Kamis, 16 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13325

Dalmasri: Boleh Beda, Tapi Tetap di Bingkai NKRI

Putut A
-
0
Dalmasri: Boleh Beda, Tapi Tetap di Bingkai NKRI
Wabup Bintan Dalmasri Syam menyerahkan SK CPNS kepada PTT Kemenkes, usai peringatan hari lahirnya Pancasila di halaman kantor bupati Bintan, Kamis (1/6). F.Humas Pemkab untuk batampos.

batampos.co.id – Wabup Bintan Dalmasri Syam memimpin upacara hari lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (1/6) sekitar pukul 08.00. Usai membacakan pidato dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tentang pentingnya pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, Dalmasri juga mengimbau masyarakat Bintan khususnya untuk tidak mempelebar jurang perbedaan.

“Boleh beda, beda agama, suku, beda kampung, tapi hati, pikiran dan tenaga harus tetap untuk kesatuan dalam bingkai NKRI,” kata Dalmasri.

Dalmasri juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan tanggal lahirnya Pancasila, 1 Juni sebagai hari libur nasional. “Harusnya, itu sejak dulu hari lahirnya pancasila sudah jadi hari libur nasional,” katanya.

Oleh sebab itu, di peringatan hari lahirnya pancasila, Dalmasri mengimbau masyarakat tidak hanya memanfaatkan hari liburannya saja. Tetapi, lebih dari itu. Masyartakat, khususnya di Kabupaten Bintan harus menjiwai dan memaknai Pancasila. “Pelajari dan dimengerti,” tegas pria berkacama mata itu.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan simbolis SK CPNS kepada 2 orang dokter dan 42 orang bidan PTT Kemenkes yang mengabdi di lingkungan Pemkab Bintan. Juga, penyerahan 3 unit mobil ambulans kepada UPTD Puskesmas Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Tambelan.

Kadis Kesehatan Bintan, dr Gama AF Isnaini mengatakan, kendaraan bantuan dari pemerintah ini akan digunakan untuk operasional puskesmas. Diharapkan, adanya bantuan dapat meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat Bintan.
Untuk 2 dokter dan 42 bidan yang mendapat SK CPNS. rata-rata telah bertugas di sejumlah puskesmas di Bintan selama puluhan tahun.

Bahkan, PTT bidan Kemenkes yang diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Bintan, Intan telah berdinas selama 13 tahun. Danik Destiyana, ketua dari para bidan yang menerima SK CPNS mengatakan, sebenarnya ada 45 orang yang dinyatakan lulus pada Maret lalu. Tapi, satu orang telah mengundurkan diri, sehingga tinggal 44 orang yang terdiri 2 dokter yang tugas di puskesmas Mantang dan Numbing dan 42 bidan di sejumlah puskesmas di Bintan.

“SKnya mulai per 1 April,” katanya. Selama 9 tahun menjadi PTT bidan, ia mengatakan, telah ditugaskan di daerah pesisir. Selama itu juga, ia mengaku tidak ada masalah untuk pelayanan. Juga, tidak ada penolakan kehadiran bidan. Hanya, terkadang keritikan tetap diterima, sebagai upaya membangun pelayanan yang lebih baik.

dr Ahmad Teguh, adalah salah satu dokter yang secara simbolis menerima
SK CPNS mengaku baru setahun mengabdi di Bintan, di daerah Mantang. Pria asal Pekanbaru itu, juga mengaku senang bertugas di Bintan. Hanya, awalnya dia sedikit mengalami masalah bahasa. “Saya ini lahir di Bintan, waktu itu ayah saya juga kerja di sini. Tapi kemudian pindah ke Pekanbaru. Tahunya, kembali lagi ke sini. Mungkin, ada pepatah orang tua dulu, kalau sudah minum air di Pulau Bintan, pasti kembali lagi,” katanya tersenyum. (cr21)

Keberagaman Adalah Takdir Bangsa Indonesia

Putut A
-
0
Keberagaman Adalah Takdir Bangsa Indonesia
Gubernur Kepri membacakan Sambutan Presiden RI saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 di lapangan kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (1/6). F.Humas Pemprov Kepri untuk batampos.

batampos.co.id – Menjaga keberagaman di nusantara yang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut merupakan cerminan menjaga ideologi bangsa yakni Pancasila. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

“Sebuah takdir bagi bangsa kita yakni keberagaman, mulai dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Rote, berbagai etnis, budaya, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk NKRI. Itulah kebhinekaan dan hal itu patut terus dijaga setiap waktu,” ujar Gubernur dalam amanatnya membacakan Sambutan Presiden RI saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 di lapangan kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (1/6).

