Rabu, 6 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13316

Taman Budaya Raja Ali Haji Akan Direhab

Putut A
-
0
Taman Budaya Raja Ali Haji Akan Direhab
Kondisi Taman Budaya Raja Ali Haji sangat memperihatinkan akibat sudah lama tidak diurus, Kamis (6/7). Tahun ini DPRKPKP akan melakukan rehabilitasi besar-besaran agar taman tersebut indah, bersih dan nyaman untuk dikunjungi. F.Harry/Batam Pos.

batampos.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perumahaan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan  dan Pertamanan (DPRKPKP) Tanjungpinang, Muhammad Yatim mengatakan tahun ini pihaknya akan melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap Taman Budaya Raja Ali Haji di Senggarang. Pelaksanaan rehabilitas itu direncanakan akan dilaksanakan akhir Agustus mendatang.

“Setelah aset taman budaya itu beralih dari Dinas PUPR ke dinasnya. Pengerjaannya akan langsung dilelang dan kemungkinan akhir bulan depan sudah dilaksanakan rehabnya,” ujar Yatim ketika dikonfirmasi, kemarin.

Rehabilitas taman budaya, kata Yatim akan menguras APBD Tanjungpinang sebesar Rp 1.274.651.165. Besaran dana itu digunakan untuk pembiayaan perbaiki tujuh bangunan rumah adat dan miniatur Masjid Penyengat sebesar Rp 1.135.651.165 dan belanja konsultan perencanaan dan konsultan pengawas sebesar Rp 139.000.000.

Secara rinci, lanjut Yatim untuk belanja rehabilitas rumah adat melayu menelan dana Rp 485 juta, belanja rehabilitas rumah adat batak Rp 95 juta, belanja rehabilitas rumah adat minang Rp 90 juta, belanja rehabilitas rumah joglo Rp 75 juta, belanja rehabilitas miniatur masjid penyengat Rp75,651.165, biaya rehabilitas rumah adat cina Rp 170 juta, dan belanja rehabilitas rumah adat bugis Rp 145 juta.

Sedangkan belanja konsultan perencanaan rehabilitasi, masih Yatim untuk rumah adat melayu sebesar Rp 30 juta. Kemudian belanja konsultan perencanaan rehabilitas rumah adat batak, minang, joglo, miniatur masjid penyengat, cina dan bugis sebesar Rp 44 juta.

Berikutnya, belanja konsultan pengawas rehabilitas rumah adat melayu sebesar Rp 25 juta dan belanja konsultan pengawas rehabilitas rumah adat batak, minang, joglo, miniatur masjid penyengat, cina dan bugis menelan Rp 40 juta.

“Jadi secara keseluruhan rehabilitasi taman budaya ini akan menguras APBD Tanjungpinang 2017 sebesar Rp 1.274.651.165,” bebernya.

Selain rehabilitasi, sambung Yatim dinasnya juga akan melaksanakan pembangunan pagar keliling taman tersebut. Biaya pembangunannya juga bersumber dari APBD tahun ini sekitar Rp 200-300 juta lebih.

Dengan memiliki pagar keliling, tambah Yatim taman budaya akan terjaga dan terpelihara. Begitu juga kebersihannya akan terjamin sehingga mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

“Untuk belanja jasa konsultan perencanaan pembangunan pagarnya Rp 25 juta. Sedangkan pembangunannya akan menelan dana sekitar Rp 200 juta lebih,” pungkasnya. (ary)

Penggunaan Dana Desa Harus Sesuai Aturan

Putut A
-
0
Penggunaan Dana Desa Harus Sesuai Aturan

batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abu Bakar mengingatkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun, terutama Bagian Pemerintahan Desa agar dalam penjabaran aturan penggunaan Dana Desa (DD) tidak salah kepada 42 desa. Di mana Kabupaten Karimun menerima kucuran DD dari Pemerintah Pusat sebesar Rp35.818.950 miliar pada tahun 2017 ini.

”Jangan salah penjabaran aturan penggunaan DD. Sebab, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membentuk Satgas DD yang dipimpin mantan KPK Bibit Samad Rianto,” jawabnya, kemarin (6/7).

