Selasa, 12 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13567

Prosesi Lilin Majelis Buddhayana Kepri

Putut A
-
0
Prosesi Lilin Majelis Buddhayana Kepri

 

Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi lilin menyambut Hari Waisak di Pusdiklat Buddha Amithaba Tanjungpinang, Rabu (3/5) malam. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Menuju kehidupan yang lebih baik jadi idaman setiap manusia. Diperlukan damai dan harmoni untuk menyikapi segala tingkatan lini kehidupan. Perayaan Tri Waisak menjadi titik-tolak mengajak seluruh umat Buddha agar lebih memahami empat kondisi alamiah.

“Ada kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Spirit ini yang menjadi landasan bagi latihan rohani untuk mentransformasi mental dengan damai dan harmoni,” kata Hendra Lim, Pandhita Majelis Buddhayana Indonesia (MDI) Provinsi Kepri.

Rabu (3/5) kemarin, di Pusdiklat Buddha Amitabha Tanjungpinang, digelar Puja Bakti Waisak Bersama dan Prosesi Lilin (Chuan Deng). Penuh khidmat prosesi perayaan itu berlangsung. Tak kurang, ada 300 pemeluk agama Buddha yang berkumpul dan merapal puja dan doa untuk kehidupan yang lebih baik.

Semua berbaur baik laki-laki, perempuan, tua dan muda berjalan mengitari ruangan ibadah sambil membawa lilin. Ritual tersebut bermakna sebagai penerangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi menyambut lahirnya sang Sidharta Buddha Gautama.

Hendra menjelaskan, lilin adalah simbol dari sebuah kebaikan. Suatu hal kecil yang mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Spirit memberi manfaat kepada alam dan manusia lain ini yang diserap dalam perayaan kemarin.

“Walaupun membakar diri, lilin memberikan terang kepada banyak orang,” terang Hendra Lim. (aya)

90 Persen DAK Pendidikan untuk Pembangunan Fisik

Putut A
-
0
90 Persen DAK Pendidikan untuk Pembangunan Fisik
Murid SDN 002 Batamkota duduk ditangga sambil bermain bersama kawan-kawan menunggu jemputan, Selasa (16/8). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas pendidikan Kota Batam akan mengalokasikan 90 persen dari dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik. Sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah menengah pertama (SMP).

“Tahun ini pembangunan fisik fokus utama kita. Sekitar 90 persen (DAK) kita taruhkan disana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Batam, Muslim Bidin, Selasa (2/5) lalu.

Menurut Muslim, tahun 2017 ini Kota Batam mendapatkan bantuan DAK dari pusat untuk peningkatan sarana Pendidikan. “Angkanya saya belum tau pasti. Tapi informasinya kita dapat Rp 5 miliar SD dan Rp 12 miliar untuk SMP,” kata Muslim.

Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa dipergunakan oleh sekolah untuk melakukan penambahan RKB baru. Sehingga bisa menampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disekolah Negeri ketika tahun ajaran baru mulai dibuka.

“Hampir setiap tahun daya tampung sekolah di Negeri tidak berimbang dengan masuknya siswa baru,” terangnya.

Pembangunan RKB ini nantinya dialokasikan kepada 12 SD dan SMP 25. Pembangunan RKB tergantung kebutuhan.

“Jadi tak lagi satu RKB satu sekolah. Lihat kebutuhannya, bahkan ada satu sekolah kita bangun 6 RKB,” jelasnya.

Untuk kriteria sekolah yang mendapatkan bantuan RKB sendiri, kata Muslim, dilihat dari potensi dalam PPDB),

“Berpotensi baik dalam menerima siswa didik baru,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menyampaikan bahwa pengalokasian DAK memang diperuntukkan terhadap pembangunan fisik sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2016.

“Semua telah diatur di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku,” ujar Safari. (rng)

Water Front City jadi Ikon Natuna

Putut A
-
0
Water Front City jadi Ikon Natuna
Proses pembangunan water front city Pantai Kencana Ranai tahap pertama. F. Aulia/batampos.

batampos.co.id – Pembangunan water front city di pantai Kencana Ranai,
akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun pembangunannya tidak
dilanjutkan. Water Front City disepakati akan menjadi ikon daerah.

Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, water front city
sebelumnya sudah diperdakan penggarannya dalam APBD. Namun dengan
kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, realisasinya terkendala.
Namun dengan dukungan pemerintah pusat untuk Natuna, akhirnya
pembangunannya dapat dilanjutkan.

“Masyarakat Natuna sangat menantikan water front city ini bisa
terwujud sampai selesai. Pembangunannnya dapat di manfaatkan untuk
hal-hal yang positif. Dan tentu water front city adalah ikon Natuna,”
kata Candra kemarin.

Sejauh ini sambungnya, Pemerintah Daerah hanya mampu melaksanakan
reklamasi pantai bahkan secara bertahap dengan kemampuan APBD.
Bersyukur melalui APBN pembangunan tahap pertama sudah dimulai tahun
ini. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa tepat waktu dan dapat digunakan
untuk kegiatan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan water front city ini sambungnya, tidak
memerlukan anggaran yang sedikit. Sehingga tidak memungkinkan
diteruskan dari APBD. Keseluruhannya sekitar Rp 30 miliar, Pemerintah
pusat pun mengalokasikan dana bertahap. Tahun ini sekitar Rp 5 miliar.

“DPRD dan masyarakat berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi terus melaksanakan pembanungan water front city ini sampai
selesai 100 persen. Meski pelaksanaannya bertahap, rencananya tiga
tahun,” ujar Candra.

Candra mengatakan, DPRD juga berharap Pemerintah Provinsi juga dapat
memberikan perhatian terhadap pembangunan didaerah yang sudah dimulai
namun belum selesai. Seperti pembangunan pasar modern.

“Pasar modern Ranai dapat menyerap anggaran puluhan miliar. Tentu
berat untuk diselesaikan dari APBD Natuna. Perhatian Provinsi dan
Pusat sangat diharapkan daerah,” kata Candra.(arn)

Polres Bidik Nakhoda KMP Sembilang

Putut A
-
0
Polres Bidik Nakhoda KMP Sembilang

batampos.co.id – Kepolisian Resort Lingga hingga saat ini telah memeriksa sepuluh saksi terkait penangkapan OTT di Kapal Roro KMP Sembilang. Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Suharnoko juga telah memanggil Nakhoda KMP Sembilang untuk dimintai keterangan terkait tangkapan pungli tersebut.

“Kami telah memanggil nakhoda KMP Sembilang untuk dimintai keterangan,” ujar Suharnoko, Kamis (4/5) pagi.

Suharnoko menambahkan, dalam pemeriksaan kesepuluh saksi tersebut keseluruhannya mengaku tidak mengetahui aktifitas pemungutan uang kasur, tikar, biaya kamar VIP dan penyewaan kamar ABK kepada penumpang. Namun lain hal nya dengan pengakuan tersangka yang telah diamankan polisi di Mapolres Lingga bernama Bahtiar.

Bahtiar mengaku, dirinya melakukan pemungutan uang sewa kasur, tikar, biaya kamar vip dan sewa kamar ABK tersebut atas perintah dari nakhoda KMP Sembilang.

Atas dasar pengakuan tersangka itu, Suharnoko membidik nakhoda KMP Sembilang untuk dilakukan penahanan. Hingga saat ini Suharnoko terus melakukan penyelidikan termasuk mengunjungi kantor ASDP di Batam.

Sebelumnya, tim saber pungli mengamankan satu orang tersangka pungli di atas kapal roro KMP Sembilang bernama Bahtiar. Dalam aksi tangkap tangan itu, Bahtiar kedapatan memungut uang kasur, tikar dan biaya kamar vip tanpa dolumen yang sah.

Karenanya Bahktiar dijerat dengan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara minimal satu tahun perjara, maksimal 20 tahun atau denda sedikitnya Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. (wsa)

Apri : Optimalkan Aparatur Desa

Putut A
-
0
Apri : Optimalkan Aparatur Desa
Apri Sujadi menyampaikan pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan tahun 2017, di Gedung Convention Hall Hotel Hermes Agro Resort, Rabu (2/5). F. Kominfo Bintan untuk batampos.

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta semua aparatur pemerintah di perangkat desa harus bisa mengoptimalisasi kemampuan untuk mengelola keuangan desa sampai ke tahap laporan dan evaluasi. Ini dilakukan agar sistem dalam penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bintan dapat berjalan baik.

