Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 13788

Kapolres Barelang: 2017 Kriminalitas Masih Tinggi

0
Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika (tengah) didampingi Wakapolresta, Kasat, dan seluruh Kapolsek diwilayah Polresta Barelang memberikan keterangan laporan angka kriminalitas akhir tahun di Mapolresta Barelang, Rabu (28/12/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika memprediksi angka kriminalitas di tahun 2017 masih cukup tinggi. Menurut dia, kasus kriminal ini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi global.

“Ekonomi global mengalami penurunan dan akan berdampak pada Indonesia khususnya di Batam,” katanya.

Helmy mengatakan, ekonomi global yang terpuruk membawa dampak nyata pada perekonomian di dalam negeri, khususnya di Batam. Salah satunya terlihat dari banyaknya perusahaan di Batam yang tutup sepanjang 2015 dan 2016 ini. Akibatnya, banyak pengangguran yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.

“Selain masyarakat akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan, harga pangan akan meningkat, kemudian daya beli masyarakat akan berkurang, tentunya itu akan menjadi sebuah persoalan,” tuturnya.

Selain memicu angka kejahatan, banyaknya pengangguran juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas). Selebihnya, aksi unjuk rasa kalangan buruh diprediksi juga masih cukup tinggi.

Karenanya, lanjut Helmy, pihaknya akan melakukan pencegahan sejak dini. “Jika ada permasalahan, kita akan memfasilitasi antara buruh dan pemerintah untuk duduk bersama. Artinya, tidak ada satu keadaan pun yang boleh ditinggalkan polisi,” katanya.

Soal maraknya aksi unjuk rasa ini, Helmy mengaku akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi dunia industri di Batam. Ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri. Meski begitu, pihaknya tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa buruh asalkan dilakukan dengan santun dan damai.

Kejahatan jalanan juga diperkirakan akan tetap marak di tahun 2017. Seperti aksi jambret dan pencurian dengan berbagai modus seperti pecah kaca mobil. Untuk itu, Helmy berjanji akan melakukan pencegahan dengan meningkatkan pengawasan.

“Kita akan menambah kegiatan patroli dan hadir sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat. Polwan juga akan kita berdayakan, meski perlu penyempurnaan untuk kedepannya. Pastinya kita akan berjaga dari pagi hingga pagi kembali,” imbuhnya. (cr15/cr1)

PN Batam Sidangkan 1.128 Perkara di 2016, 376 Kasus Narkoba

0
Polisi menggiring tiga tersangka pengedar sabu-sabu dan diantaranya pasangan kekasih, Jumat (19/8). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Batam mencatat, dari sekian banyak kasus yang disidang sepanjang Januari hingga November 2016 didominasi perkara narkoba. Dari 1.128 perkara yang disidangkan, 376 diantaranya kasus narkoba.

Meskipun jika dibandingkan dengan 2015, kasus narkoba tahun ini cenderung turun. Tahun 2015 lalu ada 450 kasus.

“Tahun depan perkara narkoba diprediksi masih akan mendominasi,” kata Ketua PN Batam, Edward Harris Sinaga.

Menurutnya, pemberantasan narkotika di Batam sudah mulai terlihat nyata dengan vonis hukuman berat yang dijatuhkan pihaknya, sebagai efek jera yang berlandaskan hukum.

“Di tahun 2016 ada satu yang divonis mati, dan dua divonis seumur hidup dalam perkara narkotika,” jelasnya.

Humas PN Batam Endi Nurindra Putra menambahkan, untuk pemberantasan narkotika di Batam masih dalam bentuk harapan.

“Perkara narkotika ini masih tetap unggul dari perkara lainnya, sebab mereka terus tumbuh akibat kepentingan banyak stake holder,” terang Endi.

Untuk itu, dia berharap semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum serius memerangi narkoba. Dia juga meminta aparat seperti BNN, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait juga tidak tebang pilih dalam menangani kasus narkoba, khususnya di Batam.

Menurut dia, selama ini penanganan kasus narkoba masih belum dilakukan secara menyeluruh.

“Alhasil, umpan-lah yang menjalani hukuman, sementara si empu-nya masih bisa hidup nyaman. Jika begini, narkotika masih akan tetap berkembang bebas di mana saja,” paparnya.

Sebab kata Endi, pengadilan tidak bisa secara langsung melakukan pencegahan dan penindakan. Sebab tugas pengadilan hanyalah mengadili setiap kasus yang dilimpahkan oleh penyidik dan jaksa.

