Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 13353

Dua Pekan, Mantang Gelap Gulita

0
Operator PLN sedang memperbaiki mesin pembangkit listrik di Gardu PLN Mantang. F.Harry/batampos.

batampos.co.id – Ribuan warga di Kecamatan Mantang terpaksa hidup bergelap-gelapan selama dua pekan. Sebab tiga mesin yang disiagakan PLN mengalami rusak berat. Sehingga lampu teplok (lampu berbahan minyak tanah, red) menjadi alternatif bagi 765 Kepala Keluarga (KK) untuk mendapatkan penerangan di malam hari.

“Sudah dua minggu kecamatan ini gelap gulita. Mulai dari pertengah sampai akhir April. Makanya kami terpaksa menggunakan lampu teplok untuk mendapatkan penerangan,” ujar Warga Mantang Lama, Ahmad Makruf ketika diwawancarai, Kamis (4/5).

Masalah kelistrikan ini, kata Makruf telah mengundang amarah warga Kecamatan Mantang. Bahkan warga sempat mengancam akan berdemonstrasi di Gardu PLN yang berada di Desa Mantang Lama. Namun atas kesepakatan bersama, perwakilan masing-masing desa mendatangi PLN Rayon Kijang untuk mendapatkan solusinya.

Mirisnya, lanjut Makruf PLN hanya mampu memperbaiki satu dari tiga mesin yang disiagakan. Itupun tidak bisa dinikmati seperti biasanya melainkan masing-masing desa mendapat jatah lima jam per hari. Diantaranya Desa Mantang Lama lima jam, Desa Mantang Besar lima jam dan Desa Mantang Baru lima jam.

“Mulai saat ini kami begiliran menikmati listrik. Selebihnya masih gunakan lampu teplok. Intinya masih gelap-gelapanlah dari tengah malam sampai pagi,” bebernya.

Wakil Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Bintan, Mansur Solor mengatakan pelayanan yang diberikan PLN sangat buruk. Sebab dari sekian banyak mesin yang disediakan hanya satu yang bisa dioperasikan. Sehingga pemadaman bergilir diberlakukan di kecamatan tersebut.

“Sebenarnya ada empat mesin. Tiga mesin disiagakan PLN dan satu lagi dari Pemkab Bintan. Namun hanya satu yang dioperasikan itupun dengan menggunakan onderdil bekas,” cetusnya.

Satu mesin yang dioperasikan, kata Makruf merupakan hasil kombinasi onderdil bekas yang diambil dari mesin lain yang tak dipakai. Diantaranya mesin bekas di Pulau Pangkil dan Pulau Penyengat. Mesin itulah yang sekarang menjadi andalan untuk menerangi kecamatan ini.

Mansur berharap Pemkab Bintan bisa berperan aktif untuk menyelesaikan masalah ini. Sampaikanlah aspirasi warga Kecamatan Mantang terkait kelistrikan langsung kepada pihak PLN. Sebab jika warga yang mendatangi PLN solusinya tak kunjung didapatkan.

“Kalau tiga mesin itu bisa dioperasikan pastinya tak ada lagi masalah kelistrikan. Tapi sayangnya hanya satu mesin yang hidup, jadi terpaka bergilirlah menikmatinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Manager PLN Rayon Kijang, David ketika ingin dikonfirmasi mengenai masalah ini ponselnya tidak aktif.(ary)

Harga Sawi Minyak Rp 18 Ribu Sekilo

0

batampos.co.id – Harga sayur sawi melambung tinggi di Pasar Tradisional Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Ini dikarenakan stok sawi mengalami kekosongan, sehingga mengakibatkan harga sawi naik tinggi.

“Harga sawi lagi mahal. Barangnya (sawi, red) sikit,” ujar Parti 38, salah satu pedagang, Kamis (4/5).

Parti menuturkan kenaikan harga ini terjadi untuk semua jenis sayur sawi diantaranya, sawi minyak dari harga Rp 8 ribu per kilo, naik menjadi Rp 18 ribu per kilo, sawi hijau dari harga Rp 8 ribu per kilo, naik menjadi Rp 16 ribu per kilo, sawi keriting dari harga Rp 8 ribu per kilo, naik menjadi Rp 16 ribu per kilo, sawi manis dari harga Rp 8 ribu per kilo, naik menjadi Rp 17 ribu per kilo, dan sawi pahit dari harga Rp 8 ribu, naik menjadi Rp 18 ribu, per kilo.

“Sudah sebulan ini naiknya. Namun bertahap,” katanya.

