Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13514

1.720 Aparat Disiagakan untuk Amankan Kunjungan Presiden jokowi ke Batam

0
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen C Soemantri didampingi Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian mememerika saat apel gelar pasukan pengamanan Presiden di Dataran Engku Putri Batamcenter, Rabu (22/3) F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 1.720 personel gabungan TNI dan Polri akan disiagakan guna mengamankan jalannya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Batam hari ini, Kamis (23/3).

“Nanti akan ada penebalan dari Polda Kepri juga,” kata Panglima Komando Operasi (Kodam) Bukit Barisan, Mayjend TNI Cucu Somantri, usai apel akbar persiapan pengamanan kunjungan presiden di lapangan Engku Putri Batam, Rabu (22/3).

Dia meminta pengamanan dilakukan sepenuh hati dengan memperhatikan serta mengerti tupoksi dan tugas masing-masing. Dia meminta, seluruh personel tidak menganggap biasa pengamanan Presiden, walaupun sudah sering dilakukan.

“Presiden adalah simbol negara dan kewibawaan negara, harus dijaga marwahnya,” ucapnya.

Selain kesiapan aparat, dia meminta masyarakat Batam juga turut serta menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing selama kunjungan Presiden.

“Kedatangan Presiden akan membawa banyak bermanfaat, belum tentu semua daerah bisa dikunjungi seperti Batam ini,” ucap Somantri.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian mengatakan segala bentuk ancaman akan jadi perhatian selama Presiden Jokowi di Batam.

“Semuanya kami antisipasi. Mulai dari terorisme, bom hingga ancaman sabotase, juga unjuk rasa,” ucapnya.

Namun dia memastikan, pihaknya tak mengeluarkan izin unjuk rasa selama kunjungan Presiden di Batam. Dia menegaskan, segala sesuatu yang berpotensi menghalangi kegiatan kepala negara adalah melanggar hukum dan akan ditindak sesuai dengar prosedur hukum  yang berlaku.

“Kalau ada (unjuk rasa) spontan pasti kami tindak,” ucapnya.

Senada dengan Somantri, Sam juga berharap masyarakat ikut serta menjaga keamanan selama kunjungan Presiden yang dinilai bermanfaat untuk masyarakat Batam ke depan. “Seperti diketahui, persediaan air kita (Batam) kurang, Presiden konsen bangun waduk untuk persediaaan di masa akan datang, makanya perlu ada satu lagi waduk. Isu air, minyak, dan pangan menjadi perhatian Presiden,” paparnya. (cr13)

Proyek Strategis Nasional di Kepri, Bangun Jalan Tol 25 KM

0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi H TS Arif Fadillah berharap keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung kegiatan strategis nasional di Kepri diikuti dengan keseriusan kucuran dana. Saat ini ada tiga proyek strategis nasional dan 71 kegiatan strategis nasional di Kepri yang dalam RPJMN 2015-2019.

“Apa yang sudah diprogramkan bisa diimplementasikan,” kata Arif usai menghadiri Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) yang digelar oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (22/3).

Menurut Arif pihaknya memang terus memacu pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kepri. Dukungan APBN sangat diperlukan. Infrastruktur yang mendukung, akan memicu meningkatnya investasi.

“Jalur perhubungan memang jadi prioritas. Komitmen pemerintah sudah ke arah itu. Cuma kucuran dananya, kecil dan menetes,” kata Arif.

Menurut Arif, Kepri merupakan daerah yang memiliki letak yang strategis. Banyak potensi yang bisa dibangun dan dikembangkan. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Untuk Kepri sendiri terdapat 3 Proyek yang terdaftar pada lampiran Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yakni proyek pembangunan jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim sepanjang 25 km. Kemudian proyek pembangunan kilang minyak dan proyek bendungan bendungan Muara Sei Gong.

Selain program strategis nasional (PSN), Arif juga menjelaskan terkait konsep dualtrack pembangunan Kepri yakni BBK (Batam Bintan Karimun) dan NAL (Natuna Anambas Lingga). Semuanya dengan konsep pembangunan berbasis potensi kawasan masing-masing. Untuk itu perlu dukungan infrastruktur yang memadai guna mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang maju dan berdaya saing tinggi

Rapat itu dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit. Sejumlah Kementerian Lembaga ikut hadir dalam pertemuan itu.

Dari Kepri, hadir Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, Kepala Bappeda Naharuddin, Kadis Perhubungan Kolonel Jumhur Ismail, Karo Humas Protokol dan Penghubung Nilwan dan Karo Administrasi Pembangunan Aries Fariandi.