Hal ini diungkapkannya, karena sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karimun salah melakukan penjabaran aturan tentang dana insentif RT/RW kepada desa. Sehingga, perangkat RT/RW enggan mengambil dana insentif tersebut. Di mana, penjabaran dana insentif RT/RW harus dibikin laporan pertanggungjawab setiap RT/RW.

”Banyak laporan ke Komisi I DPRD Karimun, carut marutnya penjabaran aturan penggunaan ADD maupun DD. Nah, jangan sampai akibat salah penjaran dari Dinas terkait yang jadi korban Kepala Desa tersandung hukum di kemudian hari. Sebab, Desa itu yang melaksanakan ADD dan DD,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat telah membentuk Satgas Dana Desa yang mengacu pada Keputusan Mendes PDTT Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa. Yang berfungsi untuk membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

”Karimun memiliki 42 Desa. Saya tidak ingin, kasus tahun lalu terulang lagi akibat penjabaran yang salah,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa Pangke Efendi ketika dikonfirmasi mengatakan, sesuai aturan Perbup no5 tahun 2017 tentang penggunaan ADD dan DD. Maka untuk pencairan DD, sudah segera dibikin proposal untuk dilakukan pencairan di bagian keuangan. Dimana paling terakhir pencairan 21 Juli 2017 mendatang.

”Untuk tahap pertama 60 persen pencairan, begitu pengerjaan sudah selesai 90 persen baru dilakukan pencairan kedua. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah, saya sesuai arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Tanjung Utan Iskandar, paling penting adalah acuan aturan dan sistem pencairan serta penggunaan DD harus terang benderang. Artinya, jangan ada lagi peraturan yang saling bertolak belakang.

”Insya Allah, tidak ada masalah nanti. Saya berharap, proaktiflah pembimbing dari Kabupaten Karimun dalam memberikan petunjuk teknis. Jangan, disuruh ke Balai cukup berat biayanya,” singkatnya. (tri)

Hujan Dua Jam, 20 Rumah di Layang Tergenang Banjir

Putut A
-
0
Hujan Dua Jam, 20 Rumah di Layang Tergenang Banjir
Salah satu rumah warga Layang yang tergenang banjir. F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Hujan deras yang mengguyur Pulau Kundur, Rabu (5/7) malam lalu, menyebabkan 20 rumah di Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, terendam banjir. Genangan air setinggi mata kaki orang dewasa ini, diakibatkan jebolnya drainase sepanjang 6 meter di sepanjang jalan tersebut.

Camat Kundur Barat Anjitrisno yang mendapat informasi banjir, langsung mendatangi lokasi. Ditemani Sekcam, Anji meminta warga tetap tenang, dan berupaya memperbaiki drainase yang jebol tersebut.

“Drainase Layang ini, sudah beberapa kali jebol. Saya pun sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaikinya. Tapi sampai sekarang, belum pernah diperbaiki,” keluh Anji ketika dihubungi via ponsel, Kamis (6/7) kemarin.

Sebagai antisipasi, warga pernah melakukan perbaikan dengan cara semenisasi. Tetapi, kondisinya tidak bertahan lama. “Hujan sedikit saja, langsung jebol lagi. Akibatnya, rumah warga terendam banjir,” tutur Anji.

Lantaran kesal tidak ditanggapi untuk perbaikan drainase Layang ini, warga Sawang pernah menanam pohon pisang sebagai bentuk protes. Lagi-lagi hujan yang mengguyur deras, membuat drainase kembali jebol.

“Saya bersama warga malah berniat menghancurkan drainase tersebut. Sebagai ganti untuk lintasan warga, harus menggunakan papan. Tapi kami masih berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan,” imbuh Anji. seraya menyebutkan, genangan air sudah surut sejak subuh.

Mengenai warga yang dievakuasi akibat banjir, Anji mengaku tidak ada. Termasuk korban jiwa, atau kerugian material.

“Memang banjir setinggi mata kaki orang dewasa, tapi tidak membuat warga harus mengungsi. Apalagi, banjirnya sudah surut sejak subuh,” tutup Anji. (enl)

Lelang CCTv Digesa, Empat Pemenang Lelang Diumumkan

Putut A
-
0
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemasangan 35 Closed Circuit Television (CCTv) terus digesa Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Saat ini sudah ada empat kontraktor pemenang lelang. Ditargetkan September 2017 nanti pengadaan CCTv yang dianggarkan pada APBD 2017 ini sudah mulai beroperasi.

