batampos.co.id – Dinas Bina Marga (DBM) Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan membangun bronjol di lokasi longsor jalan Bukit Kemuning Seibeduk. Anggaran yang dikucurkan sekitar 14 miliar.
Kepala DBM Pemko Batam Yumasnur mengatakan pembangunan brojol penahan longsor merupakan prioritas sebelum dilanjutkan pembangunan badan jalan.
“Sekarang sedang persiapan perencanaannya untuk dilelang. Karena itu longsor, kita benahi dulu dengan pasang bronjol,” terang Yumasnur di knator walikota Batam, Selasa (7/3) pagi.
Dia menyebutkan, setelah penahan longsor dibangun, jalan yang terputus Januari 2016 lalu setelah diguyur hujan deras itu akan tersambung. “Baru kita bangun badan jalannya. Kapan? kita lihat kondisi keuangan kita,” ucapnya.
Terkait anggaran rencana pembangunan badan jalan tersebut, Yumasnur enggan mengira. Namun dia proyek ini akan banyak menyerap anggrana karena kondisi jalan yang melintasi bukit.
Agar pembangunan penbahan longsor tanpa kendala, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait alokasi lahan sekitar proyek. “Agar pembangunan tapak bronjol nanti tak ganggu lahan orang,” katanya.
Dia menmbahkan, jika tak ada halangan proyek penahan longsor akan selesai tahun ini. “Kalau uang cukup, bisa jadi lanjut bangun badan jalan,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Dua pengendara motor mengalami luka parah, usai terlibat adu kambing dalam kecelakaan lalu lintas antara motor roda tiga jenis Kaisar dan Yamaha Mio di Jalan Seipayung, Tanjung Unggat, Selasa (7/3) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika motor Kaisar BP 6524 WE dikemudikan Gilang Mahendra, 17, yang membawa penumpang M Ridwan, 29, melaju dari arah simpang tiga Tanjung Unggat ujung hendak menuju ke arah kantor Lurah Tanjung Unggat.
Namun, sebelum sampai di kantor Lurah, tepatnya ditikungan pengendara motor yang belum diketahui identitasnya itu hilang kendali dan menabrak motor Yamaha Mio BP 4401 WC yang dikemudikan Dasmen, 48, berjalan dari arah berlawanan.
“Yang bawa Kaisar itu melaju kencang. Tahu-tahu terdengar suara benturan keras, rupanya motor Kaisar tabrak Mio itu,” ujar warga, Edi, 40, ditemui di lokasi kecelakaan.
Dikatakan Edi, dalam kecelakaan tersebut. Pengendara motor Yamaha Mio Soul tersebut terseret kurang lebih dua meter dan masuk kedalam lumpur hutan bakau di sekitar lokasi kejadian.
“Saya lihat yang bawa motor Mio itu luka parah, karena masuk kebagian depan motor Kaisar. Sedangkan yang bawa Kaisar tak terlalu parah,” kata Edi.
Kedua pengendara itu, sambung Edi, langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat. Namun, karena diduga mengalami luka yang cukup serius. Pihak Puskesmas pun melarikan mereka ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Thabib untuk mendapatkan perawatan medis.
Salah seorang pegawai Puskesmas yang ditemui, membenarkan kedua pengendara tersebut dilarikan ke RSUD. Karena mengalami luka yang cukup serius.
“Iya sempat dibawa kesini (Puskesmas), tapi karena lukanya serius langsung dilarikan ke RSUD,”ucapnya singkat.
Kasat Lantas Polres Tanjungpinang, AKP Bobby Muhammad Zulfikar melalui Kanit Laka Lantas Iptu Samsul Bahri, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi ketika motor Kaisar menghindari kendaraan yang hendak masuk ke jalur dari arah sebelah kiri dan kemudian lepas kendali hingga ke jalur yang berlawanan arah.
“Lepas kendali dan didepannya melintas motor Mio, tabrakan pun tak bisa dielakkan lagi,”ujar Samsul.
Dikatakan Samsul, pihaknya pun sudah mengamankan dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut. Sedangkan untuk pengendaranya belum dimintai keterangan.
