batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Natuna atas dedikasinya, selama ini dalam memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kerjasama Kejaksaan dan Pemerintah daerah yang sudah terjalin memberikan Pendampingan hukum sangat diapresiasi. Ke depan diharapkan saling mendukung dalam upaya percepatan pembangunan di kabupaten Natuna,” kata Ngesti pada peringatan puncak hari Bhakti Adhyaksa ke – 57, di halaman kantor Kejaksaan Natuna, Sabtu (22/7) kemarin.
Dikatakan, Ngesti jika dilihat dari permasalahan dari tahun ke tahun, bahkan dari pemerintahan sebelumya, persoalan yang terjadi selalu menyangkut masalah anggaran dalam program pembangunan. Pemerintah daerah berharap, persoalan serupa tidak terulang lagi. Sebab itu sangat merugikan daerah dan menghambat pembangunan.
“Kerjasama dalam bidang pengawasan bersama Kejari Natuna terus dilakukan di tahun-tahun mendatang sangat membantu,” ujar Ngesti.
Ngesti menegaskan, agar pimpinan OPD terus melakukan konsultasi kepada pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Terutama dalam kegiatan fisik, untuk hindari kesalahan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Konsultasi sejak awal lebih efektif dan menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan,” sebut Ngesti.
Menurut Ngesti, persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan sangat menguras energi dan merugikan. Baik secara individu maupun pemerintah daerah. Selain menghambat pembangunan, persoalan hukum juga membuat suasana tidak nyaman dan kondusif.(arn)
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mendalami kiprah distributor sabu asal Batam, Januar, yang ditangkap pada Sabtu(22/7) lalu. Aparat menduga, Januar sudah lama memasok narkoba ke berbagai daerah di luar Batam melalui Bandara Hang Nadim, Batam.
“Dia memasok barang ke beberapa daerah,” ujar Kabag Humas BNN Kombes Pol Sulistiandriatmoko, Minggu (23/7).
Sulistiandriatmoko menjelaskan, peredaran narkoba ke luar Batam itu melibatkan para kurir. Dalam mengirimkan narkoba, para kurir mengemas narkoba, khususnya sabu, dalam plastik kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam sepatu yang dikenakan kurir.
“Itu dari pengakuan para kurir yang kami tangkap di Palembang, Bali, Jakarta, dan Jambi,” kata Sulistiandriatmoko lagi.
Cara ini cukup ampuh untuk mengelabuhi petugas di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sejauh ini, para kurir Januar lolos dari pengawasan petugas bandara.
Sulistiandriatmoko juga memastikan, selama ini Januar mendapat pasokan narkoba dari Malaysia. Namun ia mengaku pihaknya masih mendalami terkait bagaimana cara Januar mendapatkan barang haram tersebut. Apakah transaksi dengan bandar di perairan internasional. Atau diantarkan langsung ke rumah kontrakan Januar di Kavling Pancur Biru Blok C/15, RT 03/RW 09, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam.
“Hal ini masih kami dalami, sindikat yang memasok,” ujarnya.
Pantauan Batam Pos, Pasca penangkapan, rumah kontrakan Januar pemilik sabu 10 kilo yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Rabu (19/7) lalu, tampak lengang. Pasalnya, rumah kontrakan bercat ungu
Pantauan Batam Pos, rumah kontrakan Januar di Kaveling Pancur Biru, Blok C-15, Kelurahan Duriankang, Seibeduk, terlihat sepi, Minggu (23/7). Menurut warga, Januar tinggal sendirian di rumah tersebut.
“Tak ada orang yang tinggal lagi,” ujar Ita, tetangga Januar, kemarin.
Menurut Ita, Januar dikenal pribadi yang ramah namun kurang bergaul dengan tetangganya. Hanya saja, setiap berpapasan, Januar tidak segan menyapa tetangganya maupun anak-anak yang bermain di depan rumahnya.
Dalam kesehariannya, Januar selalu menutup pintu rumah kontrakan. Meskipun dia berada di dalam rumah. Warga setempat mengaku tak pernah bertamu ke rumah Januar.
“Hanya ada satu-dua temannya yang sesekali datang,” kata Ita lagi.
