Pembukaan segel di equipment room disaksikan oleh lintas instansi Minggu 12 Maret. Foto: batampos.
batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris terkejut ketika mengetahui landing station PT. Sacofa yang sebelumnya telah disegel tim lintas instansi, kini sudah terbuka.
Ditemui di ruang kerjanya, Haris kecewa dengan langkah yang ditempuh tim lintas instansi yang membuka segel pada equipment dan battery room landing station perusahaan asing yang diketahui bergerak di bidang layanan telekomunikasi, Minggu (12/3) kemarin.
“Untuk pembukaan segel itu tidak ada pemberitahuan ke Pemerintah Daerah. Surat masuk ke kami dari Sacofa. Namun, hanya sekedar untuk bersilaturahmi. Tidak ada cerita mau dibuka,” ujarnya Senin (13/3).
Bupati akan mengkoordinasikan mengenai pembukaan segel ini kepada Pemerintah Pusat, salahsatunya ke Menkopolhukam Republik Indonesia di Jakarta. “Kemarin kita segel ramai-ramai. Kalau dibuka ya ramai-ramai juga,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Jeprizal, juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan mengenai hal ini. Sejak awal, Pemerintah Daerah diakuinya terlibat hingga penutupan dan penyegalan landing station itu. “Secara resmi dari Kementrian Kominfo tentang pembukaan segel ini tidak ada pemberitahuan ke kami,” ungkapnya kemarin.
Pihaknya menyayangkan hal itu. Saat penutupan, pemda mulai dari proses awal sampai terbentuknya tim terpadu, Pemda dilibatkan, bahkan memfasilitasi. “Bahkan kami menjadi saksi ketika penyegelan dan penyerahan kunci yang dititipkan ke Polsek. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ungkapnya.
Sementara itu salah satu penyidik dari Kementerian Kominfo RI, Febran, mengatakan jika pembukaan segel sejumlah perangkat lunak harus dilakukan seperti dua rak perangkat telekomunikasi transmisi optik merk Huawei type Optix BWS 1600G yang terdiri dari RPUMP, dan generator. Kemudian booster perangkat telekomunikasi optik sebanyak dua unit dan terminal optic cabinet sebanyak satu unit diserahkan kepada Malseni Binti Jamal, Head of Strategy.
Meski sejumlah perangkat teknis telah dibuka dan dikembalikan kepada pihak perusahaan. Namun, pihak perusahaan belum diperbolehkan mengaktifkan jaringan telekomunikasi tersebut. “Sudah ada surat pernyataan antara pihak Sacofa dan tim lintas instansi, jika dihidupkan sebelum ada perintah maka perusahaan akan dikenakan sangsi,” jelasnya. (sya)
batampos.co.id – Semua Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan memakai baju kurung melayu lengkap disaat pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran yang berlangsung 13 – 18 Maret 2017 mendatang.
“Ini sebagai bentuk dukungan dan menyemarakan Pelaksanaan STQ V ,” kata Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra Senin (13/3)
Cara ini jelas Zuhendra sebagai cara satu cara untuk melestarikan adat istiadat. ” Kalau tidak diterapkan pada moment seperti ini, sudah banyak yang enggan memakai pakaian melayu lengkap,” jelasnya.
Karena itu, selain STQ ini ada sejumlah momen yang dianggap penting dan wajib memakai baju kurung melayu dengan asesori yang lengkap. Diantaranya saat HUT Kabupaten Kepulauan Anambas, HUT Provinsi Kepri, dan beberapa agenda lain. “Sejumlah Momen ini di Anambas memang diwajibkan memakai Baju Kurung Melayu Lengkap,” ungkapnya.
Wan, mengisyaratkan agar penggunaan Baju melayu lengkap menjadi khazana budaya yang akan dilestarikan dan menjadi salah satu daya tarik di Anambas. “Untuk saat ini disetiap hari Jumat hari kerja sudah diberlakukan menggunakan baju Kurung lengkap,” tukasnya.