Pancasila sendiri merupakan hasil dari satu kesatuan yang melalui berbagai proses mulai dari tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan final pancasila pada 18 Agustus 1945 dan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahir pancasila yan diperingati setiap tanggal 1 Juni.

“Merupakan cerminan dari jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa dan mempersatukan kita,” sambung Nurdin.

Dilanjutkan Nurdin bahwa saat ini Kebhinekaan sedang di uji, dengan datangnya pandangan dan tindakan untuk mengusung ideologi selain Pancasila. Hal itu diperparah dengan penyalahgunaan teknologi dan informasi dengan maraknya penyebaran berita yang tidak benar alias hoax.

“Maka hal itu perlu dicermati lebih dalam lagi, pemahaman kita tentang ideologi Pancasila juga harus terus dipupuk dan ditekankan dengan benar,” lanjut Nurdin.

Komitmen Pemerintah untuk penguatan pancasila sudah jelas dan kuat, berbagai upaya terus dilakukan dengan telah diundangkan peraturan presiden nomor 54 Tahun 2017 tentang unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperjuat pengalaman pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program pembanfunan, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal ika, kita bisa terhindar dari masalah radikalisme, terorisme. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri,” kata Nurdin.

Nurdin mengajak masyarakat ubtuk terus menjaga perdamaian, persatuan dan persaudaraan diantara semua. Mari bersikap santun, saling menghormati, toleransi dan membantu untuk kepentingan bangsa demi kemajuan Indonesia.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Danrem 033/WP Brigjen TNI Fachri, Danlanud Tanjungpinang Kol. Pnb. Ign. Wahyu Anggono, Satuan TNI dan Polri, Satpol PP, ASN, Pelajar dan Mahasiswa, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. (bni)

DED Jalan Lingkar Sekupang Nagoya Telah Selesai Dikerjakan

Putut A
-
0
DED Jalan Lingkar Sekupang Nagoya Telah Selesai Dikerjakan
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah merampungkan Detail Engineering Desaign (DED) untuk satu ruas jalan lingkar luar (ring road) Batam yang menghubungkan Sekupang melewati Tanjungpinggir dan Patamlestari menuju Jodoh dan Nagoya.

“Ded baru satu ruas kami selesaikan untuk ruas jalan dari Patamlestari menuju Tiban,” kata Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Kamis (1/6/2017).

Jalan lingkar luar atau biasa disebut jalan menyusur pantai (beach road) ini akan dibangun sepanjang 60 kilometer. Fungsinya adalah untuk mendukung kawasan industri yang ada di Batam.

Jalan pantai ini merupakan proyek kerjasama dengan pemerintah pusat.”Setelah Ded selesai, maka akan segera ditenderkan,” imbuh Robert.

Saat ini ada sejumlah investor yang berminat untuk membangun kawasan terpadu di Tanjungpinggir. Jika dikembangkan sebagai kawasan terpadu, maka kawasan di Batam akan semakin merata pembangunan investasinya.

Dimana dalam kawasan terpadu dan kawasan industri, saat ini di kawasan Mukakuning Sei Beduk, Tanjung Uncang Sagulung, kawasan industri eloktronik di Batam Kota, kawasan MICE di Nagoya dan Jodoh, Lubuk Baja, Parawisat di Nongsa dan industri di Kabil, Nongsa.

Wacana pembangunan jalan menyusur pantai ini serupa dengan yang akan dilakukan oleh Pemko Batam dengan lokasi yang serupa.

Namun berbeda dengan BP Batam, jalan yang akan dibangun Pemko Batam berfungsi untuk mengalihkan arus lalu lintas yang padat di kota. Proses pembangunan akan dimulai tahun depan.