“Pengendara motor Yamaha Mio, masih mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka berat. Sedangkan pengemudi motor Kaisar, tidak luka dan masih kami mintai keterangan,” ucapnya.(ias)
Wali Kota Batam dan jajarannya saat meninjau proyek pelebaran jalan di Nagoya dan Jodoh, Rabu (28/12/2016). Foto: batampos
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menyampaikan secara lisan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait keinginan agar Right of Way (ROW) jalan yang dikelola BP Batam diserahkan ke pemerintah Kota Batam.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Batam Wan Darussalam mengatakan tidak cukup penyampaikan hanya lisan. Kementerian ATR juga meminta data terkait ROW mana saja yang diinginkan Pemko Batam.
“Besok (hari ini) kita kirimkan data dan suratnya, paling tidak dalam minggu inilah,” kata Wan saat ditemui di ruangannya, Selasa (7/3) siang.
Tetapi dalam hal ini Pemko Batam hanya meminta ROW jalan dari jalan yang menjadi kewenangan Pemko Batam.
“Artinya kalau jalannya adalah jalan provinsi maka diserahkan ke provinsi. Jalan kota juga, ROW jalannya diserahkan ke pemerintah Kota Batam,” katanya.
Dia menyebutkan, keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya selama ini, ketika pihaknya ingin meningkatkan kualitas jalan seperti memperlebar jalan, bangun drainase hingga taman, selalu terkendala.
“Yang jelas (keinginan) ini untuk kepentingan publik, tidak untuk dialokasikan ke pihak lain. Kalau kita mau tingkatkan kualitas jalan, mudah nanti,” katanya.
Selain ke kementrian ATR, pihaknya juga telah meminta daftar Pengalokasian Lahan (PL) di jalan Batam di BP Batam, namun hingga kini surat yang disampaiakn secara resmi oleh pihaknya tak kunjung dapat respon. Untuk itu dia berharap, permintaanya tersebut cepat direspon BP Batam.
“Kalau ada data itu, data PL, mudah kita rencanakan (pembangunan). Cepatlah keluarkan data itu,” harapnya. (cr13)
batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyimah mengatakan saat ini terdapat sedikitnya 36 ribu lebih warga miskin yang tercatat di Pemerintah Kota Batam.
Dari jumlah tersebut, saat ini hanya 32 ribu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT).
“Jadi masih ada sekurangnya empat ribu lagi jumlah orang miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pusat karena alasan keterbatasan anggaran,” papar Hasyimah, Selasa (7/3).
Hasyimah mengatakan pemerintah pusat telah meminta kepada Pemerintah Kota Batam mendata kembali berapa jumlah pasti masyarakat miskin yang masih perlu bantuan.
Dari empat ribu tersebut, lanjutnya, akan diverifikasi kembali untuk memastikan jumlahnya.
“Kami akan cek data dan turun ke lapangan. Ada beberapa dari mereka yang telah meninggal dunia, pindah dari Batam, atau kesejahteraannya telah meningkat. Nah yang ini akan kita hapus datanya. Sehingga yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang tepat sasaran,” jelas mantan Kepala Bidang PLS, Dinas Pendidikan Kota Batam ini.
Hasyimah menambahkan, verifikasi ini wajib dilakukan untuk memastikan warga yang mendapat bantuan benar- benar masuk dalam kriteria masyarakat miskin seperti tidak memiliki penghasilan yang tetap atau dibawah Rp 2 juta, sehingga tidak sanggup membayar biaya pengobatan, pendidikan, dan makan sehari-hari, dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
“Hal ini diketahui dari RT/RW dan lurah setempat, makanya kami akan berkoordinasi juga dengan mereka,” ucap perempuan berkacamata ini.
Mengenai korban penggusuran yang berpindah tempat, Hasyimah menegaskan pendataan berdasarkan daerah asal. Hal ini guna menghindari pendaftaran ganda.
“Termasuk yang tinggal di rumah bermasalah, ini yang kami data lagi, dan memastikan mereka masuk kategori miskin,” tambahnya.
Pemerintah Kota Batam juga tengah mencarikan solusi bagi masyarakat miskin yang belum bisa ditangani oleh pemerintah pusat. “Kami diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan membentu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada mereka. Solusinya masih kami cari,” ujar perempuan yang pernah menjabat Kepala Sekolah SN 007 Sekupang ini.
Sementara itu Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk segera menuntaskan permasalahan ini.
