batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi, menegaskan pihaknya akan secepatnya menuntaskan kasus penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, yang mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 200 juta.
“Kasus ini nggak begitu rumit. Untuk itu secepatnya akan kami proses biar ada kepastian hukum,” ungkap Herry, usai menghadiri acara sosialisasi Saber Pungli di PGRI, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (4/4).
Herry menjelaskan penyelidikan kasus penyelewengan dana desa ini masih terfokus kepada Kepala Desa Malang Rapat, Yusran Munir, selaku yang memiliki kuasa sebagai pengguna anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, sehingga merugikan negara.
“Sejauh ini kami masih fokus memeriksa kades-nya. Tentu dalam hal ini ia yang paling mengetahui detailnya penggunaan anggaran,” jelasnya.
Lanjutnya dugaan sementara, indikasi penyalahhgunaan ini merupakan program yang dikucurkan pada tahun 2016 lalu, dengan nilai dana desa sebesar Rp 1,2 Miliar.
Ia menambahkan dalam penyelidikan tersebut, tentu masih besar kemungkinan adanya penambahan terhadap kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan dana desa ini, karena penyelidikan masih bersifat awal.
“Ini baru penyelidikan awal. Mungkin penyelidikan ini bisa berkembang, dan kerugian juga bisa bertambah. Kita lihat saja nanti hasilnya,” imbuhnya. (cr20)
Global Halal Travel Consortium (GHTC) sebuah Konsorsium yang dibentuk untuk menyiapkan tenaga penjualan dan penyusunan paket wisata halal unggulan melalui strategi cross selling.
Targetnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) halal ke Indonesia akan meningkat.
Rencananya, pertemuan perdana GHTC akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 April 2017. Pertemuan itu akan diadakan di sela Pameran Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2017.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama para pegiat wisata Muslim yang tergabung dalam Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF) dan Asosiasi Tour Leader Muslim Indonesia (ATLMI), terus berupaya menggencarkan wisata halal agar Indonesia bisa mendulang manfaatnya.
“Kami akan matangkan hal tersebut selama MIHAS. Nanti ada pertemuan Perdana GHTC pada 6 April 2017 di Kuala Lumpur, dan akan ada perwakilan Travel Agent dan Tour Operators dari Malaysia, Brunei, China, Singapore, Philipine dan Thailand,” kata Ketua Tim Percepatan Wisata Halal, Kementerian Pariwisata Riyanto Sofyan.
Riyanto mengatakan, rencananya GHTC tersebut akan meliputi sejumlah negara, yakni Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, India, China, Australia dan Filipina. Kemenpar dan para pelaku usaha mengharapkan negara-negara tersebut menjadi pasar yang bisa memasok Inbound Tourism atau wisman Muslim ke Indonesia.
Sebelumnya, pada Kamis (16/3) Kemenpar, IITCF dan ATLMI telah melakukan audiensi di Sofyan Hotel Betawi, Jakarta. Audiensi ini dilakukan dalam rangka memlerkuat sinergi IITCF dan ATLMI dengan Kemenpar guna mematangkan rencana pembentukan GHTC.
Potensi wisata halal yang menjadikan para wisatawan Muslim sebagai segmen pasar utama memang menggiurkan.
Laporan Global Muslim Travel Index 2016 mencatat ada 117 juta Muslim yang pergi berwisata selama 2015. Dan jumlahnya diperkirakan mencapai 168 juta orang dengan pengeluaran mencapai 200 miliar dolar AS pada 2020.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Pariwisata Indonesia memang sangat potensial menjadi destinasi wisata halal paling unggul di dunia. Karena memiliki keragaman destinasi dan kekayaan budaya nusantara yang tidak mudah ditandingi oleh negara manapun juga. Ini adalah modal utama yang tidak dimiliki negara lain.
“Kita juga semakin yakin dengan tingginya kesadaran masyarakat dan industri pariwisata nasional terhadap perlunya pariwisata ramah wisatawan muslim atau muslim friendly tourism, negara kita potensinya sangat bagus,” kata Menpar Arief Yahya.
Menpar Arief Yahya menegaskan keseriusannya agar Indonesia menjadi destinasi pariwisata halal nomor satu dunia pada 2019. Oleh karena itu, halal tourism menjadi fokus Indonesia karena memenuhi syarat 3S (size, sustainable, dan spread).