“Sudah ada empat pemenang lelang. Satu diantaranya yakni pengadaan langganan link CCTv masih masa sanggah,” ujar Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Batam Salim, Kamis (6/7).

Adapun keempat pemenang lelang tersebut ialah, pekerjaan pembangunan tiang CCTv oleh kontraktor PT Sukses Jaya Malaya, instalasi listrik CCTv oleh PT prakarsa Daya lestari dan pekerjaan pengadaan barang belanja modal dan pengadaan peralatan CCTv oleh kontraktor PT Biroe Innotech.

Sementara pengadaan langganan link CCTv oleh perusahaan lokal Batam PT Aplikanusa Lintasarta.

“PT Aplikanusa Lintasarta masih masa sanggah maksudnya panitian lelang sudah menetapkan sebagai pemenang. Tapi masih diberi kesempatan bagi peserta yang ikut lelang jika ada yang perlu disanggah. Diberi waktu untuk menyampaikan sanggahannya kepada panitian lelang,” tutur Salim.

Jika tak ada sanggahan maka perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang sudah bisa melaksanakan kegiatan lelang. “Kita tunggu minggu ini, kalau tak ada, kita umumkan pemenag lelang,” katanya.

Pengadaan CCTv sendiri sebenarnya proyek di tahun 2016 lalu. Namun gagal karena pihak ketiga menawarkan di atas pagu anggaran. Sehingga dianggarkan kembali di APBD 2017.

“Tahun lalu gagal karena dilakukan satu paket, sehingga batal terealisasi dengan alasan peserta lelang banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Makanya sekarang proses lelang dilakukan terpisah” ucap dia. (rng)

Avara Project Dimulai Hari Ini

Putut A
-
0
Avara Project Dimulai Hari Ini
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Bupati Bintan, Apri Sujadi har ini, Jumat (7/7) akan didaulat untuk meletakan batu pertama project Avara Resort di Trikora, Bintan. Pembangunan triliunan rupiah tersebut digadangkan menjadi magnet baru pariwisata Bintan, Kepri pada umumnya.
“Dari beberapa pihak kami undang, Gubernur Kepri dan Bupati Bintan sudah konfirmasi kehadirannya. Sedangkan yang lainnya masih menyesuaikan,” ujar Bidang Deplovment, PT Grand Wie Sukses (GWS) Letha, Kamis (6/7).
Disinggung apakah sudah ada kepastian hadir atau tidaknya Presiden Joko Widodo ataupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mengenai hal itu, Letha memastikan kedua pimpinan negara tersebut berhalangan hadir, karena ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan.
“Bapak Presiden minta diundurkan waktunya, akan tetapi skedulnya sudah tidak bisa dirubah. Harapan manajemen kedua pimpinan negara bisa hadir, tetapi belum diberi kesempatan Presiden datang ke Bintan,” papar Letha.
Sementara itu, mengenai Menteri Pariwisata Arief Yahya, besok hari (hari ini,red) sedang ada kegiatan di Yogyakarta. Atas dasar itu, pihaknya masih menunggu tentatib resmi siapa undangan yang hadir. Menurut Letha, undangan yang pasti hadir akan diinformasi lagi.
“Persiapan launching kita sudah sangat matang. Sehingga harus tetap terlaksana dengan rencana yang dibuat,” tutup Letha.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengakui sektor industri pariwisata sangat diharapkan menjadi penggerak bangkitnya sektor perekonomian di Provinsi Kepri. Ia berharap dengan berdirinya Avara Project yang ditindaklajuti dengan Water Villa Resort bisa menjadi magnet untuk ramainya Wisatawan datang ke Bintan, Kepri umumnya.
“Meskipun butuh waktu, Kepri masih menjadi primadona investor untuk berinvestasi. Meskipun ada perusahaan yang tutup, tetapi tetap ada perusahaan lain yang buka. Salah satunya adalah PT. GWS ini yang akan memberikan lapangan pekerjaan skala besar nantinya,” ujar Gubernur, kemarin.(jpg)

