batampos.co.id – Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna kini punya Klinik Keuangan Desa.
Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, diresmikannya Klinik Keuangan Desa diharapkan pengelolaan keuangan Desa yang Efektif. Dengan menerapkan aplikasi berbasis sistem keuangan Desa.
Klinik keuangan Desa kata Siswandi, tujuannya agar kepala Desa berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang disalurkan ke kas daerah.
“Kades hati-hati gunakan anggaran. Klinik keuangan Desa ini dapat membantu,” kata Siswandi.
Dikatakan Sekda, saat ini beberapa Desa sudah dididik kepolisian. Sehingga klinik keuangan desa dapat mencegah dan mengobati persoalan keuangan Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pemkab Natuna, Indra Joni mengatakan, undang-undang nomor 86 tentang pembanguna daerah dan desa, serta peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 103 tentang keuangan desa. Sementara kondisi perangkat desa hingga saat di desa kurang mendapatkan pembinaaan dari Organisasi Perangkat Daerah.
Sumber daya manusia di Desa katanya, kurang berkualitas, padahal jika dilihat dari faktor geografi desa-desa di Natuna lokasinya jauh tersebar di pulau-pulau.
“Peran petugas pendamping yang turun ke desa untuk pembinaan. Termasuk, peningkatan sarana prasarana desa dan tunjangan pegawai desa sangat penting. Dan dengan klinik keuangan Desa, dapat memakmurkan Desa dan mendukung program pemerintah,” kata Indra Joni.(arn)
batampos.co.id – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Hinterland (Forphil) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lingga, Jumat (7/7) pagi. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta lembaga Adhyaksa di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini agar menindaklanjuti seluruh kasus yang sedang ditangani, salah satunya kasus dana hibah Pramuka.
“Kedatangan kami kemari untuk menegur atau semacam memberitahu agar tidak lalai terhadap penegakan hukum. Kami sudah muak semua ini,” ujar Siswandi ketua Forphil setelah melakukan aksi di Kantor Kejari Lingga.
Lebih lanjut Siswandi menambahkan, perkumpulan pemuda ini akan mendukung segala bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Terlebih visi dan misi pemerintahan saat ini sangat anti terhadap korupsi. Untuk itu Siswandi bersama seluruh pemuda lainnya mendesak agar pejabat yang ada saat ini dan terlibat kasus korupsi untuk cepat ditindaklanjuti.
Namun Siswandi enggan memberitahukan nama pejabat teras Pemkab Lingga yang disebutnya terlibat dalam kasus korupsi. Walau demikian, Siswandi berjanji akan terus memantau perkembangan kasus korupsi yang telah ditangani di Kejaksaan Negeri Lingga. Bahkan pemuda berkacamata itu, mengancam akan menerjunkan lebih banyak massa lagi mendatangi kantor Kejaksaan.
Seperti diketahui, dana hibah untuk Pramuka Lingga dikeluarkan pada anggaran 2013 sebesar Rp 1,3 milyar. Kasus tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Lingga.
Setelah lima perwakilan pendemo berdialog dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Puji Triasmoro di ruangan kerjanya, seluruh pendemo akhirnya kembali dengan teratur.
Menurut Puji, sesuai aturan yang ada Kejaksaan Negeri Lingga tidak dapat memberikan keterangan apapun terkait kasus yang masih berjalan yakni kasus yang masih dalam tahap lidik ataupun penyelidikan. Namun semua kasus yang ditangani saat ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan fungsi mereka sebagai penegak hukum.
“Kami tetap melaksanakan tugas sebagai penegak hukum yang tentunya untuk keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Puji kepada sejumlah wartawan saat memberikan keterangan pers terkait aksi demo tersebut. (wsa)
Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi dan Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto memperlihatkan barang bukti sabu dan dua tersangka di Mapolres Bintan, Senin (20/3), F.Choky/ Batam Pos
batampos.co.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian akhirnya angkat bicara soal dugaan penggelapan barang bukti (BB) narkoba yang dilakukan Kepala Satuan (Kasat) narkoba Polres Bintan, DA, dan empat anggota polisi lainnya. Ia membantah adanya penggelapan itu, namun ia tak memungkiri anggotanya itu melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.
“Karena melanggar kode etik polisi, kasat narkoba sudah diganti sejak Ramadan lalu,” kata Sam Budigusdian disela-sela kegiatan donor darah dalam rangka HUT Bhayangkara ke- 71 di Mega Mall, Jumat (7/7).
Sam mengatakan barang bukti sabu seberat 16 kg tersebut masih utuh. “Tidak ada digelapkan,” ucap Sam.
