Senin, 11 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13273

2.088 Turis Tiongkok akan Kunjungi Batam

Putut A
-
0
foto: Cecep Mulyana / batampos

batampos.co.id – Kunjungan turis asal Tiongkok ke Batam terus meningkat. Setelah sebelumnya ada 1.700 turis dari Provinsi Chagsha, giliran 2.088 turis dari Ordos yang akan berkunjung ke Batam pada 11 Agustus mendatang.

Sama halnya dengan rombongan sebelumnya, 2.088 turis Tiongkok ini juga akan menggunakan pesawat sewa untuk terbang dari Negeri Tirai Bambu tersebut ke Batam. Bedanya, jika turis dari Changsha menyewa pesawat Lion, wisman dari Ordos akan terbang bersama Citilink.

“Masih carter flight,” kata General Manager Marketing Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Dendi Gustinandar, Selasa (25/7).

Ia mengatakan penerbangan 2.088 turis Tiongkok itu akan dilakukan secara bertahap dalam 12 penerbangan. Mulai dari 11 Agustus hingga September mendatang.

“Para turis Tiongkok yang masuk ke Batam ini menggunakan fasilitas bebas visa,” kata Dendi.

Mulai ramainya penerbangan carter dari Tiongkok ini, Dendi berharap rute ini menjadi tetap. Sehingga dapat menampung lebih banyak para wisatawan yang ingin menikmati suguhan pariwisata di Batam atau Kepri. “Maunya yah begitu (penerbangan tetap, red),” tuturnya.

Realisasi rute Changsha dan Ordos ke Batam ini, kata Dendi, merupakan hasil kerja keras semua pihak. Kian hari, Dendi mengatakan bahwa berbagai pihak mulai sadar dan mendukung tumbuh kembangnya pariwisata di Kepri. “Para pelaku travel yang telah berusaha keras mempromosikan pariwisata Batam. Lalu semua instansi yang juga ikut membantu juga,” ucapnya.

Sayangnya, Dendi mengaku belum mengetahui agenda para turis Ordos itu selama di Batam. Dia juga belum mengetahui berapa lama mereka akan liburan di kota industri ini. “Belum tahu, tapi yang pasti masuknya melalui Hang Nadim,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kota Batam, Pebrialin, justru belum mengetahui rencana kedatangan 2.088 turis asal Ordos, Tiongkok, itu. “Saya baru terima informasinya (dari wartawan) hari ini,” kata Pebrialin, Selasa (25/7).

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat realisasi kunjungan wisatawan asing ke Kepri masih jauh dari target. Dari 2,6 juta kunjungan yang dicanangkan sepanjang 2017, hingga Mei baru tercatat sebanyak 801.000 orang.

Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, mengatakan kunjungan wisman ke Kepri masih didominasi turis berkewarganegaraan Singapura. Yakni sebesar 49,85 persen dari total jumlah wisman.

Panusunan mengatakan, survei kunjungan wisman dilakukan setiap bulan. Sama halnya dengan rilis inflasi. Hanya saja datanya tertinggal satu bulan. Misalnya untuk data Juni dan Juli 2017 akan dirilis pada awal Agustus. “Jadi ini data terbaru kami,” ujar Panusunan, Selasa (25/7).

Secara akumulatif, kata dia, jumlah kunjungan wisman ke Kepri mengalami penurunan sebesar 1,37 persen dibanding jumlah kunjungan wisman periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 813.050 kunjungan.

“Nampaknya sulit untuk dicapai bila tak ingin disebut tidak mungkin. Tentunya ini harus menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Pemprov Kepri dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kepri pada bulan Mei 2017 rata-rata mencapai 55,80 persen, atau naik 5,48 poin dibanding TPK April 2017 sebesar 50,32 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang adalah 2,20 hari, atau naik 0,36 poin.