Jangan Panik, Termakan Isu Beras Plastik

Putut A
-
0
Jangan Panik, Termakan Isu Beras Plastik
batampos.co.id – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Bintan, Setia Kurniawan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menanggapi dengan panik isu dugaan beras plastik yang beredar di Tanjunguban, akibat postingan dari pengguna Facebook bernama Ryan Firdaus Syaputra belum lama ini.
Menurutnya terkait soal isu dugaan beras plastik tersebut, tentunya harus dinilai dengan cerdas. Pasalnya hingga saat ini isu beras yang terbuat dari plastik dan banyak beredar di Indonesia, tersebut kenyataannya saat ini belum ada yang terbukti sama sekali.
“Kalau dilihat kasat mata lalu dipegang dan melihat videonya, itu beras asli. Namun kami akan tetap meneliti di laboratorium, agar dapat diputuskan secara ilmiah dan tidak menjadi masalah,” jelasnya, Kamis (6/7).
Dirinya juga memastikan isu yang beredar tersebut tidak benar. Hal ini dikarenakan harga biji plastik jauh lebih mahal dari pada beras dengan kualitas terbaik sekalipun.
“Biji plastik itu Rp 60 ribu harganya per kilonya, kalau beras paling mahal Rp 25 ribu. Sedangkan untuk yang beras Bulog hanya Rp 9 ribu. Jadi perkiraannya kalau dilakukan sabotase mungkin saja, tapi kalau untuk dijual dalam skala besar itu tidak mungkin,” terangnya.
Ia juga meminta kepada masyarakat supaya tidak mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan dengan isu yang beredar saat ini.
“Sebaiknya siapa pun yang menemukan adanya indikasi kecurigaan yang mengarah ke dugaan beras plastik, mungkin bisa segera melapor ke polisi, camat atau DKUPP,” sebutnya.
Sementara itu, Ryan Firdaus Syahputra yang di konfirmasi terkait postingan akun di facebook pribadinya tersebut, mengakui jika dirinya tidak menyebut itu beras plastik, melainkan meminta pendapat kepada netizen soal beras yang ia beli.
Sebab, menurutnya beras yang dibelinya tersebut aneh, tidak seperti beras sebelumnya yang ia beli.
“Maksud saya memposting video ini supaya bisa dilihat bersama, apakah beras tersebut aneh atau tidak. Terus apakah benar-benar beras yang tidak mengandung plastik,” ungkapnya.
Atas postingannya tersebut, beras yang di beli di salah satu toko di Tanjunguban, sebagian sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk di cek keasliannya. (cr20)

2.253 Keluarga Diimbau Jangan Salahgunakan Dana PKH

Putut A
-
0
2.253 Keluarga Diimbau Jangan Salahgunakan Dana PKH
Bupati Bintan Apri Sujadi secara simbolis menyerahkan bantuan PKH ke
2.253 keluarga penerima manfaat di Gedung Nasional Tanjunguban,
Kecamatan Bintan Utara, Kamis (6/7).

batampos.co.id – Pemkab Bintan menyalurkan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) ke 2.253 keluarga penerima manfaat di Gedung Nasional, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (6/7) pagi.

Dalam penyaluran, Bupati Bintan Apri Sujadi mengingatkan agar keluarga penerima manfaat tidak menyalahgunakan uang yang sudah disalurkan. “Saya mengharapkan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Apri.

Menurut Apri, program PKH sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan, karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program PKH juga sejalan dengan program Pemkab Bintan yang selalu memprioritaskan program di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu Kadis Sosial Kabupaten Bintan, Naharuddin menuturkan, program PKH disalurkan bagi masyarakat yang benar-benar kekurangan. Sehingga, dana PKH tidak boleh dibelanjakan semaunya orangtua. “Tidak boleh anaknya tidak sekolah, kekurangan gizi dan ibu yang mengandung tidak
terurus,” katanya.

Naharuddin juga menjelaskan, dana KPH disalurkan melalui BRI. Jika sebelumnya disalurkan PT Pos Indonesia secara tunai. Tahun ini, disalurkan secara nontunai. “Penerima manfaat akan menerima ATM bersama pin. Jika mau dicairkan, datang saja ke kantor BRI, agar diverifikasi datanya,” jelas Naharuddin.

