batampos.co.id – Sebanyak 1.558 tenaga honorer mendapatkan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak tenaga honor daerah (Honda). Penyerahan SK perpanjangan kontrak honda tersebut, langsung diberikan Bupati Aunur Rafiq yang didampingi Wakil Bupati Anwar Hasyim, dan Sekda M Firmansyah, Senin (6/3) kemarin.
”Saya minta honorer yang sudah menerima SK kontrak agar terus tingkatkan kinerjanya. Terutama, dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat,” pesan bupati.
Perpanjangan kontrak honda berdurasi satu tahun. Di tahun berikutnya akan dilakukan evaluasi kembali, apakah honda tersebut perlu diperpanjang atau tidak. Dan itu terpulang kepada tenaga honorer sendiri, tinggal ada niat mau keberja atau tidak. Artinya, atasan di SKPD tinggal memberikan rekom terhadap tenaga honorer nantinya.
”Dan ini juga kita lihat kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, saya tidak akan mengurangi Honda. Asalkan, benar-benar bekerja sesuai koridor yang ada saat ini,” tuturnya.
Lanjut Rafiq lagi, untuk Honda nantinya akan diprioritaskan menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila Pemerintah Pusat membuka lowongan CPNS di daerah. Mengingat, saat ini untuk pegawai ASN di lingkungan Pemda Karimun masih kurang yang baru 8.072 ASN.
”Sebenarnya kita kurang pegawai ASN. Saat ini sedang melakukan inventalisir formasi di setiap OPD, berapa yang dibutuhkan pegawai ASN,” kata Rafiq.
Di samping itu, bagi Honda yang usianya 35 tahun ke bawah, bisa berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN melalui proses penerimaan CPNS. Sedangkan, usia di atas 35 tahun sesuai dengan aturan baru, nantinya akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).
”Jadi P3K nantinya akan memiliki penghasilan maupun jenjang karier yang sama dengan PNS,” singkatnya. (tri)
Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Rosmaiaty Djunaidy memotong pita sebagai tanda diresmikannya bazar dan pameran MTQ Tingkat Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun.
batampos.co.id – Dalam setiap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), mulai dari tingkat keluruhan, kecamatan sampai dengan kabupaten selalu diiringi dengan bazar yang menampilkan berbagai jenis pameran. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan dan juga produk makanan yang merupakan salah satu program dari PKK.
Salah satu program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun adalah menggalakan masyarakat yang ada di desa, kelurahan atau kecamatan untuk memanfaatkan keramaian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti kegiatan MTQ kecamatan yang saat ini sedang berlangsung di Kecamatan Belat dapat dimanfaatkan untuk menampilkan hasil kreasi masyarakat.
”Kita juga berharap dari mengikuti kegiatan tersebut dapat menghasilkan produk unggulan,” ujar Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Rosmiaty Djunaidy kepada Batam Pos, Senin (6/3).
Dijelaskannya lagi, cukup banyak hasil kreasi dan inovasi masyarakat yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Karimun. Sehingga, momen MTQ ini harus dapat dijadikan untuk menampilkan berbagai jenis kreasi. Karena, jika dapat menarik pengunjung, tidak menutup kemungkinan memberikan nilai ekonomi. Untuk itu, Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun sangat menggalakkan agar PKK yang ada di kecamatan dapat menjadi pembina masyarakat yang menghasilkan produk home instri.
”Adanya pembinaan dari PKK kecamatan dan berkoordinasi dengan PKK kabupaten, maka kita berharap produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat memberikan nilai ekonomi. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika memang produk yang dihasilkan merupakan produk unggulan, dapat dibawa ke tingkat kabupaten atau provinsi untuk dipamerkan,” papar Rosmiaty.
Dengan adanya berbagai pameran, katanya, diharapkan produk yang dihasilkan terus berkembang. Baik itu dalam bentuk kerajinan tangan, makanan dan juga hal lainnya, dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat mengurangi angka pengangguran di masyarakat. (san)
Seorang warga menunjukan jembatan yang rusak di Tanjungsusup Gadingsari. Foto: batampos.
batampos.co.id – Aktifitas warga RT 03 RW 03 Parit Jepun Kecamatan Kundur, terganggu akibat rusaknya jembatan penghubung. Meski sudah berulang kali diusulkan untuk perbaikan, namun tidak pernah terealisasi.
