Senin, 18 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13266

KEK Solusi Jangka Panjang

0
Rudy Chua. F.Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menilai upaya Pemerintah Provinsi Kepri menggesa legalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah Daerah di Provinsi Kepri adalah solusi jangka panjang. Artinya tidak memberikan kontribusi yang instan bagi meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Apakah setelah disahkan KEK ini secara otomastis akan menggerakan ekonomi daerah. Tentunya perlu waktu yang tidak sebentar. Selain itu regulasi KEK juga harus jelas sehingga tidak membingungkan investor,” ujar Rudy menjawab pertanyaan media, Selasa (8/8) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut mengakui, bahwa Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah berlari tunggang-langgang untuk mendapatkan predikat KEK di sejumlah daerah yang diusulkan ke Pemerintah Pusat. Kenyataannya, sejauh ini yang sudah menunjukkan progres disetujui adalah Galang Batang, Bintan.

“Untuk daerah lainnya kita belum melihat progresnya. Artinya masih banyak persiapan yang harus diselesaikan,” papar Rudy.

Legislator utusan Tanjungpinang tersebut mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kepri terutama di kabupaten/kota di luar Batam digerakan oleh anggaran APBD. Sementara anggaran APBD Kepri hingga memasuki triwulan ketiga tahun ini serapannya sangat rendah.

Ia juga menyinggung terpuruknya ekonomi Kepri ini bukan karena harga minyak turun. Lantaran di daerah lain kenapa tidak berimbas dan justru mengalahkan Kepri yang memilki daerah Free Trade Zone (FTZ) dan keistimewaan lainnya. Padahal harga minyak berlaku nasional.

“Kita melihat daerah lain meningkat dalam perekonomiannya. Justru Kepri semakin terpuruk dan berada diurutan ke 33 nasional. Kalau barometernya harga minyak, tentunya Kepri akan berada di lima besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional itu,” papar Rudy.

Menurut Rudy, merosotnya pertumbuhan ekonomi Kepri sekarang ini disebabkan beberapa faktor. Selain dengan adanya kebijakan pusat yang merugikan daerah. Sektor industri sejauh ini memang menjadi tumpuan, baik itu yang digerakan oleh investor dalam dan luar negri. Akan tetapi, sejak beberapa tahun ini investor yang masuk mengalami penurunan yang tajam.

“Berapa banyak investor yang masuk ke Kepri tahun 2016 dan tahun 2017 ini. Yang masuk bisa dihitung dengan jari dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,”paparnya lagi.

Penyebab lainnya adalah banyaknya perusahan yang hengkang dari Kepri terutama di Batam dan Karimun. Konsekuensinya adalah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Persoalan lainnya diganggu oleh regulasi yang tidak pasti.

Pemerintah juga masih bermimpi dan belum sadar, bahwa Kepri ini masih menjadi primadona bagi investor untuk menanamkan modalnya. Kenyataannya dengan berbagi regulasi aturan yang belum jelas dan faktor lainnya itu membuat bingung investor.

“Persoalan-persoalan ini yang menjadi punca lemahnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Apabila dibiarkan, maka konsekuensinya sangat buruk bagi Kepri,” tutup Rudy

Terpisah, Anggota DPR RI dapil Kepri, Nyat Kadir mengatakan merosotnya ekonomi Kepri, memang dipengaruhi lesunya sektor industri di Batam. Apalagi sekarang ini, rumitnya hubungan antara Pemko dengan BP Batam.

Ditegaskannya, sudah saatnya untuk melepas ego sektoral. Artinya harus punya haluan yang sama. “Salah satu solusinya adalah harus dibentuk Manajemen Secara Konprehensif dalam satu sistem. Karena dampak negatif yang berkembang akan sangat merugikan daerah,” ujar Nyat Kadir, kemarin.

