Rabu, 24 Juni 2026
Beranda blog Halaman 13667

Waspada Kejahatan Menjelang Lebaran

0

batampos.co.id – Memasuki hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Polres Tanjungpinang, menghimbau masyarakat untuk tetap waspada atas berbagai tindak kejahatan. Pasalnya, tidak jarang pelaku kejahatan memanfaatkan momen bulan puasa untuk melakukan aksi kriminalitas.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, melalui Kasat Binmas AKP Efendri Ali, meminta masyarakat atau kaum perempuan untuk tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan saat bepergian. Selain itu, agar selalu berhati-hati saat membaaa barang berharga lainnya.

“Waspada juga terhadap pencurian sepeda motor. Tetap gunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraannya,” ujar Efendri Ali, saat memberi himbauan kepada masyarakat di Pasar Tanjungpinang, Jumat (9/6).

Selain itu, Efendri juga mengingatkan masyarakat. Agar teliti saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Baik itu, ketika hendak Salat Tarawih atau pun bepergian.

“Di cek dulu, apakah ada kompor yang masih menyala. Kontak listrik juga dimatikan. Selain itu, jangan lupa rumah di kunci saat bepergian,” kata Efendri.

Masyarakat, sambung Efendri Ali, agar segera melaporkan ke perangkat RT-RW serta pihak Kepolisian jika mengetahui dan melihat adanya tindak kejahatan.

“Segera laporkan jika melihat peristiwa yang tidak benar. Masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan Babinkamtibmas jika terjadi sesuatu hal,” pungkasnya.(ias)

Dishub Persoalkan Syahbandar Letakkan Kapal Pagai di Perairan Rakyat

0
Kapal Pagai. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Bangkai kapal tongkang Pagai telah labuh tambat di depan perairan rakyat, Tanjunguban, Kabupaten Bintan sejak tahun 2009. Dalam kurun waktu itu, kapal yang memiliki tonase sekitar 900 ton tersebut telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara melalui Unit Pelayanan Pelabuhan (UPT) Kantor Pelabuhan (Kanpel) Syahbandar Tanjung Uban.

Menurut sumber, siang kemarin dari keterangan pihak marine kepadanya setiap bulannya Pertamina mengeluarkan biaya sebesar Rp 5,2 juta untuk labuh tambat, sewa lahan dan membayar jasa masyarakat yang menjaga kapal tersebut.  Kapal itu awalnya digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi setelah tidak laik berlayar maka kapal tersebut di parkir di depan pelabuhan rakyat Tanjung Uban.

Pantauan di lapangan, kemarin siang kondisi kapal sudah seperti rongsokan. Bodi kapal terlihat berkarat. Terlihat lubang di atas kapal dan di bodi kapal sehingga untuk melangkah diperlukan kehati-hatian. Dalam tangki kapal itu kelihatan cairan berwarna hitam kemungkinan minyak hitam atau solar.

Masih kata sumber tersebut untuk memindahkan kapal Pagai bukan perkara mudah. Pertamina setidaknya harus mengeluarkan ongkos sekitar Rp 300 juta.

“Kalau digeser atau ditarik kapal sudah tidak mungkin. Kalau pun mau dipindahkan satu satunya cara dengan dipotong per bagian kemudian dipindahkan melalui darat. Itu pun ongkosnya mahal,” kata pria tersebut.

Sementara itu Dinas Perhubungan Provinsi Kepri mempermasalahkan alasan Syahbandar meletakkan bangkai kapal tersebut di perairan rakyat. “Kenapa tidak diletakkan di wilayah Pertamina saja,” kata Zamhur Ismail usai memantau persiapan angkutan lebaran di Pelabuhan Bulang Linggih Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara, Jumat (9/6).