Size pasar wisata halal dari 6,8 miliar penduduk dunia, 1,6 miliar di antaranya adalah muslim dan 60% usianya di bawah 30 tahun.(*)
batampos.co.id – Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dibuka 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dimanfaatkan warga Kepri untuk melaporkan kekayaan mereka, termasuk yang disimpan di luar negeri.
Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Riau Kepri mencatat jumlah kekayaan orang Kepri yang disimpan di luar negeri menembus angka Rp 9,125 triliun. Sedangkan untuk deklarasi dalam negeri sebesar Rp 51,159 triliun.
”Benar, ada Rp 9,125 triliun harta orang Kepri yang dideklarasikan dari luar negeri selama program tax amnesty dibuka,” ujar Koordinator Program Tax Amnesty (TA) Kanwil DJP Riau Kepri, Agus Satria, Selasa (4/4/2017).
Namun dana repatriasi atau pengembalian modal yang disimpan di luar negeri yang tercatat dari Kepri hanya Rp 1 triliun.
Sementara dana yang terkumpul dari program tax amnesty di Kepri mencapai Rp 1,218 triliun. Lebih tinggi dari Riau yang hanya membukukan Rp 943 miliar. ”Dengan demikian total harta yang terungkap dari Kepri selama periode TA mencapai Rp 61,825 triliun dari total 24.418 wajib pajak (WP),” kata Satria.
April ini, DJP akan berkonsentrasi untuk melakukan penegakan hukum kepada seluruh WP yang masih memiliki harta yang belum terungkap.
Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pasal 18 ayat 1 dan 2. Apabila DJP menemukan data mengenai harta yang tak dilaporkan, maka harta tersebut seluruhnya akan dianggap penghasilan.
”DJP akan mengenakan tarif tertinggi yakni 30 persen, plus sanksi 50 persen selama 2 tahun,” imbuhnya.
Apabila WP sudah ikut TA, tapi masih ada yang belum diungkap, maka sanksi yang ditetetapkan akan lebih berat. Mereka wajib membayar pokok pajak serta denda 200 persen.
“Sanksi lebih berat karena mereka dianggap berbohong,” tambahnya lagi. (leo)
batampos.co.id – Anggota DPRD Kepri Dewi Kumalasari, meminta Pemprov Kepri agar memperioritaskan kejelasan status maupun kesejahteraan para guru honor, khususnya pengajar SMA yang saat ini kewenangannya berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.
Hal ini terkait dengan banyaknya keluhan dari para guru SMA yang masih berstatus sebagai honor.
“Dari hasil reses yang saya lakukan di daerah pemilihan Bintan-Lingga pada 25 Maret lalu. Banyak sekali keluhan yang disampaikan langsung oleh para guru honor. Dan ini merupakan permasalahan serius yang memang harus segera diselesaikan,” jelasnya, Senin (3/4).
Menurutnya salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya harus ada jaminan kepastian hukum terkait dengan kesejahteraan para guru honor, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kejelasan status maupun kesejahteraan para guru honor.
“Gubernur perlu mengeluarkan pergub yang mengatur masalah kesejahteraan dan kejelasan status guru honor SMA yang saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh provinsi,” terangnya.
Dewi menuturkan selama ini hampir rata-rata guru SMA yang masih berstatus honor sudah mengabdi lebih dari lima tahun. Namun sejak kewenangannya dilimpahkan dari kabupaten/kota kepada provinsi, pengabdian itu tidak diakui. Sebab, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Kepri untuk para guru honor SMA tidak mencantumkan masa pengabdian mereka selama ini.
“Mereka (guru honor, red) ini sudah cukup lama mengabdi menjadi seorang guru. Seharusnya masa pengabdiannya selama ini, sebelum kewenangannya dipindah ke Provinsi, juga perlu dicantumkan didalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri, karena menyangkut kejelasan status mereka ketika akan diangkat menjadi CPNS nanti,” ungkapnya.
Selain itu, politisi dari Partai Golkar Kepri ini juga meminta kepada Pemprov Kepri, agar bisa memprioritaskan tunjangan khusus bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah di pesisir.
“Untuk tunjangan bagi guru, khususnya mereka yang dari kabupaten/kota. Tentu harus diprioritaskan berdasarkan wilayah kerjanya,” sambungnya.
Tak hanya itu, ia menambahkan masih ada beberapa sekolah yang sudah dibangun, namun tidak didukung dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti kelengkapan laboratorium, maupun perpustakaan.