Karena dana yang cukup besar, Pemko juga akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

“Kalau hanya APBD pembangungan membutuhkan waktu 10- 15 tahun. Nah dengan adanya bantuan APBN kita bisa kejar pembangunan ini,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad belum lama ini.

Menanggapi hal ini, Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar menyarankan agar anggaran Pemko untuk membangun jalan pantai tersebut dialokasikan ke BP Batam saja.

“Anggarannya dialokasikan ke BP Batam saja. Yang penting jalannya terbangun,” pungkas Robert.(leo)

Sahat: Pemprov yang Berhak Menerima Pajak Air

Putut A
-
0
Sahat: Pemprov yang Berhak Menerima Pajak Air

batampos.co.id – Pengesahan perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang termasuk di antaranya sektor pajak air permukaan, bukan sebuah upaya penaikan tarif air kepada masyarakat. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menegaskan PT ATB, selaku perusahaan pengelola air di Batam, mestinya memahami hal tersebut.

“Itu sebenarnya tidak (ada kenaikan tarif, red), karena hitungannya ATB dengan pemprov bukan mengenai kenaikan harga,” tutur Jumaga saat dihubungi, Kamis (1/6).

Ia menuturkan, perubahan perda itu sudah mengikut aturan yang berlaku. Artinya mengacu pada Undang-Undang, air permukaan sepenuhnya dikuasai oleh provinsi. “Tidak mempengaruhi nilai jual air. Tidak ada hubungannya sama sekali,” seru Jumaga.

Ia juga menambahkan, nantinya gubernur juga akan menandatangani MoU mengenai hasilnya. Lalu diikuti Peraturan Gubernur (Pergub) ke depannya. “Ini antara kedua belah pihak, mengenai pembagian hak,” sambungnya.

Terpisah, Sahat Sianturi yang merupakan Ketua Panitia Khusus saat pembahasan ranperda revisi pajak retribusi menekankan hal yang serupa.

“Perda ini bukan bertujuan menaikkan tarif air. Kami juga meminta jangan dengan ditetapkan Perda ini mengakibatkan ada kenaikan tarif,” tegasnya.

Selama ini, disampaikan Sahat, ada pemahaman yang salah dari pihak ATB dan BP Batam mengenai pajak air permukaan.

Ia menjelaskan yang dibayar oleh pihak ATB ke BP Kawasan Batam bukan Pajak tersebut, adalah Royalty atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). “Yang punya hak menerima pajak air permukaan adalah Provinsi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan perpindahan wewenang pengelolaan DAM, Sahat mengaku belum adanya pembahasan maupun pemikiran terkait hal tersebut.

“Siapa pun yang kelola, wajib bayar pajak air permukaan,” singkat Sahat.

Terkait pemberlakuannya, DPRD meminta pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan selama tiga bulan terlebih dulu.

Sebelumnya, Surya Makmur juga turut menjelaskan persoalan kenaikan pajak ini.

“Jangan salah presepsi. Pajak air permukaan yang merupakan kewenangan pemprov. Yang akan diberlakukan ini tidak ada kaitannya dengan harga air,” ujar Surya.

Ia menjelaskan, karena pajak air permukaan selama ini dipungut oleh BP Kawasan. Sementara Pemprov hanya memperoleh Rp 20 dan itu jauh lebih kecil dari nilai yang semestinya diterima. Padahal berkenaan dengan Undang-undang tahun 2005, menegaskan bahwa pajak air permukaan menjadi kewenangan provinsi lantas DPRD lantas menyetujui untuk merevisi bagian tersebut.

“Atas dasar itu, kami masukkan dalam perubahan untuk pajak air. Sudah saatnya provinsi menerima itu, atas dasar amanat undang-undang,” tutup dia. (aya)

Percepat Kegiatan Lelang dan Belanja Modal

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sudah memasuki pertengahan tahun dan belum ada tanda-tanda serapan APBD tahun ini mencapai separuh. Sebab itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah meminta kepada Pemprov Kepri agar mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan lelang dan belanja modal. Kedua bidang ini, diyakininya akan berdampak baik bagi pemerintahan dan juga masyarakat.