Sebelumnya, untuk menyambut pelaksanaan STQ ini banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pemakaian baju kurung melayu, hingga pemusnahan anjing liar meski hanya dikhususkan di Tarempa kecamatan Siantan. Setelah acara selesai baru akan dilaksanakan pemusnahan di kecamatan lain. “Kita hanya fokus dulu di kecamatan Siantan, kecamatan lainnya nanti menyusul,” jelasnya. (sya)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Kepala BI Kepri Gusti Rizal Eka Putra saat rapat pengendalian inflasi dan rapat koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan, Senin (13/3)
batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengatakan bahwa Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian yang berkelanjutan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berkualitas dan berkesinambungan serta yang kedua adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kedua hal tersebut harus menjadi perhatian guna menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin rapat High Level Meeting Pengendalian Inflasi dan Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keungan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bank Indonesia (BI) di Provinsi kepulauan Riau, Senin (13/3) di Rupatama lantai 4 kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang.
“Tahun 2017 ini kita harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Melalui usaha pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta konektivi yang baik,” ujar Nurdin.
Nurdin mengatakan bahwa pengembangan ekonomi perlu difokuskan dibeberapa sektor seperti berbasis maritim, pariwisata dan pertanian. Juga Meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi kegiatan investasi, usaha mirko, kecil dan menengah serta menumbuh kembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdaganan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka Saputra dalam laporannya mengatakan juga bahwa tahun 2017 ini pihaknya optimis Kondisi perekonomian Kepri akan meningkat. Hal ini dilihat dari beberapa asumsi seperti perbaikan ekonomi global dan nasional, harga minyak menjadi lebih baik, maka perekonomian Kepri ditargetkan tumbuh lebih menjadi diatas 5,5%.
“Kita perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Gusti.
Terkait Inflasi, Kepulauan Riau sendiri pada tahun 2016 merupakan nomor urut ke-2 terbaik se Sumatera dengan laju inflasi 3,53% dan diharapkan untuk 2017 dapat diturunkan lagi.
Nurdin kembali menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang juga harus diperhatikan terkait memingkatkan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain Faktor pertahanan dan keamanan serta Kearifan lokal juga perlu dipertahankan karna kearifan lokal itu merupakan sebuah identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Kepri.
Hadir pada Kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS Arif Fadillah, Kapolda Kepri Irjen Budi Sam Budigusdian, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, OPD, FKPD serta kanwil dan instansi vertikal.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Rizal Eka Putra mengatakan pihaknya memprediksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2017 ini bisa tembus 5,5 persen dibandingkan tahun lalu yang nilainya 5,03 persen. Untuk mencapai target tersebut, potensi daerah yang ada harus dioptimalkan.
“Kita pasang target 5,1 sampai 5,5 persen pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini,” ujar Gusti Rizal Eka Putra menjawab pertanyaan media usai Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (13/3).
Menurut pria yang akrab disapa Rizal tersebut, capaian 2017 bisa saja melebihi dari target tersebut. Dengan syarat Pemerintah Daerah bisa memaksimalkan potensi yang ada. Baik itu dibilang Pariwisata maupun potensi kemaritiman. Masih kata Rizal, apabila adanya sinergi Kabupaten/Kota tentu capaian diakhir tahun nanti akan lebih baik.
“Sekarang ini masih triwulan pertama. Tentu masih ada waktu untuk mengolah potensi yang ada. Sehingga angka pertumbuhan ekonomi Kepri bisa terus meningkat,” papar Rizal.
Dikatakannya juga, pada 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi Kepri tembus 5,03 persen. Capain tersebut lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen. Melihat capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Kepri masih positif.
Lebih lanjut katanya, memang laju pertumbuhan ekonomi Kepri 2016 sedikit melambat. Dijelaskannya, ada beberapa faktor, yakni dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia dan nasional. Selain itu geliat investasi di Kepri, Batam khususnya mengalami penurunan.
“Apalagi sekarang ini Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun untuk Pembangunan infrastruktur di Kepri. Pembangunan itu nanti juga akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kepri,” paparnya lagi.