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, stagnannya ekonomi Batam juga disebabkan pengaruh ekonomi global. Sehingga sedikitnya investasi yang masuk. Kondisi tersebut sudah pasti memberikan resiko, yakni melemahnya ekspor dan impor. Ditambah maraknya isu kenaikan tarif listrik dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Dijelaskannya, upaya yang harus dilakukan untuk internal Batam yakni pemberian insentif baru yang lebih menarik. Seperti daerah tertentu di Batam dijadikan KEK. Karena KEK menawarkan 12 insentif dibandingkan dengan kemudahan FTZ.

“KEK memang kebutuhan mendesak, tujuannya agar dapat bersaing dengan negara tetangga. Apabila kita tidak punya keinginan menyamakan persepsi, kondisi ekonomi akan semakin memprihatinkan,” jelas Legislator Komisi VI DPR RI tersebut.(jpg)

Garuda Food Tebarkan Wonderful Indonesia

0
ilustrasi

Garuda Food, perusahaan food yang tempat produksinya di Pati, Jawa Tengah itu termasuk yang sudah lama menggunakan cara modern dalam membangun brand.

Garuda Food melakukan Co Branding bersama Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia.

“Kami gembira kembali bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk Mempromosikan produk, yang asli Indonesia, sekaligus mempopulerkan pariwisata dengan branding Wonderful Indonesia/Pesona Indonesia yang semakin mendunia itu,” kata Hardianto Atmadja, CEO Garuda Food.

MOU rencananya akan dilaksanakan secara bersama-sama pada Hari Kamis, 10 Agustus 2017 di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona Lt 1,Jalan Merdeka Barat No 17 Jakarta Pusat.

Hardianto Atmadja yang meraih penghargaan sebagai CEO Idaman kategori consumer goods dalam ajang Indonesia Most Admised CEO (IMAC) 2016 ini menyampaikan bahwa tahun lalu pihaknya juga telah melakukan kolaborasi bersama Kemenpar.

“Tahun lalu promosi produk Garuda Food dengan brandingWonderful Indonesia untuk pasar mancanegara dan Pesona Indonesia untuk pasar Nusantara. Kemasan baru dan branding ini juga akan tampil dalam iklan-iklan produknya. Baik di TVC atau video klip,” ujarnya.

Untuk tahun ini, Wonderful Indonesia bersama pihaknya akan bareng bareng menggarap pasar India. “Kita telah berekspansi ke India tahun 2012 yang lalu, produk andalan kami kacang atom dan wafer stik. Dan Brand Chocolate (wafer stick) dibawa ke India dengan merek Gone Mad booming, merajai pasar, sangat disukai masyarakat,” ungkapnya.

Di India, imbuh Hardianto , perusahaan Garuda Polyflex Food yang bertugas memasarkan produk Chocolatos dengan merek “Gone Mad”.

mIni merupakan joint venture GarudaFood dengan Polyflex PvtDalam prosesnya, perusahaan menerapkan continues improvement, brand reputation, distribution network serta cultural fit untuk dapat sukses sebagai “Global Chaser” – merek Indonesia yang perkasa di pentas dunia. Saat ini, GarudaFood Group juga menyasar pasar di beberapa negara seperti China, Vietnam, Singapura, Australia, dan sejumlah negara di Eropa, Amerika dan ASEAN.

Bagi Kemenpar, dipilihnya India memang bukan tanpa alasan. “India dipilih karena merupakan pasar yang potensial. Selama tahun 2016 saja sudah hampir 300 ribu inbound dari India. Artinya hampir tiap hari 900 orang yang terbang ke tanah air. Padahal saat itu tidak ada direct flight dari India langsung ke Indonesia.” kata Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti yang didampingi Plt Asdep Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Hariyanto.

Belum lagi kedekatan dengan Indonesia. Kisah Ramayana, Mahabharata, nama-nama pewayangan, itu berasal dari negara yang terkenal dengan film Bolywood itu. Penyebaran Islam ke Aceh juga dari pedagang Gujarat, India ratusan tahun silam. “Ada kedekatan budaya yang bisa menjadi koneksi dan magnit pariwisata,” kata Esthy.

