diproses.
“Kalau tidak salah petengahan Agustus kemarin surat sudah disampaikan ke kementerian melalui saya,” jelasnya.
Namun meski sudah menyetujui agar aset dikelola oleh pemerintah pusat, tapi mengenai peresmian, tidak serta merta presiden yang meresmikan.
“Pemda Anambas mengharapkan agar peresmian dilakukan oleh presiden, supasa sesekali presiden datang ke Anambas. Tapi kita tetap lihat ketersediaan presiden,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas perhubungan dan lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurman, mengatakan, mengenai pelimpahan aset, khususnya pada sisi darat bandara sedang dicari solusi.
“Direncanakan, Selasa (22/8) besok rapat untuk membahas mengenai hal itu,” ujarnya Senin (21/8).
Meski terkesan gamang dalam menentukan sikap terkait aset tersebut, Namun Nurman, mengaku ada arah agar Pemerintah Daerah mengelola bandara itu. Ia juga mengatakan, dalam klausul nota kesepakatan antara Kementrian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Anambas terkait pembangunan dan pengelolaan bandara, Pemerintah Daerah dapat meminta
kembali apabila Pemerintah Daerah merasa sudah sanggup untuk
mengoperasionalkannya.
“Sepertinya berat untuk diserahkan ke pusat. Ada rencana dan klausul untuk mengelola sendiri,” bebernya.
Nurman merincikan, total aset pada sisi darat bandara menembus angka Rp 55 miliar lebih. Total keseluruhan aset tersebut meliputi bangunan, alat-alat keamanan hingga tanah bandara.
Keseluruhan nilai aset ini pun, diakuinya merupakan gabungan antara sisi darat yang pembangunannya dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten.
”Total keseluruhan sisi darat itu, gabungan dari yang pembangunannya dari provinsi dan dari kami (Pemda,red). Kesimpulan dari MoU itu, asetnya 50 persen 50 persen,” ungkapnya. (sya)
batampos.co.id – Ratusan pengemudi taksi daring / online meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Batam menghentikan razia taksi daring di Batam.
Hal ini tertuang dalam pernyataan sikap pada aksi unjuk rasa di ruas jalan Engkuputri, tepatnya antara kantor Wali Kota Batam dan DPRD Batam, Senin (21/8) pagi.
Kepala Dishub Batam, Yusfa Hendri menyampaikan pada dasarnya razia ditujukan untuk menegakkan aturan. “Kalau penuhi ketentuan tak perlu ada yang ditakutkan, yang utama kan izin, izin tak ada bagaimana juga kami biarkan,” ucap Yusfa, saat dikonfirmasi.
Menurutnya, tak hanya taksi daring, razia ditujukan pada angkutan orang dan barang secara umum. Ia menegaskan, klaim yang salah jika pihaknya hanya merazia taksi online.
“Tak ada spesifik razia untuk online,” katanya.
Ia mengungkapkan, tahun ini razia akan dilakukan 46 kali. Dari Maret lalu, pihaknya telah menilang 91 semua jenis kendaraan angkutan, 28 di antaranya taksi daring atau online.
“Artinya, Dishub akan merazia semua kendaraan yang tidak sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Terakit taksi online, ia mengungkapkan dari 28 yang ditilang 17 di antaranya sudah disidang dan dikenakan denda Rp 130 ribu per kendaraan, setelah dikenakan denda taksi diminta untuk tidak beroperasi hingga ada izin angkutan yang harus diurus di Dishub Kepri.
“Sisanya, 11 taksi online akan disidangkan tanggal 25 (Agustus) nanti,” ungkap Yusfa.
Tak hanya meminta Dishub tak merazia taksi online, massa aksi juga meminta Dishub Batam mengeluarkan rekomendasi untuk taksi online.
Terkait hal ini, Yusfa menyampaikan, yang berwenang terkait taksi online bukan Dishub Batam melainkan Dishub Kepri.
batampos.co.id – Untuk melengkapi berkas berita acara
pemeriksaan (BAP) dua tersangka kasus dugaan korupsi dan hibah KONI Natuna tahun 2010 yang merugikan negara Rp 1,1 miliar.
Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Kepri, akan
mengambil keterangan dari saksi ahli. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferytas mengatakan keterangan saksi ahli dibutuhkan pihaknya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka yakni Wahyu Nugroho dan Defri Edasa.
“Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Setelah semua saksi dimintai keterangan baru
tersangka kami periksa,” ujar Ferrytas.
Dikatakan Ferrytas, dari sejumlah saksi yang dimintai
keterangan. Kebanyakan pemeriksaan dilakukan pihaknya di
kantor Kejari Ranai. Hal tersebut selain karena terkendalanya
transportasi, juga untuk menghemat biaya.
“Jika semua saksi sudah diambil keterangannya, kemudian
dilanjutkan pemeriksaan tersangka. Tidak butuh waktu lama akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor agar segera di
sidangkan,” katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, setelah ditetapkan sebagai
tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Natuna
tersebut. Tersangka sudah mengembalikan kerugian negara Rp 1,1 miliar. Pengembalian pun diterima langsung tim penyidik yang menangani perkara tersebut.
Mereka yang ditetapkan tersangka yakni mantan Pelaksana tugas
BPKD, Wahyunugroho yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Defri Edasa mantan Ketua harian KONI Natuna masa bakti 2006-2010 yang saat ini menjabat sebagai Kasi Liputan dan Olahraga Pusat Pemberitaan pada kantor LPPRRI di Jakarta.
Penetapan tersangka terhadap kedua orang tersebut dilakukan
pihaknya setelah melalui serangkaian penyelidikan hingga
penyidikan dan berkesimpulan untuk menetapkan tersangka.
Terjadinya dugaan korupsi dana hibah untuk KONI tersebut
berawal ketika pengurus KONI masa bakti 2006-2010 mengajukan kepada Pemkab Natuna. Kemudian Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran untuk kegiatan KONI itu.
“Masa bakti mereka itu habisnya awal Desember 2010. Sedangkan pencairannya terjadi di awal Januari 2011. Padahal mereka sudah tidak berhak untuk menerima dana hibah itu,”kata Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka, belum lama ini.
Untuk itu, terang Yunan, atas perbuatannya kedua orang
tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto
pasal 18 ayat (1) huruf b undang – undang RI nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.(ias)