“Sudah saatnya pemerintah harus mendata kembali sekolah-sekolah mana saja di Kepri ini yang memang perlu untuk secepatnya harus dilakukan perbaikan. Sehingga anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bisa tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan yang semestinya,” imbuhnya. (cr20).
Kemenpar tak lelah untuk mendigitalisasikan semua lini pariwisata tanah air.
Termasuk di industri yang bergerak di 3A, atraksi, akses, dan amenitas.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizky Ratman menyebut sampai urusan tiketing juga didigitalisasi.
“Terutama di destinasi pariwisata kita. Kemudahan dengan online ini untuk meningkatkan jumlah wisatawan,” ujar Deputi Dadang di Jakarta.
Saat ini tujuh taman bertema (theme park) sedang digadang-gadang untuk mendapatkan peningkatan wisatawan.
Tujuh taman bertema tersebut adalah Taman Nusa Bali, Jatim Park, Taman Buah Mekarsari, TMII, Taman Bunga Nusantara Kebun Ragunan dan Taman Safari.
“Ini untuk meningkatkan kemudahan pembelian tiket secara langsung dan online,” kata Deputi Dadang Rizky Ratman, di Jakarta.
Dadang menjelaskan, digitalisasi juga merambah sisi pemasaran. Tujuh lokasi taman wisata terpadu akan terintegrasi dalam situs www.indonesia.travel. Masyarakat diharapkan lebih mudah dalam mendapatkan informasi ketujuh tanaman.
“Untuk promosi kesemuanya akan dilakukan bersama pada acara-acara tingkat internasional,” jelas dia.
Ia menyebut, pemerintah akan mempromosikan tujuh taman bertema ke dunia international. Promosi akan dibantu oleh kedutaan besar di masing-masing negara sahabat.
“Konsolidasi juga sepakat kami lakukan untuk memfasilitasi kerja sama promosi dengan kedutaaan besar negara sumber pasar utama taman bertema,” pungkasnya.
Go Digital adalah prioritas nomor satu Kemenpar yang dipilih Menpar Arief Yahya. Dari strategi pemasaran, branding dan advertising menggunakan media digital, seperti Google, TripAdvisor, Baidu, Ctrip, dan lainnya. Dari sisi selling, mantan Dirut PT Telkom itu menyiapkan digital platform untuk market place, yakni ITX, Indonesia Tourism Xchange.
Di lantai 16 juga sudah ada war room M-17, yang berisi informasi live up date tentang jumlah wisman, wisnus, sentimen perbincangan di media sosial, persentase project management system, untuk mengetahui berapa persen perkembangan 10 Bali baru.
“Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kau akan memenangkan peperangan,” ungkap Menteri Arief.
Dashboard M-17 sendiri berisi layar LED yang terpasang di lantai 16 Gedung Sapta Pesona. Dashbord ini memiliki sejumlah layar untuk memonitor dan menampilkan data informasi mengenai pemasaran mancanegara, serta memonitor perkembangan destinasi dan industri pariwisata nasional, kelembagaan, dan SDM pariwisata.
Dengan ruang M-17, Menpar Arief Yahya tahu informasi kedatangan wisman dan pergerakan wisatawan nusantara secara real up date dari seluruh pintu masuk dapat terpantau. Dengan koneks dengan imigrasi, Kementerian Pariwisata memungkinkan memiliki data secara real up date mengenai pergerakan wisatawan di Indonesia, termasuk originasi, usia, dan jenis kelamin. Data inilah yang dibutuhkan untuk menganalisa pasar.
“Customers kita 70% sudah digital lifestye, yang makin interaktif, personal, dan digital online. Karena itu sudah menjadi keniscayaan, cepat atau lambat pasti terjadi,” ungkap Arief Yahya. (*)
batampos.co.id – Warga mengamankan seorang pelaku jambret, Loser Adhy Wicaksono, 29, saat beraksi di jalan depan Mustafa Plaza, Batamkota, Minggu (2/4). Sementara itu, rekannya, berhasil kabur dari kejaran warga.
“Benar satu orang diserahkan ke kami,” kata Kapolsek Batam Kota, Kompol Arwin, Selasa (4/4).