Ketua RT 03/RW 09 Kelurahan Duriangkang, Bambang Purwadi, menyampaikan hal serupa. Dia juga tak pernah menyangka jika Januar merupakan jaringan narkotika internasional.
“Tak ada yang aneh sih. Cuman menurut tetangga sekitar sana memang dia jarang buka pintu rumah,” kata Bambang.
Januar tinggal di rumah kontrakan tersebut sekitar awal puasa lalu. Menurut pengakuan Bambang, saat pertama kali menghuni rumah tersebut, Januar sempat melapor. Namun tidak dilengkapi dengan identitas seperti warga pada umumnya.
“Iya dia memperkenalkan diri dengan nama Ijal. Dia mengaku belum sempat memberikan identitas diri karena lupa bawa KTP,” jelas Bambang.
Seperti diketahui, aparat BNN pusat menangkap Januar di rumah kontrakannya pada Sabtu (22/7) lalu. Petugas menemukan sabu seberat 10 Kg yang disembunyikan di mesin cuci di kontrakan Januar.
Penangkapan Januar ini bermula dari berbagai tangkapan kuris sabu oleh BNN dan Bea dan Cukai di beberapa daerah. Dari penangkapan kurir tersebut, BNN menelusuri sumber pasokan sabu yang ternyata dari Batam. (ska/cr19)
batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Bintan, Umar A Rangkuti, memastikan tahun 2017 ini, pasar rakyat di Perumahan Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam akan dibangun.
Pasar rakyat yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 2 miliar tersebut, akan dibangun di tengah-tengah pemukiman masyarakat yakni antara Perumahan Lobam Mas Asri dan Perumahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Permai. “Anggaran sudah diketok dan disepakati bersama selesai tahun ini,” kata politisi PDI Perjuangan,Sabtu (22/7).
APBD Bintan lanjut Umar akan mengalokasikan anggaran pendamping. Namun, Umar mengaku belum tahu berapa besaran anggarannya. Ke depan, ia berharap pasar rakyat pertama di Kecamatan Seri Kuala Lobam membuat roda ekonomi masyarakat meningkat.
Kades Teluk Sasah Erdis Suhendri menyampaikan, belum mendengar kapan rencana pembangunan pasar rakyat tersebut. Meski demikian, lahan sudah tidak ada persoalan, karena pihak developer Perumahan Lobam Mas sudah mengibahkan lahan. “Lahannya antara Perumahan Lobam Mas dan Tanjung Permai,” sebutnya. (cr21)
batampos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Karimun, sejak bulan Mei lalu telah membuka pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif untuk Pemilu 2019 mendatang. Dan pendaftaran akan ditutup besok, Selasa (25/7) sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran masih bisa.
”Alhamdulillah, cukup banyak yang mendaftarkan balon anggota legislatif dari berbagai profesi. Dan paling penting adalah terpenuhi kuota 30 persen untuk perempuan, sesuai peraturan undang-undang pemilu,” jelas Ketua DPD PAN Kabupaten Karimun, Anwar Abu Bakar, Minggu (23/7).
Lanjutnya, untuk Pemilu 2019 mendatang pihaknya menargetkan 5 kursi yaitu di DPRD Karimun empat kursi dan DPRD Provinsi Kepri 1 kursi. Untuk DPRD Karimun akan diraih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Karimun satu kursi, Dapil Meral-Tebing-Meral Barat satu kursi, Dapil Kundur-Kundur Barat-Kundur Utara-Belat-Ungar dua kursi dan Dapil Moro-Durai 1 kursi.
“Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil. PAN Karimun pernah menjadi partai yang disegani dengan meraih tiga kursi, dan menempatkan satu kader sebagai wakil ketua. Waktu itu masuk posisi dua besar, sedangkan sekarang hanya masuk delapan besar dengan meraih dua kursi,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD PAN Karimun Achmad Djambi mengatakan, data sementara yang sudah melakukan pendaftaran ada 48 orang dari 4 Dapil. Yang kemudian, nantinya akan dilakukan seleksi oleh tim yang telah dibentuk oleh DPD PAN Kabupaten Karimun.