“Jangan sampai timbul gejolak diantara mereka yang dulunya menerima bantuan sekarang tidak lagi. Makanya diperlukan verifikasi ini,” kata Amsakar.(cr17)
batampos.co.id – Kantor Pengadilan Agama Kelas IB Tanjungpinang di Jalan Raya Senggarang dibobol maling. Satu unit Laptop dan TV LED merk Sharp pun raib digondol maling.
Peristiwa tersebut diketahui ketika salah seorang pegawai saat masuk kantor, Selasa (7/3) sekitar pukul 06.30 WIB. Ketika itu pegawai tersebut tidak mendapati TV LED 32 inch yang terpasang di ruang tunggu sidang Pengadilan Agama tidak kelihatan lagi. Diduga maling tersebut masuk pada malam hari yang luput dari pantauan petugas keamanan.
Salah seorang pegawai kantor Pengadilan Agama, yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan akibat peristiwa tersebut. Pihak Kepolisian sudah datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
”Tadi Polisi sudah datang ke kantor kami. Udah minta keterangan juga sama pegawai dikantor,”ujar pegawai tersebut.
Terpisah, Kapolsek Tanjungpinang Kota, AKP Edy Supandi, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari kantor Pengadilan Agama tersebut. Pihak nya pun akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelakunya.
“Kami lakukan penyelidikan dulu. Laporan baru diterima sore tadi,”ujar Edy Supandi singkat.(ias)
batampos.co.id – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang gencar melakukan sosialisasi kenaikan tarif pas domestik dan intenasional Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP). Sosialisasi tersebut dilakukan melalui mulut ke mulut (lisan) dan baliho (tulisan) di seluruh kawasan pelabuhan tersebut.
General Manager (GM) PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wiarawan mengatakan sosialisasi kenaikan tarif pas SBP dilakukannya dari awal Maret sampai Mei mendatang. Caranya melalui lisan maupun tulisan kepada seluruh pengguna jasa di pelabuhan ini.
“Kami sudah pasang baliho di seluruh pintu masuk dan keluar maupun sudut-sudut pelabuhan. Bahkan juga memberitahukan melalui mulut ke mulut,” ujar I Wayan ketika dikonfirmasi, kemarin.
Sosialisasi yang telah dilakukannya, kata I Wayan, terkait pemberitahuan akan diberlakukannya tarif pas baru mulai 1 Mei mendatang. Diantaranya tarif pas domnestik untuk penumpang dikenakan Rp 5 ribu perorang dan tarif pas penjemput ataupun pengantar juga dikenakan Rp 5 ribu perorang.
Kemudian untuk pas internasioanl akan diberlakukan dua tarif. Yaitu untuk tarif penumpang Berkewenegaraan Asing (WNA) dikenakan Rp 60 ribu dan bagi penumpang Berkewenegaraan Indonesia (WNI) dikenakan Rp 40 ribu. Sedangkan pengantar dan penjemput di pelabuhan tersebut hanya dikenakan Rp 5 ribu.
“Selama kami lakukan sosialisasi tak ada menemukan pengguna jasa pelabuhan ini menolaknya. Mereka semuanya setuju hanya saja meminta pelayanannya ditingkatkan lagi,” bebernya.
Menanggapi permintaan pengguna jasa pelabuhan, sambung I Wayan, PT Pelindo berjanji akan meningkatkan segala sektor pelayanan. Dari memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang maupun penjemput atau pengantar sampai kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan ini.
Selain pelayanan, masih I Wayan, perusahaan ini juga segera melengkapi seluruh fasilitas penunjangnya. Dari membangun dermaga, ponton-ponton, memperluas lahan parkir, membangun ruang tunggu bertingkat serta menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengguna jasa.
“Untuk mencapai pelayanan maksimal pastinya dibutuhkan waktu juga. Jadi kami mohon dukungan semua pihak agar memberikan kami waktu untuk memenuhi keinginan itu,” jelasnya.
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, Riono mengaku sangat mendukung diberlakukannya kenaikan tarif pas Pelabuhan SBP. Sebab melalui kenaikan tarif pas itu pelayanan serta pembangunan bisa berjalan lancar.
“Semua pekerjaan butuh sumber dana. Jadi sudah sepantasnya tarif pas dinaikan. Karena dari keuntungan itulah PT Pelindo bisa meningkatkan pembangunannya serta pelayanannya,” katanya.