Lebih parah, sudah tiga camat yang memimpin Kecamatan Kundur, jembatan Parit Jepun pun tak kunjung diperbaiki. Ketua RW 03 Burhanudin mengaku sudah berulang kali mengusulkan perbaikan ke Pemerintah Karimun, namun belum juga ada tanggapan.
“Saya sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jembatan yang rusak ini. Terakhir saya usulkan lagi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan belum lama ini. Dan seingat saya, sudah tiga kali ganti camat Kundur, perbaikan jembatan ini saya usulkan, tapi nggak ada perbaikan,” keluh Burhanudin, Senin (6/3) kemarin.
Jembatan Parit Jepun menghubungkan dua kelurahan Tanjungbatu Kota, dan Kelurahan Gadingsari. Jembatan tersebut merupakan pertemuan empat parit dari Gadingsari, Parit Muda, Tanjungbatu Kota, dan Tanjung Susup.
“Kami berharap agar Pemerintah Karimun segera memperbaiki jembatan Tanjung Susup sebelum menimbulkan permasalahan baru. Terlebih keberadaan jembatan berdekatan dengan pemukiman masyarakat sehingga rawan banjir,” bebernya.
Camat Kundur Saipol saat dikonfirmasi tidak menafikan rusaknya jembatan Tanjung Susup. “Kami sudah memasukan skala prioritas dalam musrenbang 2017 agar segera dilakukan perbaikan. Kondisi jembatan memang memprihatinkan, dan mengancam keselamatan warga yang melewati jembatan tersebut,” paparnya. (ims)
Sekolah SDN 012 Nerekeh saat terendam banjir. Foto: Hasbi/batampos.
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lingga anggarkan Rp 500 Juta untuk atasi banjir Sekolah Dasar (SD) Negri 012 di Desa Nerekeh, Kecamatan Lingga. Hal tersebut diungkapkan Kasiman Kadisdik Lingga beberapa waktu lalu.
Persoalan banjir yang merendam Nerekeh juga membuat sekolah tersebut tergenang air. Hal ini dikatakan Kasiman akan segera diatasi dengan sejumlah item kegiatan pembenahan sekolah.
“Problem banjir di SD Desa Nerekeh ini perlu segera di atasi. Tahun ini susah kami anggarkan beberapa item pembangunannya untuk mengatasi masalah banjir ini,” ungkapnya.
Diantaranya lanjut Kasiman, pembangunan batu miring, pagar, hingga merenovasi sejumlah ruangan di sekolah tersebut.
“Akan kami buat cantiklah sekolah ini. Karena SD ini masih berada di kota juga,” tuturnya.
Selain itu, sekolah-sekolah lainnya baik SD maupun SMP di wilayah Kabupaten Lingga juga akan mendapat kucuran anggaran pembangunan pada tahun ini.
“Alokasi dan kegiatan pembangunan di Disdik tahun ini jumlah totalnya sekitar Rp 12 Miliar. Ada yang bersumber dari alokasi khusus APBN dan ada dari APBD,”imbuhnya.
Secara umum, dia menggambarkan arah penggunaan dana tersebut untuk pembangunan gedung baru, revitalisasi, penambahan serta peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan.
Melalui kegiatan pembangunan tersebut, dia berharap, dunia pendidikan di kabupaten Lingga dapat meningkat baik secara kualitas maupun sistem pendidikannya ke depan. (mhb)
batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun rapat terbatas (ratas) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di ruang kerja lantai 4 kantor Gubernur, Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Senin (6/3).
Dalam rapat ini Gubernur ditemani Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah dan Asisten I Raja Ariza, asisten II Syamsul Bahrum dan asisten III Muhammad Hasbi.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, rapat ini adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan yang dilakukan oleh seluruh OPD dalam menjalankan kegiatan tahun 2017.