Artinya, pendaftaran dini bagi bakal calon anggota legislatif bertujuan untuk memudahkan partai menjaring atau merekrut figur yang berpotensi dengan tingkat elektabilitas yang tinggi. Sebab, persyaratan pendaftaran tersebut berlaku bagi pengurus, kader, simpatisan maupun nonkader, antara lain mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan beberapa persyaratan, seperti kartu tanda anggota (KTA) partai atau kartu tanda penduduk untuk nonkader.
”Di sini kita tidak membeda-bedakan balon anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Pokoknya, sesuai dengan persyaratan dan kreteria yang DPD PAN Kabupaten Karimun inginkan. Maka merekalah yang layak untuk diusung menjadi perwakilan rakyat dari fraksi PAN,” ungkapnya. (tri)
batampos.co.id – Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri bersama Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Kepri menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Lorong Teladan, Tanjungpinang, Minggu (23/7). Sementara bantuan dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun akan disampaikan dalam waktu dekat ini.
“Pada hari terakhir pembukaan posko bagi korban kebakaran, kami menerima sumbangan dari pada donatur sebanyak Rp 166 juta,” ujar Ketua ITM, Edyanto Ong menjawab pertanyaan media disela-sela meneyerahkan bantuan dana bagi korban kebakaran, kemarin.
Menurut Edy, sumbangan yang mereka kumpulkan hasil penggalan melalui media sosial kepada sejumlah kenalan di dalam Kepri dan luar Kepri. Baik itu pengusaha yang ada Tanjungpinang, Batam, Jakarta dan Bali. Pihaknya apresiatif dengan Komunitas Masyarakat Tanjungpinang yang ada di Bali.
“Belakangan ini kita melihat kebutuhan logistik bagi para korban kebakaran mencukupi. Makanya kita fokus untuk menggala dana,” papar Edyanto Ong.
Dijelaskan Edy, besaran bantuan yang diberikan dikategorikan dalam dua kelompok. Yakni bagi rumah yang mengelami kerusakan sedang dan berat. Masih kata Edy, untuk kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp4 juta. Kemudian bagi rusak berat sebesar Rp8,8 juta.
“Dari 22 kepala keluarga yang menjadi korban ada dua rumah yang mendapatkan bantuan Rp11,6 juta. Karena dalam satu rumah ada dua kepala keluarga,” jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial, Dinsos Kepri, Risna Sasmita mengatakan bantuan bagi para korban didapat dari berbagai pihak. Disebutkannya sampai sejauh ini, Yayasan Theociu memberikan bantuan sebesar Rp 66 juta. Selain itu ada juga Yayasan Buda Tzu Chi senilai Rp 71 juta.
Lebih lanjut katanya, Persatuan Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) juga turut mengurangi beban bagi para korban , dengan memberikan bantuan sejumlah Rp 54 juta. Kemudian ada juga dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Rp 12 juta. Selain ada juga dari Ikatan Perempuan Tionghoa ((IPT) senilai Rp 10 juta.
“Kami juga sudah menyalurkan bantunan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Khusus bantuan dari Gubernur akan dibagikan kepada para korban dalam waktu dekat ini,” ujar Risna Sasmita.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri, menyampaikan apresiasinya atas aksi sosial yang telah ditunjukan generasi muda Tionghoa Tanjungpinang yang tergabung dalam ITM. Apalagi mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para korban yang ingin mengurus surat-surat berharga yang terbakar, seperti kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga maupun akte kelahiran.
“Surat-surat berharga tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting tentunya. Makanya perlu untuk dicarikan solusi segera mungkin,” ujar Legislator Partai Hanura tersebut.(jpg)
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga RTS di Pulau Penyengat, kemarin. F.Humas Pemko Tanjungpinang.
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan Pemko Tanjungpinang akan menanggung biaya iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk lima ribu Rumah tangga Tepat Sasaran (RTS). Biaya kepesertaan BPJS tersebut akan dibebankan melalui APBD 2017.
“Tahun ini saya bagikan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk lima ribu Keluarga RTS. Semuanya akan diperoleh secara cuma-cuma,” ujar Lis di Pulau Penyengat, kemarin.
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang didaptkan cuma-cuma itu, kata Lis tidak bisa dinikmati selamanya. Tetapi hanya selama enam bulan saja. Selebihnya biaya kepesertaan akan dibebankan atau dibayar oleh masing-masing keluarga RTS yang mendapatkan kartu tersebut.