Naharuddin menambahkan, penyaluran dana PKH dilakukan dalam 4 triwulan. Di mana masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp 1.892.000 per tahun. Sehingga, total dana yang dialokasikan di Bintan sekitar Rp 3 miliar lebih.

“Hari ini (kemarin) disalurkan 2 triwulan sekaligus, sejak bulan Januari sampai bulan Juni. Rencana penyaluran kedua, bulan November,” jelasnya. (cr21)

Gubernur Optimis Penyerapan Anggaran Maksimal

Putut A
-
0
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih belum bisa berbuat banyak untuk menggesa pembangunan fisik lewat APBD Kepri 2017 ini. Pasalnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri masih disibukan dengan proses pelelangan kegiatan. Meskipun demikian, Gubernur Nurdin tetap optimis penyerapan anggaran tetap maksimal.
“Pembangunan yang kita lakukan adalah menyebar di tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri. Meskipun masih banyak yang belum selesai dilelang, tetapi sudah ada kegiatan Pemprov Kepri yang jalan di Kabupaten/Kota,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Kamis (6/7).
Mantan Bupati Karimun dua priode tersebut menegaskan, pihaknya terus melakukan evaluasi setiap pekan terkait kegiatan-kegiatan yang strategis yang ada di setiap OPD. Masih kata Gubernur Nurdin, pada bulan Juli ini sudah ada lagi kegiatan fisik yang berjalan. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah pada Agustus mendatang.
Dijelaskannya, memang ada beberapa kegiatan strategis yang menggesa pelaksanaanya. Akan tetapi belum sempat dibuat Detail Engineering Design (DED) pada APBD Perubahan 2016 lalu. Sehingga baik perencanaannya dan kegiatan fisiknya dikebut pada tahun anggaran ini. Diakuinya, persoalan ini juga yang sedikit menyita waktu. Lantaran ada dua kali proses pelelangan.
“Ada beberapa kegiatan strategis yang pola pembangunannya kita buat dua tahun anggaran, tetapi sifatnya bukan multi years. Kelanjutannya akan diselesaikan pada tahun 2018 nanti,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri tersebut mengatakan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri ada beberapa kegiatan yang menggunakan pola pembangunan dua tahun anggaran. Yakni konekting Pelantar I dan II Tanjungpinang.
“Disamping itu ada juga pembangunan Pelabuhan Pulau Berhala, Lingga. Khusus pelabuhan ini, sudah ada DED, akan tetapi diselesaikan pada dua tahun anggaran. Kemudian Pelabuhan Kelarik, Natuna,” jelasnya lagi.
Disinggung terkait kecil kontribusi APBD Kepri untuk pertumbuhan ekonomi Kepri selama semester pertama lalu. Menyikapi hal itu, Gubernur mengakui APBD bisa menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, terlambatnya pengesahan juga menjadi faktor yang sedikit mengganggu rencana kegiatan.
“Saya sudah mendapatkan laporan beberapa kegiatan yang sudah dilelang atau belum.  Maka saya yakin Agus nanti sudah banyak kegiatan yang berjalan. Bahkan kepala OPD juga sudah membuat komitmen terkait persoalan ini,” tutup Gubernur.(jpg) 

Sidak Restoran dalam Rangka Meningkatkan Standarisasi Wisata Kuliner

Putut A
-
0
Sidak Restoran dalam Rangka Meningkatkan Standarisasi Wisata Kuliner
Tim Monitoring Pemko Batam melakukan sidak kelayakan rumah makan dan restoran di salah saatu rumah makan dikawasan Nagoya, Kamis (6/7). Sidak tersebut dalam rangka peningkatan wisata kuliner di Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Tim monitoring yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) rumah makan atau restauran yang berada di kawasan Nagoya, Kamis (6/7).

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Dinas Kesehatan Kota Batam, Ciska Irma mengatakan sidak ini dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Batam terkait standarisasi pelayanan kuliner.

“Batam tengah menuju kota wisata, tentunya kita harus mempersiapkan standar yang harus dipenuhi pelaku wisata kuliner,” kata Ciska usai sidak ke salah satu restauran di kawasan Nagoya.