Namun ia mengakui ada beberapa bagian barang bukti yang agak rancu, hingga perlu penyelidikan mendalam.
“Kami masih menyelidiki yang diungkap di Tanjungpinang beberapa gram itu. Apa bagian (barang bukti 16 kg) dari itu atau tidak,” ucapnya.
Secara singkat Sam menuturkan kronologis tindakan oknum polisi Polres Bintan yang menyalahi kode etik.
Saat melakukan kegiatan pengungkapan kasus narkoba di hotel Comfort, ada kesalahan teknis yang dilakukan. Dimana barang bukti yang ada, tidak segera dimusnahkan. Padahal surat dari kejaksaan, untuk penetapan (pemusnahan barang bukti) di persidangan sudah keluar.
“Adanya putusan dari kejaksaan, bunyinya penetapan untuk persidangan atas dasar permintaan kasat reserse (kasat narkoba, red),” tuturnya.
Namun, Sam sudah meminta lagi untuk penetapan pemusnahan barang bukti disegerakan. “Saya sudah beritahu untuk dimusnahkan. Karena ini sudah berlarut-larut, jadi harus segera,” ujarnya.
Barang bukti sabu 16 kg yang jadi polemik itu, adalah hasil pengungkapan jajaran Satresnarkoba Polres Bintan, 17 Maret lalu. Selain 16,5 kg sabu, ikut diamankan juga barang bukti 500 pil ekstasi.
Polres Tanjungpinang dalam satu operasi menangkap seorang kurir narkoba. Hasil pemeriksaan, kurir ini mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari oknum polisi di Polres Bintan. DA cs kemudian diamankan karena diduga memaikan BB narkoba hasil tangkapan Polres Bintan itu. (ska)
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (tengah), didampingi Bupati Bintan, Apri Sujadi (kanan) dan CEO PT GWS Properti, Bandono Budiman (tiga kiri) melakukan simbolis peletakan batu pertama pembangunan Avara Resort dan Mangata Water Villa yang akan dibangun tahun ini. F. Choky Nainggolan/Batam Pos.
batampos.co.id – PT Grand Wie Sukses (GWS) Properti, resmi memulai pembangunan Avara Resort Bintan dan Mangata Water Villa pada tahun ini. Dengan diawali peletakan batu pertama oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, bersama Bupati Bintan Apri Sujadi, didampingi CEO PT Grand Wie Sukses (GWS) Properti, serta Manager of Asia Region Power China selaku kontraktor pembangunan project yang berlokasi di pantai trikora IV Desa Malang Rapat, Jumat (7/7).
CEO PT GWS Properti, Bandono Budiman menyampaikan bahwa keinginan mereka untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten siap dibuktikan dengan gencarnya melakukan pembangunan resort di kawasan Trikora Bintan.
“Ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik untuk di kunjungi para wisatawan, sebab konsepnya merupakan yang pertama kali dan satu-satunya ada di Indonesia serta yang paling terbesar di Asia, dengan konsep villa diatas air,” jelasnya.
Ia menuturkan pembangunan villa ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pembangunan akan difokuskan untuk yang Avara resort, dengan ditargetkan dua tahun selesai.
“Pertama kita akan fokus bangun yang di darat. Setelah itu dilanjutkan untuk membangun yang diatas laut, sembari melengkapi persyaratan administrasi yang masih dalam proses melalui Provinsi ke pusat,” terangnya.
Bandono juga berharap agar infrastruktur wilayah dan jalanan bisa terus dibangun oleh pemerintah sebagai fasilitas pendukung untuk pengembangan potensi wisata di Bintan, supaya bisa lebih maksimal.
Manager of Asia Region Power China Zhang Goupeng dalam sambutannya mengungkapkan rasa terimakasih atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan.
“Kami berkomitmen serta optimis bahwa wisata di Bintan akan melesat maju, bahkan mampu menguasai wisata Asia” ungkapnya dalam kata sambutannya.
Avara Resort Bintan akan dibangun bertaraf bintang 4 dan diiringi dengan kemewahan Mangata Water Villa yang merupakan Villa di atas air pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia.
Proyek yang bernilai investasi sebesar Rp 3,5 Triliun ini akan diimbangi dengan peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah tersebut dalam waktu dekat.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan dirinya tak akan segan-segan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, guna membantu dalam meningkatkan segala keperluan Infrastruktur demi kemajuan Kabupaten Bintan.
“Apa pun yang diperlukan kami siap mendukung untuk kemajuan wisata di Bintan ini,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Bupati Bintan Apri Sujadi. Ia menuturkan bahwa dirinya siap mengimbangi pengembangan wisata di Bintan dengan melengkapi segala infrastruktur yang dibutuhkan.