Mengenai itu, Humas Pertamina I Regional Medan Fitri Arika mengatakan pihak Pertamina sebelumnya telah mendapatkan izin dari syahbandar untuk posisi aset tersebut.
Kepala UPT Kanpel Syahbandar Tanjung Uban Letnan Kolonel Marinir R Gunawan mengatakan, alasannya meletakkan bangkai kapal tersebut untuk keselamatan dan keamanan. Mengenai persoalan ini, Gunawan meminta pihak Dishub Kepri berkoordinasi dengan pihaknya. (cr21)

40 Pengelola BUMDes Ikuti Pelatihan

0

batampos.co.id – Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan memberikan pelatihan kepada 40 orang pengelola yang berasal dari 25 desa dan 25 BUMDes se-Kabupaten , Jumat (9/6).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ronny Kartika mengatakan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan selama 7 hari ini akan mengikuti berbagai materi, mulai dari Business Planing, administrasi, hingga Produk Marketing.

Ia menuturkan pelatihan ini diberikan, agar kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat berkembang. Sebab usaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini juga sesuai dengan keinginan Bupati Bintan Apri Sujadi, serta Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam.

“Pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 15 Juni, dengan melibatkan tenaga ahli Balatmas Pekanbaru satu orang, serta dua orang dari Dinas PMD Bintan,” jelas Ronny usai memberikan tanda peserta bagi para pengelola BUMDes yang akan mengikuti pelatihan tersebut.

Rony menambahkan saat ini total BUMDes yang sudah berdiri di Bintan dari tahun 2015 ada sebanyak 9 BUMDes. Dan signifikan menjadi 28 BUMDeS.

“Kami sangat mengharapkan setahun kedepan dengan keberadaan BUMDes ini mampu memiliki perananan dalam usaha peningkatan PAD Desa. Dinas PMD juga menyiapkan klinik desa dalam usaha pembimbingan dan konsultasi terkait pengembangan BUMDes di Bintan,” terangnya.

Tenaga Ahli Balatmas Pekanbaru, Rizky Vernando mengatakan pelatihan pengelola BUMDes ini sepenuhnya menggunakan metode partisipatif dengan tekhnik tutorial yang bertujuan, agar Pengelola BUMDes lebih memahami serta mengerti terkait pengelolaan management BUMDes yang baik dan benar.

“Tentunya kami akan mendukung penuh usaha-usaha pengembangan demi kemajuan BUMDes di Bintan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Masyarakat Desa Dinas PMD Kabupaten Bintan, Zamir Ambiya A Razak mengatakan pelatihan ini juga sebagai upaya dalam usaha peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, guna mendorong masyarakat desa agar sadar akan peran atau posisinya yang strategis sebagai subyek dalam pembangunan Desa.

“Melalui pelatihan ini tidak hanya memberikan kemampuan dan keterampilan, melainkan juga harus dapat meningkatkan sikap mental mereka agar memiliki kesadaran kritis yang tinggi sebagai subyek pembangunan,” imbuhnya. (cr20)

Perda Bantuan Hukum Ditetapkan

0

batampos.co.id – Pemerintah provinsi Kepri menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kepada masyarakat Kepri yang membutuhkan pendampingan di persidangan.

Bantuan tersebut terangkum dalam Peraturan Daerah (Perda), yang akan ditetapkan pada Senin (12/6) mendatang. Lahirnya Perda ini, diharapkan meringankan kalangan masyarakat yang tersandung kasus hukum namun tak mampu mendapatkan pendampingan secara hukum.

“Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat bantuan hukum saat menjalani penhidikan di kepolisian dan kejaksaab. Aparat juga banyak yang tidak tahu tentang bantuan hukum. Kebanyakan mengacu ke KUHAP,” tutur Ketua Pansus Bantuan Hukum, Taba Iskandar kemarin.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, sambung Taba, menyebutkan tanggungjawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Hal ini merupakan perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam perda Bantuan Hukum ini, pemerintah menyediakan bantuannya secara gratis. Sehingga tiap pekara yang dihadapi masyarakat kurang mampu, dapat memanfaatkan perda tersebut. Sehibgga mendapatkan bantuan hukum, yang telah ditanggung pembiayaanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri.

“Penerima bantuan ini adalah kalangan kurang mampu dab pemberi bantuan hujum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan,” lanju Taba.

Dalam pembicaraan bahasan perda tersebut, fraksi PDIP meminta agar perda ini memasukkan UU 18 tahun 2003 tentang advokat. “Kami minta dalam konsiderannya dimasukkan. Agar perda semakin kuat,” tutur Ery Suwandi mewakili pendapat fraksinya.