Dalam kesempatan itu Naharuddin menambahkan, pembangunan perhubungan di Kepri tidak hanya untuk konektiviti. Tapi ada pendekatan keamanan untuk keutuhan NKRI. Kawasan utara Kepri, tepatnya Natuna dan Anambas berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Satya Bhakti menyampaikan ada kriteria yang nantinya disampaikan saat Ratas. Kriteria itu antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat ketimpangan dan menunjang sektor unggulan. Di samping itu juga dilaporkan perkembangan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pelaksanaannya daerah. (bni)

Warga Wajib Laporkan Orang Asing

0
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Dabo Singkep Bugie Kurniawan tiga kiri menyampaikan sosialisasi APOA di aula Kantor Imigrasi Dabo Singkep Rabu (22/3). Foto: Wijaya Satria/batampos.

batampos.co.id – Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Dabo Singkep, Bugie Kurniawan menghimbau kepada seluruh pemilik hotel dan penginapan agar melaporkan warga negara asing yang menginap di hotel dan penginapan mereka. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 72, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan dapat dipidana jika tidak melakukannya.

“Bagi siapa saja yang memberikan penginapan atau tempat tinggal bagi orang asing wajib untuk melaporkannya,” ujar Bugie saat ditemui dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di aula Kantor Imigrasi kelas III Dabo Singkep, Rabu (22/3) pagi.

Ketika ditanya terkait ada tidaknya orang asing di Kabupaten Lingga, Bugie memastikan adanya orang asing di Kabupaten Lingga. Namun, hingga saat ini belum ada yang melaporkan keberadaan mereka melalui APOA.

Untuk itu, Bugie memberikan sosialisasi kepada seluruh pemilik hotel dan penginapan serta mengundang seluruh dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lingga. Selain itu, Bugie juga mengundang Bank BRI dan Bank Riau Kepri sebagai mitra.

Pada APOA ini juga terdapat aplikasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. Karenanya, Bugie juga mengundang Bank untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran PNBP tersebut.

“Setelah sosialisasi APOA ini, kedepan diwajibkan agar warga melaporkan orang asing yang ada di Kabupaten Tanah Bunda Melayu ini,” ujar Bugie.

Karena APOA telah hadir, Bugie menambahkan tindakan pelaporan tersebut tidak lagi memakan waktu lama. Masyarakat hanya tinggal meng-upload aplikasi tersebut dan mengikuti arahan yang ada untuk keperluan pelaporan orang asing dan sebagainya.

Dia juga meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat turut serta dalam hal pelaporan orang asing. Terutama bagi siapa saja yang memberikan tempat menginap atau tempat tinggal bagi orang asing.

Bugie menambahkan, setelah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kepri salah satu tujuan warga asing tidak terkecuali Kabupaten Lingga. Sehingga perlu kerjasama yang baik antara Imigrasi dan masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing tersebut. (wsa)

Tim Gabungan Sita Ratusan Miras Oplosan

0
Camat midai nosvianto mazda (tengah) bersama kapolsek, danposal dan babinsa midai saat melakukan pertemuan dengan masyarakat setelah melakukan penyitaan miras oplosan. Foto: Aulia Rahman/batampos.

batampos.co.id – Sebanyak 140 botol minuman keras (Miras) oplosan disita Pemerintah Kecamatan Midai bersama tim gabungan, Minggu (19/3). Ratusan miras oplosan tersebut diseludupkan dari Pontianak.

Camat Midai Nosvianto Mazda mengatakan, 140 botol miras oplosan berhasil disita dari sebuah kapal barang yang membawa sembako dari Pontianak menuju pulau Midai.

“140 botol miras oplosan itu sudah langsung kami musnahkan bersama Kapolsek, Danramil dan Danposal Midai, karena barangnya tidak bertuan,” kata Nosvianto, Rabu (22/3).

Dikatakan Nosvianto, 140 botol miras oplosan yang diamankan dikemas dalam botol air mineral, dengan nilai sekitar Rp 10 jutaan. Namun tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik minuman harap tersebut.

Diakuinya, masuknya miras oplosan dari Pontianak ke pulau Midai sudah meresahkan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kecamatan menerima laporan adanya barang seludupan dan langsung melakukan razia kapal barang yang merapat di pelabuhan, pada Minggu kemarin.

Dikatakannya, Pemerintah Kecamatan akan terus melakukan razia terhadap kapal barang yang masuk ke Midai. Terutama dari Pontianak (Kalbar).

Selama ini katanya, seluruh kebutuhan masyarakat terutama sembako didatangkan dari Pontianak, termasuk gas elpiji 25 kilo gram. Kecuali bahan bakar minyak (BBM) didatangkan dari Ranai.