Lalu bagaimana dengan Batam? BPS Batam ternyata belum memiliki data terbaru mengenai jumlah kunjungan wisman. Baik di situs resmi, tidak ada data wisman dan bahkan terakhir kali mereka menyampaikan hasil survei ekspor impor Kota Batam Januari 2017 pada 15 Maret 2017 lalu. (ska/cr13/rng)

Satgas PIBT Gelar Operasi Bersama

Putut A
-
0
Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin foto bersama Danlanal TBK, Dandim 0317, pejabat BC, Kepala KSOP dan peserta apel stabilitas keamanan di laut. F.Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Satuan Tugas Penertiban Impor Beresiko Tinggi (Satgas PIBT) yang terdiri dari Polres Karimun, Lanal TBK, Kodim 0317, Kanwil Khusus DJBC, KSOP kemarin (24/7) menggelar apel di Mako Lanal TBK dan diteruskan dengan kegiatan patroli.

”Pelaksanaan apel yang kita lakukan ini bersama instansi lainya sebagai bentuk kesamaan visi dan misi untuk menjamin wilayah Kabupaten Karimun, khususnya kawasan peraioaran dalam keadaan aman dari berbagai macam ancaman. Mulai dari ancaman terosi, narkoba dan juga barang impor yang beresiko tinggi. Salah satunya, beras impor yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Kapolres Karimunl AKBP Agus Fajaruddin usai memimpin apel kepada Batam Pos.

Saat ini, kata Kapolres, masalah beras yang diimpor dari luar negeri secara ilegal masuk ke Indonesia memang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Tujuannya tidak lain agar tidak menggangu produksi beras dalam negeri tidak dan njuga harga beras dalam negeri tetap stabil. Selain masalah beras, masalah narkoba juga menjadi hal yang terpenting dari terbentuknya Satgas PIBT.

”Setelah apel selesai dilaksanakan langsung diadakan patroli. Patroli dilakukan sampai ke beberapa pulau. Bahkan, melewati laut perbatasan yang ada di sebelah Barat Pulau Karimun. Dan, kegiatan ini tidak hanya akan sampai di sini saja. Melainkan tetap berlanjut. Sehingga, kita bersama-sama bisa menjaga wilayah Kabupaten Karimun tetap aman dan damai,” jelasnya.

Kegiatan patroli di laut ke depan, lanjut Kapolres, juga akan dilakukan secara rutin dan bersama-sama. Artinya, di dalam satu kapal itu personilnya lengkap. Ada polisi, TNI AL, TNIAD, BC dan KSOP. Meski demimkian, pihaknya mengharapkan dukuungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuannya dapat tercapai. (san)

LMI Bantu Santri yang Keracunan

Putut A
-
0
Perwakilan LMI Wira menjenguk sekaligus menyerahkan bantuan kepada santriwati yang keracunan di RSBT. F.ist

batampos.co.id – Kasus keracunan yang menimpa ratusan santri pondok pesantren Hidayatullah, mengundang keprihatinan semua pihak. Tidak terkecuali, Lembaga Menajemen Infak (LMI) Karimun yang menjenguk santri yang masih dirawat di RS Bakti Timah, Selasa (25/7) kemarin.

LMI Karimun yang diwakili Wira Rikho Sandhi memberikan bantuan berupa susu encer. Bantuan itu diharapkan mampu membantu memulihkan kesehatan, dan stamina para santri yang terkena musibah keracunan.

“Sesuai visi misi LMI yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami mempunyai tanggungjawab moral untuk membantu dan peduli atas musibah yang terjadi pada adik-adik santri pesantren Hidayatullah,” ungkap Koordinator LMI Karimun Wira disela memberikan bantuan.

Atas kejadian yang menimpa ratusan santri Hidayatullah, Wira berharap semua dapat mengambil hikmahnya. Semoga para santri bisa segera pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa.

Sementara Ustadz Sahrin yang mendampingi LMI, memaparkan kerjadian menimpa sekitar 130 santri, dan pengajar. Setelah mendapat perawatan di RSUD Muhammad Sani, dan RS Bakti Timah, sebagian santri sudah dinyatakan sehat, dan diperbolehkan pulang. Sisanya, masih menjalani rawat inap.