Menurutnya faktor utama kekosongan ini disebabkan karena banyaknya petani yang tidak menanam sayuran sawi, diakibatkan karena ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas, dan juga harga pupuk yang juga mahal.

“Kami biasanya ambil barang (sawi, red) dari Kecamatan Toapaya. Tapi kemarin dibilang mereka barangnya kosong, sikit yang tanam, pupuk mahal,” ungkap Parti.

Selain itu, kata Parti, cuaca buruk juga mempengaruhi kekosongan stok sawi, sebab beberapa hari ini di Kabupaten Bintan, sering hujan deras, sehingga mengganggu reproduksi tanaman sayur di Kecamatan Toapaya.

“Tak hanya faktor pupuk, hujan deras juga jadi masalah kekosongan sawi, karena banyak yang gagal panen, akibat hujan deras sebulan ini,” sebutnya.

Ia berharap Pemkab Bintan, bisa segera mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga ini.

“Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan ini. Terutama terkait dengan penyediaan pupuk, agar harga bisa normal lagi. Karena dampaknya sangat terasa, pembeli makin sepi,” imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang lainnya, yakni Mia 27. Ia mengaku kenaikan harga sayur sawi ini tentu berdampak terdap sepinya pembeli.

“Ini saja sudah mahal, sepi pembeli lagi. Gimana nanti mau puasa, pastinya akan naik lagi harganya,” ungkapnya.

Mia berharap Pemkab Bintan, bisa segera mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga ini. Terlepas apapun faktornya, tentu harus tetap diawasi, sehingga tidak memberatkan pembeli maupun pejual.

“Semoga lah bisa dicarikan solusinya. Apalagi ini sudah mau dekat puasa, kami takutnya harga ini yang nantinya akan semakin mahal, kasihan pembeli,” imbuhnya. (cr20)

Prosesi Lilin Majelis Buddhayana Kepri

0

 

Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi lilin menyambut Hari Waisak di Pusdiklat Buddha Amithaba Tanjungpinang, Rabu (3/5) malam. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Menuju kehidupan yang lebih baik jadi idaman setiap manusia. Diperlukan damai dan harmoni untuk menyikapi segala tingkatan lini kehidupan. Perayaan Tri Waisak menjadi titik-tolak mengajak seluruh umat Buddha agar lebih memahami empat kondisi alamiah.

“Ada kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Spirit ini yang menjadi landasan bagi latihan rohani untuk mentransformasi mental dengan damai dan harmoni,” kata Hendra Lim, Pandhita Majelis Buddhayana Indonesia (MDI) Provinsi Kepri.

Rabu (3/5) kemarin, di Pusdiklat Buddha Amitabha Tanjungpinang, digelar Puja Bakti Waisak Bersama dan Prosesi Lilin (Chuan Deng). Penuh khidmat prosesi perayaan itu berlangsung. Tak kurang, ada 300 pemeluk agama Buddha yang berkumpul dan merapal puja dan doa untuk kehidupan yang lebih baik.

Semua berbaur baik laki-laki, perempuan, tua dan muda berjalan mengitari ruangan ibadah sambil membawa lilin. Ritual tersebut bermakna sebagai penerangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi menyambut lahirnya sang Sidharta Buddha Gautama.

Hendra menjelaskan, lilin adalah simbol dari sebuah kebaikan. Suatu hal kecil yang mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Spirit memberi manfaat kepada alam dan manusia lain ini yang diserap dalam perayaan kemarin.

“Walaupun membakar diri, lilin memberikan terang kepada banyak orang,” terang Hendra Lim. (aya)

90 Persen DAK Pendidikan untuk Pembangunan Fisik

0
Murid SDN 002 Batamkota duduk ditangga sambil bermain bersama kawan-kawan menunggu jemputan, Selasa (16/8). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas pendidikan Kota Batam akan mengalokasikan 90 persen dari dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik. Sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah menengah pertama (SMP).

“Tahun ini pembangunan fisik fokus utama kita. Sekitar 90 persen (DAK) kita taruhkan disana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Batam, Muslim Bidin, Selasa (2/5) lalu.

Menurut Muslim, tahun 2017 ini Kota Batam mendapatkan bantuan DAK dari pusat untuk peningkatan sarana Pendidikan. “Angkanya saya belum tau pasti. Tapi informasinya kita dapat Rp 5 miliar SD dan Rp 12 miliar untuk SMP,” kata Muslim.

Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa dipergunakan oleh sekolah untuk melakukan penambahan RKB baru. Sehingga bisa menampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disekolah Negeri ketika tahun ajaran baru mulai dibuka.

“Hampir setiap tahun daya tampung sekolah di Negeri tidak berimbang dengan masuknya siswa baru,” terangnya.