“Persoalan kemampuan untuk mengelola keuangan desa sampai ke tahap laporan dan evaluasi bukanlah persoalan baru di pemerintahan. Ini pekerjaan lama yang secepat mungkin harus segera diselesaikan,” jelas

Apri, saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan tahun 2017, di Gedung Convention Hall Hotel Hermes Agro Resort, Rabu (2/5).

Kegiatan yang dihadiri seluruh camat dan lurah, serta Kepala desa se-Kabupaten Bintan, ini bertujuan untuk pembinaan lanjutan kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan setelah beberapa waktu lalu tim pembinaan pengelolaan keuangan desa telah dibentuk melalui rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

Apri mengungkapkan jumlah anggaran desa yang saat ini semakin signifikan harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban oleh setiap personel yang ada di desa.

Sebab jumlah desa yang ada di Kabupaten Bintan, merupakan salah satu jumlah terbanyak, sehingga membuat pemerintah daerah harus lebih serius dalam melakukan pembinaan.

“Kerap kali laporan pertanggungjawaban selalu mengalami perubahan, sehingga jangan sampai laporan dari setiap Desa memiliki gaya tersendiri, akan tetapi harus diseragamkan melalui konsep laporan yang telah disepakati secara resmi,” terangnya.

Menurutnya jika ada kegiatan yang dilakukan di desa dan kemudian ada kesalahan dalam laporannya, maka hal tersebut yang harus mendapat fokus pembinaan.

“Saya tekankan, jangan sampai ada kegiatan fiktif diatas laporan yang disusun nantinya,” tegas politisi partai Demokrat ini.

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan ini juga menghadirkan tiga narasumber yang terdiri dari Kasat Intel Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bintan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. (cr20)

Presiden Ukur Kinerja BP Batam Lewat Target Investasi

Putut A
-
0
Presiden Ukur Kinerja BP Batam Lewat Target Investasi
Suasana di galangan kapal yang menjadi sektor investasi perusahaan asing yang berada di kawasan industri galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji, Sabtu (18/2). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Target investasi Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun 2017 sebesar 585 juta Dolar Amerika. Hingga triwulan pertama, investasi yang telah terwujud sekitar 50,4 juta Dolar Amerika.

“Triwulan pertama 2017 ada 14 proyek dengan nilai investasi 50,4 juta Dolar Amerika. Dan untuk triwulan kedua nanti, sudah ada 10 perusahaan yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi,” kata Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Kamis (4/5).

Gusmardi mengakui nilai investasi triwulan pertama memang lebih kecil dibanding triwulan pertama 2016 yang mencapai 160 juta Dolar Amerika.

Namun hal itu terjadi karena pada awal tahun 2016 ada sebuah perusahaan yang melakukan perluasan usaha.”Kalau sekarang belum ada perluasan,” jelasnya.

Pria asal Medan ini menghembuskan angin segar dengan menyatakan 10 perusahaan asing sudah berminat untuk investasi pada triwulan kedua di Batam.

“Jika terealisasi, maka nilai investasinya mencapai 310 juta Dolar Amerika. Rata-rata investor tersebut berasal dari Eropa seperti Norwegia, Italia, Prancis, Inggris dan lainnya,” tambahnya lagi.

Sekarang semuanya pakai target. Gusmardi mengatakan presiden mengukur kinerja mereka dengan target investasi tersebut.”Makanya kami tidak hanya pergi ke pameran saja. Tapi juga menentukan fokus industri. Begitu juga dengan menambah fasilitas yang akan diberikan kepada investor,” ungkapnya.(leo)

Pemkab Berlakukan Sanksi Denda ke Wajib Pajak

Putut A
-
0
Pemkab Berlakukan Sanksi Denda ke Wajib Pajak

batampos.co.id – Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas memberikan sanksi tegas berupa denda kepada salah satu wajib pajak yang tidak taat pajak. Tidak tanggung-tanggung besarannya mencapai Rp 100 juta.

Denda tersebut harus diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak dinilai tidak transparan dengan penghasilan perbulan. Hal ini ketahuan setelah pemda menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung penghasilan wajib pajak tersebut. Setelah dihitung BPKP baru diketahui jika ada perselisihan yang signifikan.

Sebelum diperiksa BPKP, wajib pajak tersebut hanya membayar pajak sekitar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta saja. Namun setelah dihitung langsung oleh BPKP ternyata meningkat tajam yakni Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per bulan.