Namun demikian, dirinya juga berharap agar Pemerintah Provinsi, juga dapat mendukung segala program yang akan dilaksanakan, supaya nantinya segala kendala yang mungkin akan hadir dapat diatasi atau minimal diantisipasi sedini mungkin.
“Bintan akan terus berbenah, untuk itu kami harapkan Pemerintah Provinsi dapat senantiasa mendukung pembangunan yang kami laksanakan. Seperti pembangunan jalan yang masuk dalam status Provinsi dapat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan jalan yang masuk dalam status Kabupaten dapat juga kami segerakan pembangunannya dengan segala kemampuan yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa Bintan akan menjadi daerah dengan destinasi wisata yang dapat menarik mata dunia,” imbunya. (cr20)
batampos.co.id – Mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Reni Yusneli telah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Tanjungpinang. Resminya Reni menyandang jabatan kadis tersebut setelah Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah melantiknya di Aula Lantai III Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (7/7).
Selain Reni, Lis juga melantik enam pejabat lainnya. Yaitu Hendri dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Amralis dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan (DPRKPKP), dan Agustiawarman dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos).
Berikutnya, Samsudi yang dilantik dengan jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan Kemasyarakatan, Bambang Hartanto dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) serta Efendi dilantik dengan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Lis mengatakan pelantikan ketujuh pejabat ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang Nomor 195/2017 tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (JPTP) Pemko Tanjungpinang.
“Pelantikan ketujuh pejabat JPTP ini sudah melalui seluruh tahapan. Dan telah ditetapkan bedasarkan SK Walikota Tanjungpinang,” ujar Lis.
Dikatakan Lis, pejabat yang dilantik harus menjalankan seluruh amanah yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian laksanakanlah semua tupoksi itu dengan penuh tanggungjawab.
Lis berharap pejabat baru dapat mendukung seluruh program kerja sesuai visimisi Pemko Tanjungpinang. Lalu berikanlah pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.
“Jalankanlah semua tugas dengan baik. Karena tanpa dukungan OPD seluruh program pemerintah tak dapat berjalan lancar,” bebernya.
Sementara itu, Sekda Pemko Tanjungpinang, Riono mengatakan pelantikan JPTP ini hanya dikhususkan untuk tujuh pejabat saja. Sedangkan dua jabatan lagi belum bisa dilaksanakan pelantikannya mengingat pejabat lamanya masih menjabat.
“Jabatan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) belum bisa dilakukan pelantikan. Karena pejabat lamanya masih menjabat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, dua kursi yang masih diduduki pejabat lamanya adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Robert Pasaribu dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Gunawan Grounimo. Kedua pejabat ini akan memasuki masa pensiunnya pada Oktober mendatang.
Maka, pejabat terpilih yang diberikan amanah untuk menjabat sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Kadispora terpaksa diundur pelantikannya.
“Ketika Pak Robert dan Pak Gunawan masuk masa pensiunnya. Kami baru melantik pejabat terpilih tersebut, jadi diharapkan pejabat-pejabat baru itu bisa bersabar,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan, Pemkab Bintan terus memberikan kemudahan-kemudahan investor dalam berinvestasi di bidang pariwisata.
Bahkan, Pemkab akan merencanakan pembangunan akses jalan Lagoi dan Trikota. Ini disambut baik di kalangan pengusaha, karena menunjang sektor pariwisata di Pantai Trikota.
“Di kawasan timur kita punya kawasan wisata terpadu Lagoi dan Pantai Trikora juga banyak resort,” kata Apri.
Hanya, kawasan wisata Pantai Trikora menurut Apri belum terintergrasi secara baik seperti pengelolaan kawasan wisata terpadu di Lagoi. Karena, promosi pariwisata di Pantai Sakera dilakukan oleh masing-masing resort.
“Perlu dibuat event yang terintegrasi di kawasan wisata Pantai Sakera, sehingga resort satu dengan lainnya terintegrasi dengan baik,” katanya.
Selain itu, agar kedua kawasan wisata tersebut sama-sama maju, Apri mencanangkan pembangunan akses jalan penghubung antara kawasan wisata Lagoi dan Trikora.
“Sangat menunjang pariwisata di Pantai Trikora apabila dibuka jalan tembus langsung ke Lagoi,” ujarnya.
Menurut Apri, ini berdampak sangat baik untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. “Tahun lalu, jumlah turis yang melakukan perjalanan wisata ke Bintan sekitar 315 ribu orang. Tahun ini ditargetkan sekitar 500 ribu kunjungan turis,” sebut Apri.