Salah seorang guru Ponpes Hidayatullah Indragunawan mengaku, masih ada santri yang dirawat di RSBT. “Kalau di RSBT masih ada dalam perawatan dokter. Kalau sudah lumayan sehat, bisa kembali ke pondok,” jelasnya. (enl)

Penahanan Ridwan Tunggu Audit BPKP

Putut A
-
0
Penahanan Ridwan Tunggu Audit BPKP
Edi Sutomo. F. dok Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Karimun di Kecamatan Moro Edi Sutomo, SH menegaskan, upaya penahanan tersangka Kepala Puskesmas Moro dokter Ridwan, dan Bendahara Kapitsasi Ade Agus menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri. Kejaksaan sudah mengajukan surat ke BPKP Kepri untuk mengaudit kerugian negara atas kasus tersebut.

“Saya sudah mengajukan surat ke BPKP Kepri untuk mengaudit berapa kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana jaminan kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 dan 2016. Kita harapkan hasil audit dari BPKP tidak jauh berbeda dengan hasil temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp 300 juta dari total dana JKN kapitasi Rp 1,2 miliar oleh tim penyidikan Cabjari Moro,” terang Edi Sutomo, Selasa (25/7) kemarin.

Diakui Edi, kedua tersangka cukup kooperatif saat dimintai keterangan. Sehingga tidak ada kendala berarti. Audit BPKP Kepri sangat diharapkan untuk memperjelas berapa kerugian negara nantinya.

Selain itu tahapan dalam kasus ini juga terus dilakukan sebagai penguat alat bukti pada persidangan. “Penanganan kasus ini sedikit terlambat karena keterbatasan anggota penyidik yang hanya ada tiga orang. Kendatipun demikian berbagai tahapan sudah dilakukan sehingga tinggal menunggu hasil audit dari BPKP Kepri,” bebernya.

Lebih lanjut dikatakan, awal penyidikan bermula laporan masyarakat terkait terbatasnya peralatan, obat-obatan dan kurangnya pelayanan puskesmas Moro. Sementara Puskesmas Moro merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima JKN kapitasi dari BPJS Batam setiap bulanya menerima dana sebesar Rp 50 juta sampai Rp 55 juta dan disalahgunakan oleh kedua tersangka. Upaya melawan hukum yang dilakukan kedua tersangka dengan cara membuat laporan SPJ perjalanan dinas fiktif, daftar penerimaan jasa medis palsu, nota palsu, invoice fiktif apotik, dan merekayasa SPJ JKN kapitasi tahun 2015 dan 2016.

Edi Sutomo juga mengatakan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu bahkan akhir Mei lalu tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja kedua tersangka berdasarkan surat penggeledahan nomor Print-15/N.10.12.8/Fd.1/05/2017. Ada beberapa barang yang kita sita berupa tiga unit laptop, tiga buah stempel toko, dua buah flasdisk, 12 bundel SPJ JKN Kapitasi serta beberapa dokumen terkait kasus tersebut. (ims)

PDAM Tirta Karimun Minta Dibangunkan SPAM

Putut A
-
0
PDAM Tirta Karimun Minta Dibangunkan SPAM

batampos.co.id – Sejak normalnya pendistribusian air bersih, jumlah pelanggannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun, terus bertambah. Hingga kini tercatat sebanyak 6.826 pelanggan di tiga pulau yaitu pulau Karimun, Kundur dan Moro. Namun, belum bisa memberikan tambahan pelanggan untuk yang besar seperti perhotelan, restoran maupun perusahaan.

”Alhamdulillah, sejak tahun 2016 lalu kita sudah tidak terjadi krisis air bersih lagi. Kalau untuk sambungan baru, tetap kita prioritaskan kepada pelanggan rumah tangga,” jelas Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo, Selasa (25/7).

Sementara itu dalam peningkatan infrastruktur air bersih, pihaknya terus berupaya mengajukan anggaran kepada Pemerintah Pusat melalui satker Provinsi Kepri. Agar, dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang terkoneksi antara waduk satu dengan waduk lainnya.
Selain itu dari Pemda Karimun juga, sudah mengalokasikan Rp 5 Miliar untuk infrastruktur Sambung Rumah (SR) di tiga pulau.

”Kita sudah usulkan ke Satker Provinsi untuk dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Karimun yang berlokasi di waduk Sentani di tahun 2018,” ungkapnya.