“Pemerintah jadi tidak buru-buru dalam menyelesaikan programnya, masyarakat jadi terbantu dengan anggaran yang mulai dibelanjakan. Tidak dipungkiri, ekonomi Kepri hari ini masih bergantung pada APBD,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Untuk itu, sambung dia, yang perlu dilakukan Gubernur Nurdin adalah mendorong seluruh kepala masing-masing organisasi perangkat daerah untuk mulai bekerja lebih giat lagi. Sementara Sekdaprov sebagai motor pemerintahan harus berani melakukan percepatan kegiatan lelang dan belanja modal.

“Karena uang APBD bisa dipakai untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun ini, kata Iskandarsyah, harus disikapi secara cepat. Seluruh pemangku kebijakan harus bekerja keras agar ketergantungan ekonomi Kepri terhadap sektor pertambangan, perminyakan, dan industri bisa mulai dikurangi.

Yang perlu digesa dalam waktu dekat, sambung Iskandarsyah, adalah menjadikan Kepri sebagai daerah investasi. “Tapi riil untuk investasikan potensi. Intinya membawa investor yang bisa menanamkan modalnya di Kepri karena di sana akan banyak membuka lapangan pekerjaan dan itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Jika tidak bisa segera dilakukan dalam tahun-tahun ke depan, Iskandarsyah mengkhawatirkan, ketergantungan terhadap sektor perminyakan dan industri itu akan lebih menjadi dan dapat melenakan ketika dua sektor ekonomi ini sudah tidak bisa diandalkan.

“Ya apalagi persaingan ke depannya semakin terbuka. Pemprov harus mulai berpikir jangka panjang tentang pertumbuhan ekonominya,” pungkas Iskandarsyah. (aya)

Lis Sosialisasikan Program Kerja Akhir Jabatannya

Putut A
-
0
Lis Sosialisasikan Program Kerja Akhir Jabatannya

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah melaksanakan buka puasa dan tarawih bersama warga Kampung Yudowinangun di Masjid Al-Munawwarah, Rabu (31/5) malam. Dalam momen safari Ramadan kali ini, Lis mensosialisasikan program kerja dimasa akhir jabatannya.

Lis mengatakan dirinya sangat memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk berkeliling keseluruh rumah ibadah umat muslim. Dari masjid ke masjid maupun surau ke surau hanya untuk mengingatkan pentingnya toleransi antar umat beragama.

“Jagalah kondusifitas daerah ini. Marilah bersama-sama memupuk silahturahmi dan mempererat persaudaraan. Ingat, tidak ada perbedaan diantara kita,” ujar Lis.

Selain toleransi antar umat, kata Lis pemerintah juga akan mendukung terciptanya keharmonisan, kerukunan dan kesejahteraan. Caranya, lanjut Lis melalui berbagai program kerja yang akan direalisasikan sebelum masa kepemimpinannya berakhir.

Mulai dari pembangunan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan perekonomian sampai kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Semuanya akan dilaksanakan hingga tuntas bersama Pak Syahrul (Syahrul-red),” bebernya.

Lis beraharap masyarakat mendukung seluruh program yang digalakkan pemerintah. Apabila banyak paham negatif yang berkembang jangan ditelan mentah-mentah karena dapat memecahbelahkan persatuan dan kesatuan.

Agar hal negatif tidak berkembang, sambung Lis bentengi diri dengan pendidikan ilmu agama. Kemudian imbangi dengan pemikiran yang rasional atau masuk diakal dan jangan dengarkan berita hoax atau bohong.

“Manfaatkan ramadhan ini untuk melakukan intopeksi diri agar menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya. (ary)

Empat Tahun Sistem Penyediaan Air Bersih Mangkrak

Putut A
-
0
Empat Tahun Sistem Penyediaan Air Bersih Mangkrak

batampos.co.id – Kurangnya pasokan air bersih masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh warga Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang.

Pasalnya selama 4 tahun lebih warga terus berharap, agar Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) yang dibangun Pemerintah Provinsi Kepri sejak tahun 2012 lalu bisa segera difungsikan.

Namun, hingga saat ini SPAM yang sudah selesai dibangun tersebut, tak juga kunjung bisa dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar.