Tahun 2016, jumlah wisatawan India yang datang ke Indonesia ada 376.802 orang. Jumlah itu naik 28 persen dibandingkan dengan 2015. India memang salah satu pasar potensial yang perlu digarap karena per tahun ada 22 juta orang India pergi ke luar negeri. Sementara Indonesia baru dapat sekitar 1,5 persen dari 22 juta orang itu,

“Tahun ini Kemenpar menargetkan 550 ribu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), naik 46% dibanding tahun lalu 376.802 kunjungan. Dari kunjungan tersebut diharapkan bisa menarik devisa hingga US$ 550 juta atau sekitar Rp 7,32 trilliun,”tambahnya.

Sedangkan Hariyanto menyebutkan bahwa secara persyaratan, Garuda Food ini sudah memenuhi kriteria lengkap untuk diajak berkolabirasi.”Mulai persyaratan produknya, kemudian harus poduk Indonesia dan distribusinya berskala Internasional, semuanya sudah terpenuhi,”ujarnya.

Hariyanto juga menjelaskan sejauh ini 20 brand sudah siap melakukan MoU. Semuanya terbagi dalam dua kategori mitra food dan non food. Brand-brand tersebut antara lain JJ Royal, Martha Tilaar, Polygon, Sahid Group, Tiket.com, Alleira Batik dan Gaia, Sunpride, Sarinah, Rumah Zakat, Sido Muncul, Sekar Group, Krisna Oleh-oleh, Secret Garden, Achilles, Sababay Wine, Bon Gout, Batik Trusmi, Dapur Solo, Malang Strudle dan Garuda Food

“Pada MoU nanti akan disaksikan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan para perwakilan brand seperti Teuku Wisnu, Martha Tilaar, Gusti Ngurah Anom, Hardianto Atmadja, Dian Sastrowardoyo founder freamtrip dan masih banyak lagi,” ujarnya.(*)

Jembatan Ambruk, Warga Terpaksa Seberangi Aliran Sungai

0

batampos.co.id – Masyarakat Kecamatan Bunguran Batubi sudah pasrah, kondisi jembatan penyeberangan di Kecamatan menuju pusat Kabupaten yang sudah rusak parah.

Saat ini jembatan kayu hubungkan akses Kecamatan sudah tidak bisa Diseberangkan. Namun harus menyusuri aliran sungai yang rawan ancaman buaya.

“Kemarin ada mobil warga mogok di tengah sungai. Karena mesinnya kemasukan air saat seberangi aliran sungai. Karena jembatannya sudah ambruk,” kata Soleh warga setempat, Selasa (8/8).

Dikatakan Soleh, jembatan penghubung tersebut adalah akses satu – satunya masyarakat menuju pusat Kabupaten di Ranai. Dan usianya sudah sekitar 20 tahun. Wajar saja konstruksinya sudah rusak. Selama ini, belum ada perbaikan jembatan, dari kayu diperbaiki menjadi jembatan beton.

“Selama ini sering swadaya masyarakat, mengganti papan lantai jembatan. Tapi kan konstruksi nya tidak tahan lama. Apalagi aliran sungai sering kebanjiran,” ujar Soleh.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Yohanis mengatakan, DPRD akan mendesak pemerintah agar perbaikan jembatan tersebut dibangun dengan anggaran APBD Natuna tahun 2018.

Menurutnya, jika melihat kondisi jembatan, anggaran yang diperlukan tidak begitu besar sehingga tidak harus dianggarkan oleh Provinsi maupun pusat.

“Kalau melihat kondisi jembatan, dengan anggaran daerah saja mampu. Kami akan panggil dinas Perkim untuk membahas masalah ini. Kasian masyarakat, itu jalan utama soalnya,” ungkap Yohanis.(arn)

Ngesti : Jangan Buang Sampah di Pantai

0
Rumah pelantar di Natuna. foto:cipi ckandina

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pernyataan Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti akan kelestarian laut Natuna adalah dukungan Pemerintah kepada Natuna.

