Minggu, 3 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13274

Pemerintah Fasilitasi Pinjaman Modal di Bank

0
Wabup Bintan Dalmasri Syam foto bersama usai acara temu lapangan
konsultasi keuangan mitra bank di Hotel Hermes Agro Batu 25, Rabu
(12/7). F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam mengimbau nelayan di Bintan pro aktif bertanya agar pinjaman modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat pesisir diberikan secara mudah.

“Jangan takut bertanya, karena banyak dana pusat yang dianggarkan untuk seluruh pelaku usaha kecil dan menengah melalui perbankan,” kata Dalmasri saat temu lapangan konsultasi keuangan mitra bank di Hotel Hermes Agro Batu 25, Rabu (12/7).

Pemerintah Kabupaten Bintan, lanjut Dalmasri akan selalu memfasilitasi nelayan mendapatkan pinjaman modal di Bank untuk pengembangan usaha “Saya paham seluk beluk persoalan yang dihadapi nelayan. Karena itu, nelayan harus pro aktif bertanya, kreatif dan berani melakukan wirausaha,” ungkapnya.

Kepada penyuluh perikanan, Dalmasri tidak lupa mengingatkan agar selalu merangkul semua lapisan masyarakat agar usaha yang dikembangkan nelayan redup. “Kurangnya pengetahuan dan kemampuan nelayan Bintan terkadang mengakibatkan usahanya melambat atau bahkan diam di tempat,” katanya.

Acara itu berlangsung selama sehari penuh diisi oleh 4 pemateri. Keempat narasumber adalah Jaja Sumantri selaku KPUMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Provinsi Kepri, Firman Syafe’i, S.Pi, MM selaku Kasi Akses Perbankan Direktorat Usaha dan Investasi PDSPKP KKP RI, Mhd. Rafhael Santiago selaku Account Officer Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjungpinang dan Drs. Azmir Wida selaku Ketua KKMB “Bina Nusantara” Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank Pusat. (cr21)

Perekaman E-KTP Terkendala Jaringan

0

batampos.co.id – Perekaman E-KTP di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terkendala pada server jaringan Dirjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

“Sampai sekarang belum ada melakukan perekaman. Karena terganggu pada jaringan. Sementara target pemerintah pusat, tahun 2017 ini semua warga yang wajib KTP, harus sudah memiliki identitas,” kata Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Nasri, Kamis (13/7).

Untuk penduduk Anambas sendiri ada sekitar 44.448 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 30.055 jiwa yang sudah wajib memiliki KTP sementara itu sisanya belum.

“Data per Juni 2017, ada berkisar 732 jiwa lagi yang wajib KTP belum terekam. Jumlah ini juga sudah sampai kepada Pemerintah Pusat,” kata Nasri.

Nasri mengakui, blanko untuk pembuatan KTP mencukupi bagi wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Menurutnya blanko yang tersisa diprioritaskan bagi warga belum memiliki identitas.

Dia juga menyinggung, pihaknya akan melakukan sosialisasi bagi pemula, yang menjadi sasaran yakni anak sekolah yang berumur 17 tahun. “Kami akan turun kelapangan, karena kewenangan di kecamatan tidak bisa lagi melakukan perekaman,” ujarnya.

Dia juga mengakui, untuk pengurusan KTP pihaknya harus selektif. Pasalnya, Disdukcapil pernah kecolongan terhadap warga Malaysia yang memiliki dua identitas.

“Kami pernah kecolongan, ada warga Indonesia, tetapi besar di Malaysia. Kemudian dia kembali kesini mengurus dokumen, ternyata didata imigrasi anak ini warga Malaysia,” ujarnya. (sya)

Sebelas Orang Korban Serahkan Bukti Tambahan Kasus Arisan Online

0

batampos.co.id – Kuasa Hukum, pelopor dugaan penipuan dengan modus arisan online, M Indra Kelana, menyerahkan bukti tambahan kasus tersebut ke Polres Tanjungpinang, Kamis (13/7).

“Tadi kami sudah menyerahkan bukti tambahan dari Sebelas orang saksi yang juga korban dari terlapor Ayu Novianti,” kata Indra.

Dikatakan Indra, adapun bukti tambahan yang diserahkan ke pihak berwajah diantaranya, bukti transfer ke rekening terlapor, transkrip percakapan via Whatsapp dan beberapa bukti lainnya.

“Bukti tambahan yang kami serahkan itu untuk melengkapi laporan Polisi kami beberapa hari yang lalu dan memang ada unsur pidana ya,” kata Indra.