Tarif pas baru yang akan diberlakukan Mei mendatang, kata Riono, tidak akan memberatkan pengguna jasa pelabuhan tersebut. Khususnya bagi WNA dan WNI, karena hanya kategori orang mampu saja yang berpergian keluar negeri. Sehingga tarif pas Rp 40 ribu untuk WNI dan Rp 60 ribu untuk WNA sangat wajar ditetapkan.
“Kami jamin mereka tak akan keberatan. Karena tarif yang ditetapkan sangat murah ketimbang pelabuhan lainnya,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Sekda Pemko Tanjungpinang ini.
Terpisah, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Andi mengatakan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini sedang parah. Sehingga dengan diberlakukannya kenaikan tarif pas pelabuhan internasional sangat dirasakan berat oleh buruh lepas seperti dia.
“Penghasilan kami pas-pasan. Bahkan kami harus pulang balik dari Tanjungpinang-Malaysia setiap minggunya. Kalau tarif dinaikan penghasilan semakin berkurang,” akunya.
Mencari pekerjaaan, Kata pria kelahiran Sulawesi ini, sangat sulit. Bahkan untuk menafkahi istri dan tiga anaknya, dia terpaksa bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Malaysia.
Bekerja di Malaysia, lanjut pria berusia 54 tahun ini, tidak sama sepereti di Indonesi bisa menetap dan bebas tanpa batas waktu. Tetapi disana dia harus pulang balik mengecap pasport agar pekerjaan serabutannya dapat terus berjalan. Sehingga selain menguras tenaga juga menguras keuangan.
“Kami ini buruh bukannya turis yang banyak uangnya. Jadi harga karcis masuk dari Rp 13 ribu naik Rp 40 ribu itu sangat berat kami rasakan,” ungkapnya.(ary)
batampos.co.id – Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Batam, Zulkifli Aka mengatakan polemik kekosongan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) tidak menghambat proses pendaftaran calon jamaah haji.
“Alhamdulillah tidak ada terganggu,” kata Zulkifli, Selasa (7/1).
Menurutnya, calhaj yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2017 sudah memiliki e-KTP, sehingga pendaftran bisa berjalan dengan lancar.
Dia menyebutkan kembali normalnya kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab saudi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah calhaj yang telah menunggu hingga 16 tahun lamanya.
“Tahun ini kami berangkatkan lebih kurang 700 calhaj, sebelumnya 350 calhaj. Ini dikarenakan kembali normalnya kuota yang didapatkan,” ujar pria yang telah menjabat sejak 2009 lalu ini.
Disinggung mengenai penambahan kuota sebanyak 10 ribu calhaj pasca kunjungan Raja Salman ke Indonesia, Zulkifli mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Pastinya bertambah, bisa jadi yang berangkat menjadi seribu calhaj, tapi kami masih menunggu, karena kanwil juga belum memberikan informasi terkait penambahan kuaota ini,” jelasnya.
Mengenai persiapan keberangkatan calhaj, dia menambahkan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan KKP, Imigrasi, dan pendamping calhaj selama menjalani persiapan.
Semenatara itu, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Batam, Nelly mengatakan kesehatan calhaj menjadi fokus utama. Mengingat banyaknya calhaj yang sudah berusia lanjut.
“Yang memiliki penyakit cukup parah tidak bisa berangkat, termasuk mereka yang pernah cuci darah,” sebut dia.
Pihaknya akan memantau kesehatan calhaj bersama- sama dengan petugas KKP dari awal berangkat, dan kembali ke tanah air nantinya.
“Jumlahnya kalau tidak salah sekitar 700 calhaj, tapi pastinya di Kemenag,” tutup dia.(cr17)
tahun ini terdapat 700 calon haji (calhaj) asal Batam yang akan menunaikan ibadah ha
Direktur Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono (Baju batik) saat sidak di Pelabuhan Internasional Sekupang, Sekupang, Sabtu (4/3). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dua pelabuhan domestik di Batam, Pelabuhan Sekupang dan Punggur belum bisa dioperasikan. Kedua pelabuhan ini telah selesai direnovasi, namun masih menunggu hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan keluar pada akhir Maret nanti.
“Keduanya sudah selesai. Saat ini masih diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Maret. Setelah selesai nanti akan diserahkan kembali ke BP Batam,” ujar Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Humas BP Batam, Ferdiana Sumiartoni, Selasa (7/3).