Kepada masyarakat Natuna khususnya masyarakat pesisir kata Ngesti, pernyataan ini adalah wajib dilaksanakan. Dan memulai menjadikan laut sebagai beranda depan rumah. Rumah warga tidak lagi membelakangi laut.

“Ayo, mulai sekarang pelan kita benahi tata rumah di pesisir. Jangan adalagi rumah membelakangi laut, tapi laut dijadikan beranda depan rumah,” kata Ngesti, Selasa (8/8).

Dikatakan Ngesti, kelestarian laut adalah kesadaran masyarakat. Memulai tidak buang sampah plastik ke pantai. Terutama pengunjung lokasi wisata pantai.

Pemerintah daerah kata Ngesti, juga mengimbau kepada pemerintahan Desa kelurahan dan Kecamatan agar meneruskan upaya pelestarian laut kepada masyarakat setempat. Mendukung pengurangan membuang sampah plastik di laut.

“Tempat-tempat wisata pantai, harus ada pengelolaan sampah. Kalau bisa, pesan Bu menteri sampah plastik, botol mineral harus dibawa pulang kalau beriwsata di pantai. Jangan dibuang ke pantai atau di laut,” pesan Ngesti.

Ngesti mengatakan, sesuai perintah Bu Menteri Susi, penataan rumah pesisir akan dimulai dari rumah nelayan yang menerima bantuan pemerintah. Dan ditargetkan harus tertata sebelum kunjungan Bu menteri saat peresmian sentra kelautan dan perikanan terpadu di Selat Lampa yang direncanakan akhir tahun 2017 ini.

“Bersihkan sampah-sampah plastik di pesisir pantai harus sama-sama? bertanggung jawab, tidak hanya tugas pemerintah. Tapi adanya kesadaran masyarakat,” kata Ngesti.(arn)

Camat Selayar Sinyalir Perusahaan Pasir Belum Kantongi Izin

0
Salah satu lokasi tambang pasir di Singkep Barat. foto:rpg

batampos.co.id – Camat Selayar Sapril mensinyalir dua perusahaan penambang pasir di wilayah kerjanya belum melengkapi izin. Walau mereka telah melakukan pembagian uang kepada masyarakat, namun tindakan tersebut belum menjamin kepemilikan izin operasional.

“Saya kira mereka belum mengantongi izin,” ujar Sapril ketika dimintai keterangan, Selasa (8/8) pagi.

Selain itu Sapril juga mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak perusahaan melakukan koordinasi atau mendatangi Kecamatan bahkan hanya sekedar berkunjung ke kantor Kecamatan Selayar. Untuk itu, Sapril mengaku akan mencari tau lebih jauh lagi terkait izin perusahaan tersebut.

Jika benar, sambung Sapril, nantinya ditemukan bukti kalau perusahaan penambang pasir itu tidak mengantongi izin, dia akan melakukan tindakan sesuai wewenang yang diembannya dan akan mengarahkan mereka untuk melengkapi izin yang mesti mereka kantongi terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas penambangan.

“Mereka baru-baru ini membagi uang kepada masyarakat. Tapi saya kira itu hanya akal-akalan mereka saja karena belum mengantongi izin,” ujar Sapril.

Camat yang juga mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Lingga ini menyatakan sah-sah saja jika masyarakat menerima uang tersebut sebagai konfensasi dari perusahaan. Akan tetapi sebaiknya perusahaan terlebih dahulu memiliki izin baru menyerahkan uang tersebut.

Sapril juga mengatakan, bahwa kawasan Kecamatan Selayar memang memiliki potensi pasir yang berlimpah. Sudah banyak perusahaan yang berencana akan melakukan penambangan di kawasan tersebut akan tetapi higga saat ini belum ada yang beroperasi karena terkendala izin. (wsa)

Jaksa Periksa Pejabat Natuna

0

batampos.co.id – Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna tahun 2011-2015 yang merugikan negara Rp 7,7 miliar, saat ini tengah berlangsung. Tim penyidik Pidana Khusus pun kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi.

Informasi yang dihimpun, penyidik melakukan pemanggilan terhadap enam orang saksi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Natuna.