Lis berharap Keluarga RTS tidak menyiakan program BPJS itu. Sebab program yang dimiliki BPJS ini memberikan sejuta manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Kemudian juga dihimbau agar pihak BPJS selalu aktif dengan berbagai program pro-rakyatnya.
“Selama enam bulan saja biayanya ditanggung. Selebihnya penerima kartu BPJS itu harus membayar iurannya sendiri. Ingat jangan sampai nunggak,” ungkapnya. (ary)
Proyek PUPR di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, kemarin. F.Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Proyek Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam diduga menyerobot lahan warga. Di atas lahan tersebut saat ini sedang dilakukan pengerjaan 95 unit rumah.
Seorang warga yang mengklaim lahan, Syamsi, Minggu (23/7) kemarin turun ke lokasi proyek. Dia menyesalkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah tidak berkoordinasi dengannya. Padahal dirinya memegang surat tanah di atas lahan proyek PUPR.
Dia menuturkan, awalnya surat garapan atas nama almarhum Nani Bin Kacak diterbitkan sejak Agustus tahun 1911. Bukti garapannya adanya kelapa di atas dan bawah jalan. Sekitar tahun 1997 dibangun Masjid Al Jihad di Desa Busung.
“Pembangunan masjid di tahun 2002, saya yang selesaikan dan langsung diresmikan,” katanya.
Masjid saat itu diresmikan Asisten I Pemerintahan Bintan dan Kepala Kemenag Bintan serta dihadiri Komandan Fasharkan TNI AL Mentigi, Danramil, Kapolsek Bintan Utara.
Kemudian, sekitar 2007 Syamsi menambahkan, dilakukan pemecahan
surat untuk pembangunan tower. “Tower dan masjid buktinya,” sebut dia.
Tiba-tiba di tahun 2017 tanahnya diserobot Pemerintah Desa (Pemdes)
untuk pembangunan pemukiman masyarakat Busung. Baru-baru ini, Kades Busung ada menemui dirinya dan menawarkan ganti rugi penganti lahan.
“Mau diganti menjadi sekitar 1 hektare tapi statusnya belum jelas,” ketus dia.
Syamsi menegaskan, dirinya bukan menghambat pembangunan. Tapi apabila tidak ada solusi yang terbaik dari pemerintah, dirinya akan memagar keliling lahannya yang masuk lokasi proyek. “Saya meminta disetop dulu, sampai ada keadilan,” tegasnya.
Kades Busung Rusli ketika dikonfirmasi menjelaskan, Pemdes mendapatkan lahan tersebut sejak penyerahan lahan untuk pemukiman masyarakat dari pihak PT SBP. “Itu dasar kita. Memang, di lahan 65 hektare itu terdapat lahan yang belum dibebaskan, yakni 4 hektare milik almarhum Pak Imam Nani,” tuturnya.
Rusli mengaku tidak tahu dari mana Syamsi memperoleh surat karena 4 haketare lahan tersebut hanya ahli waris almarhum yang punya. “Lahan 4 hekatre tersebut tidak terganggu, tapi (tiba-tiba) sekarang ada surat atas nama Pak Syamsi,” katanya.
Mengenai upaya Pemdes menganti dengan lahan yang lain, Rusli mengatakan, Syamsi dan warga lainnya yang mengklaim lahan di atas proyek PUPR sudah ditunjukkan lokasi lahan pengantinya. “Hanya, belum putus,” tukasnya. (cr21)
Petugas Satpol PP berparas cantik melakukan razia warnet dan rental PS di Toapaya, Jumat (21/7). Foto/Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Petugas Satpol PP Kabupaten Bintan, Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Kecamatan Teluk Bintan merazia tempat nongkrong pelajar di rental play station dan warung internet (warnet) di wilayah Toapaya pada Jumat (21/7) malam.
Razia menarik perhatian masyarakat yang bertempat tinggal di sana karena enam petugas berparas cantik dilibatkan menyasar para pelajar yang masih berada di atas jam 21.00 malam.
Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Bintan, M Ali Bazar mengatakan, tidak ditemukan pelajar di lokasi yang dirazia. Meski begitu penegakkan Perda Jam Malam bagi Pelajar akan terus dilakukan untuk menekan angka kenakalan pelajar.