Kuliner lanjutnya merupakan salah satu yang menjadi tujuan wisatawan jika berkunjung ke Batam, sebagai tuan rumah tentunya harus meyakinkan mereka bahwa makanan yang disajikan aman, halal, dan terjaga kebersihannya.

“Nanti secara bertahap semua pelaku wisata kuliner akan dinilai dan dibina menjadi lebih baik. Semua ada standar dan gradenya, kita akan tempel disetiap restauran,” terangnya.

Sidak kali ini, pihaknya memeriksa kualitas air bersih, bahan masakan yang digunakan, kelebaban udara, dan kondisi pencahayaan dapur, termasuk cara menjaga kehiginisan makanan.

“Hasilnya pencahayaan masih rendah dan di bawah standar, harusnya 300 lux tapi mereka hanya 60 lux untuk pencahayaan, sedangkan untuk makanan dan lainnya harus menunggu hasil lab dulu,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Objek Wisata, Disbudpar Kota Batam, Yubahar mengatakan dari segi aspek pariwisata restauran telah memenuhi kriteria seperti ruang makan dan minum, toilet, fasilitas penunjang, SDM, serta tata cara pelayanan.

“Sudah pas, hanya perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Hal berbeda ditemukan BPM-PTSP, setelah meminta dan mengecek perizinan usaha ditemukan semua izin sudah habis masa berlakunya seperti SIUP, TDP restauran.

“Izinnya sudah mati dari 2007 silam, dan ini harus diperpanjang,” kata Perwakilan BPM-PTSP Kota Batam, Widodo.

Selain perizinan usaha, tim monitoring juga menemukan izin laik sehat yang dikeuarkan Dinkes Batam juga telah habis masa berlakunya.(cr17)

Pemda Tetapkan PBB Rp 500 Ribu Per Meter

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan harga pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 500 ribu per meter. Setelah harga jual tanah sangat tinggi di wilayah Ranai.

Saat ini harga jual tanah di sekitar jalan Pramuka, Sukarno Hatta hingga DKW Mohd Benteng Ranai berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per meter.

Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2017 ini sudah dilakukan perubahan. Dan melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).

Ketentuan setoran PBB katanya, juga diatur berdasarkan zonasi. Wilayah pedesaan dan perkotaan akan berbeda. Wilayah perkotaan​, PBB tertinggi mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per meternya.

Tentu nilai PBB tertinggi ini katanya, menyesuaikan harga NJOP. Diketahui di Ranai, harga jual tanah mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per meter. Di zonasi pedesaan, nilai setoran PBB paling rendah Rp 2 per meternya.

“Penetapan nilai setoran PBB Pemerintah menyesuaikan NJOP dan zonasi. Kalau tanah disitu mahal, maka PBB juga mahal. Misalnya di jalan Pramuka, tanahnya kan mahal sampai Rp 1,7juta per meternya. Setoran PBB juga bisa kisaran Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu per meter,” sebut Siswandi kemarin.

Dikatakan Siswandi, selama 10 tahun terakhir pemerintah daerah belum pernah  melakukan kajian nilai PBB. Sehingga wajar, sebagian masyarakat kaget, terutama pemilik tanah di wilayah Ranai.

Namun sambung Siswandi, pemerintah daerah tentu tidak memiskinkan masyarakat dengan nilai PBB tersebut. Karena penetapan juga dilihat kemampuan perorangan. Dan yang ditekankan ini adalah perusahaan dan kalangan tertentu yang memiliki banyak aset property. Disatu sisi katanya, agar harga jual tanah di Natuna tetap stabil.

“Dulu harga tanah masih murah, tapi sekarang di zona-zona tertentu sudah sangat mahal. Namun akan ada perbedaan nilai PBB, tanah rawa akan beda nilainya dengan tanah bukan rawa. Sama halnya tanah yang berada di pinggir jalan dengan yang berada jauh dari jalan. Semuanya jadi pertimbangan untuk menetapkan nilai setoran PBB,” ujar Siswandi.(arn)

1...13,31513,31613,317...14,268Halaman 13,316 dari 14,268

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000