“Sudah lama (SPAM, red) tak pernah aktif. Mulai 2012 dibangun sampai hari ini belum ada sedikitpun berfungsi,” ujar Saharuddin, Ketua RT 03 Desa Malang Rapat di Kijang, Kamis (1/6)

Ia menjelaskan awalnya pembangunan SPAM tersebut, merupakan pengajuan langsung dari kades sebelumnya.

Dengan melihat kondisi, dimana hampir seluruh warga Desa Malang Rapat, hanya bisa mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami selaku perangkat desa tak bisa berbuat banyak untuk mendorong pengoperasian SPAM itu. Sebab belum ada penyerahan aset dari Dinas PU Provinsi sampai sekarang,” ungkapnya.

Saharuddin menambahkan pengoperasian SPAM tersebut, tentunya sangat diharapkan warga. Apalagi bagi warga yang tinggal di daerah bawah yang memiliki air sumur yang kondisinya kotor dan tak sehat.

“Setiap hari warga dibawah itu selalu memakai air yang warnanya kayak karatan gitu untuk mandi, nyuci kain, dan nyuci piring. Makanya tak jarang mereka sering juga minta air kesini,” tuturnya.

“Mudah-mudahan SPAM yang sudah siap dibangun dengan pipa-pipanya itu bisa segera dioperasikan oleh Pemprov. Karena kami sangat membutuhkannya,” harapannya.

Sementara itu, Umi salah satu warga Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, ini mengaku kecewa dengan ketidakjelasan Pemprov Kepri yang tak kunjung mengoperasikan SPAM yang sudah siap dibangun tersebut.

“Kalau nunggu air ini hidup, mungkin sudah mati lah warga disini semua, ” ungkapnya dengan nada kecewa.

Meskipun begitu, dirinya berharap agar pemerintah daerah bisa mendorong untuk pengoperasian SPAM tersebut, agar segera bisa difungsikan.

“Sudah lama kami menunggu ini berfungsi, tapi sampai sekarang juga gak ada kejelasan. Mangkrak gitu aja dan gak terurus SPAM itu,” imbuhnya. (cr20)

Pria Ini Oplos Obat Flu jadi Ekstasi

Putut A
-
0
ilustrasi ekstasi

NONGSA (BP) – Ditresnarkoba Polda Kepri mengamankan Mr, seorang pembuat ekstasi oplosan di Bengkong Baru, Kamis (18/5/2017). Polisi menangkap Mr setelah mendapat laporan dari masyarakat.

“Kami amankan saat berada dikamar kosnya,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol, Erlangga, Rabu (31/5/2017.

Dari informasi yang didapat batampos.co.id, Mr awalnya menjual ekstasi asli ke para pelangganya. Beberapa kali pelaku memberikan yang asli, namun setelah itu memberikan ekstasi oplosan.

Ekstasi oplosan ini dibuat dari bahan obat flu dan sakit kepala. Dimana obat tersebut dipatahkan dan dicairkan. Lalu dicetak ulang kembali, mirip seperti ekstasi. Sehingga pecandu ekstasi malah mengkonsumsi obat flu yang sudah dibuat mirip dengan barang haram tersebut.

“Saat ini pihak kami masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku lainnya. Dan kasus ini masih dalam pengembangan,” tuturnya.

Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yakni 32 butir diduga ekstasi, 60 bahan dasar obat flu  yang baru di patahkan, 1 papan obat flu, 1 unit ponsel, 1 gunting satu buah palu, dua besi bulat yang di gunakan sebagai cetakan untuk membuat Ekstacy, satu batang besi dan satu kertas pasir.

“Pelaku ini melanggar pasal 196 dan 197 UU Negera Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang kesehatan,” ungkap Erlangga. (ska)

Program 43 Bus Sekolah Gratis Belum Maksimal

Putut A
-
0
Program 43 Bus Sekolah Gratis Belum Maksimal
Pelajar menumpang pikap pergi ke sekolah. F.Choky/batampos.

batampos.co.id – Program Pemkab Bintan, dalam pengadaan 43 bus sekolah gratis yang digunakan untuk mengantar dan menjemput pelajar, belum berjalan dengan maksimal.

Pasalnya masih banyak pelajar yang hingga saat ini belum bisa merasakan fasilitas dari bus gratis tersebut.