Camat Toapaya, Riang Anggraini ambil bagian di razia malam itu. Wanita berparas molek itu menuturkan, razia bukan hanya menyasar pelajar tapi pemuda pemudi yang sukanya mojok berduaan di lokasi yang berpotensi menimbulkan aksi kriminalitas.
Ke depan, kata Riang, razia jam malam akan dilakukan dua kali sepekan. Sehingga menghindari pergaulan bebas dan kenakalan di kalangan pelajar. “Harinya akan dilakukan mendadak,” tukasnya. Tidak lupa, Riang berpesan kepada orangtua agar memantau anak-anaknya ketika akan keluar rumah.
Karena apabila anaknya terjaring razia, petugas akan memanggil orangtua untuk diminta surat pernyataan secara tertulis agar tidak mengulangi lagi. (cr21)
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kemenpar RI Riaynto Sofyan memaparkan materinya pada Seminar Nasional Wisata Halal di Hotel Aston Tanjungpinang, Minggu (23/7). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Semangat Festival Pulau Peneyengat (FPP) 2017 harus menjadi titik balik untuk meneguhkan Kepri sebagai pilot project wisata halal. Apalagi Pulau Penyengat adalah merupakan pusat Tamadun Melayu yang sudah diakui sampai di mancanegera. Langkah tersebut adalah untuk mendukung Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang berkhalak mulia.
“Kita tahu bahwa Indonesia, Malaysia dan Thailand terikat dalam Joint Working Group Halal Food. FPP 2017 menjadi wadah yang sesuai untuk mempromosikan bentu-bentuk wisata halal yang ada di Kepri, Tanjungpinang khususnya,” ujar Asisten II Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum yang mewakili Gubernur Kepr, Nurdin Basirun usai membuka “Road to Fesyar” Festival Pulau Penyengat Syawal Serantau dalam kegiatan Seminar Nasional Wisata Halal di Hotel Aston, Tanjungpinang, Minggu (23/7).
Dijelaskannya, istilah kerjasama tersebut adalah saling mengunjungi. Artinya bukan hanya wisatawan Malaysia dan Thailand yang datang ke Indonesia. Tetapi adalah sebaliknya. Menurutnya, ikatan kerjasama itu memberikan banyak keuntungan tentunya bagi Kepri. Karena merupakan daerah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand.
“Kita juga bisa mempelari bagaimana penyajian wisata halal yang ada di Malaysia maupun Thailand. Apalagi kita daerah melayu yang sudah kental dengan islamnya,” jelasnya.
Lebih lanjut jelasnya, istilah wisata halal bukan hanya berkaitan dengan kuliner atau manakan yang disajikan. Tetapi juga dilihat dari sopan santun dan etika dalam berbusana. Tentu hal itu sejalan dengan misi Provinsi Kepri yang ingin memperkuat ekonomi maritim. Dijelaskannya, saat ini Kepri masih mengeksplorer untuk menjadikan Kepri sebagai pilot projek wisata halal.
“Kedepan untuk lebih baik, kita mendorong kabupaten/kota lainnya yang ada di Kepri juga bisa terlibat didalam FPP 2018 mendatang. Karena melalui kegiatan ini, bisa mempromosikan bagaimana bentuk-bentuk wisata halal yang ada di Kepri,” jelas Syamsul Bahrum.
Pria yang pernah menimba pengalaman sebagai Asisten III di Pemko Batam tersebut juga mengatakan, Masjid Istiqlal, Jakarta saat ini sudah terbuka untuk umum. Bahkan wisatawan asing yang non muslim juga bisa melihat aktivitas di dalam masjid. Sama halnya dengan Masjid Sultan Riau, Penyengat yang bisa dikemas menjadi salah satu destinasi wisata halal.
“Wisatawan non muslim juga bisa masuk ke Masjid. Tentu dengan pakaian yang sopan, atau diberikan sarung. Dan ini juga merupakan salah satu bentu pelayanan wisata halal,” jelasnya lagi.