Sebab dari Pemda Karimun sendiri sudah membangun instalasi pipa jaringan HDPE sepanjang 4200 meter dari waduk Bati sampai depan masjid Agung Karimun pada tahun 2016. Kemudian, ditahun 2017 ini juga telah dianggarkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk penambahan pipa satu kilometer dan intek dari waduk Sei Bati ke waduk Sentani yang mencapai Rp 3 Miliar.

”Pelanggan yang terbanyak ada di Karimun. Dan Insya Allah, dapat direalisasi ditahun depan pembangunan SPAM IKK Karimun yang dapat penambahan pelanggan baru mencapai 5000 pelanggan,” ujarnya.

Sedangkan, sumber air bersih yang dimiliki PDAM Tirta Karimun ada empat waduk yang layak dipergunakan oleh konsumen. Diantaranya, waduk Bati, Pongkar, Dang Merdu dan Sentani yang sudah diteliti oleh tim ahli pada tahun lalu.

”Kalau sumber air baku kita aman untuk 5 tahun kedepan. Paling penting adalah penggunaan air oleh pelanggan harus cermat, agar tidak terbuang secara percuma,” harap Santo lagi. (tri)

Pemprov Gandeng BUP Batam dan Karimun

Putut A
-
0
Kadishub Kepri, Jamhur Ismail (tengah), Huzrin Hood (kanan), dan Kasimun (kiri) salam komando usai Mou dengan BUP Kepri, Batam dan Karimun, Selasa (25/7). F. Dishub Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri mendeklarasikan diri, yakni tetap mempertahankan kedaulatannya untuk mengelola labuh jangkar dalam wilayah 12 mil. Keseriusan tersebut ditunjukan dengan mengingkat Badan Usaha Pelabuhan Kepri, Batam dan Karimun lewat Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) MoU di Hotel PUsat Informasi Haji (PIH) Batam, Selasa (25/7)

“Secara hukum kewenangan untuk mengelola labuh jangkar dalam wilayah 12 mil adalah mutlak merupakan kedaulatan Pemprov Kepri,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Brigjen TNI Jamhur usai rakor dan MoU, kemarin.

Menurut Jamhur banyak regulasi yang menjabarkan, bahwa Pemprov Kepri punya kewenangan untuk mengelola ruang laut dalam wilayah 12 mil. Sehingga pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah audah sangat jelas. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga sangat gamblang. Ditegaskannya di dalam UU tersebut juga diuraikan tentang pembagian kewenangan urusan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan. Yakni untuk Pemprov mengelola ruang laut dalam batas 12 mil. Sedangkan Pemerintah Pusat adalah diluar 12 mil.

Lewat rakor yang dihadiri Dinas Perhubungan Batam, Karimun, INSA Batam, dan Kantor Pelabuhan Batam tersebut, menegaskan berdasarkan urusan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan ada enam jenis penerimaan. Adapun yang menjadi kewenangan Kemenhub adalah jasa kenavigasian yang didalamnya ada uang rambu dan VTS. Kemudian adalah pungutan uang perkapalan. Bentuk aktivitasnya adalah jasa pengawasan barang berbentuk cair dan barang berbentuk gas.

Selanjutnya adalah pengawasan kegiatan bongkar muat barang. Karena kewenangan tersebut berkaitan dengan pelayanan dan keselamatan berlayar. Dan itu adalah menjadi tugas utama dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan Pemprov Kepri saat ini hanya ingin mempertahankan kedaulatannya untuk memungut jasa labuh dan bongkar muat antar kapal atau istilahnya ship to ship.

“Kalau dipersentasekan kita hanya mengambil 30 persen. Sedangkan pusat mendapatkan 70 persen. Tentu itu sudah merupakan nilai besar,” papar Jamhur.

Ditegaskannya lagi, pihaknya bertindak berdasarkan peraturan, baik itu UU maupun regulasi lainnya. Tetapi yang pasti UU adalah peraturan tertinggi yang harus dipatuhi. Meskipun saat ini, Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atas turunan UU Nomor 23 Tahun 2014, tetapi tetap bisa dilaksanakan. Karena sudah ada lampiran yang menjelaskan.

“Apabila dalam dua tahun belum ada PP sebagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, maka UU tersebut sudah berlaku. Karena sekarang ini UU tersebut sudah lahir selama 2 tahun, 9 bulan,” jelas Jamhur.

