batampos.co.id – Ada yang unik saat taksi pangkalan mogok dan memilih demo di depan kantor Pemko Batam, Rabu (2/8). Pelayanan angkutan penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim maupun pelabuhan-pelabuhan di Batam tetap berjalan normal. Padahal tak ada taksi mangkal di sana.

Bagaimana menyiasatinya?

Di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pihak bandara langsung menyediakan 50 unit kendaraan mobil plat hitam jenis Avanza, Terrios, Ertiga, Rush, dan minibus.

Tak hanya itu, bus Damri juga dikerahkan mengangkut penumpang.

“Sekali lima belas menit berangkat, jumlahnya lebih banyak dibandingkan hari biasa,” kata General Manager Operasional Hang Nadim Batam Suwarso, Rabu (2/8).

Khusus mobil berplat hitam yang dilibatkan, Suwarso mengatakan tarifnya sudah ditentukan pihak bandara. Sehingga sopir tak bisa bermain-main dengan tarif.

“Kami jaga itu, agar tak ada keluhan dari penumpang terkait tingginya tarif,” ucapnya.

Ia mencotohkan tarif transportasi dari bandara ke Batamcenter dipatok Rp 70 ribu, sedangkan ke Nagoya Rp 110 ribu. Dan yang berinteraksi dengan penumpang bukan sopir, tapi petugas bandara.

“Jadi sebelum masuk itu petugas sudah nanya mau kemana. Penumpang sebutkan tempat, lalu petugas sebutkan harganya. Sesuai dengan tarif yang kami tentukan, tak ada yang lebih tinggi,” tegasnya.

Para pengendara itu, kata Suwarso juga sudah diminta untuk menjaga kesopanan serta melayani penumpang dengan baik. Para pengendara angkutan “khusus” ini, sudah terdaftar dan tercatat oleh petugas bandara.

“Untuk juga jaga-jaga,” katanya.

Selain menyediakan bus Damri dan angkutan khusus berplat hitam, Suwarso juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua bus khusus, untuk berjaga-jaga bila terjadi penumpukan penumpang.

“Tapi semua sangat kondusif, tak ada kompalin,” ucapnya.

Para penumpang awalnya bingung melihat tak adanya taksi beroperasi. Tapi begitu diberikan pengertian oleh petugas bandara, para penumpang pun paham dan mengerti.

Eliana, salah satu penumpang dari Pekanbaru mengatakan tak mempermasalahkan ada atau tidaknya taksi pangkalan.

“Enjoy saja, malah ada kendaraan minibus (Avanza,red). Lebih bisa muat banyak dan nyaman juga,” ucapnya.

Beroperasinya angkutan khusus berplat hitam ini hanya sampai pukul 11.30 WIB. Disebabkan karena taksi pangkalan di bandara sudah berdatangan dan beroperasi lagi.

Kondisi serupa juga terlihat di Pelabuhan Internasional Batamcentre. Tidak ada penumpukan penumpang tak terangkut. Semua berjalan normal.

“Sebanyak 110 taksi pelabuhan tetap siaga melayani konsumen. Lagian demonya sebentar, jadi tak ada masalah,” kata Manager Operasional PT Synergi Nika Astaga.

Di Pelabuhan Sekupang, baik internasional maupun domestik, layanan angkutan terhadap penumpang tetap normal. Penumpang dilayani city car plat hitam seperti di Bandara Internasional Hang Nadim.

“Tiga hari sebelumnya operator taksi pangkalan sudah infokan mau mogok, namun mereka menyediakan taksi plat hitam sebagai kendaraan antisipasi untuk tamu,” kata Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelabuhan Internasional Sekupang, Jumarly, kemarin.

Khusus wisatawan yang datang ke Batam umumnya dijemput pihak travel, perusahaan, maupun rekan kerja yang ada di Batam.

Sementara di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) juga berlangsung aman. Tidak ada penumpang yang terkendala perjalanannya. Banyaknya taksi plat hitam yang mengangkut penumpang di luar pelabuhan. (cr13/she/jpg/ska/rng/cr17)

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku sudah mengetahui aksi mogok taksi konvensional di Batam. Ia juga mengaku sudah mendapatkan laporan dari Pemko Batam.

Nurdin pun menegaskan hingga saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan izin operasional transportasi berbasis online di Kepri, khususnya Batam. Atas dasar itu, Gubernur menyarakan pihak operator untuk tidak mengoperasionalkan pelayanan transportasi tersebut.

“Sebaiknya kalau belum mengantongi izin, jangan operasional dulu. Artinya saling menjaga lebih baik,” ujar Nurdin.

Larangan beroperasi sementara itu dikatakan Nurdin bukan sebagai bentuk sikap anti terhadap perkembangan teknologi. Tapi lebih pada persoalan perizinan yang belum dipenuhi oleh pengelola taksi online.

Menurutnya, layanan transportasi yang aman, murah, dan nyaman memang menjadi satu kebutuhan saat ini. Ditegaskannya, pihaknya akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.

“Kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Mantan Bupati Karimun tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Jamhur Ismail mengatakan sesuai ketentuan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 dalam pasal 23 pemberian izin operasional transportasi berbasis aplikasi memang kewenangan Gubernur. Namun ia membenarkan kalau sampai saat ini belum ada izin yang dikeluarkan untuk angkutan roda empat berbasis oline.