Selanjutnya Gubernur meminta agar masing-masing OPD bisa menjalankan pekerjaan tahun 2017 dengan baik, karena hal itu bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Manfaatkan dengan maksimal anggaran yang ada. Jangan hiraukan masalah defisit, mari kita alihkan dengan mencari prioritas kerja, mana yang penting mana yang belum agar dapat dirinci lebih baik,” papar Nurdin.
Sekretaris Daerah Kepri TS Arif Fadillah juga meminta Agar setiap OPD menggesa pekerjaan yang ada di tahun 2017. Dengan harapan penyerapan anggaran nantinya bisa dimaksimalkan pada akhir tahun.
“Saat ini kita dikejar waktu, jangan sampai terlena, semua kembali ke ODP masing-masing agar dapat menggerakkan elemen-elemennya nya untuk dapat bekerja dengan cepat dan tanggap. Selain rutinitas, silahkan berikan inovasi yang akan dilakukan,” pinta Arif.
Diakhir arahannya, Gubernur mengajak seluruh OPD untuk merapatkan barisan dan saling berkoordinasi dalam bekerja, antara OPD yang satu dengan lainnya, serta diinternal OPD itu sendiri. *
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini belum memiliki pelabuhan khusus bongkar muat. Saat ini proses bongkar muat masih dilakukan di pelabuhan Pelni yang ada di Tarempa. Yang lebih memprihatinkan, saat ini pemerintah daerah masih bingung untuk menentukan lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat, pasalnya saat ini dinilai belum ada lokasi yang strategis.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman, mengakui saat ini ada dua lokasi yang akan dipilih untuk mendirikan pelabuhan bongkar muat barang. Yang pertama yakni di Antang desa Tarempa Timur kecamatan Siantan dan di Air Bini kecamatan Selatan.
“Kita belum bisa menentukan lokasi yang tepat karena kita harus mengkaji dulu lokasi mana yang lebih cocok, apakah di Antang atau di Air Bini,” ungkap Nurman, kepada wartawan Senin (6/3) kemarin.
Pengkajian itu juga tidak sembarangan tapi harus menggunakan tenaga ahli supaya pembangunannya lebih tepat guna. Karena jika salah pilih tempat tidak terlalu berdampak pada masyarakat. “Kelebihan dan kekurangannya akan kita kaji dulu, misalnya kalau di pelabuhan di bangun di Air bini kelebihan dan kekurangannya apa, kalau di bangun di Antang juga demikian,” jelasnya.
Setelah tempatnya ditentukan baru pihaknya akan membuat perencanaan dulu supaya pembangunannya bisa secepatnya dilakukan. “Baik di Air Bini maupun di Antang, sama-sama ada kelemahan. Di Antang lebih dekat tapi di Air Bini lahannya lebih luas tapi lokasinya sangat jauh,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten Deputi Kementerian Kemaritiman Rahman Hidayat, menyarankan jika menentukan lokasi pelabuhan itu harus hati-hati dan mempertimbangkan segala hal. Seperti mempertimbangkan masalah ketersediaan lahan dan sebagainya.
Minimal untuk pembangunan pelabuhan bongkar muat kata Rahman, harus ada 10 ha kalau bisa 50 ha, area ini untuk beberapa keperluan seperti adanya tempat pembangunan gudang, tempat BBM dan sebagainya,” jelasnya.
Yang tidak kalah pentingnya yakni mengenai penguasaan lahan yang harus didahulukan karena jika tidak maka dikhawatirkan pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena lahan yang ada dikhawatirkan milik masyarakat. “Kalau penguasaan lahan tidak jelas, takutnya malah tidak jadi dibangun,” katanya mengingatkan pemda.
Dirinya sangat setuju di Anambas dibangun pelabuhan bongkar muat karena jika sudah ada maka pelabuhan yang ada saat ini bisa difokuskan untuk pelabuhan umum dan pelabuhan para pengunjung, mengingat Anambas merupakan kawasan pariwisata. “Kalau ada pelabuhan bongkar muat sendiri di pelabuhan tarempa bisa jadi pelabuhan umum dan untuk kedatangan wisatawan,” tutupnya. (sya)
batampos.co.id – Dam air hulu Sungai Tanda terancam jebol. Lokasi sumber air untuk kebutuhan air bersih kawasan ibukota Daik ini sejak dibangun beberapa tahun terakhir tidak pernah mendapat perawatan. Gerusan banjir yang selalu terjadi setiap tahun membuat bibir sungai dan pondasi Dam rusak.