Raja Astagena mewakili partai berlambang pohon beringin pun mengusulkan penguatan perda dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksana teknis. Sementara PKS melalui jubir Abdulrachman, mengharapkan porsi terbesar diberikan kepada non litigasi. (aya)

Adakan Subsidi di Sekolah Swasta

0

batampos.co.id – Mahalnya pendidikan yang didapatkan, jika menyekolahkan anak di sekolah swasta diakui benar oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Arifin Nasir.

Dalam kesempatan belum lama ini, Arifin mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah swasta yang berada di Batam. Selain memberikan arahan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru, Arifin juga membicarakan tentang kualitas sekolah swasta di Batam.

“Salah satu ya biaya sekolah swasta, yang kami minta jangan berorientasi bisnis. Sehingga tidak memberatkan masyarakat,” ujar Arifin.

Arifin lantas menegaskan kepada 20 kepala sekolah swasta di Batam, untuk tak mematok harga terlalu mahal. Arifin juga menyarankan untuk mengedepankan subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. “Adakan subsidi silang di sekolah swasta. Jadi tak sepenuhnya orientasi profit. Yang penting sekolah swasta berkualitas,” ujarnya.

Memasuki tahun 2017-2018, Arifin menuturkan animo masyarakat untuk memasukkan anak ke sekolah negeri meningkat. Namun terbatasnya jumlah sekolah negeri, menjadi persoalan tersendiri di setiap masa penerimaan siswa baru datang. Saat ini, sekolah negeri di Kepri tak mampu memenuhi kuota para peserta didik baru. Namun pemerintah pun tak dapat terus menerus membangun sekolah atau ruang kelas baru. “Itu akan mematikan sekolah swasta. Sementara sekolah swasta juga mitra kita,” tutur Arifin saat dijumpai di ruang kerjanya.

Banyaknya jumlah siswa baru yang tak tertampung, sambungnya, akan terselesaikan jika orang tua tak membeda-bedakan antara sekolah swasta dan negeri. “Maka itu kami beri kesempatan kepada sekolah negeri dengan memulai pendaftaran sekolahnya lebih dulu. Tidak ada perbedaan kok antara yang negeri dan swasta. Kalau tidak milih-milih tidak ada masalah,” ucap dia.

Terpisah, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, menuturkan yang sama. Ia menghimbau agar orangtua calon siswa baru, tidak memilih-milih sekolah. Anatara sekolah di daerah perkotaan dan yang berada di pedesaan.

“Belum tentu sekolah di pelosok tak bagus,” ucapnya.

Ia juga menuturkan akan lebih memperhatikan sekolah yang berada jauh dari perkotaan. Guna memberikan rasa keadilan bagi dunia pendidikan di Kepri saat ini.

“Tidak demikian, ke depan kita berpikir sekolah di pelosok itu harus bagus. Mulai dari infrastruktur, dan gurunya. Kita balikkan kondisi saat ini,” tegasnya. (aya)

Persyaratan Tak Lengkap, Cawagub Didiskualifikasi

0

batampos.co.id – Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wagub ke Sumatra Utara, memantapkan tata cara pemilihan yang akan dituangkan pansus dalam Tata Tertib (Tatib) pemilihan wagub nanti.

“Kami ingin mengetahui cara mereka melakukan pemilihan dan saat ini DPRD sudah membuat tahapan pemilihan ini,” tutur Ketua Pansus Tatib Pemilihan Wagub, Surya Makmur saat dihubungi kemarin.

Berkas tatib ini, selanjutnya akan disosialisasikan kepada kalangan tokoh masyarakat. Untuk menghimpun kritik dan saran dan juga dalam rangka transparansi.

Selain itu, berkenaan dengan persyaratan wagub ditegaskan Surya merupakan wewenang Panitia Pemilihan (Panlih) untuk melakukan verifikasinya.

Dalam ketentuan tatib yang akan digunakan panlih untuk memverifikasi, ditegaskan Surya adanya kemungkinan penggantian calon wakil gubernur.

“Hal ini sangat mungkin terjadi. Kalau cawagub tak melengkapi syarat yang diminta,” ucap politisi Demokrat ini.