Menurut Indra, korban dari penipuan yang dilakukan terlapor masih banyak. Namun, mereka malu untuk melaporkan. Sebab, kemungkinan karena ada yang sudah mendapat arisan.

“Intinya seperti yang kami bilang kemarin. Laporan ini kami buat bukan karena dendam. Tapi biar tidak ada korban lainnya,” sebut Indra.

Sementara itu, salah seorang saksi yang juga korban, Dewi, sebelumnya mengatakan modus yang digunakan Ayu, untuk menipu calon korbannya yakni mengimingi orang untuk berninvestasi dengan keuntungan yang cukup besar.

” Misalnya begini, saya investasi Rp 1 juta. Tapi dalam jangka waktu yang ditentukan saya bisa dapat Rp 2 juta dan begitu seterusnya,” terang Dewi.

Dicontohkan Dewi, dalam kelompok arisan tersebut mempunyai anggota sekitar 10 orang. Yang mana kesemuanya anggota telah ditentukan mendapatkan arisan dengan nomor urut yang di buatnya.

“Dari 10 orang itu, nomor urut satu sampai lima itu orangnya fiktif. Sedangkan nomor selanjutnya nyata. Nah, dari situ dia memakan duit anggota lainnya terlebih dulu,” pungkasnya.(ias)

Batam Bisa Jadi Pintu Masuk Pariwisata ke Indonesia

0
Turis asal Negara Cina tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (13/7). Lebih kurang dua ratusan turis asal china ini melakukan kunjungan wisata ke Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Batam bisa menjadi pintu masuk Pariwisata Indonesia. Sudah diketahui Batam sudah memulainya dengan banyaknya masuk turis asal Singapura. Tak hanya sekedar berbelanja atau menikmati destinasi wisata di Batam saja, kadang mereka juga menyebrang ke beberapa daerah lainnya seperti Kepri.

Diharapkan tak hanya turis Singapura saja yang menjadikan Batam pintu masuk pariwisata Indonesia.

“Ini langkah awal yang bagus, dengan masuknya turis asal China,” kata Direktur Humas BP Batam, Andi Antono, Kamis (13/7).

Ia mengatakan dengan bantuan kabar dari mulut ke mulut, ataupun promosi yang dilakukan pihak Pemerintah dan pelaku pariwista. Tak menutup kemungkinan, penerbangan carter sebanyak 8 kali dari China ke Batam, jadi rute tetap.

“Dan bisa menyusul daerah lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan saat masuk ke Batam, agen tur dan travel bisa menawarkan para turis untun menikmati destinasi eksotis dan menarik di daerah lain seperti Bintan, Anambas dan Natuna. “Atau di luar provinsi, mereka ingin ke Danau Toba. Sudah ada penerbang juga ke Silangit,” ucapnya.

Batam jadi pintu masuk pariwisata Indonesia ini, kata Andi sangat didukung dengan fasilitas yang lengkap dan mumpuni. Ia menuturkan Batam mempunyai bandara dengan landasan pacu yang terpanjang. Sehingga bisa menampung pesawat berbodi sedang atau besar.

Ketua ASITA Kepri, Andika sangat mendukung dan menyambut baik hal ini. Ia menuturkan turis ke Batam paling banyak itu dari Singapura, China, dan Korea. Bila semua pihak giat mengembang dan menggenjot roda pariwisata Batam, maka hal ini bisa terwujud.

Karena Indonesia diberkahi dengan alam yang indah dan menawan. “Nantinya bisa jadi dari Myanmar atau India juga yang akan datang ke sini,” ucapnya. (ska)

Bagi Insentif Pajak PJU, Jaksa Bakal Periksa Sejumlah Pejabat Pemko

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akan mempelajari laporan hasil pemeriksaan BPK mengenai insentif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) tahun 2016 yang diterima Pemko Batam sebesar Rp 4,7 miliar. Kejari akan memanggil pejabat terkait jika memang ditemukan sesuatu yang melanggar hukum. “Kalau gak sesuai, ya kita segera klarifikasi,” kata Kasi Intel Kejari Kota Batam, Sukriyadi, Kamis (13/7/2017).

Pria yang akrab disapa Kiki itu sepakat dengan rekomendasi BPK untuk menghentikan insentif PPJU. “Secara pribadi saya melihat penghentian insentif agar tak ada lagi pemborosan anggaran dan sekaligus guna mengefisienkan anggaran. Bahkan presiden sendiri jauh-jauh hari sudah menyampaikan agar anggaran yang dianggap tak perlu untuk segera dihentikan,” ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging berharap adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai insentif  PPJU tahun 2016 yang diterima Pemko Batam Rp 4,7 miliar.