Tekan Laju Inflasi ditahun 2017
Sementara itu, terkait perkembangan inflasi di Kepri, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Rizal Eka Putra mengatakan, tingkat inflasi di Kepri tahun ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dikatakannya target nasional tingkat inflasi 2017 adalah 4,1 persen. Khusus untuk Kepri targetnya adalah di bawah target nasional.
“2017 ini kota berharap nilai tukar rupiah stabil. Meskipun Bank Central Amerika akan melakukan penyesuaian suku bunga sebanyak dia kali,” ujar Gusti Rizal Eka Putra.
Dijelaskannya, tingkat inflasi di Kepri juga akan dipengaruhi oleh harga listrik, elpiji, dan cukai rokok. Menurutnya, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin menunjukkan adanya komitmen Gubernur untuk menekan lajunya inflasi di Kepri.
“Memang di 2017 ini tantangan cukup tinggi. Tahun 2016 lalu inflasi Kepri masih di bawah Lampung, yakni 3,53 persen. Capain tersebut menempatkan Kepri dipersingkat ke dua untuk wilayah Sumatera,” tutup Gusti Rizal Eka Putra.(jpg)
batampos.co.id – Rusaknya angkutan antara pulau Roll on roll off (Roro) Jagoh-Penarik membuat beban biaya transportasi warga semakin tinggi. Hal ini juga menjadi alasan pegawai Negri Sipil (PNS) yang tinggal di Dabo Singkep terlambat masuk kantor.
Salah seorang pengguna jasa transportasi Roro, Rudi mengatakan, adanya transportasi Roro sangat membantu mobilitas warga. Untuk mengangkut motor biaya yang dibebankan hanya Rp 30 ribu. Sedangkan orang hanya Rp 11 Ribu dari Penarik pulau Lingga menuju Jagoh pulau Singkep.
“Karena Roro rusak, biaya yang kita keluarkan makin tinggi. Biasanya untuk berdua sama istri dan bawa motor cuma Rp 52 ribu ke Dabo. Tapi karena Roro-nya rusak jadi Rp 250 ribu,” kata Rudi.
Hal ini katanya cukup membebankan warga. Karena kendaraan sudah terlanjur di bawa ke Dabo, sedang pekerjaan di Daik ia harus menyewa pompong.
“Sewa pompong Rp 150 ribu. Buruhnya di Jagoh minta Rp 50 ribu. Di Penarik juga Rp 50 ribu. Jadi total sekali berangkat Rp 250 ribu,” kata dia.
Ia berharap, pemerintah segera membenahi transportasi Roro antar pulau ini. “Kalau bisa yang lebih layaklah, yang menjamin kenyamanan, keselamatan dan pelayanan yang baik. Kalau seperti ini jadi kendala bagi kita,” jelasnya.
Pantauan di lapangan, akibat rusaknya Roro KMP Paray para pegawai di lingkungan Pemkab Lingga yang berdomisili di Dabo juga terlambat masuk kantor. Hal ini juga menjadi persoalan kedisiplan, pegawai.
Ditempat lain, Kadis Perhubungan Lingga (Dishub), Yusrizal meminta maaf kepada warga terkait pelayanan yang terganggu. Rusaknya Roro diperkirakan akan terjadi selama sepekan menjelang perbaikan. “Perbaikannya seminggu. Rusak pada Gearbox mesin. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” pungkasnya. (mhb)
batampos.co.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan beberapa waktu lalu telah melakukan konsultasi ke PT (Persero) PLN Rayon Tanjungbalai Karimun, untuk melakukan efesiensi terhadap pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di Pulau Karimun. Hasilnya, PLN merespon dengan melakukan meteranisasi terhadap PJU tersebut.
”Alhamdulillah, mereka (PLN-red) merespon kita. Dan pada bulan Februari lalu sudah terealisasi untuk PJU jalan poros, menggunakan sistem meteranisasi. Sehingga, terjadi penghematan pembayaran mencapai 82 persen dari sistem lama,” jelas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Rosmawati, kemarin (13/3).