BPK memeriksa segala kelengkapan yang ada di gedung baru dua pelabuhan tersebut. Contohnya kelengkapan ruangan tunggu, sistem food court, sistem keamanan dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam kontrak atau tidak.
Karena hal tersebut, kedua gedung baru pelabuhan tersebut belum bisa melayani penumpang tujuan domestik. Kontraktor untuk pelabuhan Sekupang adalah Waskita Karya, sedangkan di pelabuhan Punggur adalah Hutama Karya.
“Memang keduanya terlambat dalam menyelesaikan proyek karena target sebetulnya akhir Desember lalu, makanya kami kenakan denda kepada mereka, sekitar Rp 1,9 juta perhari,” ujarnya.
Untuk pelabuhan Punggur, areal komersil ada di lantai tiga. Sedangkan lantai dua untuk ruang tunggu. Dan lantai satu untuk kedatangan dan penjualan tiket. Sementara itu di pelabuhan Sekupang terdiri dari dua lantai. BP Batam nanti akan kembali akan melelang proses tender untuk pengerjaan bangunan pendukung seperti lapangan parkir, taman, dan lainnya setlah audit BPK selesai.
Lantai pertama berfungsi sebagai ruang tunggu keberangkatan, ruang VIP dan dilengkapi kantor syahbandar, Bea dan Cukai, Ditpam, KKP, Informasi, kedatangan, ruangan menyusui, toilet umum dan fasilitas disabilitas. Sedangkan lantai dua berfungsi sebagai wilayah komersil.
Untuk saat ini, penumpang tujuan domestik masih menggunakan gedung lama untuk keberangkatan hingga serah terima nanti.
“Mungkin setelah serah terima selesai, maka kemungkinan gedung lama dirubuhkan untuk dijadikan parkir,” tuturnya lagi.
Terkait pengelolaannya, BP Batam masih menimbang apakah menggunakan jasa swasta dengan sistem royalti atau dikelola oleh Kantor Pelabuhan (Kanpel).
“Tergantung yang mana yang lebih menguntungkan. Tapi akan dilihat setelah audit BPK itu selesai nanti,” katanya. (leo).
Pengendara sepeda motor membuang sampah di badan jalan Dapur 12, Sagulung. Foto: Dalil Harahap/batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam kembali mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) Bea Gerbang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ke DPRD Kota Batam. Apalagi setelah melihat masa efektif TPA yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah 7 hingga 10 tahun kedepan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan saat ini luas lahan untuk penampungan TPA hanya bersisa 22 hektar dari 46 hektar yang disediakan. Sekitar 24 hektar telah dipenuhi oleh sampah lama dan baru.
“Permasalahannya, kalau sisanya hanya 22 hektar, diperkirakan hanya mampu menampung sampah 7 sampai 10 tahun kedepan,” kata Dendi ruang rapat lantai II DPRD Kota Batam, Selasa (7/3).
Dikatakannya, jumlah kuota sampah yang diangkut setiap harinya naik dari 800 ton menjadi 1200 ton. Hal itu dikarenakan semakin efektifnya pengakutan sampah rumah tangga dan TPS di Kota Batam.
“Jika hal ini terus berlangsung, dikhawatirkan beberapa tahun kedepan TPA tak mampu menampung sampah lagi. Karena itu harus ada cara untuk memperpanjang usia TPA,” jelas Dendi.
Hasil studi para ahli menjelaskan sampah di TPA harus dikelola dengan teknologi yang handal. Sehingga bisa memperpanjang usia TPA Telaga Punggur 30 hingga 50 tahun kedepan.
“Namun untuk teknologi ini membutuhkan biaya yang mahal. Kita prediksi biayanya pertahun Rp 122 miliar yang terdiri dari Rp 77 miliar tiping fee dan Rp 54 miliar untuk mengangkut sampah dari sumber ke TPA,” beber Dendi.
Menurut dia, biaya pengelolaan sampah itu telah diatur oleh undang-undang. Namun dalam hal ini, DPRD Kota Batam keberatan karena biaya itu dinilai terlalu besar untuk pengelolaan sampah.
“Itu hanya 2,5 persen dari APBD kita. Dan biaya pengelolaan itu sudah perintah dari undang-undang, namun DPRD keberatan, karena menggangap terlalu besar,” jelas Dendi.