Pembangunan RKB ini nantinya dialokasikan kepada 12 SD dan SMP 25. Pembangunan RKB tergantung kebutuhan.

“Jadi tak lagi satu RKB satu sekolah. Lihat kebutuhannya, bahkan ada satu sekolah kita bangun 6 RKB,” jelasnya.

Untuk kriteria sekolah yang mendapatkan bantuan RKB sendiri, kata Muslim, dilihat dari potensi dalam PPDB),

“Berpotensi baik dalam menerima siswa didik baru,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menyampaikan bahwa pengalokasian DAK memang diperuntukkan terhadap pembangunan fisik sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2016.

“Semua telah diatur di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku,” ujar Safari. (rng)

Water Front City jadi Ikon Natuna

0
Proses pembangunan water front city Pantai Kencana Ranai tahap pertama. F. Aulia/batampos.

batampos.co.id – Pembangunan water front city di pantai Kencana Ranai,
akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun pembangunannya tidak
dilanjutkan. Water Front City disepakati akan menjadi ikon daerah.

Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, water front city
sebelumnya sudah diperdakan penggarannya dalam APBD. Namun dengan
kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, realisasinya terkendala.
Namun dengan dukungan pemerintah pusat untuk Natuna, akhirnya
pembangunannya dapat dilanjutkan.

“Masyarakat Natuna sangat menantikan water front city ini bisa
terwujud sampai selesai. Pembangunannnya dapat di manfaatkan untuk
hal-hal yang positif. Dan tentu water front city adalah ikon Natuna,”
kata Candra kemarin.

Sejauh ini sambungnya, Pemerintah Daerah hanya mampu melaksanakan
reklamasi pantai bahkan secara bertahap dengan kemampuan APBD.
Bersyukur melalui APBN pembangunan tahap pertama sudah dimulai tahun
ini. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa tepat waktu dan dapat digunakan
untuk kegiatan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan water front city ini sambungnya, tidak
memerlukan anggaran yang sedikit. Sehingga tidak memungkinkan
diteruskan dari APBD. Keseluruhannya sekitar Rp 30 miliar, Pemerintah
pusat pun mengalokasikan dana bertahap. Tahun ini sekitar Rp 5 miliar.

“DPRD dan masyarakat berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi terus melaksanakan pembanungan water front city ini sampai
selesai 100 persen. Meski pelaksanaannya bertahap, rencananya tiga
tahun,” ujar Candra.

Candra mengatakan, DPRD juga berharap Pemerintah Provinsi juga dapat
memberikan perhatian terhadap pembangunan didaerah yang sudah dimulai
namun belum selesai. Seperti pembangunan pasar modern.

“Pasar modern Ranai dapat menyerap anggaran puluhan miliar. Tentu
berat untuk diselesaikan dari APBD Natuna. Perhatian Provinsi dan
Pusat sangat diharapkan daerah,” kata Candra.(arn)

Polres Bidik Nakhoda KMP Sembilang

0

batampos.co.id – Kepolisian Resort Lingga hingga saat ini telah memeriksa sepuluh saksi terkait penangkapan OTT di Kapal Roro KMP Sembilang. Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Suharnoko juga telah memanggil Nakhoda KMP Sembilang untuk dimintai keterangan terkait tangkapan pungli tersebut.

“Kami telah memanggil nakhoda KMP Sembilang untuk dimintai keterangan,” ujar Suharnoko, Kamis (4/5) pagi.

Suharnoko menambahkan, dalam pemeriksaan kesepuluh saksi tersebut keseluruhannya mengaku tidak mengetahui aktifitas pemungutan uang kasur, tikar, biaya kamar VIP dan penyewaan kamar ABK kepada penumpang. Namun lain hal nya dengan pengakuan tersangka yang telah diamankan polisi di Mapolres Lingga bernama Bahtiar.

Bahtiar mengaku, dirinya melakukan pemungutan uang sewa kasur, tikar, biaya kamar vip dan sewa kamar ABK tersebut atas perintah dari nakhoda KMP Sembilang.

Atas dasar pengakuan tersangka itu, Suharnoko membidik nakhoda KMP Sembilang untuk dilakukan penahanan. Hingga saat ini Suharnoko terus melakukan penyelidikan termasuk mengunjungi kantor ASDP di Batam.

Sebelumnya, tim saber pungli mengamankan satu orang tersangka pungli di atas kapal roro KMP Sembilang bernama Bahtiar. Dalam aksi tangkap tangan itu, Bahtiar kedapatan memungut uang kasur, tikar dan biaya kamar vip tanpa dolumen yang sah.

