batampos.co.id – Angin segar bagi pemerintah desa di Bintan. Konsultasi Tim DPPKAD Bintan dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan RI, dana desa se Bintan sekitar Rp 72 miliar akan disalurkan pada bulan Juni ini.
Ini disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika kepada Batam Pos, usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pengawasan dana desa tingkat provinsi Kepri bersama Tim Pembinaan Keuangan Desa Kabupaten Bintan di Kantor Bupati Bintan, Jumat (2/6).
Ronny menjelaskan, lambatnya penyaluran dana desa di Kabupaten Bintan sebenarnya masalah teknis. Kabupaten Bintan, merupakan kabupaten kota terakhir di Kepri yang menerima penyaluran dana desa tahap 1. Akan tetapi, secara aturan rentang waktu keterlambatan itu jelas diatur, yakni bulan April sampai Juli. Sehingga tidak melanggar.
Selain itu, revisi Permendes nomor 22 tahun 2016 menjadi Permendes nomor 4 tahun 2017 ini juga telah mempengaruhi porsi prioritas program desa. Yakni, 70 persen untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan 30 persen diantaranya, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Di sini juga (30 persen), untuk gaji dan tunjangan perangkat desa, termask rt rw, gaji dan tunjangan kades, perjalanan dinas, diklat, biaya rapat, juga beli pulsa dan listrik dan lainnya,” jelasnya.
Dari dana desa sebesar Rp 72 miliar itu, Ronny menyebutkan, Rp 31 miliar adalah Dana Desa (DD) dan Rp 41 miliar bersumber dari alokasi dana desa (add). Di mana, masing-masing desa menerima dana kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2,2 miliar.
“Terbesar ada di Desa Numbing, Rp 2,2 miliar, dan Desa Mantang Lama terendah di kisaran Rp 1,9 miliar,” jelasnya.
Lambatnya penyaluran dana desa, ini, disikapi positif oleh Ronny. Karena, pihaknya telah mempersiapkan desa desa di Bintan sebelum dana tersebut cair. Namun demikian, ada beberapa desa yang belum menyempurnakan APBDes.
“Yang pasti, dari segi struktur, APBDdes sudah clear. Sudah hampir semua, tinggal penyempurnaan seperti Desa Penaga, Desa Gunung Kijang, Desa Kukuh di Tambelan. Ada beberapa item yang perlu disempurnakan,” katanya.
Ronny mengakui, saat ini posisi kades banyak yang harus dipikirkan. Di satu sisi harus menyelesaikan SPJ, juga membuat kerangkat kegiatan sampai menyiapkan program unggulan yang perlu waktu. Maka dari itu, pihaknya sudah mengumpulkan para kades, untuk dibuatkan sistem informasi desa sehingga desa satu dan lainnya terkoneksi.
Sementara itu, Dirbinmas Polda Kepri, Kombes Pol Sunarwan Sumirat mengatakan, merespon dana desa yang belum disalurkan di Kabupaten Bintan maka pihaknya melakukan kunjungan untuk membantu mempersiapkan pihak desa, jika dana tersebut turun.
“Kebetulan kami sebagai tim pembina, sehingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa yang belum menerima anggaran,” katanya.
Dalam rakor itu, ia mengatakan, pihaknya mengikutsertakan bhabinkamtibmas sebagai mitra dan pendamping kepala desa di kabupaten Bintan dalam pengelolaan anggaran, sebesar Rp 72 miliar.
“Ini merupakan kebijakan nasional yang harus dilindungi, bagaimana meyakinkan dana dan pengelolaan anggaran transparan. Kita hanya mengawal jangan sampai dana desa yang digulirkan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Saat ini, dikatakannya, pertumbuhan ekonomi Kepri sangat rendah. Karena itu, diharapkan dana desa menjadi stimulan ekonomi. “Dengan adanya program desa, sehingga masyarakat desa tidak lagi harus ke kota. (Ekonomi) Kepri pun bisa menanjak,” katanya. (cr21)