Atas kelalaian tersebut wajib pajak tersebut dikenakan kurang bayar pajak selama satu tahun yang setelah diakumulasi mencapai Rp 100 juta dalam satu tahun 2016 kemarin.

“Ya benar dari beberapa wajib pajak yang sudah diperiksa BPKP, ada satu wajib pajak (pemilik restoran) yang dikenakan denda,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi kepada wartawan kemarin.

Diakuinya saat ini masih banyak wajib pajak terutama dari pajak hotel dan restoran yang hingga saat ini masih keberatan untuk memungut pajak dengan berbagai macam alasan seperti takut kehilangan pelanggan, susah memberikan pengembalian yang biasanya menggunakan uang recehan dan alasan lainnya.

Namun kata Azwandi, alasan itu tetap tidak bisa menghalangi aturan yang sudah ada. Menurutnya kedepan jika ada wajib pajak khususnya restauran, kedai kopi dan sebagainya jika tidak taat pajak, maka pihaknya akan datangkan BPKP untuk menghitung penghasilan mereka secara langsung sehingga besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak
lebih jelas. “BPKP berhak menghitung penghasilan wajib pajak,” ungkapnya.

Dikatakannya jika ada sejumlah kedai kopi yang meminta agar pemda menetapkan besaran pajak kedai kopi langsung berapapun besarnya. Misalnya kedai kopi A dikenakan Rp100 atau 200 ribu per bulan. Namun pemda tidak mau karena itu cenderung malahan menjadi pungli karena tanpa dasar. “Kalau itu dilakukan justru pungli larinya,” ungkapnya.

Azwandi, menambahkan, ke depan, pihaknya meminta kepada wajib pajak untuk membayar pajak melalui online atau melalui bank yang ditunjuk. Wajib pajak hanya datang ke BKD dengan membawa bukti pembayaran saja. “Ini arahan dari Kementerian keuangan supaya mengurangi transaksi uang tunai,” tambahnya. (sya)

Antisipasi Penimbunan Sembako, Polisi Pantau Spekulan dan Distributor

Putut A
-
0
Antisipasi Penimbunan Sembako, Polisi Pantau Spekulan dan Distributor

batampos.co.id – Ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Ramadan tidak saja menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Tapi, juga menjadi perhatian Polri. Untuk itu, kepada para distributor, pedagang atau spekulan diminta untuk tidak mengambil kesempatan momen Ramadan sekaligus Idul Fitri untuk menaikkan harga.

”Sesuai dengan hasil video conference dengan Kapolri, Mendagri, Menteri Pertanian dan Kepala Bulog yang saya ikuti dua hari lalu di Polda Kepri disampaikan bahwa persediaan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa atau Ramadan mencukupi. Bahkan, sampai dengan lebaran. Untuk itu, Polri mengingatkan kepada para distributor, pedagang atau ada yang mencoba-coba jadi spekulan untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun kebutuhan pokok atau menaikkan harga sembarangan, maka akan diambil tindakan tegas,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armaini kepada Batam Pos, Kamis (4/5).

Penegasan Polri ini, lanut Armaini, jelas bahwa distributor dan pedagang tidak harus menaikkan harga kebutuhan pokok. Karena, persediaannya mencukupi. Karena, jika menaikkan harga sembarangan, sudah tentu dampaknya adalah masyarakat yang menjadi pembeli. Jangan sampai masalah seperti ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan akhirnya muncul situasi dan kondisi yang tidak aman.

”Menteri Pertanian sendiri juga sudah menyampaikan kepada Polri bahwa Menteri Pertanian sudah mengantongi atau mengetahui siapa saja pemain atau spekulan kebutuhan pokok. Untuk itu, kita di daerah kabupaten juga harus mengantisipasinya. Salah satu dengan cara mengingatkan kepada para distributor dan pedagang agar tidka mainkan harga kebutuhan pokok,” jelas Armaini.