Karenanya Bahktiar dijerat dengan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara minimal satu tahun perjara, maksimal 20 tahun atau denda sedikitnya Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. (wsa)

Apri : Optimalkan Aparatur Desa

0
Apri Sujadi menyampaikan pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan tahun 2017, di Gedung Convention Hall Hotel Hermes Agro Resort, Rabu (2/5). F. Kominfo Bintan untuk batampos.

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta semua aparatur pemerintah di perangkat desa harus bisa mengoptimalisasi kemampuan untuk mengelola keuangan desa sampai ke tahap laporan dan evaluasi. Ini dilakukan agar sistem dalam penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bintan dapat berjalan baik.

“Persoalan kemampuan untuk mengelola keuangan desa sampai ke tahap laporan dan evaluasi bukanlah persoalan baru di pemerintahan. Ini pekerjaan lama yang secepat mungkin harus segera diselesaikan,” jelas

Apri, saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan tahun 2017, di Gedung Convention Hall Hotel Hermes Agro Resort, Rabu (2/5).

Kegiatan yang dihadiri seluruh camat dan lurah, serta Kepala desa se-Kabupaten Bintan, ini bertujuan untuk pembinaan lanjutan kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan setelah beberapa waktu lalu tim pembinaan pengelolaan keuangan desa telah dibentuk melalui rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

Apri mengungkapkan jumlah anggaran desa yang saat ini semakin signifikan harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban oleh setiap personel yang ada di desa.

Sebab jumlah desa yang ada di Kabupaten Bintan, merupakan salah satu jumlah terbanyak, sehingga membuat pemerintah daerah harus lebih serius dalam melakukan pembinaan.

“Kerap kali laporan pertanggungjawaban selalu mengalami perubahan, sehingga jangan sampai laporan dari setiap Desa memiliki gaya tersendiri, akan tetapi harus diseragamkan melalui konsep laporan yang telah disepakati secara resmi,” terangnya.

Menurutnya jika ada kegiatan yang dilakukan di desa dan kemudian ada kesalahan dalam laporannya, maka hal tersebut yang harus mendapat fokus pembinaan.

“Saya tekankan, jangan sampai ada kegiatan fiktif diatas laporan yang disusun nantinya,” tegas politisi partai Demokrat ini.

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan ini juga menghadirkan tiga narasumber yang terdiri dari Kasat Intel Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bintan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. (cr20)

Presiden Ukur Kinerja BP Batam Lewat Target Investasi

0
Suasana di galangan kapal yang menjadi sektor investasi perusahaan asing yang berada di kawasan industri galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji, Sabtu (18/2). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Target investasi Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun 2017 sebesar 585 juta Dolar Amerika. Hingga triwulan pertama, investasi yang telah terwujud sekitar 50,4 juta Dolar Amerika.

“Triwulan pertama 2017 ada 14 proyek dengan nilai investasi 50,4 juta Dolar Amerika. Dan untuk triwulan kedua nanti, sudah ada 10 perusahaan yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi,” kata Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Kamis (4/5).

Gusmardi mengakui nilai investasi triwulan pertama memang lebih kecil dibanding triwulan pertama 2016 yang mencapai 160 juta Dolar Amerika.

Namun hal itu terjadi karena pada awal tahun 2016 ada sebuah perusahaan yang melakukan perluasan usaha.”Kalau sekarang belum ada perluasan,” jelasnya.

Pria asal Medan ini menghembuskan angin segar dengan menyatakan 10 perusahaan asing sudah berminat untuk investasi pada triwulan kedua di Batam.

“Jika terealisasi, maka nilai investasinya mencapai 310 juta Dolar Amerika. Rata-rata investor tersebut berasal dari Eropa seperti Norwegia, Italia, Prancis, Inggris dan lainnya,” tambahnya lagi.

Sekarang semuanya pakai target. Gusmardi mengatakan presiden mengukur kinerja mereka dengan target investasi tersebut.”Makanya kami tidak hanya pergi ke pameran saja. Tapi juga menentukan fokus industri. Begitu juga dengan menambah fasilitas yang akan diberikan kepada investor,” ungkapnya.(leo)

Pemkab Berlakukan Sanksi Denda ke Wajib Pajak

0

batampos.co.id – Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas memberikan sanksi tegas berupa denda kepada salah satu wajib pajak yang tidak taat pajak. Tidak tanggung-tanggung besarannya mencapai Rp 100 juta.