Dalam tatib, sambung dia, telah ditetapkan persyaratan tersebut dengan memberikan batas waktu pada calon wakil gubernur yang tak lengkap persyaratannya.

Panlih akan memverifikasi persyaratan calon, paling lama tujuh hari setrlah berkas tersebut diserahkan. Lalu jika tak lengkap, panlih akan memanggil calon yang bersangkutan.

“Pemanggilan itu untuk meminta mereka melengkapi persyaratan yang kurang-kurang,” sambungnya.

Untuk melengkapi persyaratan, Surya mengatakan calon diberikan waktu selama tujuh hari. Jika tak memenuhi persyaratan dalam tujuh hari, maka kandidat cawagub akan didiskualifikasi dan gubernur diminta untuk memberikan nama kandidat lainnya.

“Jadi sangat mungkin dua nama yang ada sekarang, berubah lagi nanti. Namun kami mengharapkan, proses tetap berjalan lancar. Agar Kepri cepat memiliki wagub,” terangnya. (aya)

Jangan Lupa Bayar Zakat

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun memberikan tanda tangan pada buku catatan Ramadan saat Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhwan Perum Griya Bestari Km 9, Tanjungpinang Kamis (8/6). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur  Kepri Nurdin Basirun mengingatkan umat muslim untuk segera menunaikan zakat. Dengan menyisihkan hartanya, insya Allah akan memberi manfaat bagi banyak kalangan yang wajib menerimanya.

“Ada hak anak yatim di sebagian harta kita,” kata Gubernur, di Dompak, Jumat (9/6).

Kepada jajaran aparatur di Pemprov Kepri, Gubernur menekankan untuk aktif dalam berzakat. Tidak hanya saat Ramadan, tapi setiap bulannya. Pihaknya memang terus mendorong agar para pegawai sadar dan taat berzakat.

Nurdin pun menekankam bahwa anak yatim harus menjadi perhatian bersama dan masyarakat yang kurang mampu juga harus terus dibina agar kedepannya Kepulauan Riau bisa sejahtera secara merata.

“Inti nya berbagi kebahagiaan, kita yang mampu maka sisihkan hak mereka di harta yang kita milliki, sejahtera mereka tentu sejahtera pula kita, di situlah letak dari berbagi kebahagiaan menuju kesejahteraan,” lanjut Nurdin.

Sebelumnya pada Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhwan Perum Griya Bestari Km. 9, Tanjungpinang pada Kamis (8/6) malam Nurdin mengajak masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa dalam melaksanakan kegiatan apapun di dalam kehidupan sehari-hari.

“Kekuatan doa sangat lah dahsyat, apapun yang kita kerjakan jika diiringi dengan doa maka hasilnya insyaAllah akan berkah dan diridhoi oleh Allah SWT,” ujar Nurdin.

Dengan doa tersebut maka Nurdin mengajak untuk seluruh masyarakat agar dapat berdoa untuk memajukan Kepulauan Riau, karna tindakan-tindakan saja tidaklah berarti jika tanpa diiringi dengan doa.

Tak bosan-bosannya Gubernur juga mengajak seluruh jamaah yang hadir di masjid untuk menjadikan Bulan Ramadan sebagai ajang untuk meningkatkan amal ibadah.

“Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan maka manfaatkan lah nikmat yang diberikan tersebut untuk memupuk amal ibadah kita,” ujar Nurdin. (bni)

Aston Hotel Berbagi Takjil untuk Pengendara

0
Managemen Aston Tanjungpinang Hotel membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada pengendara motor, kemarin. F.Choki/batampos.

batampos.co.id – Manfaatkan momen Ramadan 1438 H, Aston Tanjung Pinang Hotel membagikan ratusan takjil bagi pengendara yang melintasi ruas jalan Simpang Bintan Center, Kilometer 9, Jumat (9/6).

Manager Marketing Communication Aston Tanjung Pinang Hotel, Evi Novita Sari mengatakan kegiatan berbagi ini khusus dipusatkan bagi pengendara motor maupun mobil.

Tujuannya untuk memudahkan para pengendara agar bisa berbuka puasa saat adzan magrib berkumandang.