Dia menambahkan, hanya kendala di lapangan saat ini, jalan di kawasan wisata di Pantai Trikora masih gelap. Sebab, status jalan di sana adalah jalan nasional. “Tidak boleh dianggarkan melalui APBD Bintan karena status jalan nasional,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Bintan akan terus membangun infrastruktur lain untuk menunjang usaha pariwisata
di Bintan.
Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira mengatakan, saat ini ada sekitar 12 hingga 15 resort yang beroperasi di kawasan wisata Pantai Trikora. Sejauh ini, dari event yang digelar Pemkab Bintan seperti Tour de Bintan, banyak juga peserta yang menginap di resort yang ada di Pantai Trikora.
“Kita akan pikirkan membuat event yang memungkinkan di kawasan wisata Pantai Trikora,” sebutnya.
Bandono Budiono, CEO PT GWS Properti menyambut baik rencana itu. Karena, memudahkan akses wisatawan yang akan berkunjung ke resortnya. “Jadi lebih dekat, 20 menit sampai,” ujarnya. (cr21)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Tanjungpinang Barat, Kamis (6/7) malam. Meringkus dua pelaku pencurian handpone, yang menjalankan aksinya di parkiran rumah dinas pegawai Rutan Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.
Kedua pelaku yang diamankan yakni M Purwadi, 25, residivis kasus pencurian sepeda motor dan Ariansyah Putra, 19. Mereka dibekuk di Jalan Pramuka, Lorong Buru.
Kapolsek Tanjungpinang Barat, AKP Yuhendri Yanuar, mengatakan ditangkapnya kedua pelaku tersebut berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari korban atas nama korban Monic Yuliana, yang kehilangan handpone di dalam jok motor saat menjenguk salah satu kerabatnya di Rutan Tanjungpinang.
“Kami lakukan penyelidikan, berdasarkan hasil CCTv akhirnya kami dapatkan ciri-ciri pelaku. Dan benar pencurian tersebut dilakukan pelaku yang salah satunya residivis,” ujar Yuhe sapaan Kapolsek.
Dikatakan Yuhe, berdasarkan keterangan pelaku. Mereka telah mengintai korban sejak lama. Sebab, mereka mengetahui korban sering meletakkan ponselnya di dalam jok motor matic yang digunakan.
“Yang ngambil di dalam jok Ariansyah. Mereka saat itu menggondol dua unit Handpone yakni Handpone Iphone 5S dan Samsung J3 warna Gold,” kata Yuhe.
Akibat perbuatan pelaku, terang Yuhe, korban mengalami kerugian Rp 4,3 juta. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4 dan ke 5 junto pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mereka pun saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.
“Untuk barang bukti yang kami amankan selain Handpone, satu unit motor Suzuki Satria FU BP 6335 WE yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya,” pungkas Yuhe.(ias)
batampos.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Kepri, Yerri Suparna mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri sudah menarik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kartika Jaya Jemaja (KJJ) yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri. Menurut Yerri diberikan lagi atau tidak IPK tersebut menunggu hasil investigasi Polda Kepri.
“Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara itu, IPK PT. KJJ kita tarik kembali. Meskipun mereka sudah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp4 miliar,” ujar Yerri Suparna menjawab pertanyaan media di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang, Jumat (7/7).
Menurutnya, dari 3.8 ribu hektar, pihaknya baru memberikan IPK sebanyak 150 hektar. Dijelaskannya, pemberian izin tersebut sudah melalui proses yang panjang. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan sidang lapangan dan mendata jenis-jenis kayu yang ada dalam kawasan 150 hektar tersebut.
“PNBP yang dibayarkan sesuai dengan nilai kayu. Pihaknya juga tidak sembarangan memberikan IPK, jika tidak ada didukung dengan perizinan lainnya,” jelas Yerri.
Masih kata Yerri, pemberian IPK juga mempelajari kondisi lingkungan. Apakah dengan pemanfaatan kayu nanti akan memberikan dampak lingkungan. Artinya tidak ada jaminan 3,8 hektar tersebut bisa dikeluarkan IPK-nya. Karena tergantung pada dampak yang ditimbulkan.
Ditegaskannya, pihaknya enggan untuk membahas persoalan hukum yang terjadi. Karena sudah merupakan ranah penegak hukum. Lebih lanjut katanya, apabila sudah ada hasil penyelidikan dari Polda terangnya, maka akan dikaji dan dipelajari terlebih dulu oleh Pemprov, apakah IPK itu bisa ddiserahkan kembali kepihak perusahaan tersebut atau tidak.