“Jadi setiap kapal barang masuk dari Pontianak, bisa diseludupkan miras oplosan yang bisa merusak remaja di Midai. Sampai ada laporan warga kepada Kecamatan. Mulai sekarang, kami terus melakukan razia, bersama kepolisian dan Posal setiap kapal barang masuk ke Midai,” ujar Nosvianto.(arn)

Tiga Penyalur TKI Dihukum Tiga Tahun Penjara

0
Tiga terdakwa perkara perdagangan manusia usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (22/3). F.Osias/batampos.

batampos.co.id – Tiga terdakwa perkara perdagangan manusia (human traficking) ke Malaysia, divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (22/3).

Ketiga terdakwa tersebut yakni Rustam Efendi, Satriawan dan Ardi. Yang memiliki peran masing-masing dalam memperdagangkan manusia ke negeri Jiran tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Afrizal didampingi dua hakim anggota Acep Sopian Sauri dan Awani Setiyowati, menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah sebagaimana melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a junto pasal 55 undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Selain menghukum terdakwa selama tiga tahun penjara. Terdakwa juga didenda Rp 2 miliar subsider satu bulan penjara,”ujar hakim.

Mendengar putusan tersebut, ketiga terdakwa yang didampingi penasehat hukum (PH) nya menyatakan menerima. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Sebab, putusan yang dijatuhi majelis hakim, lebih ringan satu tahun dari tuntutannya yang meminta agar terdakwa dihukum empat tahun penjara dengan denda Rp 2 miliar subsider dua bulan kurungan.

Dalam sidang dakwaan sebelumnya terungkap, penyelundupan TKI tersebut berawal ketika Rustam menyuruh terdakwa Ardi untuk mengantarkan empat orang TKI kerumahnya. Selanjutnya, setelah keempat TKI sampai dirumahnya, terdakwa Rustam menempatkan TKI ketempat penampungan yang biasa menempatkan TKI ilegal, pada Rabu (2/8) tahun 2016 lalu.
?
Setelah itu, terdakwa Rustam menjemput Yusri (sidang terpisah) dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan terdakwa Yusri diberikan satu unit Handpone dan kartu Seluler Malaysia. Yang mana hal itu agar yang bersangkutan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di negeri Jiran itu.

Tak berapa lama, terdakwa Laode (sidang terpisah) menghubungi terdakwa Yusri dan menyatakan Speed siap di pantai Merantau di Batam. Yusri pun sempat menemui sejumlah TKI yang akan diberangkatkan oleh Yatim (DPO).

Setelah sampai di Pantai Madus Malaysia. Pengurus TKI ilegal yang diselundupkan tersebut tidak bisa dihubungi. Menunggu lebih kurang satu jam tidak ada respon dari pengurus, terdakwa memutusakan membawa kembali TKI ke Indonesia. Namun, keburu ditangkap petugas.(ias)

 

Tim WFQR Tangkap Kapal Muatan Barang Ilegal

0
Petugas TNI AL Memeriksa KM Mega Sari yang diamankan di Mako Lantamal IV, Rabu (22/3). Foto: Lantamal IV untuk Batam Pos

batampos.co.id – Kapal Motor (KM) Mega Sari, milik pengusaha Tanjungpinang berinisial HP, diamankan tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang, Rabu (22/3). Kapal tersebut diduga akan melakukan rendez-vous (RV) di tengah laut dengan kapal kargo lainnya untuk melakukan transfer barang-barang illegal tanpa dokumen yang sah.

Proses penangkapan KM Mega Sari bermula dari kecurigaan Unit-1 Jatanrasla WFQR Lantamal IV terhadap pergerakan kapal yang tidak lazim di tengah kegelapan malam. Pada posisi 01° 09 686 LU – 103° 59 556 BT, tim menghentikan Kapal jenis kargo GT 29 berbendera Indonesia untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan kapal dan muatan kapal.

“Dari hasil pemeriksaan dokumen kapal, terdapat beberapa pelanggaran diantaranya kapal tidak laik laut, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang tidak berlaku, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang tidak berlaku, sertifikat garis muat kapal dan sertifikat keselamatan radio kapal barang tidak berlaku,” ujar Danlantamal IV Laksamana Pertama (Laksma) TNI S. Irawan, Rabu (22/3).

Dikatakan Irawan, dari hasil pemeriksaan dokumen. Kapal dengan ciri-ciri lambung dan anjungan berwarna coklat yang dinakhodai UAS dengan ABK 10 orang, berdasarkan pengakuannya milik HP warga Tanjungpinang.