Hal ini dibenarkan kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Lingga, Hidayat. Sejak akhir 2014 lalu, PDAM telah sampaikan persoalan di lapangan kepada dinas terkait. Namun, tidak kunjung ada solusi perbaikan.
“Sudah berkali-kali disampaikan dan usulkan perbaikan ini kepada dinas PU. Tapi sampai sekarang juga belum ada. Tidak mungkin menunggu jebol baru diperbaiki. Ujung-ujungnya kami di PDAM yang disalahkan masyarakat,” jelas Hidayat, Senin (6/3) siang.
Kondisi di lapangan lanjut Hidayat benar-benar menghawatirkan. Jika Dam hulu sungai Cabang Dua tersebut jebol, pasokan air bagi konsumen di wilayah ibukota Daik bakal lumpuh.
“Ini untuk kepentingan orang banyak. Harusnya cepat direalisasikan. Jangan sampai jebol dulu baru diperbaiki,” kata Hidayat.
Ditempat lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Said Nursyahdu membenarkan jika tahun 2017 tidak ada kegiatan pemeliharaan sumber air bersih tersebut. Hal ini kata pria yang akrab disapa John sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak ada kegiatan pemeliharaan itu. Dari jaman dulu tidak ada. Tahun depan ini akan jadi prioritas kami,” kata John yang baru empat bulan terakhir menjabat sebagai kadis PU.
Dipastikan John, perbaikan Dam sungai Tanda tidak akan dikerjakan tahun ini meski kondisi sangat mengkhawatirkan. Sedangkan untuk sumber air baku wilayah pulau Lingga lanjut John perlu dibuat rencana besar. Maksudnya proyek jangka panjang yang bisa digunakan hingga 15 Tahun kedepan. Sayangnya, beberapa tahun terakhir hal ini tidak digarap sehingga sumber air yang melimpah di pulau Lingga tidak termanfaat secara maksimal.
“Mulai tahun depan, ini jadi agenda besar kami (dinas PU). Sumber air dari Sungai Tanda saat musim kemarau berkurang. Harus ada upaya dan rencana besar memanfaatkan seluruh potensi untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Tahun depan kami akan buat kegiatan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Bisa di Panggak Darat, Resun atau Mentuda agar bisa digunakan jangka panjang hingga 15 Tahun kedepan,” tutupnya. (mhb)
batampos.co.id – Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam selalu dipadati antrian untuk mengurus paspor.
Demi menghindari antrian panjang, tak sedikit masyarakat yang mau mengantri lebih awal sebelum dibukanya pintu pelayanan.
“Saya antri dari pukul 01.00 WIB tadi,” ujar seorang pria yang hendak membuat paspor, Senin (6/3).
Datang lebih awal belum tentu menjamin bisa mendapat antrian pertama. Agar tidak terjadinya perdebatan, para pengurus paspor ini berinisiatif untuk menerapkan budaya antri di depan pintu samping Imigrasi (dekat kantor BI) sebelum pelayanan dibuka.
Lucunya, yang mengantri didepan pintu gerbang itu adalah benda-benda milik si pengurus paspor. Umumnya berupa helm. Lain dari itu, ada payung, botol minum, atau benda lainnya. Barang-barang itulah yang berjejer memanjang dalam dua barisan.
“Jadi kami nya gak capek berdiri atau sempiti-sempitan dalam barisan,” terang Rio.
Hingga detik-detik pintu gerbang dibuka, para pemilik benda-benda tadi langsung mengambil posisi sesuai urutan untuk masuk menuju area pelayanan. Yang antri di luar di urutan pertama, maka di dalam kantor pelayanan paspor juga mendapat urutan pertama, begitu seterusnya.