Ilustrasi
Korbannya adalah Artiwi, 41. Dari cerita korban, kata Arwin, sekira pukul 04.45 Artiwi keluar rumah bersama suaminya untuk pergi berbelanja di Pasar Tos 3000, Jodoh. Saat di jalan raya depan Mustafa Plaza, ada dua orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah mengikuti mereka.
Begitu motor pelaku melaju sejajar dengan motor yang ditumpangi Artiwi, pelaku dengan cepat mengambil tas yang berada dalam genggaman Artiwi. Tapi karena genggaman Artiwi yang kuat, pelaku kesulitan. Saat itu terjadi saling tarik menarik tas di jalan tersebut. Karena pelaku cukup kuat, tas tersebut berhasil direbut dari tangan korban.
Akibatnya Artiwi dan suaminya terjatuh dari sepeda motornya. Sementara itu pelaku langsung kabur, tapi Artiwi sempat berteriak jambret. Sehingga warga yang mendengar langsung bereaksi dan berusaha menghentikan pelaku. “Warga berhasil menangkap satu orang pelaku dan motornya, sedangkan satu orangnya berhasil kabur,” ungkap Arwin.
Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian selain sepeda motor Honda Beat merah yakni tas warna hijau coklat, dompet make up, uang tunai Rp 100 ribu dan satu unit ponsel merek Samsung. “Kasus ini sudah kami tindak lanjuti, akan segera kami serahkan ke kejaksaan,” katanya. (ska)
Among (ketiga kanan) foto bersama usai mengikuti Rally Shopping di Isana Lifestyle Supermarket, Minggu (2/4). f Choky Nainggolan/Batam Pos
batampos.co.id – Meskipun tak muda lagi, namun semangat Among, patut diacungi jempol. Pria berumur 52, ini berhasil meraih bonus tambahan dengan hasil yang memuaskan dalam menyelesaikan tantangan belanja gratis Rally Shopping, yang digelar Prendjak dan Canbo bekerjasama dengan Batam Pos, di Isana Lifestyle Supermarket, Minggu (2/4) lalu.
Acara yang digelar pada periode ke-2 ini berlangsung ketat. Kedua peserta beruntung yang terpilih mengikuti tantangan, yakni Soei Tiang, 59, dan Among, memberikan penampilan dengan semangat yang luar biasa.
Tak mengenal lelah kedua peserta ini secara bergantian menyelesaikan tantangan dengan mengambil sejumlah produk, yang tidak boleh lebih dari Rp 250 ribu, hanya dengan waktu yang singkat, yakni 3 menit, sesuai dengan ketetentuan dari panitia.
Usai keduanya menyelesaikan tantangan, ternyata keberuntungan berpihak kepada Among, yang berhasil memenangkan bonus tambahan, dengan mendekati angka belanja yakni Rp 98 ribu, dari target Rp 250 ribu, yang berikan oleh panitia.
“Meskipun memiliki umur yang tidak muda lagi. Among berhasil jadi pemenang periode kali ini. Sementara peserta satu lagi dinyatakan gugur karena belanjaan yang diambil melebihi target,” ungkap Manager Marketing PT Panca Rasa Pratama (PRP), Mustardi, usai menggelar acara Rally Shopping, Minggu (2/4).
Mustardi menjelaskan kegiatan Rally Shopping ini bertujuan untuk memberikan reward bagi masyarakat yang menjadi pelanggan setia dalam berbelanja produk teh Prendjak dan Canbo di Isana Lifestyle Supermarket.
“Siapa pun bisa memiliki kesempatan mengikuti Rally Shopping ini. Syaratnya cukup mudah, hanya berbelanja produk Prendjak atau Canbo di Isana Lifestyle Supermarket, minimal Rp 50 ribu, sudah langsung mendapatkan 1 kupon yang siap diundi setiap hari Sabtu,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya tak hanya bagi pelanggan produk teh Prendjak dan Canbo, kesempatan Rally Shooping ini juga akan diikuti oleh pelanggan setia Batam Pos, karena setiap minggunya akan diundi secara bergantian.
“Siapa saja bisa jadi pemenang. Buruan belanja teh Prendjak dan Canbo sekarang di Isana Lifestyle Supermarket. Besar kesempatan menjadi peserta Rally Shooping, dan rasakan keseruannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Penanggungjawab Pemasaran Batam Pos, wilayah Tanjungpinang, Yahya Siregar, mengatakan bagi pelanggan setia Batam Pos, juga bisa mengikuti acara Rally Shopping ini, karena akan diundi secara bergantian setiap minggunya.