Bahkan setiap harinya para pelajar ini terpaksa harus menumpang mobil pick up atau truk pasir untuk bisa sampai ke sekolah masing-masing.

Ini dirasakan hampir dari seluruh pelajar yang bersekolah di daerah Kampung Tanjung Kapur, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang.

Salah satu orang tua siswa SD 007 Karang Rejo, Irwan, 39 mengaku dirinya sangat menyayangkan atas perhatian pemerintah daerah yang dianggap masih memandang sebelah mata terhadap dunia pendidikan.

Hal ini dikarenakan, hingga saat ini belum ada satupun fasilitas dari total 43 unit bus sekolah gratis yang disewa pemerintah daerah masuk di daerahnya.

“Saya dan orang tua murid lainnya sangat prihatin melihat kondisi ini. Padahal jumlah anak sekolah disini cukup banyak, tapi hingga saat ini tak ada satupun Bus sekolah gratis yang masuk kesini,” ujar Irwan, dengan rasa kecewa, Kamis (1/6).

Ia mengaku, pihaknya juga sudah pernah mengajukan langsung terkait sarana angkutan untuk anak sekolah di wilayahnya, dalam Musrembang Kelurahan, namun tak juga kunjung terealisasi.

“Waktu musrembang pernah saya ajukan, ditanggapi atau tidak saya tidak tahu, yang pasti mewakili warga sudah pernah saya ajukan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan warga lainnya, yakni Suriani. Dirinya meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam membagikan sarana pengangkut bus sekolah gratis tersebut.

Ia menambahkan kebanyakan warga di wilayahnya adalah warga yang kurang mampu.

Untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah, terkadang orang tua juga harus mengeluarkan ongkos ojek.

“Kami minta agar pak Bupati bisa tinjau langsung ke sini. Banyak anak sekolah butuh angkutan disini. jangan hanya condong pada kecamatan tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, saat dihubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir, tidak menjawab. (cr20)

Dapat Informasi Hoax, Tanyakan Kejelasannya ke Aparat

Putut A
-
0
Ilustrasi

batampos.co.id – Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Batam mengingatkan warga kota ini untuk tidak terprovokasi dengan informasi atau berita-berita hoax yang menjurus pada perpecahan. Jika menerima informasi atau isu tersebut, diharapkan agar segera menanyakannya ke aparat keamanan atau pemerintah daerah.

“Kami minta jangan terprovokasi dengan isu hoax yang mau membuat bangsa ini terpecah belah,” ajak Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai upacara Hari Lahir Pancasila ke 72 di dataran Engkuputri Batamcenter, Kamis (1/6/2017).

Menurutnya, Batam tidak terlepas dari isu hoax. Untuk itu perlu pernyataan yang tepat agar isu hoax tidak berkembang liar. “Isu pasti ada, tapi bisa kita tepis. Caranya berikan pernyataan yang sesuai, tidak hoax,” katanya.

Sementara, itu Kapolresta Barelang AKBP Hengki berharap masyrakat tidak serta merta menerima mentah isu-isu yang berkembang. Menurutnya, jika masyarakat mendapati berita yang diragukan dan berpotensi memecah bangsa dan dapat menganggu pancasila sebagai dasar negara agar dapat ditanyakan ke pemerintah.

“Tanyakan ke pemerintah atau aparat  jangan cepat terprovokasi. Ada kami, Pemko, Polisi, TNI, DPRD,” ucapnya.

Dandim 0316/Batam Letkol Inf Dwi Sasongko berharap hal serupa, mengajak lapisan masyarakt  menepis hoax.  Selain itu, dia meminta agar masyarakat bahu membahu turut serta membantu aparat dan pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Mari jaga persatuan dan kesatuan, hindari hoax, percayalah bahwa indonesia bisa satu dengan pancasila,” ajaknya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Batam Nuryanto menyampaikan pentingnya kehidupan ber-Indonesia  mengacu pada pancasila. Menurutnya, pancasila mengatur hubungan antar anak bangsa, persatuan bangsa, musyawarah mufakat.

“Pancasila adalah satu kesatuan kepridaian yang harus diamalkan dan menjaga secara bersama dalam bernegara,” ucapnya. (cr13)

1...13,32413,32513,326...14,160Halaman 13,325 dari 14,160

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000