Mereka yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi yakni Sekretaris DPRD Natuna, Marzuki, mantan bendahara DPRD Natuna, Harmidi, bendahara saat ini, Ishak, Kasubag

Perencanaan verifikasi dan evaluasi DPRD Natuna, Heru Chandra dan beberapa orang staf lainnya. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferrytas, membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Natuna tersebut, Senin (7/8) lalu.

“Ada tujuh yang kami panggil saat itu. Tapi enam orang yang datang. Satu orang tak datang dengan alasan tertentu,” ujar Ferrytas, Selasa (8/8).

Dikatakan Ferrytas, selain ke enam orang saksi yang telah hadir tersebut. Pihaknya juga melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi lain.

“Mereka ini kami mintai keterangan kembali untuk melengkapi berkas dari para tersangka. Masih banyak saksi lain yang berhubungan dalam perkara ini akan dimintai keterangan,” kata Ferrytas.

Sementara saat ditanya, kapan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para tersangka. Ferytas, menjelaskan pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat. Mereka akan saling menjadi saksi untuk masing-masing tersangka.

“Para tersangka semuanya akan menjadi saksi mahkota. Dalam waktu dekat ini pemeriksaannya,” ucap Ferrytas.

Sebelumnya diberitakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Tim penyidik Pidana khusus Kejati Kepri, akhirnya menetapkan lima orang tersangka atas dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas DPRD Natuna tahun anggaran 2011 senilai Rp 7,7 miliar, pada Senin (31/7) sore.

Kelima orang yang ditetapkan tersangka yakni mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli, Raja Amirullah, Hadi Chandra, mantan Sekda Natuna, Syamsurizon dan Makmur yang menjabat Sekwan DPRD Natuna.

Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka mengatakan penetapan tersangka terhadap kelima orang tersebut dilakukan pihaknya setelah ditemukan dua alat bukti dugaan korupsi dana tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna tahun 2011 hingga 2015.

“Pemberian tunjangan rumah dinas tersebut tidak menggunakan aturan yang jelas sehingga negara dirugikan Rp 7,7 miliar,” ujar Yunan.(ias)

10 Pejuang Kemardekaan Bersaing, Rebut Gelar Pahlawan Nasional

0

batampos.co.id – Sebanyak 10 pejuang Kemardekaan Republik Indonesia bersaing untuk mendapatkan predikat Pahlawan Nasional Tahun 2017 ini. Nama Sultan Mahmud Riaayat Syah III dari Provinsi Kepri menjadi nama pertama yang dinyatakan lolos sebagai salah satu kandidat.

“Sultan Mahmud memang menjadi kandidat yang pertama lolos seleksi dari hasil sidang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GD),” ujar Legislator DPR RI Dapil Provinsi Kepri, Nyat Kadir, Selasa (8/8).

Anggota Komisi VI DPR tersebut mengatakan, dengan lolosnya seleksi, nama Sultan Mahmud Riayaat Syah III sudah berada ditangan Presiden. Artinya, tinggal menunggu keputusan politik dari Presiden Jokowi. Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri tersebut, kontribusi Sultan Mahmud Riaayat Syah III sangat masif dalam melawan penjajahan Belanda.

Dijelaskannya, kenapa Sultan Mahmud dinobatkan sebagai Pahlawan Gerilya Laut, karena memang militansinya diakui oleh pihak Belanda. Pada tahun 1795, Sultan Mahmud menggalkan upaya monopoli perdagangan yang dilakukan pihak kolonial Belanda.

“Sultan Mahmud bukan hanya militan dalam hal tritorial saja. Tetapi juga menguasai strategi dalam mempertahanakan kelangsungan ekonomi Kerajaan Riau-Lingga yang wilayah kekuasanya sampai ke Johor dan Pahang,” paparnya.

Politikus senior Provinsi Kepri tersebut mengharapkan, Presiden membuat pertimbangan khusus. Yakni tidak hanya memutuskan satu Pahlawan Nasional tahun ini. Karena ada baiknya, kandidat yang dinyatakan lolos oleh TP2GD disematkan sebagai Pahlawan Nasional.