“Yang jelas status 3,8 ribu hektar tersebut bukan lagi hutan lindung. Karena sudah diputuskan Pemerintah Pusat menjadi Hak Pemanfaatan Lain (HPL). Artinya untuk mengembalikan status tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” tutup Yerri.
Seperti diketahui, Peraturan Menteri Kehutunanan (Kemenhut) Nomor 26 Tahun 2015 telah mengatur tentang IPK. Bahkan ditegaskan, apabila terjadi potensi yang bisa menyebabkan konflik IPK tersebut bisa ditarik oleh Pemerintah Provinsi. Menurut sejumlah sumber di kawasan yang diperuntukan bagi PT. KJJ tersebut ada pohon langka, yakni pohon balau. Bahkan pohon tersebut hanya ada di Brazil dan Jemaja, Anambas.
Dari informasi yang didapat di lapangan, DLHK Pemprov Kepri Kamis (6/7) lalu diaudit Tim Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masih dari informasi di lapangan, saat Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kementerian dan Tim Penegakan Hukum Regional Sumatera.(jpg)
batampos.co.id – Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok, Chinapower semakin kuat menyatakan minatnya untuk berinvestasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin). Bahkan perusahaan tersebut ingin mengingkat Pemerintah Provinsi Kepri dengan sebuah Memorandum of Understanding (Mou). Akan tetapi Gubernur belum bersedia untuk menandatangani MoU tersebut.
“Memang Chinapowers semakin berhasrat untuk membangun Jembatan Babin. Mereka ingin membuat nota kesepahaman, tetapi ada hal-hal yang harus dipelajari,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (7/7) usai melakukan peletakan batu pertama Havana Resort di Bintan.
Menurut Gubernur, banyak pihak yang berminat untuk berinvestasi pembangunan Jembatan Babin. Dijelaskannya, kenapa dirinya masih ingin mempelajari MoU yang disodorkan Chinapowers. Pasalnya MoU tersebut dibuat sepihak, sehingga khawatir ada pihak yang dirugikan.
“Kita tentu harus hati-hati, karena ini project prestisius. Kalau memang tidak ada yang dirugikan, dan mereka memang serius tentu kita akan sangat terbuka,” papar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepri, Azman Taufik menambahkan, untuk mencapai break event poin tidak cukup dengan investasi Jembatan Babin. Tentu untuk mempercepat itu, Pemprov Kepri akan menyiapkan insentif-insentif tertentu.
“Tujuan dibalik perencanaan pembangunan Jembatan Babin adalah untuk meningkatan ekonomi Kepri. Apalagi Batam dan Pulau Bintan sudah terintegrasi,” ujar Azman.
Menurut Azman, Powerchina merupakan perusahaan besar. Bahkan pembangunan Waduk Jati Gede adalah salah satu contohnya. Dijelaskannya, Detail Engineering Design (DED) Jembatan Babin pada 2010 lalu adalah lebih kurang Rp6 triliun. Akan tetapi jumlah tersebut bisa bertambah.
“Tentu itu merupakan investasi yang luar biasa. Sehingga butuh waktu untuk balik modal. Artinya tidak ada salahnya kita memberikan insentif sebagai bonus atas investasi yang sudah dilakukan,” papar Azman.(jpg)
batampos.co.id – Bukan hanya Lion Group yang membangun fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Bandara Hang Nadim. Raksasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia juga membangun fasilitas serupa mulai tahun ini. Garuda juga mengincar pasar internasional.
Keseriusan maskapai plat merah itu bisa dilihat dari diterjunkannya tim dari Garuda Maintenance Facility (GMF), anak usaha Garuda untuk mengukur lahan yang akan mereka gunakan.
“Setelah MoU kemarin, sudah ketahuan perlunya berapa hektare. Mereka butuh 25 ribu meter persegi,” ucap Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Jumat (7/7).
Eko mengatakan GMF akan membangun MRO tepat di sebelah kanan lahan milik Lion. “Target mereka tahun depan akan bangun dan sistem kerja samanya adalah kerjasama operasi (KSO),” katanya lagi.
Tak hanya membangun MRO, GMF juga sekaligus membangun gudang logistik yang direncanakan akan beroperasi pada 2019.
Fasilitas ini diperuntukkan sebagai hangar untuk pesawat wide body dan secara bertahap akan terus berkembang. Salah satu fasilitas yang akan dibangun adalah gudang logistik.
Keberadaan gudang logistik adalah untuk mendukung kebutuhan persediaan suku cadang untuk operasional hangar di lahan tersebut dan juga untuk line maintenance GMF di area Sumatera dan sekitarnya.
Fasilitas yang akan dibangun nantinya diproyeksikan akan dapat menyerap pasar perawatan pesawat internasional.(leo)