Dendi mengaku pihaknya tengah mencari investor yang mau mengelola sampah dengan sistem yang canggih. Saat ini, sudah ada 6 investor dari Malaysia yang mengajukan diri. Meski begitu, pihaknya masih perlu meneliti seperti apa peran investor tersebut dan berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena tak mungkin pemerintah tidak mengeluarkan biaya, seperti menggunakan fasilitas perusahaan dalam hal membuang dan memusnahkan sampah.
“Ini yang sedang kita teliti. Kan tidak tanpa biaya. Dan kita sudah membentuk tim untuk menelusuri hal ini lebih lanjut. Apalagi ini permintaan dari dewan,” ungkap Dendi.
Senada dengan Dendi, staf ahli persampahan Kota Batam Amir menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 2 juta ton sampah terkubur di TPA. Untuk pengelolaan lebih baik, haruslah ada kerjasama dengan investor atau swasta. Namun harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan Pemko seperti sampah bisa terolah dengan baik, ramah lingkungan dan tidak memahan lahan yang luar, usia TPA bisa diperpanjang 30 hingga 50 tahun.
“Bahkan kita ingin tidak membebani APBD. Konsultan memberikan 10 opsi, mulai sistem konpensional atau pengelolaan sampah lebih baik dari Singapura. Dan pengelolaanya pun bisa sampai 90 persen, kalau bisa 100 persen bermanfaat,” jelas Amir.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menyambut baik usulan Ranperda pengelolaan TPA yang kembali diusulkan Pemko Batam. Ia berharap pengelolaan sampah yang diusulkan Pemko sesuai dengan yang diharapkan.
“Saya apresiasi langkah ini. Kami mendukung selama itu sesuai dengan kriteria. Dan itu menguntungkan kita tanpa adanya beban terlalu besar terhadap APBD,’ jelas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
Sementara Wakil Ketua I Zaenal Abidin mengungkap persoalan tiping fee sudah sejak Walikota lama (Ahmad Dahlan) diajukan. Namun DPRD Batam saat itu menilai biaya yang digelontorkan terlalu besar untuk tiping fee sehingga Ranperda itu ditolak.
“Namun jika Pemko tetap ingin menggunakan teknologi dalam hal pengelolaan, maka teknologi yang ditawarkan harus jelas. Jangan hanya mengelola sampah baru, tapi juga yang lama,” jelasnya.
Menurut dia, Pemko Batam juga harus bisa mempertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Asumsi biaya pengakutan sampah ke TPA hingga pengelolaan. Artinya akan ada biaya dari APBD yang keluar untuk tiping fee, kecuali retribusi sampah ditingkatkan.
“Yang menawarkan zero untuk pengelolaan sampah itu yang kita sanksikan. Sebab tak mungkin orang berivestasi tak mendapat apa-apa. Jadi harus jelas semuanya,” harap Zainal. (she)
batampos.co.id – Terkait berita berjudul Goodyear Buka Pabrik di Batam terbit Selasa, 7 Maret 2017 – 08:32 WIB, pihak Goodyear mengatakan sama sekali tidak benar.
Wicaksono Soebroto, Head of Communications berkirim surel tertanggal 8/3/2017 pukul 12:29 kepada redaksi Batam Pos menerangkan baik Goodyear Tyre & Rubber Co, maupun PT Goodyear Indonesia,Tbk hingga saat ini belum memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis keluar daerah kota Bogor dimana Goodyear berada sejak 82 tahun lalu.
Berita di atas juga telah kami konfirmasi kepada Bapak Azman langsung dan beliau menyanggah menyebutkan kata Goodyear walaupun beliau menyebutkan ada investasi untuk pembuatan bahan dasar ban. Tetapi tidak menyebutkan kata merek Goodyear.
Wicaksono menjelaskan, “sebagai sebuah PT berstatus Tbk (terbuka – terdaftar pada bursa efek Indoensia) kami harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan menjelaskan semua rencana bisnis kepada seluruh pengampu perusahaan. Sehingga informasi yang salah seperti di atas bisa memengaruhi pergerakan bisnis dan analisa pasar terhadap kinerja perusahaan dan berdampak pada laporan keuangan perusahaan pada nantinya.”