Dikatakan, sistem lama dalam satu bulan pihaknya harus membayar Rp76 juta lebih untuk PJU di jalan Poros yang mencapai lampu penerangan sekitar 200 buah. Dan, setelah dilakukan perubahan sistem dengan meteranisasi untuk pembayaran di bulan Februari hanya Rp13 juta lebih. Artinya, terjadi efesiensi biaya untuk pembayaran PJU mencapai 82 persen.
Adapun lokasi yang sudah dilakukan sistem meteranisasi PJU diantaranya, jalan poros mulai depan RSUD M Sani hingga simpang stadion Badang Perkasa. Kemudian, Coastal Area, simpang tiga Teluk Air, Sei Bati Tebing.
”Turun cukup drastis biaya PJU kita. Dan kita rencanakan kedepan semuanya, PJU yang ada di pulau Karimun maupun pulau Kundur dan Moro dengan total lampu jalan sekitar 3 ribu unit akan diubah menjadi sistem meteranisasi,” ucapnya.
Ditanya, apakah anggaran yang lebih untuk pembayaran PJU dialihkan keperluan lain. Ia mengatakan, bahwa kelebihan pembayaran PJU yang telah di anggaran APBD 2017 tetap ada dan tidak diganggu. Artinya, kelebihan pembayaran PJU tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan lainnya.
”Nah di sini, jangan salah pengertian ya. Sebab, pembayaran sesuai dengan rekening yang dikeluarkan oleh pihak PLN. Jadi, sisanya ada di pos kita tidak dipergunakan sama sekali. Nanti, di APBD-P 2017 baru kita usulkan apakah kelebihan anggaran ini untuk biaya operasional apa yang lain,” jawabnya.
Sementara Kepala PT (Persero) PLN Rayon Tanjungbalai Karimun Fauzar Zain ketika dikonfirmasi membenarkan, sudah dilakukan perubahan sistem lama ke sistem meteranisasi. Secara otomatis, terjadi perubahan pembayaran PJU oleh Pemerintah Daerah kabupaten Karimun.
”Kita hanya menyesuaikan permintaan Pemda Karimun. Dan itu sudah dibenarkan dari PLN Pusat,” singkatnya. (tri)
Pengunjung memadati wisata pantai di Lagoy Bay Bintan, belum lama ini. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan potensi Pariwisata maupun kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2017. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Pemkab Bintan terus menggesa pembangunan untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan infrastruktur penunjang wisata yang menjadi program unggulan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan, di Aula Hotel Sahid Trikora Bintan, Senin (13/3).
“Bintan ini sangat identik dengan pariwisata. Untuk itu, tahun 2018 program unggulan pembangunan akan kita fokuskan pada fasilitas penunjang infrastruktur wisata,” ungkap Bupati Bintan, Apri Sujadi, disela-sela acara Musrembang Tingkat Kabupaten Bintan.
Apri menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur tersebut meliputi pembangunan gerbang utama yang dipusatkan di Km 16 yang akan menjadi pintu masuk wisata, dengan lambang logo Kabupaten Bintan.
Selain itu kata Apri, akan dilakukan rencana pembangunan tower tinggi di wilayah Bintan Utara, yang akan digunakan sebagai penanda posisi welcome to Bintan, yang bisa menjadi ikon wisata Kabupaten Bintan. Sekaligus penambahan fasilitas penunjang seperti pusat jajanan serba ada (pujasera).
“Kabupaten kita ini kan identik dengan tempat pariwisata. Begitu banyak tamu yang datang, baik dari Batam, maupun dari luar. Apalagi setiap hari Sabtu dan Minggu, itu ribuan orang yang datang kesini (Bintan, red),” ungkapnya
“Mereka mau duduk untuk makan aja bingung. Sementara mereka datang ke Bintan itu rata-rata untuk foto di Lagoi, dan di padang pasir. Jadi peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Politisi partai Demokrat ini menuturkan, untuk meningkatkan target pariwisata sekaligus untuk pengembangan industri ekonomi kreatif, Pemkab Bintan akan segera membangun air mancur di Kota Kijang, yang akan menjadi ikon di wilayah Bintan Timur.