“Tetapi selalu PN Batam yang kena getahnya,” tegas Humas yang juga menjadi Hakim PN Batam ini. (cr15/cr1)

Narkoba Masih Jadi Ancaman Serius bagi Batam di 2017

0
Mikroj, Kajari Batam. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) yang terjadi di Batam sepanjang 2016 ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun depan. Bahkan jumlah kasusnya diprediksi akan meningkat. Karenanya, semua pihak diminta terus waspada.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Muhammad Mikroj, mengatakan narkoba merupakan ancaman dan musuh bersama. Sebab barang haram itu umumnya menyasar masyarakat usia produktif, bahan remaja dan anak-anak.

“Untuk itu semua harus komitmen memerangi narkoba ini,” kata Mikroj, Rabu (28/12/2016).

Kejaksaan Negeri sendiri, kata Mikroj, sudah menjalankan program-program pencegahan tindak kriminal, termasuk kejahatan narkoba, secara berkesinambungan. Pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah.

“Kami punya program jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk kelurahan. Juga pemetaan perkara untuk dievaluasi setiap tiga bulan,” katanya.

Selain kejahatan narkoba, kata Mikroj, tahun 2017 juga akan diwarnai maraknya kasus pencurian di Batam.

“Khususnya curanmor (pencurian kendaraan bermotor, red),” kata Mikroj didamping Kasi Intel Kiki, Kasi Pidum Ahmad Fuady, serta Kasi Pidsus M Iqbal.

Kasi Pidsus Kejari Batam, M Iqbal, menambahkan selain mencegah kejahatan narkoba dan tindak pidana pencurian, program pencegahan Kejari Batam diharapkan mampu meminimalisir kasus korupsi.

“Tahun ini kami bisa menangani tiga perkara korupsi, diharapkan tahun 2017 bisa lebih dari itu,” kata Iqbal. (cr15/cr1)

Dukungan Moral dari Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan terhadap Kinerja BP Batam

0
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, duduk depan kanan, saat berdialog di ruang kerja Kepala BP Batam, kedua dari kiri.
foto: humas bp batam untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan bertemu Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro di Gedung BP Batam pada Selasa, (27/12/2016) di Batam.

Pada kesempatan itu Zulkifli meyakinkan akan memberikan dukungan moral bagi kinerja BP Batam sehingga membawa perubahan bagi kemajuan Batam.

Menurutnya, tugas yang dilakukan para pimpinan BP Batam untuk membawa perubahan bagi Batam saat ini sangat berat namun sangatlah mulia. Batam dengan letak yang sangat strategis dengan tata geografis kepulauan bersebelahan dengan negara Singapura menjadikan Batam sebagai potensi pelopor pembagunan nasional di daerah perbatasan.

Zulkifli mengungkapkan dengan segala aspek yang dimiliki Batam dapat menjadikan Batam kota tujuan investasi sejalan dengan visi misi pembangunan Batam. Ia berpesan agar BP Batam lebih melibatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan terutama kualitas air baku dan hutan sebagai penunjang kesehatan sosial.

Ia juga menambahkan dengan persoalan yang dihadapi BP Batam perlu kajian yang mendalam dan mempersiapkan konsep sebaik mungkin.

“Perubahan tentu ada tantangan dan saya yakin pimpinanan BP Batam saat ini mampu menjadikan Batam lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro sangat mengapresiasi atas kunjungan Ketua MPR tersebut. Hatanto mengatakan Zulkifli Hasan merupakan salah satu sosok Pemimpin Bangsa dan Negara yang punya pengalaman luas dengan pembangunan pulau Batam.

Hatanto menjelaskan undangan kunjungan ke BP Batam bukan sebagai ketua MPR RI melainkan sebagai seorang ahli dalam aspek-aspek tertentu diantaranya ia mengungkapkan pertemuan dengan mantan Menteri Kehutanan tersebut ialah agar BP Batam  menjaga kondisi lingkungan dan tidak memberikan hak pengelolaan di hutan lindung.

“beliau sangat memiliki attensi terhadapat kondisi lingkungan karena sebagai sebelumnya juga mantan menteri kehutanan. Bapak Ketua MPR mengingatkan besarnya dampak buruk terhadap kehidupan masa depan masyarakat Pulau Batam apabila hutan lindung tidak dipelihara,” ungkapnya.