Antrian diluar itu juga sekaligus untuk menentukan sudah berapa banyak yang akan mengurus paspor di hari itu, mengingat dalam per hari Imigrasi punya kuota per harinya. Ditambah lagi, waktu pelayanan Imigrasi terbatas. Mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.
Akan hal ini, anggota DPR RI Dapil Kepri, Nyat Kadir, yang memantau langsung di lapangan (Kantor Imigrasi Batam) menyanyangkan kejadian tersebut. Menurutnya, antrian di luar pintu gerbang cukup ironis.
“Dari sisi proseduralnya (Imigrasi) mungkin sudah sesuai, tapi yang tidak sesuai itu dari sisi manusiawi,” ujar mantan Walikota Batam periode 2001-2005 ini.
Ia berpendapat, antrian panjang apalagi harus mengantri sejak tengah malam itu seharusnya tidak terjadi apabila ada perbaikan pelayanan Imigrasi.
“Keadaan ini bukan sehari dua hari belakangan, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu,” tegasnya sesuai pengaduan dalam reses dengan masyarakat Lubukbaja terkait pelayanan Imigrasi.
Lanjut Nyat Kadir, pelayanan Imigrasi perlu berbenah. “Aktifkan kembali sistem online, sekarang saja tidak bisa conect lagi. Se-kelas Batam yang di bilang Kota modern kok tidak bisa memperbaiki sistem berbasis IT,” sindirnya.
Selain itu, pihak Imigrasi bisa menambah kuota pengurus dokumen per harinya, menambah jam pelayanan, serta menambah pegawai yang melayani pengurusan paspor tersebut.
“Untuk antrian di luar, bisa siapkan tempat yang lebih teduh agar ada kenyamanan,” papar Nyat.
Terhadap temuan ini, pihaknya juga akan menyurati kementrian yang menaungi Imigrasi yakni Menhumkam serta MenPan-RB untuk mendapatkan solusi yang lebih baik bagi pelayanan Imigrasi di Kota Batam. (nji)
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan telah menyediakan alokasi dana melalui APBD 2017 sebesar Rp 125.008.800. Dana itu digunakan untuk menanggung biaya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terhadap 1.063 tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
“Pemko sudah MoU dengan BPJS. Maka untuk merealisasikan MoU itu kami sediakan dana sebesar Rp 125.008.800. Dana itu untuk biaya perlindungan ketenagakerjaan 1.063 tenaga honorer daerah dalam setahun,” ujar Lis, kemarin.
Premi yang dibayarkan Pemko Tanjungpinang kepada BPJS, kata Lis, Rp 9.800 perbulan untuk satu tenaga honorer. Sehingga untuk 1.063 tenaga honorer Pemko Tanjungpinang akan menanggung biaya sebesar Rp 10.417.400 perbulannya atau Rp 125.008.800 pertahunnya.
Dengan pembiayaan itu, lanjut Lis, 1063 tenaga honorer akan mendapatkan jaminan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
“Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko. Maka untuk melindungi setiap pegawainya pemko mengikutsertakan pegawainya kedalam BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. (ary)
Rumli, Manajer Keuangan PT Pelindo I Tanjungpinang menunjukkan cek pelunasan utang PT Pelindo I Tanjungpinang ke Pemko Tanjungpinang, Senin (6/3). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang telah membayarkan dana bagi hasil pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemko Tanjungpinang.
Besaran dana bagi hasil yang nunggak dari Mei 2013 sampai Oktober 2016 sebesar Rp 4.590.556.221 itu diserahkan oleh General Manager (GM) PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah di Gedung Gonggong, Laman Bunda Tanjungpinang, Senin (6/3).
Selain membayarkan tunggakan dana bagi hasil pas Pelabuhan SBP. PT Pelindo Cabang I Tanjungpinang juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) terkait pengelolaan pas Pelabuhan SBP baik domestik maupun internasional. PKS kedua perusahaan itu akan dimulai 2017 sampai 2019 mendatang.
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang telah meneken Memorandum of Understanding (MoU) terkait retribusi pas pelabuhan SBP 2013 lalu. Namun sejak MoU itu disepakati PT Pelindo belum membayarkan dana bagi hasil tersebut kepada Pemko Tanjungpinang.