“Makanya saat rapat koordinasi yang dihadiri kepolisian aturan mainnya jelas, transportasi berbasis aplikasi diminta untuk tidak beroperasi sebelum mengantongi izin,” ujar Jamhur.

Kendati taksi online dilarang beroperasi untuk sementara waktu, pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Brigjen itu juga mengingatkan taksi konvensional untuk tidak melakukan sweping terhadap taksi berbasis aplikasi. Sebab, kepolisian juga sudah sepakat melakukan razia terhadap transportasi online yang membawa penumpang.

Jamhur juga menegaskan tuntutan operator taksi konvensional agar menutup izin aplikasi pelayanan transportasi online, bukan kewenangan Pemprov Kepri. “Persoalan tersebut ranahnya Kementerian Komunikasi dan Informasi,” tegasnya.

Namun Jumhur akan mencoba meminta petunjuk Kemenhub. “Kami juga akan menyurati Kemenkominfo juga tentunya,” ujarnya.

batampos.co.id – Beroperasinya taksi berbasis aplikasi online memicu aksi mogok massal ribuan sopir taksi pangkalan di Batam, Rabu (2/8). Mereka meminta Pemko Batam dan Gubernur Kepri melobi pemerintah pusat agar izin aplikasi taksi online dicabut.

Aksi tersebut langsung direspon Pemerintah Kota Batam dengan menyurati Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Surat bernomor 02/DISHUB-BTM/VIII yang diteken Wali Kota Batam Muhammad Rudi itu langsung dikirim ke gubernur. Isinya seputar pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang berbasis aplikasi online.

“Isinya memang meminta gubernur menyurati Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo untuk menutup aplikasi angkutan online di Kota Batam,” ujar Yusfa Hendri, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) di sela-sela aksi mogok massal yang dipusatkan di depan kantor Wali Kota Batam di Batam Centre.

Yusfa mengatakan permohonan yang tertuang dalam surat tersebut tak semata-mata karena tuntutan pengemudi taksi pangkalan alias konvensional, juga karena tak ada satupun taksi online di Batam mempunyai izin angkutan. Taksi online di Batam hanya memiliki izin aplikasi.

“Perusaaan aplikasi tak bisa bertindak sebagai penyelenggara angkutan. Kalau dia mau harus urus izin angkutan sewa khusus. Izin ini dikeluarkan oleh gubernur, ini belum ada,” kata Yusfa.

Ia menyampaikan, tindakan tersebut diambil tanpa maksud anti perkembangan zaman atau tak memperhatikan kepentingan masyarakat yang ingin angkutan aman, nyaman, maupun murah. Pihaknya kini, akan menegakkan aturan terlebih dahulu.

“Sepanjang ini tak sesuai kita akan terus lakukan penindakan, kalau dapat izin kita pun mau tidak mau ya memperbolehkan (angkutan online beroperasi),” imbuhnya.

Ia menjabarkan, dalam Permenhub nomor 26 tahun 2017 persyaratan yang harus terlebih dahulu diurus angkuatn online agar bisa mengangkut penumpang di antaranya, harus memiliki badan hukum bukan perorangan atau bergabung dengan perusahaan angkutan yang memiliki badan usaha.

“Kami cek semuanya milik pribadi,” ucapnya.

Setelah mendapat izin angkutan, taksi online diberi stiker khusus yang menandakan identitasnya sebagai angkutan online, seperti stiker yang dapat di-scan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus dari polisi.

Hal lain, kendaraan harus ikut uji Kir, menerapkan tarif atas dan tarif bawah sesuai Permenhub 26 tahun 2017, harus memberi akses pada Pemerintah Daerah tempat beroperasi yang berisi informasi nama perusahaan, jumlah armada, hingga layanan aduan. “Sampai sekarang tak tahu kami berapa jumlah armada mereka,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam menjelaskan, wewenang terkait taksi online sejatinya bukan di Pemko Batam. Namun polemik ini di wilayah kerja Pemko Batam, maka pihaknya meneruskan surat kepada Gubernur Kepri yang memiliki wewenang.

“Aspirasi mereka minta dibubarkan aplikasinya, kami pelajari regulasinya pada Permenhub 26 tahun 2017 kewenangan ada di gubernur,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Hal senada dikatakan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurutnya, jika kewenangan akan hal tersebut ada di Pemko Batam pihaknya akan sesegera mungkin mengambil langkah. “Saya harus jujur katakan ini bukan wewenang kami, kalau ini wewenang kami, detik inipun saya tutup,” kata Rudi.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Nasib Taksi Kota Batam, Omo Maretralita mengatakan keberadaan taksi berbasis aplikasi di Batam sangat mengganggu pemasukan mereka. Apalagi, saat mengambil penumpang, taksi online tidak memikirkan taksi yang ada di lokasi. Padahal taksi yang ada di lokasi terlebih dahulu mengantre untuk bisa membawa penumpang.

“Kami ini rakyat kecil. Jadi meminta dukungan dari pemerintah supaya tenang cari makan,” kata Omo di sela aksinya di Kantor Walikota Batam.

Menurut dia, saat ini di Batam tercatat ada 1.837 unit taksi konvensional. Seluruh taksi itu memiliki izin dan badan usaha, sehingga bisa beroperasi. Sementara untuk taksi online tak pernah memiliki izin, namun dibiarkan begitu saja berkeliaran.

“Kami diminta mengikuti aturan, namun yang online tak punya izin dibiarkan saja,” terang Omo. (cr13/she/jpg/rng/cr17)