Ia menjelaskan acara Rally Shopping ini, tentunya bertujuan untuk memuaskan para pelanggan setia Batam Pos.
“Setiap minggunya kami akan mendata salah satu pelanggan beruntung yang memiliki kesempatan mengikuti ajang ini. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum berlangganan bisa segera berlangganan Batam Pos untuk bisa ikut Rally Shopping ini. Tentunya bisa menghubungi Yahya dinomor telepon 081277575226, atau bisa datang langsung ke kantor Harian Pagi Batam Pos jalan Pramuka nomor 3 Tanjungpinang,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam belum mengeluarkan ketentuan yang akan diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) nanti. Karenanya, pihak sekolah masih menunggu regulasi yang akan menjadi acuan pada penerimaan siswa baru tersebut.
“Kami masih menunggu dari Disdik Batam, sekarang masih fokus ke UN (Ujian Nasional),” kata Kepala SMPN 6 Batam, Wagiyem, Selasa (4/4).
Rencananya, PPDB akan digelar setelah Lebaran atau Juli mendatang. Berdasarkan ruang kelas yang ada, tahun ini SMPN 6 berencana membuka pendaftaran untuk delapan kelas. “Rencananya segitu, karena yang keluar tahun ini ada sembilan kelas,” jelas Wagiyem.
Masing- masing kelas rencananya akan diisi 32 siswa. Sebagai salah satu sekolah unggulan yang dimiliki Kota Batam, SMPN 6 memiliki persyaratan yang cukup ketat dalam penerimaan siswa baru. “Kami lihat dari nilai siswa yang pastinya, tahun lalu kami terima 8,8,” ujarnya.
Kepala Sekolah terbaik se-Kota Batam ini mengungkapkan, pihak sekolah sebagai penyelenggara akan berusaha menjalankan PPBD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan disdik. “Sejauh ini memang belum ada, tapi kami berharap semua bisa berjalan dengan baik,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengaku saat ini belum memutuskan regulasi yang akan diterapkan dalam PPDB nanti.
“Belum lagi,” kata Muslim usai menghadiri rapat di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini baru ada satu kali pertemuan dengan sekolah membahas PPBD yang rencanya akan diselenggarakan Juli nanti. “Nanti kami rapat lagi, baru bisa memetakan kebutuhan murid di masing- masing sekolah,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, setiap tahun menjelang PPDB dibuka selalu muncul permasalahan yang berhubungan dengan daya tampung.
“Ini selalu muncul, namun semua bisa teratasi jika sekolah swasta dan negeri bersinergi dalam menyukseskan PPDB, dan yang tidak kalah penting adalah orangtua,” kata Rudi usai memimpin rapat bersama OPD di lingkungan Pemko Batam. (cr17)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memberi warning atau peringatan kepada kepala dinas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar segera mengerjakan proyek fisik. Sebab, jika pengerjaannya tak selesai hingga November mendatang, maka pimpinan di OPD akan dicopot dari jabatannya.
“Kepala OPD, kabid-kabid dan kasi-kasi yang tidak selesaikan (proyek fisik) harus bertanggung jawab, risikonya lepas jabatan,” tegas Rudi, Senin (3/4/2017).
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos
Wali Kota menyampaikan, tak ada alasan lagi bagi OPD untuk menunda melaksanakan proyek fisik. Sebab, menurut Rudi, ada kebiasaan OPD mengulur waktu menjelang akhir-akhir tahun. Untuk itu, jika persiapan sudah mantap, segera melaporkan ke dirinya.
“Bagi bapak ibu yang ada anggaran, segera (laksanakan proyek fisik). Tidak ada alasan lagi (menunda). Kalau butuh tandatangan, akan saya tandatangani. Ikuti sesuai prosedur,” ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam, tidak sedikit proyek yang direncanakan OPD, baik fisik maupun non fisik yang hingga Selasa (4/4) belum selesai, bahkan belum dilelang sama sekali.
Sebut saja, proyek yang ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam. Terdapat 104 proyek dengan total pagu Rp 120,9 miliar, namun sebanyak 53 proyek belum selesai dilelang. Bahkan, proyek penataan dan pelebaran jalan Simpang Baloi Center-Simpang Apartemen Harmoni senilai Rp 9,5 miliar sama sekali belum dilelang. Kemudian pelebaran jalan Simpang Planet Hotel-Simpang The Hill Hotel senilai Rp 8,5 miliar.