“Sekarang Pelindo sudah melunasi utang bagi hasilnya. Pembayaraan itu sudah saya terima langsung melalui sebuah cek senilai Rp 4.590.556.221,” ujar Lis.
Agar permasalahan dana bagi hasil ini tidak terjadi lagi, kata Lis, Pemko Tanjungpinang melalui PT TMB (BUMD-red) akan bekerjasama dengan PT Pelindo untuk mengelola pas Pelabuhan SBP domestik dan internasional. Melalui kerjasama itu PT TMB akan mendapatkan dana bagi hasil sebesar 15 sampai 20 persen dari besaran tarif pas pelabuhan yang dijual.
Persenan yang diperoleh dari PT TMB itu, lanjut Lis, akan disetorkan sebesar ke 80 persen ke kas daerah. Setoran itu akan menjadi retribusi tetap ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjungpinang selama dua tahun dari 2017 sampai 2019.
“PKS pengelolaan pas pelabuhan juga sudah ditandatangani. Maka mulai tahun ini sampai 2019 mendatang, dana bagi hasil pas itu akan menjadi sumber PAD Tanjungpinang,” bebernya.
GM PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan mengatakan permasalahan dana bagi hasil dari 2013 sampai 2016 yang menjerat perusahaannya dengan Pemko Tanjungpinang sudah kelar. Perusahaannya sudah melunasi seluruh tunggakan pembayaraan dana sebesar Rp 4.590.556.221 itu secara langsung.
“Udah kami bayarkan secara langsung kepada Pak Walikota (Lis Darmansyah, red). Jadi untuk masalah dana bagi hasil dari 2013 sampai 2016 sudah tuntas,” akunya.
Mulai Mei 2017, kata I Wayan, dana bagi hasil pas pelabuhan tak lagi disetorkan secara langsung ke Pemko Tanjungpinang. Tetapi penyetorannya melalui PT TMB selaku BUMD Tanjungpinang. Sebab PT Pelindo sudah meneken PKS bersama PT TMB untuk dana bagi hasil pas pelabuhan tersebut.
Disindir besaran dana bagi hasil yang diperoleh PT TMB, I Wayan mengaku PT TBM mendapatkan Rp 18.000 dari setiap tarif pas pelabuhan internasional khusus WNA yang dipatok Rp 60.000 perorangnya.
Kemudian untuk tarif pas WNI yang dipatok Rp 40.000 perorangnya, mereka mendapatkan sekitar Rp 8.000. Sedangkan untuk tarif pas pelabuhan domestik yang dipatok Rp 5.000 setiap penumpang ataupun penjemput dan pengantar mereka mendapatkan Rp 1.000.
“Jadi mulai 1 Mei kami akan berlakukan kenaikan tarif pas SBP baik domestik maupun internasional. Dari kenaikan itu PT TMB akan mendapatkan pemasukan sebesar 20 persen. Namun itu hanya berlaku selama dua tahun saja,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) BUMD Tanjungpinang, Asep Nana Suryana mengatakan PKS antara PT TBM selaku BUMD Tanjungpinang dengan PT Pelindo sudah diteken. Dengan PKS itu pengelolaan pas pelabuhan SBP akan dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut selama dua tahun kedepan.
“Dalam PKS itu tidak serta merta BUMD dapat kontribusi begitu saja dari setiap pas. Tetapi juga harus membantu pengelolaan SBP dengan maksimal,” katanya.
Terkait dana bagi hasil pas pelabuhan, kata Asep, BUMD akan mendapatkan 20 persen dari pemberlakuan tarif pas domestik maupun internasional. Namun tidak semua persenan itu disetorkan ke PAD Kota Tanjungpinang. Sebab BUMD juga butuh biaya operasional sepanjang pengelolaan pelabuhan itu dilaksanakan.
“Dari total keuntungan yang BUMD dapat. 80 persen untuk PAD dan 20 persen untuk operasional BUMD. Namun penyerahaan keuntungan itu harus dibuat Perwako dulu kalau tidak akan bermasalah kedepannya,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam selalu dipadati antrian untuk mengurus paspor.