”Selain dokumen kelengkapan kapal tidak lengkap, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim WFQR Lantamal IV dengan pihak KSOP Batam, Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB) yang ditunjukkan oleh nakhoda kapal diduga palsu,”kata Irawan.

Diterangkan Irawan, berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedianya kapal tersebut akan berlayar dari Tanjung Sengkuang, Batam menuju perairan selat Singapura. Selanjutnya, kapal hendak melakukan rendez-vous (RV) di tengah laut dengan kapal kargo lainnya untuk melakukan transfer barang-barang illegal. ”Modus seperti ini yang selalu mereka gunakan untuk mengelabuhi petugas di lapangan,” terang Irawan.

Untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba, jelas Irawan, jajarannya melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine terhadap nakhoda beserta seluruh ABK. Tidak ketinggalan Unit K-9 Pomal Lantamal IV turut diterjunkan untuk menyusuri lorong-lorong kapal guna mendeteksi keberadaan barang illegal yang mungkin disembunyikan oleh para ABK.

”Saat ini KM Mega Sari beserta seluruh ABK dibawah pengawalan tim WFQR Lantamal IV unsur KAL Marapas telah dibawa dan sandar di dermaga Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut,”pungkas Irawan.(ias)

Disperindagkop dan UMKM Cek Penyebab Gas 3 Kg Langka

0

batampos.co.id – Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bintan, segera melakukan pengecekan, dengan turun langsung ke setiap pangkalan gas 3 Kg di Bintan. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti, terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi belakangan ini.

“Untuk memastikan penyebab isu kelangkaan yang sudah beredar di masyarakat, secepatnya kami segera turun cek langsung ke lapangan, untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan tersebut,” ungkap unit Satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, Rabu (22/3).

Ia berasumsi kelangkaan gas yang terjadi, tentunya bukan disebabkan karena jumlah kuota yang berkurang, namun jumlah penyebarannya ke pangkalan yang terus meningkat.

Sebab kata dia, berdasarkan dari hasil keterangan yang diperoleh dari Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE), tidak pernah ada penambahan atau pengurangan terhadap kuota yang disalurkan ke agen. Begitu juga agen, yang tidak pernah mengurangi kuota yang disalurkan ke pangkalan.

“Dalam perkembangannya jumlah pangkalan terus meningkat. Biasa setiap bulan nambah satu atau dua. Jadi yang biasanya satu pangkalan dapat jatah 10 gas, tentunya akan berkurang akibat adanya penambahan pangkalan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kami akan cek lagi apa betul itu penyebabnya,” jelasnya.

Sementara itu, Syahrul, salah satu pemilik pangkalan gas 3 kg di Toko Zahwa kilometer 16, Kabupaten Bintan, membenarkan kelangkaan gas tersebut. Ia menuturkan kekosongan gas ini memang sering terjadi.

“Akhir-akhir ini memang sering gas 3 kg tidak masuk. Ini pun baru hari ini masuk (kemarin, red), dua hari sebelumnya tak masuk, yang ngantar bilang barangnya lagi kosong,” ungkapnya. (cr20)

325 Pegawai Pemko Jalani Tes Narkoba

0
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungpinang, akan menggelar sejumlah razia dan melakukan tes urine. Sasarannya yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Kepala seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tanjungpinang,  Hery Purwanto mengatakan, pihaknya akan melakukan tes urine terhadap 325 orang PNS Pemko Tanjungpinang, yang sudah masuk dalam agenda secara bertahap.
“Ada juga nanti sipil, tapi tak seberapa jumlahnya. Sedangkan untuk menyasar ke Pegawai Pemko, belum kami lakukan. Yang jelas sudah kami agendakan lima kali tahun ini dan dilakukan secara bertahap,”ujar Heri, Rabu (22/3).
Dikatakan Heri, target tersebut merupakan program BNN. Namun, jika ada permintaan. Pihaknya pun siap melaksanakan tes urine dengan sistem, pihak yang meminta yang menyediakan alat tes urine.
“Harga satu alat tes urine itu Rp 100 ribu lebih. Sedangkan anggaran kami untuk membeli alat itu terbatas. Maka itu, jika ada pihak yang meminta tes urine, makanya alat dari mereka,”kata Heri.
Diterangkan Heri, Pemeriksaan terhadap ASN  bebas dari narkoba sangatlah penting. Untuk itu, pihaknya dari tim pencegahan lebih memfokuskan para pegawai atau instansi vertikal bebas dari narkoba. Beberapa pegawai pun hingga kini masih ada yang menjalani rehabilitasi.
“Tahun kemarin ada 6 orang pegawai PNS Pemko yang menggunakan dan Positif narkoba setelah kami tes urine. Mereka langsung menjalani ?rehabilitasi. Lima orang rehab jalan, satu rehab inap,”ucapnya.
Disebutkan Heri, pada awal bulan Maret. Pihaknya melakukan tes urine 120 orang karyawan PT Haleyora yang merupakan perusahaan rekanan PLN. Yang mana dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya yang positif mengkonsumsi narkoba.
“Pemeriksaan dan tes urine itu mereka yang meminta. Alat juga mereka yang menyediakan. Kami tinggal mengerjakan saja. Jika ada permintaan pasti kami layani,”pungkasnya.(ias)