Hatanto menambahkan dalam pertemuan itu juga ia dan jajarannya mendapat masukan agar BP Batam mengembangkan land bank di Batam dan mendorong lahan-lahan yang terlantar untuk dikembangkan kembali. ***

Pembaca, Jangan Parkir di Jembatan Barelang Ya ….

0
foto: humas bp batam untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Koordinator Pos Ditpam Jembatan Satu Barelang, Dwiyanto, mengingatkan kepada warga yang berwisata di Jembatan I Barelang untuk tidak memarkir kendaraan di badan jembatan.

Ia membagi selebaran di Jembatan Barelang pada Senin (26/12/2016).

Dwiyanto menjelaskan infrastruktur merupakan aset kekayaan negara yang harus dijaga dan dipakai untuk masyarakat Batam di masa yang akan datang. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan timnya penting dilakukan guna mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama memberi pengetahuan akan pentingnya menjaga fasilitas umum.

“Pembagian selebaran atau leaflet ini merupakan bagian dari kegiatan rutin kami terlebih dalam menyambut natal dan tahun baru 2017 untuk terus mensosialisasikan agar para pengunjung sadar akan menjaga fasilitas umum,” terangnya.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017 mendatang dengan didukung oleh patroli Polri, Marinir dan anggota Pramuka memberikan leaflet peringatan kepada pengendara kendaraan dan masyarakat agar tidak parkir dan jualan di jembatan satu agar lancar dan memperpanjang usia jembatan.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas, Purnomo Andiantono mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Ditpam dan tim. Menurutnya jembatan satu atau jembatan fisabilillah Barelang didesain dengan konsep cable stage dengan tinggi tiang mencapai 120 meter yang  diikat dengan cable stage berwarna hitam.

Upaya perawatan telah dilakukan selama ini oleh BP Batam bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Mulai dari membersihkan kotoran yang menyebabkan korusi, mengkontrol pelumas di dalam acnhor sebagai tumpuan hingga level perawatan di dilihat dari kinerja kabel yang mana masih berapa persen dari design awal.

Andi berharap kegiatan ini  agar tidak hanya berlaku sekali saja, namun dapat secara continue agar benar-benar dapat tercipta suasana yang tertib, nyaman dan bersih dan ia juga menghimbau kepada masyarakat bersama BP Batam untuk selalu berkomitmen menjaga infrastruktur yang berkualitas karena merupakan salah satu aset fisik vital yang melayani aktifitas perekonomian pada suatu daerah.  (rilis)

KPPU Kaji Dugaan Persaingan Usaha Tak Sehat di Industri Galangan Kapal di Batam

0
Ketua KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar memaparkan program kerja dan capaian yang diraih KPPU KPD Batam di tahun 2016, Batamcenter, Selasa (27/12/2016). Foto:Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam tengah meneliti struktur industri galangan kapal di Batam. Mereka mendengar informasi adanya persaingan usaha tak sehat dalam industri tersebut.

“Apakah ada kesulitan yang didapatkan pelaku usaha tersebut dari pelaku usaha yang men-support,” kata Ketua KPPU KPD Batam Lukman Sungkar dalam Konferensi Media di Kantor KPPU KPD Batam, Selasa (27/12/2016).

Misalnya, bahan baku galangan kapal. KPPU mendengar, bahan baku yang dibeli dari Jakarta jauh lebih mahal dari Singapura. Selain itu, ada juga pembatasan penggunaan energi gas untuk sejumlah pelaku usaha.

“Nah, apakah kondisi ini menguntungkan salah satu galangan kapal atau menguntungkan semuanya, kami belum tahu. Kami butuh buktinya dulu,” ujarnya lagi.

Namun demikian, KPPU mengalami hambatan di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha yang mereka temui sangat kompak. Mereka mengaku berada dalam kondisi baik-baik saja.

Para pengusaha juga terkesan tertutup untuk melapor. Sebab, ada semacam anggapan, berurusan dengan penegak hukum hanya akan membuat usaha semakin sulit.

“Mereka kan itu ada asosiasinya jadi mereka seringnya menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi di antara mereka,” tuturnya.

Dalam acara bertajuk “Program Kerja dan Capaian KPPU KPD Batam Tahun 2016” itu, Lukman juga mengatakan, penyelidikan KPPU juga masih berjalan untuk tiga perkara tender di Batam. Ketiganya berhubungan dengan jalan.

“Tapi maaf, kami tidak bisa mengatakan lebih lanjut karena penyelidikan masih berjalan,” ujarnya.