Denda tersebut harus diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak dinilai tidak transparan dengan penghasilan perbulan. Hal ini ketahuan setelah pemda menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung penghasilan wajib pajak tersebut. Setelah dihitung BPKP baru diketahui jika ada perselisihan yang signifikan.

Sebelum diperiksa BPKP, wajib pajak tersebut hanya membayar pajak sekitar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta saja. Namun setelah dihitung langsung oleh BPKP ternyata meningkat tajam yakni Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per bulan.

Atas kelalaian tersebut wajib pajak tersebut dikenakan kurang bayar pajak selama satu tahun yang setelah diakumulasi mencapai Rp 100 juta dalam satu tahun 2016 kemarin.

“Ya benar dari beberapa wajib pajak yang sudah diperiksa BPKP, ada satu wajib pajak (pemilik restoran) yang dikenakan denda,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi kepada wartawan kemarin.

Diakuinya saat ini masih banyak wajib pajak terutama dari pajak hotel dan restoran yang hingga saat ini masih keberatan untuk memungut pajak dengan berbagai macam alasan seperti takut kehilangan pelanggan, susah memberikan pengembalian yang biasanya menggunakan uang recehan dan alasan lainnya.

Namun kata Azwandi, alasan itu tetap tidak bisa menghalangi aturan yang sudah ada. Menurutnya kedepan jika ada wajib pajak khususnya restauran, kedai kopi dan sebagainya jika tidak taat pajak, maka pihaknya akan datangkan BPKP untuk menghitung penghasilan mereka secara langsung sehingga besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak
lebih jelas. “BPKP berhak menghitung penghasilan wajib pajak,” ungkapnya.

Dikatakannya jika ada sejumlah kedai kopi yang meminta agar pemda menetapkan besaran pajak kedai kopi langsung berapapun besarnya. Misalnya kedai kopi A dikenakan Rp100 atau 200 ribu per bulan. Namun pemda tidak mau karena itu cenderung malahan menjadi pungli karena tanpa dasar. “Kalau itu dilakukan justru pungli larinya,” ungkapnya.

Azwandi, menambahkan, ke depan, pihaknya meminta kepada wajib pajak untuk membayar pajak melalui online atau melalui bank yang ditunjuk. Wajib pajak hanya datang ke BKD dengan membawa bukti pembayaran saja. “Ini arahan dari Kementerian keuangan supaya mengurangi transaksi uang tunai,” tambahnya. (sya)

Antisipasi Penimbunan Sembako, Polisi Pantau Spekulan dan Distributor

0

batampos.co.id – Ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Ramadan tidak saja menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Tapi, juga menjadi perhatian Polri. Untuk itu, kepada para distributor, pedagang atau spekulan diminta untuk tidak mengambil kesempatan momen Ramadan sekaligus Idul Fitri untuk menaikkan harga.

”Sesuai dengan hasil video conference dengan Kapolri, Mendagri, Menteri Pertanian dan Kepala Bulog yang saya ikuti dua hari lalu di Polda Kepri disampaikan bahwa persediaan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa atau Ramadan mencukupi. Bahkan, sampai dengan lebaran. Untuk itu, Polri mengingatkan kepada para distributor, pedagang atau ada yang mencoba-coba jadi spekulan untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun kebutuhan pokok atau menaikkan harga sembarangan, maka akan diambil tindakan tegas,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armaini kepada Batam Pos, Kamis (4/5).

Penegasan Polri ini, lanut Armaini, jelas bahwa distributor dan pedagang tidak harus menaikkan harga kebutuhan pokok. Karena, persediaannya mencukupi. Karena, jika menaikkan harga sembarangan, sudah tentu dampaknya adalah masyarakat yang menjadi pembeli. Jangan sampai masalah seperti ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan akhirnya muncul situasi dan kondisi yang tidak aman.

”Menteri Pertanian sendiri juga sudah menyampaikan kepada Polri bahwa Menteri Pertanian sudah mengantongi atau mengetahui siapa saja pemain atau spekulan kebutuhan pokok. Untuk itu, kita di daerah kabupaten juga harus mengantisipasinya. Salah satu dengan cara mengingatkan kepada para distributor dan pedagang agar tidka mainkan harga kebutuhan pokok,” jelas Armaini.

Untuk benar-benar menjamin dan mengawal tidak adanya permainan kebutuhan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau spekulan, maka Polri akan membentuk Satgas Pangan. Pembentukannya tidak saja di tingkat Mabes Polri dan Polda. Tapi, juga akan dibentuk sampai ke tingkat kabupaten. Tentunya, di dalam Satgas tersbeut juga akan dilibatkan jajaran dari pemerintah daerah dan instnasi terkait. (san)