Disebutkan Jamhur, pengelolaan ruang laut dalam wilayah 12 yang perlu diselesaikan dilevel menteri adalah wilayah Pulau Nipah. Lantaran penangan kawasan tersebut perlu memetakan kebutuhan sekuriti atau keamanannya. Meskipun demikian, ia yakin akan ada penyelesainnya dalam waktu dekat ini. Diluar itu, Jamhur jamin sudah tidak ada persoalan lagi.

“Lewat rakor ini kita juga peringatkan Kanpel Batam untuk tidak bertindak diluar kewenangannya. Karena akan berhadapan dengan hukum,” jelasnya lagi.

Kepala Bidang Kepelabuhanan, Dishub Kepri, Aziz Kasim Djou menambahkan, penerimaan pendapatan dari dua sektor akan dibagi tentunya untuk percepatan pembangunan daerah. Secara detailnya nanti akan dihitung kembali seperti apa teknisnya. Begitu juga untuk tarif, pembahasan akan dilakukan bersama antara BUP yang ditunjuk dengan Pemprov Kepri.

Dijelaskannya, khusua BUP yang selama ini mengklaim mendapatkan persetujuan untuk mengelola labuh jangkar di Kepri tetap diberikan ruang untuk bekerjasama dengan BUP yang sudah ditunjuk oleh Pemprov Kepri. Yakni berperan sebagai agen untuk menawarkan pelayanan jasa yang diberikan.

“Pemprov akan mendapatkan PAD bersadarkan setoran dari BUP. Sedangkan BUP berkewajiban untuk menagih kepada agen yang terlibat kerjsama nanti,” ujar Aziz.

Dijelaskannya, dengan adanya kesepakatan ini, tidak ada potensi pihak manapun untuk bermian curang. Apalagi kapal yang akan keluar harus mendapatkan Izin Berlayar dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pada kesempatan itu, Aziz juga menegaskan, pihak agen bisa membuat pengaduan apabila KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar.

“Kita melihat keputusan ini sudah saling menguntungkan. Baik itu Pusat maupun daerah,” jelas Aziz.

Sementara itu, Direktur BUP Kepri, Huzrin Hood mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera menggelar rakor khusus dengan BUP Batam dan Karimun. Karena saat ini masih sebatas MoU. Menurutnya kesepahaman tersebut akan lebih kuat apabila sudah diikat dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Seperti diketahui, ada empat sasaran yang menjadi target Pemprov Kepri bagi bertambahnya lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Yakni lay up atau labuh jangkar, ship to ship, bunkering, dan tank cleaning. Karena semua pekerjaan tersebut areanya adalah laut dalam wilayah 12.(jpg)

Air SWRO Bisa Langsung Diminum

Putut A
-
0
Sukatno, memperlihatkan air laut olahan di Gedung Operasional SWRO Tanjungpinang, Selasa (25/7). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Meskipun harus melakukan sedikit perbaikan, akan tetapi uji alir proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang berjalan dengan baik. Bahkan pihak operator SWRO sudah mulai memberikan pemahaman teknis ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SWRO yang dibentuk Pemko Tanjungpinang.

“Uji yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Juli ini berjalan dengan baik. Secara teknis untuk infrastruktur SWRO sudah bagus,” ujar Operator SWRO, Satrio, Selasa (25/7) disela-sela mengecek kondisi mesin SWRO.

Menurutnya, pihaknya juga memantau kondisi di lapangan. Disebutkannya, pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat disekitar kawasan Kota Lama, Tanjungpinang. Yakni mengenai waktu operasional normal SWRO. Masih kata Satrio, karena masyarakat sudah sangat tidak sabar untuk menunggu.

“Pada uji alir saja, mereka sudah sangat bangga. Tak tak percaya air hasil produksi SWRO bisa langsung minum. Setelah mencoba rasanya seperti air hujan,” jelas Satrio.

Ditegaskan Satrio, kualitas air SWRO Tanjungpinang tidak jauh berbeda dengan SWRO milik Singapura. Karena ukuran PH-nya 8. Artinya sangat layak untuk di konsumsi. Adapun kapasitas SWRO ini bisa memproduksi 180 meter kubik perjam. Sedangkan untuk prosea suply airnya menggunakan sistem dua mesin. Yakni dengan kapasitas 3 bar dan 8 bar.