“lni perdana kami lakukan semata-mata untuk saling berbagi di bulan yang penuh rahmat ini,” ujar Evi usai membagikan takjil kepada pengendara.

Menurutnya momentum ramadan ini merupakan waktu yang tepat untuk bersilaturahmi dan menggelar kegiatan bhakti sosial.

“Kegiatan ini akan rutin kami lakukan di bulan Ramadan,” ucapnya.

Tak hanya membagikan takjil lanjutnya Aston Tanjung Pinang Hotel sebelumnya juga menggelar kegiatan berbuka puasa bersama dengan anak yatim piatu.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dari Aston Tanjung Pinang Hotel terhadap sesama masyarakat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan berkah untuk semuanya,” ungkapnya.

“Semoga Ramadhan tahun ini bisa memberikan nilai-nilai positif bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat umum. Segala kebaikan serta amalan-amalan yang sudah dilakukan dapat terus diaplikasikan di bulan-bulan berikutnya,” imbuhnya. (cr20).

Dishub Minta 3 Ring Dipindahkan

0
Unit pengeboran Migas (ring) di perairan Bintan, Senin (1/5) lalu. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri gencar mengawasi kapal-kapal yang lego jangkar sembarangan di Perairan Kepri. Hasilnya, 3 kapal rig yang lego jangkar di perairan Lobam Kabupaten Bintan, ditertibkan.

“Itu bukan wilayah anchor area, oleh karena itu 3 pekan yang lalu kami menyurati Kementerian Koordinator Kemaritiman,” kata Kadis Perhubungan, Zamhur Ismail kepada Batam Pos, di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban, Jumat (9/6).

Zamhur mengatakan, pada Rabu (7/6) lalu, pihaknya dipanggil ke Jakarta untuk menghadiri rapat pembahasan masalah posisi tiga kapal rig tersebut. Dalam rapat itu, diputuskan 3 kapal rig tersebut harus digeser ke wilayah lego jangkar.

“Dalam waktu dekat, ketiga kapal rig harus pindah ke perairan Pangkil, karena di sana wilayah anchor area,” tegasnya.

Menangapi hal ini, Kepala UPT Kanpel Syahbandar Tanjung Uban, Gunawan mengatakan, perusahaan yang mengoperasikan tiga kapal rig tersebut telah melakukan kewajibannya membayar PNBP. “Legal, mereka membayar,” katanya.

Diakuinya, saat itu bukan dirinya yang menetapkan tiga kapal rig tersebut harus lego jangkar di perairan Lobam. Karena, dia belum menjabat sebagai kepala syahbandar Tanjung Uban.

Hanya, sepengetahuan dirinya, terdapat kepentingan yang lebih besar yakni kelangsungan industri dan perusahaan di kawasan industri Lobam. “Ini soal aset dan tenaga kerja di sana,” katanya mengaku heran kenapa Kadishub Kepri tidak lebih dahulu berkoordinasi kepada pihaknya, tetapi langsung menyurati pusat. (cr21)

Bupati Minta Pemprov Segera Dirikan UPT di Anambas

0

batampos.co.id – Sejumlah kewenangan di Pemkab Anambas saat ini banyak diambil alih oleh Pemprov kepri, seperti misalnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pendidikan menengah atas dan bidang kelautan.

Untuk itulah Bupati Anambas Abdul Haris menegaskan, Pemkab Anambas membutuhkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang tersebut guna meningkatkan pelayanan dibidang tersebut. Untuk mengatasi hal ini pihaknya sudah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Kelautan, Pendidikan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Setelah berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Untuk itu kami mengusulkan ke Pemprov Kepri segera membentuk UPT di Anambas,” ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, Jumat (9/6).

Wilayah Anambas, lanjut Haris, lebih luas lautannya dibandingkan daratannya. Masyarakat Anambas juga lebih banyak yang berprofesi sebagasi nelayan. Kaitannya dengan ESDM, Hari ingin berkoordinasi mengenai kelistrikan, karena masih banyak pulau yang belum tersentuh aliran listrik.

Dia berharap, usulan tersebut segera mendapat respon dari Pemprov Kepri demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Anambas. (sya)