“TP2GD adalah pakar-pakar sejahrah dan akademisi. Sehingga mereka paham benar, mana yang dinilai layak untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional,” tutup Nyat Kadir.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Doli Boniara mengatakan, Sultan Mahmud bersaing dengan 10 kandidat lainnya. Menurut Doli, dalam proses verifikasi yang dilakukan TP2GD, ada beberapa kandidat yang ditolak. Selain itu ada juga yang diminta untuk melengkapi.

“Artinya, melihat perkembangan di lapangan, kita optimis Sultan Mahmud Riaayat Syah III dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” ujar Doli, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri itu, menyebutkan nama-nama kandidat yang sampai ke tangan TP2GD (lihat tabel,red). Rangkaian sejarah sudah mencatat, tentang militannya seorang Sultan Mahmud Riaayat Syah III.

Dikatakannya, adapun Ketua TP2GD dipimpin oleh, Brigadir Jendral (Brigjen) TNI, Darwin Haroen, Kepala Pusat Sejarah (Pusjarah) TNI. Sedangkan Wakil Ketuanya adalah, Kolonel Laut, Imam Suprayitno, Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, TNI. Sedangkan utusan dari legiun veteran Indonesia adalah Letjen TNI, Purn. Sukanto. Selain itu ada sosok Anhar Gonggong.

“Artinya orang-orang yang membuat penilaian adalah bukan tim sembarangan. Tentu sesuatu yang istimewa, Sultan Mahmud dinyatakan layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan sejak 2013 lalu terwujud tahun ini,” papar Doli.

Seperti diketahui, pemberian gelar kepahlawanan tersebut akan disampaikan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November mendatang di Istana Negara, Jakarta. Sultan Mahmud adalah usulan perdana dari Provinsi Kepri.(jpg)

 

Nama Kandidat Pahlawan                                     Utusan

Sultan Mahmud Riaayat Syah III                              Provinsi Kepri
Sultan Syraif Hamid II                                            Provinsi Kalimatan Barat
Gusti Abdurani, Pangeran Nata Kusuma                   Provinsi Kalimatan Barat
J. C. Oevaang Oeray                                              Provinsi Kalimatan Barat
H. Bagindo Dahlan                                                 Provinsi Sumatera Barat
Laksamana Malahayati                                           Nangroe Aceh Darussalam
Sang Naualuh Damanik                                          Provinsi Sumatera Utara
TG, KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majide            Provinsi Nusa Tenggara Barat
H. Mahmud Marzuki                                               Provinsi Riau
Jendral Polisi. Purn. R.Soekanto Tjokro Diatmodjo    Polisi Republik Indonesia

Pelabuhan, Mal, dan Hotel Mulai Dibangun

0

batampos.co.id – Panbil Group bakal memulai pembangunan pelabuhan, dan kawasan bisnis terpadu di Coastal Area Tanjungbalai Karimun. Hal ini ditandai dengan akan dilakukan peletakan batu pertama, sekaligus syukuran yang dilaksanakan hari ini, Rabu (9/8).

Tahap awal pembangunan kawasan bisnis terpadu di wilayah Kecamatan Tebing yang dilaksanakan PT Jaya Annurya Karimun ini, meliputi pembangunan kantor, pelabuhan, mal, dan hotel. Luas lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan, dan kawasan bisnis terpadu mencakup 95 hektare.

“Kita bersyukur, Panbil Group menunjukkan keseriusan, dan tidak main-main untuk membangun kawasan ekonomi baru di Pulau Karimun. Artinya, belum genap setahun mereka (Panbil group, red) sudah menunjukkan aktivitas,” ungkap Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (8/8) kemarin.