“Untuk mesih tiga bar ketinggiannya presurenya adalah 10 meter. Sedangkan 8 bar mencapai 70 meter seperi kawasan Bukit Cermin Tanjungpinang,” tutupnya.

Terpisah, Halim, warga Jalan Pos, Tanjungpinang mengharapkan operasional SWRO cepat terlaksana. Sehingga mereka tidak lagi bergantung pada air tangki yang tidak jamin kebersihannya. Dikatakannya, pihaknya sudah merasakan manfaat adanya SWRO.

“Meskipun baru uji alir, tetapi kita sangat senang. Apalagi airnya sangat bersih, ujar Halim, kemarin.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Dapil Tanjungpinang, Rudy Chua mengatakan operasional SWRO memang harus cepat terlaksana. Karena sudah mendekati musim kemarau. Menurutnya ada beberapa persoalan tentunya menghadapi serahterima pengelolaan SWRO. Yakni terkait kerusakan pada sistem instalasi pipa.

“Kita tahu pipa primer dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara pipa skunder dan tersier dibangun oleh Pemprov dan Kota,” ujar Rudy.

Dijelaskan Rudy, dalam uji alir belakangan ini didapati beberapa titik yang rusak. Sementara pembangunanya sudah selesai dua tahun belakangan. Karena ia khawatir, masa pemeliharaan ada batas waktunya. Sehingga ia tidak yakin pihak kontraktor akan bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

“Meskipun dikelola kota, Pemprov juga tidak boleh membiarkan. Karena UPTD yang dibentuk belum punya kekuatan lagi,” jelas Rudy.

Seperti diketahui, SWRO selesai dibangun sejak Februari 2014 lalu. Dari beberapa kali Pembangunan, sudah menelan anggaran sekitar Rp 97 miliar APBN dan APBD Kepri. Akan tetapi SWRO dengan kapasitas 50 liter perdetik tersebut belum bisa memenuhi bagi kebutuhan air 4.000 rumah tangga di Kawasan Kota Lama Tanjungpinang hingga ke saat ini.(jpg)

Tiga Pencuri Mesin Kompresor Diamankan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kanit Intel Polsek Dabo Bripka M Yusuf Panjaitan bersama sejumlah personil Polres Lingga melacak pelaku pencurian mesin kompresor Shanun merk Honda dan berhasil mengamankan tiga orang tersangka yakni AS, Rz, YM, Selasa (25/7) pukul 00.35 WIB. Mesin air penyemprot tanaman kebun di Desa Batu Berdaun dicuri tersangka pada Jumat (7/7).

“Dari informasi yang kami terima, benar adanya barang yang ditawari tersebut adalah hasil curian,” ujar Yusuf, Selasa (25/8) siang.

Setelah mengetahui informasi kalau mesin air tersebut hendak dijual tersangka kepada YT. Yusuf akhirnya mengatur strategi untuk memancing tersangka ke luar dan selanjutnya dapat diamankan.

Tersangka AS yang pertama kali diamankan setelah YT berhasil mengajak bertemu di depan Wisma Timah, Dabo Singkep, Senin (24/7) sekira pukul 21.45 WIB. Setelah mengamankan AS, polisi kembali berhasil mengamankan RZ yang diduga turut dalam aksi tersebut.

“Dari pengembangan penangkapan tersangka AS, kami kembali mengamankan RZ sekitar pukul 00.35 WIB,” ujar Yusuf.

Selanjutnya, Anggota Reskrim Polsek Dabo Singkep kembali menciduk tersangka lainnya, YM di tempat berbeda sekitar pukul 1.15 WIB dini hari. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka masih dalam tahanan sementara Polsek Dabo Singkep.