“Kalau aturannya melarang kenapa baru sekarang dihentikan. Terus apa konsekuensinya bagi insentif yang telah diterima Pemko. Kalau logikanya saja mereka tidak ikut memungut, kenapa bisa menerima insentif yang besarannya mencapai miliaran rupiah,” ujar Uba.

Jika ini tak diperjelas, kata Uba, akan muncul pertanyaan publik. Bagaimana insentif sebelumnya, apakah legal atau ilegal. Sementara PPJU sendiri sudah dibayarkan masyarakat langsung ke PLN. “Kalau saya lihat, mengambil insentif PPJU tak pada tempatnya,” tuturnya.

Pengertian reward atas dasar kinerja, terang Uba, belum bisa diterima. Mengingat dengan jelas, instasi pelaksana pendataan, penetapan, pemungutan dan pengawasan atas realisasi PPJU murni tidak dilakukan PLN Batam. Pemko tak berhak menerima insentif PPJU tersebut. “Makanya kita sepakat untuk menghentikan insentif ini. Terkait insentif yang telah diterima Pemko, kita akan tanyakan pada saat rapat nanti,” tegasnya.

Uba sendiri menambahkan, insentif yang dikeluarkan dari pajak PPJU tersebut termasuk dalam pemborosan anggaran. Ia lebih sependapat agar dana Rp 4,7 miliar itu diperuntukan bagi pembangunan PJU atau menambah penerangan jalan yang memang belum memiliki penerangan jalan. “Harusnya kesana. Masih banyak jalan yang belum memiliki penerangan,” jelasnya. (rng)

Keberadaan Kades Batubi Jaya Belum Diketahui

0

batampos.co.id – Kepala desa Batubi Jaya Natuna, Slamet hingga saat ini belum kembali ke rumah. Sejak kabur bersama ratusan juta dana kas Desa.

Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Komarudin mengatakan, kasus kaburnya Kades Batubi Jaya yang dilaporkan masih meminta keterangan saksi – saksi.

“Kami masih kumpulkan bukti dan saksi. Terkait dana Desa yang raib bersama kepala Desa,” kata Komarudin, Kamis (13/7).

Sejauh ini, baru meminta kerangan dari BPD setempat. Penyebab kaburnya Kepala Desa. Nantinya dari inspektorat juga bisa menjadi saksi.

“Kasus ini belum mengarah adanya kerjasama perangkat Desa. Untuk gelapkan dana ratusan juta di kas Desa,” ujar Komaruddin.

Sebelumnya, Ketua BPD Batubi Jaya Ruslan mengatakan, selaku BPD Batubi Jaya tidak mengetahui kemana aliran kas Desa digunakan Slamet.

Dikatakan Ruslan, Kas Desa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Kepala Desa belum diketahui pastinya. Karena tahun 2016 lalu, Desa Batubi Jaya menerima alokasi dana mencapai Rp 3,6 miliar.

Namun kemungkinan digelapkan, adalah dana pengadaan dan operasional Desa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Dana pengadaan tenda dan kursi saja tidak besar, sekitar Rp 68 juta. Tapi ada pengadaan lain dan ada operasional Desa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa, sekitar Rp 300 juta tahun 2016,” kata Ruslan.

Diakui Ruslan, masyarakat juga tidak menyangka kelakuan Kades yang dipilih tahun 2013 lalu ini tidak bertanggung jawab. Karena tidak terlihat anggaran Desa digunakan membangun aset pribadinya.

“Rumahnya sekarang biasa saja. Tak ada yang mewah, tak tahu lah kalau Jawa sana. Kebetulan asalnya dari Jawa,” ujar Ruslan.(arn)

Wakil Bupati Lingga Buka Kegiatan Manasik Haji

0
Wakil Bupati Nizar membuka Manasik Haji di Aula Hotel Lingga Pesona, Rabu (1207). F Wijaya Satria/ Batam Pos

batampos.co.id – Wakil Bupati Lingga M Nizar mengajak 44 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Lingga untuk mendalami makna kegiatan manasik pada tahun ini dapat lebih bermakna sehingga menjadikan seluruh CJH sebagai Haji yang mabrur. Pembukaan manasik haji tersebut diselenggarakan di Aula Hotel Lingga Pesona, Rabu (12/07) pagi.