Sekretaris Dewan Kawasan (DK) Bintan, Tanjungpinang dan Karimun itu mengatakan, wisata halal itu identik dengan pendekatan secara syariah. Ia juga menyampaikan aperasiasinya perbankan-perbankan syariah yang sudah mendukung untuk kegiatan wisata halal di Kepri. Diungkapkannya, untuk mewujudkan penerapan wisata halal di Tanjungpinang, Pemprov Kepri akan menata kawasan pemukiman di Teluk Keriting, Tanjungpinang.
“Kita menginginkan rumah-rumah masyarakat yang menghadap ke laut bisa menjadi home stay bagi para wisatawan. Sehingga bisa merasakan langsung pelayanan masyarakat Melayu itu seperti apa. Selain Teluk Keriting, kedepannya adalah Pulau Penyengat tentunya,” tutup Syamsul Bahrum.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar mengatakan dari kegiatan FPP 2017 ini tentu akan dilakukan evaluasi tentunya. Yakni dengan menjaring masukan-masukan dari berbagai pihak. Ia juga sepakat untuk mendorong Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kepri ikut terlibat dalam FPP mendatang. Apalagi kegiatannya memang mengusung local content.
Pantauan di lokasi kegiatan, selain mengegelar seminar yang diisi dari berbagai narasumber nasional tersebut. Panitia juga mengajak pelaku-pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Provinsi Kepri untuk berpartisipasi. Bahkan Anggota DPRD Kepri, Susi Susilawati juga ikut menampilkan produk UMKM dari Bintan.(jpg)
Sejumlah penumpang pompong dari Tanjungpinang hendak menyeberang ke Penyengat. Foto: Fara/Batam Pos.
batampos.co.id – Bersempena kegiatan Festival Penyengat yang dilangsungkan hingga Senin (24/7). Bertepatan pula dengan libur kerja, diyakini jadi alasan membludaknya penumpang pompong yang ingin menyeberang ke Penyengat.
Sejak pagi, menurut penuturan sejumlah tekong dan warga setempat di dermaga penyeberangan, Minggu kemarin adalah puncak penumpang. Jika pada hari biasa, penyeberangan satu pompong perlu menunggu sekitar 30 menit lantaran menunggu kuota penumpang terpenuhi, tidak halnya dengan kemarin.
“Hampir 10 atau 15 menit sekali, pompong berangkat. Minggu ini memang ramai sekali. Mungkin karena kegiatannya banyak,” kata Said, salah seorang petugas penyeberangan di dermaga.
Tak heran jika pompong pun terlihat hilir-mudik sejal pagi hingga petang. Sekali angkut bisa sampai 15 hingga 20 orang. Itu, kata Said, tergantung kapasitas pompongnya. Satu yang pasti, tidak boleh melebihi kapasitas maksimal yang sudah ditetapkan.
“Bagaimana pun keselamatan penumpang tetap harus dinomorsatukan. Kami juga ingatkan untuk memakai life jacket,” ujar Said.
Sejak pagi sudah ada lomba permainan rakyat yang digelar. Mulai dari menangkap itik dan lomba melukis yang diikuti pelajar tingkat dasar. Kemudian pada siang hari hingga petang ada pertunjukan kesenian. Tak pelak hal ini menarik minat para pelancong. Tidak hanya yang datang dari seputaran Tanjungpinang, tapi juga terlihat wisatawan asing di Penyengat.
“Saya pergi ke sini kemarin dari Singapura. Sekalian ingin lihat kehebohan festival ini,” kata Johannsen, wisatawan asal Denmark, yang dijumpai sedang asyik menonton pertunjukan seni.
Masyarakat sekitar juga begitu terbantu dengan adanya Festival Penyengat ini. Baik itu para pengusaha tempat makan atau ojek wisata di sana. Karena itu besar harapan mereka, acara festival semacam ini menjadi kegiatan rutin tahunan. Akan lebih baik lagi jika semakin banyak acara kepariwisataan yang digelar di Penyengat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang, Raja Kholidin mengupayakan sebisanya. Memang, kata dia, kegiatan semacam ini dapat memberikan efek ganda kepada segala sektor. Terlihat dari cerminan dua tahun penyelenggaraan Festival Penyengat yang semakin membaik.
“Itu harapan kami. Karena itu, kami akan menggalang dukungan dari segala pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi, juga lintas instansi terkait. Bagaimana pun festival ini sudah cukup populer di sebagian wisatawan,” ujarnya. (aya)