Dari informasi di lapangan yang berhasil dihimpun Batam Pos, ketiga tersangka memang telah sering melakukan aksi pencurian di kawasan Dabo Singkep. Ketiga pelaku diketahui sebagai warga Desa Kebun Nyiur. Mesin air yang mereka curi tersebut adalah mesin penyemprot air milik kelompok wanita tanti di Desa mereka sendiri. (wsa)

Gerindra Kirim Ulang Dua Nama Cawagub

Putut A
-
0

batampos.co.id – Partai Gerindra merencanakan akan mengirim ulang dua nama calon wakil gubernur (Cawagub). Politisi dari Partai Gerindra, Onward Siahaan menyatakan keputusan ini lebih kepada mengikuti tata-tertib (tatib) yang akan disahkan, Rabu (26/7) pagi ini.

“Jadi setelah itu selesai, baru kemudian kami melihat, apa syarat-syarat yang diinginkannya, tunggu dulu tatibnya selesai,” ujar Onward.

Gerindra, sebagai satu dari sekian partai politik pengusung, kata Onward, berhak mengajukan dua nama cawagub ke Gubernur Kepri. Sejauh ini, Gubernur Nurdin memang sudah mengajukan dua nama, namun saat pengajuan tatib pemilihan belum disahkan. Sehingga belum diselaraskan dengan kualifikasi yang diatur dalam tatib.

“Memang sejauh ini gubernur sudah menyerahkan dua nama, tapi nanti tim kita akan mengecek, apakah dua nama ini sudah sesuai dengan syarat yang tercantum di tatib itu. Kita takutnya, dua nama calon yang diserahkan gubernur itu, sudah sesuai atau belum dengan tatib yang dibuat pansus,” ujar Onward.

Makanya, menurut dia, untuk Partai Gerindra mengirim dua nama yang akan dicalonkan Wagub nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, harus sesuai dengan tatib itu.
“Kita tunggu dulu tatib disahkan, kalau sudah di sahkan, partai pengusung akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tatib,” ujarnya.

Disinggung soal, tentang ada partai pengusung yang tidak setuju dengan dua nama yang diajukan Gubernur Kepri belum lama ini, Onward menyampaikan, sikap politik partainya saat ini selama ke depan calon tersebut mengikuti prosedur tatib tersebut, maka sesuai tatib tersebut sikap Partai Gerindra.

“Jadi kita melihat sesuai aturanlah, kami sadarlah, kami bukan satu-satunya partai yang mengusung,” pungkasnya. (aya)

Kepri Butuh Tenaga Kerja Pariwisata

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan sektor pariwisata bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah sektor masa depan. Dari waktu ke waktu pertumbuhan sektor ini semakin menunjukkan arah positif. Ini dibuktikan dengan pertumbuhan angka kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Dirinya menilai lembaga pendidikan di Kepri, khususnya pendidikan tinggi mulai menimbang peluang
menyongsong sektor pariwisata.

“Kita harusnya memperbanyak fakultas bidang pariwisata. Karena Kepri butuh tenaga kerja Pariwisata,” ujarnya ketika menerima rombongan mahasiswa UMRAH, Selasa (25/7).

Menurut Jumaga, tenaga pariwisata untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Kepri saja masih kurang seiring dengan perkembangan sektor industri pariwisata yang juga menggeliat di banyak daerah di Indonesia.

“Semua daerah memiliki sektor pariwisata alam dan seni budaya, karena itu daerah-daerah terus berpacu untuk membangun fasilitas penunjang pariwisata, baik hotel dan restoran,” katanya.

Selain itu, Jumaga melihat progam studi Hubungan Internasional juga diperlukan di Kepri ini. Letak Kepri yang bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga, membutuhkan banyak tenaga profesional di Kepri ini.

Berangkat atas kondisi ini, Jumaga mendukung langkah UMRAH Tanjungpinang untuk menguatkan mahasiswa program studi Hubungan Internasional membina hubungan studi dengan negara-negara tetangga.

Di tempat yang sama Dosen Fakultas Fisipol Umrah, Dani Akbar mengatakan mahasiswa hubungan internasional rencananya akan melakukan studi banding ke negara tetangga. Dua negara yang rencananya akan dikunjungi antara lain Singapura dan Malaysia.

“Kami rencananya akan ke Singapura dan Johor 15 Agustus nanti. Mereka akan studi banding ke KBRI dan kampus-kampus di sana,” kata Dani. (aya)

1...13,27213,27313,274...14,294Halaman 13,273 dari 14,294

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000