“Kegiatan ini telah dilakukan setiap tahun disaat musim haji. Semestinya manasik kali ini lebih baik lagi agar seluruh calon Haji memahami maknanya,” kata Nizar saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kapolsek Daik Lingga Iptu Sugianto , Asisten II Pemkab Lingga Zainudin Safirr dan sejumlah kepala OPD Lingga dan seluruh JCH 44 yang akan mengikuti pelatihan atau manasik haji.

Menurut Nizar, seluruh JCH yang berangkat tahun ini adalah sebagai anugerah besar yang diberikan Tuhan. Untuk itu seluruh JCH seharusnya bersyukur telah diberikan kesempatan untuk datang ke Tanah Suci dan beribadah dengan baik pula.

“Kami dari Pemkab Lingga turut bangga kepada seluruh orang tua yang berangkat ke Tanah Suci,” ujar Nizar.

Supaya seluruh JCH lancar menjalankan ibadah di Tanah Suci, Nizar menghimbaukan agar JCH tidak sungkan menanyakan segala sesuatu terkait aturan yang belum faham. Dan Nizar juga menyarankan kepada seluruh JCH fokus dalam mengikuti manasik haji tersebut.

Selain itu, mantan ketua DPRD Kabupaten Lingga itu mengharapkan agar seluruh JCH menjaga kesehatan sehingga dapat menjalani ibadah dengan tenang dan dapat kembali bersama keluarga yang ditinggal di Kabupaten Lingga.

“Semoga seluruh JCH dalam keadaan sehat sehingga beribadah tenang dan kembali dengan selamat,” kata Nizar. (wsa)

Bupati Serahkan Satu Unit Mini Traktor

0

 

 Bupati mencoba mini traktor sebelum menyerahkannya kepada pengurus Gapoktan Mega Buana Desa Teluk Radang, Rabu (12/7) lalu. F.Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan satu unit mini traktor kepada Gapoktan Mega Buana di Desa Teluk Radang, Kundur Barat, Rabu (12/7) lalu. Bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan petani dapat mengolah lahan pertanian lebih tepat waktu, dan meningkatkan hasil pertanian.

“Saya berharap kepada petani agar dapat memanfaatkan bantuan mini traktor untuk mengolah lahan pertanian lebih tepat waktu, dan meningkatkan hasil pertanian. Sehingga kita dapat mencapai swasembada pangan,” kata Bupati Rafiq.

Selain itu, Bupati juga berharap petani dapat memanfaatkan mini traktor dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kelompok. Terutama merawat bantuan alat mesin pertanian tersebut, supaya tidak rusak dan waktu penggunaan lebih panjang.

“Saya harap ada perawatan terhadap mesin pertanian, misalnya dicuci setelah dipakai, oli selalu dicek jangan sampai habis, supaya tidak cepat rusak, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang,” kata Rafiq.

Kondisi alam di Pulau Kundur cukup berpotensi untuk pengembangan produksi pangan. Namun minimnya sarana, dan prasarana membuat potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Buktinya, pembukaan ladang yang sudah berusia 16 tahun, tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan. “Mudah-mudahan, dengan bantuan mini traktor dapat menjadikan lahan berpotensi menjadi lumbung pangan berbasis ekspor,” tegas Bupati.

Pengurus Gapoktan Mega Buana tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dengan terealisasinya bantuan mini traktor tersebut. Selama ini, permasalahan yang dihadapi petani adalah ketergenangnya air yang mengakibatkan tanaman tidak berproduksi maksimal.

“Kami akan sangat terbantu dengan adanya mini traktor ini. Sebab, bisa memaksimalkan potensi pertanian di Pulau Kundur. Terutama untuk pengembangan ladang,” tegas Asura, Ketua Gapoktan Mega Buana seraya berjanji siap menjaga aset tersebut.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyiapkan Pulau Kundur, Karimun, dan Buru, bakal dikembangkan sebagai kawasan pengembangan pangan berorientasi ekspor. Sekitar 500 hektare telah siapkan untuk lahan pertanian jagung, dan lahan bawang merah seluas 300 hektare dengan fokus menjadikan Kabupaten Karimun sebagai lumbung pangan berorientasi ekspor bagi wilayah perbatasan. (enl)

Pemkab Kirim Tiga Anak Ikut Tes Masuk Fakultas Kedokteran UII

0
Dari kiri kekanan M.Ramlan, Asiah, (sekretaris dinas pendidikan Anambas), Gusta Nariski, Dilanda (dekan fak.kedokteran), Nita Marthatilani, dan Saharuddin. F. dok Pemkab Anambas untuk Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengirimkan tiga lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terbaik untuk mengikuti tes di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ketiga anak tersebut yakni Muhammad Ramlan, lulusan SMA N 1 Siantan, Natal Martatilani dari SMA 1 Jemaja dan Gustina Rizki dari SMA 1 Palmatak.

Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Anambas Asiah, mengatakan, ketiga anak ini merupakan juara umum di sekolah mereka sehingga atas persetujuan kepala daerah mereka mendapatkan kesempatan untuk masuk UII.

Tes di UII tersebut dilaksanakan secara obyektif dan dilaksanakan dua tahapan. “Tanggal 10 Juli kemarin mereka dikirim ke Jogja. Tes pertama dilaksanakan pada 16 Juli besok, pengumuman hasil tes pada tanggal 19 Juli,” ungkap Asiah, kepada wartawan kamis (13/7)

Jika lulus tes pertama, maka dapat melanjutkan tes berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Pengumuman tes kedua pada tanggal 24 juli, jika dinyatakan lulus, maka ketiga anak tersebut sudah dipastikan sudah masuk menjadi mahasiswa di UII. “Jika tidak lulus pada tes pertama, mereka dinyatakan gagal dan langsung dipulangkan,” ungkapnya.

Namun jika mereka menduduki ranking pertama pada hasil tes, maka mereka akan mendapatkan keringanan biaya kuliah persemester. Untuk peringkat satu sampai peringkat enam hasil tes tersebut, cukup membayar uang semester Rp175 juta. “Pembayaran tertinggi Rp225 juta per semester,” ungkapnya.

Kata Asiah, UII bisa saja menerima MoU dengan pemerintah daerah namun sistem penerimaan mahasiswa tetap melalui seleksi. Jika tidak lulus seleksi maka tetap tidak bisa masuk. “Jadi yang menentukan tetap anak itu sendiri,” ungkapnya lagi.

Asiah, menambahkan, jika mereka diterima di UII, maka harapan kepala daerah mereka bisa mengabdi di daerah sendiri. Mereka akan ditempatkan di tiga kecamatan besar yakni Kecamatan Siantan, Palmatak dan Jemaja. “Bila memungkinkan nantinya juga akan dilanjutkan dengan dokter spesialis,” tutupnya. (sya)

Hanya 13 Program yang Diprioritaskan

0

batampos.co.id – Ketua Badan legislatif DPRD Natuna Jarmin Sidik mengatakan, Pemerintah Daerah mencabut sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Perda yang dicabut diantaranya adalah Perda pembentukan 20 Desa dan satu kelurahan.

Sebenarnya kata Jarmin, terdapat 30 program pembentukan Perda dan Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah ke DPRD. Namun setelah melalui rapat teknis Badan Legislatif dan Bagian Hukum Pemkab Natuna, hanya 13 Program pembentukan Perda dan Ranperda diperioritaskan.

13 Program Pembentukan Perda dan Perda ini kata Jarmin, juga direncanakan disampaikan dalam pidato Bupati Natuna pada 17 Juli mendatang. Dan DPRD membentuk panitia khusus membahas 13 usulan pembentukan dan Ranperda.

“30 usulan Program Pembentukan Perda dan Ranperda tidak semua akan dibahas pansus DPRD. Tapi disepakati 13 usulan Perda dan Ranperda dibahas,” kata Jarmin, di DPRD, Kamis (13/7).

Dikatakan Jarmin, khusus pembatalan Perda pembentukan 20 desa dan kelurahan Batu Hitam nomor 15 tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri, yang menyatakan pembentukan 20 Desa dan satu Kelurahan tidak sesuai prosedur aturan per undang-undangan.

Pembatalan Perda pembentukan Desa tidak prosedur berdasarkan pasal nomor 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tntang Desa dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menyebutkan pembentukan Desa harus melalui pemntukan Desa persiapan, belum bisa menjadi desa defenitif. Sehingga dianggap cacat formil.

Selain itu, terdapat pencabutan atas perda nomor 40 tahun 2008, tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan non kayu.

Pemerintah juga mengusulkan perubahan atas perda nomor 5 tahun 2014 tentang pengolahan air tanah. Pencabutan Perda nomor 4 tahun 2014, tentang pengolahan pertambangan mineral dan batu bara. Serta pencabutan perda nomor 13 tahun 2013 tentang izin gangguan. perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. perda perburuan burung, ikan dan satwa liar. Perda pedoman pengelolaan koperasi.

Pemerintah daerah juga mengusulkan Ranpeda usaha mikro
Ranperda Retribusi pengelolaan limbah tinja. Ranperda hak keuangan administratif, pimpinan dan anggota DPRD Natuna. Serta ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016.(arn)