Untuk benar-benar menjamin dan mengawal tidak adanya permainan kebutuhan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau spekulan, maka Polri akan membentuk Satgas Pangan. Pembentukannya tidak saja di tingkat Mabes Polri dan Polda. Tapi, juga akan dibentuk sampai ke tingkat kabupaten. Tentunya, di dalam Satgas tersbeut juga akan dilibatkan jajaran dari pemerintah daerah dan instnasi terkait. (san)

Insentif RT/RW Dinaikkan Jadi Rp1 Juta

Putut A
-
0
Insentif RT/RW Dinaikkan Jadi Rp1 Juta
Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika memberikan insentif kepada RT/RW secara simbolis di Kantor Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. F Humas Pemkab Karimun untuk Batampos.

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, insentif Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) akan menjadi Rp1 Juta per triwulan pada tahun 2018 mendatang. Walaupun saat ini belum ada perubahan terhadap insentif RT/RW, dirinya berharap agar para RT/RW bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

”Untuk triwulan pertama ini para Ketua RT/RW akan menerima insentif sebesar Rp750 Ribu. Berarti setiap bulannya mendapatkan Rp250 Ribu,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Karimun, kemarin (4/5) usai memberikan insentif kepada RT/RW se Kecamatan Karimun.

Kecamatan Karimun mempunyai 6 Kelurahan dan 3 Desa dengan total RT/RW sebanyak 180 orang. Akan tetapi, dalam penyerahan insentif tersebut baru enam kelurahan diantaranya Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjungbalai Kota, Tanjungbalai, Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat.

Sedangkan, di tiga desa yaitu Parit, Tulang dan Selat Mendaun belum dapat diserahkan. Hal tersebut dikarenakan dananya ada di masing-masing Desa yang dialokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Namun demikian, dirinya memastikan insentif RT/RW tetap di berikan nantinya setelah selesai pengurusan administrasi di bagian keuangan nanti.

“Jadi jangan salah tanggap ya. Pokoknya, dana insentif RT/RW untuk ketiga desa tetap dicairkan,” ungkapnya.

Sementara itu Camat Karimun Arpan mengungkapkan, untuk tiga Desa jumlah Ketua RT/RW sebanyak 52 orang segera di cairkan untuk triwulan pertama di tahun 2017 ini. Sesuai dengan Bupati sampaikan saat memberikan arahan insentif RT/RW se kecamatan Karimun. Sehingga, tidak usah khawatir hak-hak Ketua RT/RW tidak akan hilang.

”Pokoknya saya sebagai camat akan berkoordinasi dengan pihak Kades. Supaya segera di cairkan, dan kendalanya dimana agar dibantu nantinya,” kata Arpan. (tri)

Dinkes Datangkan Dokter Gigi ke Tanjungbatu

Putut A
-
0

batampos.co.id – Puskesmas Tanjungbatu kembali membuka pelayanan poli gigi. Menyusul telah ada penambahan dokter gigi yang dikirim Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

“Iya, kemarin (Kamis, red), dokter giginya sudah tiba di Tanjungbatu. Insyaallah, hari ini sudah masuk kerja. Kita harapkan dokter gigi segera memberikan layanan karena sudah beberapa bulan terakhir ini dokter gigi tidak ada,” kata Kepala Puskesmas Tanjungbatu H.Sumiran, Hari ini, Jumat (5/5).

Kehadiran dokter gigi di Puskesmas Tanjungbatu sangat dinantikan. Karena setiap hari ada saja pasien gigi yang hendak berobat. “Dengan penambahan dokter gigi, Puskesmas Tanjungbatu diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal,” terang Sumirah.

Semenjak menempati gedung baru awal 2017 lalu, antusias masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup meningkat. Terlebih status puskesmas diberlakukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) serta menuju akreditasi.

“Makanya, kini Puskesmas Tanjungbatu juga melayani ruang rawat inap very important person (VIP) dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sementara terdapat 12 unit ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 3 tarifnya disesuaikan,” bebernya.

Basri, 56, seorang pasien menyambut baik dengan adanya pelayanan dokter gigi di puskesmas Tanjungbatu seperti sebelumnya. Dikatakan pelayanan dokter gigi di puskesmas Tanjungbatu dirasa sangat membantu masyarakat.

“Selama ini, untuk pelayanan dokter gigi, kami harus berobat ke Karimun. Selain memakan waktu, tenaga juga ongkos yang tidak sedikit. Dengan adanya pelayanan dokter gigi di puskesmas masyarakat tidak perlu pergi jauh-jauh lagi,” katanya. (ims)

1...13,56613,56713,568...14,299Halaman 13,567 dari 14,299

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000