PT Jaya Annurya Karimun sudah menggelar sosialisasi pembangunan pelabuhan, dan kawasan bisnis terpadu yang melibatkan masyarakat dari Kecamatan Tebing, dan Karimun. Pertemuan yang dipusatkan di Balai Haji Kecamatan Tebing itu, membahas rencana tahap awal pembangunan pelabuhan, sekaligus kawasan bisnis terpadu. Dan mendapat respon positif dari masyarakat kedua kecamatan tersebut.

“Intinya, masyarakat Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Tebing, sangat mendukung rencana pembangunan kawasan bisnis terpadu, dan pelabuhan. Dengan catatan, masalah ketenagakerjaan, nelayan, dan lingkungan tetap menjadi prioritas yang perlu diperhatikan,” tutur Rafiq.

Gubernur Nurdin Basirun, dan Managing Director Panbil Group Johanes Kennedy Aritonang dipastikan hadir saat peletakan batu pertama, sekaligus syukuran. Tidak ketinggalan, undangan rekan-rekan bisnis, dan sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Kepri.

“Usai peletakan batu pertama, diyakini aktivitas perkantoran untuk mempercepat pembangunan pelabuhan, dan kawasan bisnis terpadu sudah dipusatkan di Karimun. Kita harapkan dalam waktu dua tahun ke depan, pembangunannya sudah selesai,” harap Rafiq.

Direktur PT Jaya Annurya Karimun, Abdul Gapur saat menggelar sosialisasi menyampaikan, pembangunan kawasan pelabuhan dan kota mandiri akan mengubah wajah Karimun menjadi sebuah kota baru yang mandiri. Bahkan menjadikan sebagai pusat destinasi wisata. Oleh karenanya, Panbil Group mengharapkan dukungan dari dari masyarakat demi kemajuan Kabupaten Karimun.

“Tahap awal, PT Jaya Annurya akan membangun kantor proyek, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi. Selanjutnya, mulai membangun pelabuhan, hotel, dan Mall di atas lahan seluas 5 hektare,” bebernya.

Disampaikan, pembangunan di kawasan seluas 95 hektar nantinya meliputi area komersial terpadu, rumah toko (ruko), komplek olahraga, pelabuhan Roro, pelabuhan feri, pasar rakyat, kawasan tempat tinggal, hotel dan mall.

Nilai investasi yang dikucurkan Panbil Group untuk pembangunan pelabuhan, dan kawasan bisnis terpadu di Tanjungbalai Karimun, mencapai Rp1,5 triliun. Kawasan bisnis terpadu dipusatkan di pesisir pantai sepanjang enam kilometer.

“Kita sudah tandatangan MoU-nya. Dan ini sangat luar biasa. Kita yakin ini akan menggerakkan perekonomian di sana (Karimun, red),” kata Pimpinan Panbil Group, Johanes Kennedy beberapa waktu lalu.

John mengaku potensi investasi di Karimun sangat besar. Dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional, dan kawasan bisnis terpadu, akan menjadikan daya tarik untuk investor lainnya. “Pelabuhan memang menjadi infrastruktur utama di Kepri,” katanya.

Sementara pembangunan kawasan bisnis terpadu, hotel, dan mall yang dibangun diyakini akan menciptakan kota baru yang nyaman dan aman. Tentunya pembangunnya dibuat dan ditata seindah mungkin.

“Kota yang ada sekarang harus tetap dilestarikan. Tetapi yang baru harus diciptakan. Ini juga untuk mensejahterakan warga yang ada di sana,” imbuhnya. (enl)

Kepri Harus Bangkit

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menghadiri pelepasan Tim Ekspedisi Layanan Kas Keliling Edukasi Publik dan PBSI ke Pulau Terdepan Terpencil Tertinggal (3T) serta penandatanganan MoU Pilot Project BI Jangkau, di Pelabuhan Batu Ampar batam, Selasa (8/8).

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan kedaulatan mata uang rupiah harus terus terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Jangan ada transaksi mata uang asing di wilayah NKRI.

Tidak hanya kedaulatan mata uang rupiah, kata Nurdin, tapi kedaulatan lain seperti ekonomi, kedaulatan pangan juga harus terus dijaga.