“Seluruh Kabupaten Bintan, ini sangat melekat dengan yang namanya pariwisata. Untuk itu semua lini di wilayah masing-masing harus memiliki ikon sebagai penunjang pariwisata. Sehingga target Bintan untuk mendatangkan wisatawan yang banyak bisa segera terwujud,” pungkasnya. (cr20)
Petugas POMAL mengamankan sepeda motor di lapak judi Sukaberenang Tanjungpinang, Senin (13/2). F.Osias
batampos.co.id – Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lantamal IV Tanjungpinang menggerebek aktivitas judi dadu (cingkoko) di belakang Morning Bakery, Suka berenang, Senin (13/3) sekitar pukul 16.20 WIB. Para pemain dan bandar pun kocar kacir menyelamatkan diri.
Penggerebekan dipimpin Komandan Yonmarhanlan IV Mayor Tri Haryanto dan sejumlah perwira POMAL. Petugas merubuhkan lapak yang diduga dikelola atau dibandari oknum TNI.
Pantauan di lapangan, meski tidak mengamankan bandar dan pemainnya. Petugas mengamankan 10 unit motor, uang tunai, dan lapak judi dibawa ke Lantamal IV Tanjungpinang.
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksma TNI S Irawan, mengatakan dirubuhkannya lapak judi tersebut dilakukan jajarannya karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada oknum TNI yang menjadi bandar disitu.
“Saya dapat informasi, kemudian saya teruskan ke Komandan POMAL. Makanya lapak itu dirubuhkan,” ujar Irawan.
Dikatakan Irawan, selain merubuhkan lapak judi, perwira tinggi itu pun langsung meminta oknum TNI yang menjadi bandar tersebut diperiksa POMAL.
“Jika beneran terlibat judi, akan saya sikat betul. Karena itu menurunkan citra TNI AL di masyarakat,” tegas Irawan.(ias)
Bupati serahkan SK tenaga honorer. Foto : batampos.
batampos.co.id – Sebanyak 607 pegawai honorer di lima kecamatan se Pulau Kundur (Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Belat dan Ungar), menerima SK perpanjangan kontrak, Senin (13/3) kemarin. Penyerahan SK dilakukan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam apel akbar di stadion mini Tanjungbatu Kundur.
“Tolong disiplin dan kinerja tenaga honorer terus ditingkatkan. Masak apel hari ini saja masih ada puluhan orang yang terlambat. Padahal saya sendiri yang berangkat dari Tanjungbalai Karimun sudah hadir sejak pagi hari,” sindir Aunur Rafiq.
Sanksi honorer yang tidak disiplin, Bupati menyebutkan hanya dilakukan pembinaan dari masing-masing dinas. Pun diminta kepada tenaga honorer maupun pegawai negeri sipil agar jangan sering duduk di kedai kopi saat jam pelayanan masyarakat.
Aunur Rafiq menyebutkan dari 123 tenaga honorer yang bermasalah, tujuh orang diantaranya sudah diproses dan diverifikasi, selanjutnya akan diberhentikan. Sebelumnya di Kabupaten Karimun diserahkan SK kepada 1.558 tenaga honorer, pulau Kundur terdapat 607 orang, untuk Moro, Buru dan Durai sebanyak 397 orang.
Sejauh ini, Kabupaten Karimun baru memiliki 3.072 orang aparatur sipil negara (ASN) sehingga ada kemungkinan bagi tenaga honorer yang berusai di bawah 35 tahun berkesempatan diangkat menjadi ASN. Sementara bagi tenaga honorer berusia di atas 35 tahun diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). (ims)
Pelajar dan warga di Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang (13/03) terpaksa melintasi sungai yang keruh. Jembatan gantung yang biasa mereka lintasi putus pada hari Sabtu (11/03/2017).
Jembatan gantung itulah satu-satunya penghubung Kelurahan Baringin dan Koto Lalang.
Mobil truk warna kuning bermuatan bahan bangunan terjun ke jurang Tiban Kampung dengan kedalaman sekira 20 meter. 