Sambut Presiden Jokowi, Jalan Trans Barelang Dibersihkan

0
Presiden Joko Widodo / Foto: Dokumen JPNN

batampos.co.id – Menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan, jalan raya Trans Barelang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Batam menurunkan sejumlah petugas kebersihan, Rabu (22/3).

Pantauan Batam Pos, puluhan petugas memotong serta membersihkan sejumlah rumput liar di sepanjang jalan. Sampah yang berserakan di tepi jalan juga tidak luput dari perhatian petugas. Satu per satu sampah plastik dan botol dipungut dari jalan.

“Iya, ini lagi bersih-bersih nyambut pak Jokowi,” ujar petugas kebersihan, Abdul (22/3).

Rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau pembangunan bendungan Sei Gong, di Rempang hari ini (23/3). (cr19).

Pagi Ini, Presiden @Jokowi Berkunjung ke Pulang Galang, Batam

0
Dam Sei Gong

batampos.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi akan berkunjung ke Batam, Kamis (23/3).

Orang nomor satu Indonesia ini datang untuk meninjau progres pembangunan Waduk Sei Gong di Galang.

“Beliau ingin melihat progres pembangunan dam Sei Gong,” kata Yusuf usai rapat koordinasi dengan berbagai pihak soal persiapan kedatangan Presiden di Graha Kepri, Selasa (21/3).

Rapat koordinasi ini, hadir Sekretaris Daerah Arif Fadilah, Wakapolda Kepri Didi Haryono, Danrem 033/WP, Brigjen TNI Fachri, Kabinda Yulius Selvanus, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan sejumlah pejabat lainnya, termasuk  Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan perwakilan BP Batam.

Tak hanya mengunjungi pembangunan waduk Sei Gong, Jokowi bersama rombongan juga akan mengunjungi Kantor Camat Galang.

Di sana presiden direncanakan menemui masyarakat dan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Usai melakukan kegiatan di Galang, Jokowi dan rombongan  rencananya akan mencoba kuliner di sekitar Pulau Rempang dan Galang.

Sorenya, presiden dan rombongan direncanakan terbang ke Sibolga, Sumatera Utara untuk melanjutkan kunjungan kerjanya di sana. BP Batam sendiri telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut presiden dan rombongan.

“Waduknya berlokasi di Galang, segala persiapan sudah selesai. Waduk itu yang pertama akan ditinjau presiden setelah tiba di Batam,” ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono.

Andi menjelaskan, waduk ini akan dibangun oleh Dirjen Sumber Daya Air dan pengelolaannya akan diserahkan kepada BP Batam.

Pembangunannya diprediksi selesai pada 2025.

Waduk ini masuk bertipe medium dengan luas genangan mencapai 355 hektar. Panjangnya mencapai 1.280 meter. Dengan luas dan panjang tersebut, waduk ini mampu menampung air baku hingga 12 juta meter kubik. Volume penyediaan air bersihnya mencapai 400 liter perdetik.

“Pembangunan waduk ini merupakan langkah efektif daripada desalinasi air laut.” ujar Andi.

Sistem pengelolaan air dengan membangun waduk baru memang sangat penting di Batam mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

“Waduk itu nanti akan menghasilkan air bersih untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jumaga Nadeak, ketua DPRD Kepri yang juga hadir di rapat koordinasi tersebut.

Saat ini Batam punya delapan waduk, namun hanya enam yang bisa beroperasi optimal, karena Waduk Baloi dan Waduk Sei Harapan sudah kritis.

Bahkan dam baloi sudah dialokasikan ke pihak ketiga, meski ini masih berpolemik.

Pembangunan waduk ini merupakan langkah cepat mengingat 4 tahun lagi masa kerjasama konsesi pengelolaan air dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) akan selesai. Sehingga pengelolaan air dan limbah akan kembali ke BP Batam. (leo)