“Kita tidak rela, kedaulatan wilayah NKRI terancam. Karena akan mengganggu stabilitas wilayah negara kita tercinta, ” kata Nurdin Basirun saat pelepasan Tim Ekspedisi Layanan Kas Keliling Edukasi Publik dan PBSI ke pulau terdepan Terpencil Tertinggal (3T) serta penandatanganan MoU Pilot Project BI Jangkau, di Pelabuhan Batu Ampar Batam, Selasa (8/8).

Keberadaan uang rupiah, sudah seharusnya menjadi transaksi resmi dan sah di wilayah NKRI. Karena itu merupakan mata uang sah negara ini. Diakui Nurdin, di Kepri pihaknya terus melakukan pengawasan bersama pihak terkait. Karenanya, dia sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan BI bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut ini.

Kepala Bank Indonesia Batam Gusti Rizal Ekaputra menjelaskan program ini dilaksanakan bersempena dengan HUT Kemerdekaan ke 72 RI. BI bekerjasama dengan TNI untuk melayani kebutuhan akan mata uang rupiah hingga ke pelosok-pelosok pulau terdepan terpencil dan tertinggal.

Pihak BI, kata Gusti, terus berusaha memastikan seluruh transaksi ekonomi yang ada di pulau-pulau tersebut menggunakan mata uang rupiah. Jangan sampai transaksi yang ada di pulau-pulau tersebut menggunakan mata uang asing. Meski diakui tidak mudah bisa mendistribusikan mata uang rupiah hingga pulau-pulau terdepan, tapi komitmen BI akan terus dilakukan.

“Ini semua demi pengabdian dan sumbangsih bagi negara kita tercinta, “jelasnya.
Nantinya tim ekspedisi akan mengelilingi wilayah Jemaja, Tarempa, Ranai hingga pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Kepri. Selain itu tim ekspedisi juga akan memberikan edukasi pembelajaran seperti pengenalan keaslian mata uang rupiah, hingga bantuan mesin genset ke setiap pulau yang disinggahi.

Danlatamal IV Tanjungpiang Laksamana Muda TNI Ribut Eko Sanyoto merinci sejauh ini, dari kurang lebih lima tahun program ini dijalankan, setidaknya sudah 17 pulau yang berhasil jelajahi bersama tim ekspedisi. Termasuk salah satunya yang sudah dilakukan yakni Kepri. Ini semua, guna memberikan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan. (bni)

 

Ratusan Sapi Didatangkan dari Luar Karimun

0

batampos.co.id – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1438, ratusan ekor sapi dari luar Kabupaten Karimun mulai didatangkan. Hal ini disebabkan di Kabupaten Karimun tidak memiliki peternakan sapi, sehingga harus didatangkan dari luar daerah, salah satunya dari Pekanbaru.

”Berdasarklan laporan yang kita terima saat ini jumlah sapi yang sudah masuk ke Tanjungbalai Karimun sebanyak 200 ekor. Dan, tidak menutup kemungkinan sampai akhir bulan ini jumlahnya akan bertambah banyak lagi. Untuk itu, salah satu tugas kita adalah melakukan pengawasan dengan pengambilan sampel darah terhadap ratusan ekor sapi tersebut. Tujuannya, untuk antisipasi penyakit pada sapi tersebut,” ujar Kabid Pertanian di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Syauki, Selasa (8/8).

Dinas Pangan telah bekerjasama dengan salah satu lembaga pertanian regional Sumatrea di Sumatrea Barat yang sudah terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan sampel darah terhadap ratusan sapi tersebut.

”Untuk memastikan kalau sapi yang masuk ke Karimun itu tidak terinveksi dengan penyakit atau virus Jembrana. Karena, viru ini memang pertama kali dijumpai terhadap sapi bali yang ada di Bali di daerah Kabupaten Jembrana. Salah satu ciri-ciri sapi yang terkena penyakit ini suhu badan sapi sangat tinggi. Dan, penyakitnya bisa masuk ke dalam darah,” jelas Syauki. (san)