Adapun di Dinas Cipta Karya, dari total 22 proyek, ada 11 proyek yang belum selesai dilelang. Seperti pembangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam senilai Rp 7,2 miliar. Proyek ini baru tahap penandatanganan kontrak konsultan perencana.
Ketua LPSE Kota Batam, Indra menyebutkan, hingga kemarin terdapat 175 proyek fisik dan non fisik yang terdaftar di LPSE Kota Batam. Dari jumlah tersebut, 90 proyek sudah selesai dilelang. Sedangkan yang belum sekitar 85 proyek. “Nila pagu 175 proyek ini mencapai Rp 173,9 miliar,” jelas Indra, Selasa (4/4).
Indra yakin lelang seluruh proyek ini akan selesai tepat waktu. “Insya Allah lelang ini terkejar. Proyek fisik ini biasanya kendalanya cuaca dan tiba-tiba bahan baku kosong. Kalau tak ada halangan ini lancar saja, ada kendala kita paksakan juga tak bagus,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala DBM SDA Kota Batam, Yumasnur mengatakan akan mengushakan semua proyek fisik selesai tepat waktu sesuai dengan harapan Wali Kota. “Akan diusahakan,” tegas Yumasnur melalui pesan singkat. (cr13)
Apri Sujadi melihat keramba ikan milik masyarakat yang siap di panen. F. Humas Pemkab Bintan untuk Batampos.
batampos.co.id – Pemkab Bintan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi di sektor perikanan dengan melakukan pembudidayaan ikan kerapu, kakap putih, dan bawal bintang yangdifokuskan di Kecamatan Teluk Bintan.
“Kabupaten Bintan kaya akan potensi maritim, terutama sektor perikanan. Untuk itu hal ini harus kita maksimalkan. Apalagi banyak wilayah di Kabupaten Bintan, yang kaya akan hasil ikan, seperti Semenanjung Pesisir Pangkil, Dendun, Mantang, Tambelan dan juga Pulau Mapur,” ungkap Bupati Bintan, Apri Sujadi, usai meninjau beberapa lokasi budidaya ikan kerapu di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Senin (3/4) lalu.
Apri mengatakan sepanjang pesisir Desa Pangkil amatlah berpotensi dalam peternakan budidaya ikan kerapu, kakap putih, serta bawal bintang. Apalagi kalau potensi budidaya ini bisa dikelola dengan baik, tentunya akan menjadi komoditi ekspor yang tak ternilai harganya.
Menurutnya, ikan kerapu merupakan jenis ikan yang dapat dikonsumsi hingga 70 persen dari keseluruhan bagian tubuh. Kelezatan daging ikan kerapu, serta lamanya prosesproduktivitas menjadikan ikan ini sangat diminati banyak orang, sehingga harganya pun tergolong mahal.
“Ikan kerapu, bawal bintang ataupun kakap putih amat digemari di dalam dan luar negeri. Khususnya di negara Hongkong dan Singapura. Bahkan di Hongkong ikan ini bisa mematok harga sampai 8,5 Dollar Amerika per kilogram, atau sekitar Rp 113.050 per kilogram.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fachrimsyah, mengatakan guna mendukung program Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan tersebut, Dinas Perikanan Bintan, bekerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPPL) Batam setidaknya ada 6 kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) menerima Bantuan Benih Ikan Program Revitalisasi Keramba Jaring Apung (KJA) High Density Polythine Tahun 2017 di Kecamatan Teluk Bintan.
“Khusus Kecamatan Teluk Bintan ada bantuan sekitar Rp 60 ribu ekor benih ikan yang ditebar di 6 Kelompok Budidaya. 3 di Desa Pangkil, 1 di Desa Penaga, serta 2 di Desa Pengujan,” jelasnya.
Ia menjelaskan saat ini pasar ikan kerapu, kakap putih dan bawal bintang, tentunya sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari sisi volume ekspor ikan, khususnya ikan kerapu asal Indonesia yang paling banyak diekspor ke luar negeri.
Seperti Hong Kong dengan volume 2,6 juta ton per tahun, yang disusul berturut-turut dengan Malaysia dan Singapura, yakni 465 ribu ton per tahun. Dilanjutkan dengan Vietnam 241 ribu ton per tahun, serta Tiongkok 32 ribu ton per tahun. (cr20)