Penyelidikan lain yang masih terus didalami adalah perkara dugaan kartel tarif pengangkutan peti kemas dari Batam ke Singapura. Lukman mengatakan, pihaknya tengah menunggu struktur biaya dari para pelaku usaha pengangkut peti kemas. Ini supaya KPPU dapat membuat perhitungan tarif standar pengangkutan tersebut.

Hingga kemudian KPPU dapat membandingkan tarif pengusaha dan tarif yang seharusnya. “Apakah biaya itu sesuai dengan yang ada atau mengada-ada,” tuturnya.

Sejauh ini, KPPU telah memanggil para pelaku usaha forwarder, agen pelayaran yang berbisnis di Batam, serta pengusaha pengguna jasa pengangkutan peti kemas – baik itu yang pernah komplain dan pernah menggunakan jasa pengangkutan tersebut.

“Penyelidikan ini masih akan terus berjalan,” katanya.

Selain perkara-perkara tersebut, selama tahun 2016 ini, KPPU telah menangani sebanyak 63 perkara inisiatif yang muncul di empat provinsi. Yakni, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung. Sementara target mereka, awalnya, hanya lima target. (ceu)

DAK untuk Pengadaan Obat di Batam Naik Rp 1,7 Miliar

0
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal. Foto: Immanuel Sebayang/ Batam Pos

batampos.co.id – Pusat menggelontorkan anggaran senilai Rp 9,7 miliar untuk menjaga ketersediaan obat generik di Batam pada tahun 2017.

Ini artinya, dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini naik Rp 1,7 miliar dari alokasi tahun 2016 senilai Rp 8 miliar.

Besaran dana ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal. Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Diantaranya, tingkat jumlah penduduk juga terkait tambahan pembangunan puskesmas baru di Batam.

“Tahun ini (2016) ada tambah dua puskesmas, 2017 rencananya satu lagi,” kata Chandra, Selasa (27/12/2016).

Menurutnya, dengan adanya peningkatan anggaran ini ketersediaan obat bakal tanpa kendala. Bahkan dia mengklaim sebelum anggaran ini meningkat, sebelumnya persoalan tidak tersedianya obat tak pernah terjadi.

“Aman-aman saja. (Ketersediaan) obat aman,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Batam Safari Ramadhan mengatakan ketersediaan dana yang besar harus sejalan dengan ketersediaan obat.

“Belum lagi dana dari APBD. Yang 2016 saya lupa, 2016 sedang dibahas,” ucap politisi PAN ini.

Dia berharap, ke depan tak ada lagi masyarakat yang mengeluh tak ada obat yang ditanggung pemerintah di Puskesmas. “Kita akan awasi ini (ketersediaan obat),” pungkasnya. (cr13)

Mau Liburan, Polda Kepri Perbolehkan Warga Titip Kendaraan di Polsek

0
Ilustrasi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Polda Kepri mempersilahkan masyarakat untuk menitip kendaraan saat akan liburan keluar Batam di polsek terdekat.

Selain itu, masyarakat juga boleh melaporkan ke polsek bila meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama.

“Silahkan, tak apa-apa. Masyarakat bisa lapor,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP, Erlangga kepada Batam Pos, Selasa (27/12/2016).

Dia mengatakan kendaraan jauh lebih aman bila dititip di polsek. “Namun bila masih ada ruang penyimpanan atau parkir di polsek tersebut,” ujarnya.

Pihaknya akan lebih menggiatkan patroli untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. “Kalau mengawasi satu rumah, terus menerus kami gak bisa. Karena keterbatasan personil. Lebih intens saja patrolinya,” ucapnya.

Erlangga mengaku riskan bila rumah atau kendaraan ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama.

“Kalau bisa, sekuriti perumahan juga aktif berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas,” ujarnya. (ska)

Pembangunan Pelabuhan Punggur Terganggu Aktivitas Penumpang

0
Sejumlah pekerja tengah mengerjaak proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur, Selasa (27/12/2016). Pengerjaan proyek ini agak lambat dari batas waktu yang ditentukan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pembangunan pelabuhan Telaga Punggur belum juga selesai sehingga akhir tahun 2016 tinggal beberapa hari lagi.

Menurut pengawas lapangan proyek, Darwis, ada beberapa kendala akibatnya pengerjaan pelabuhan tak sesuai jadwal yang ditentukan.

“Terganggu akibat aktivitas penumpang. Kami tak bisa melakukan sepenuhnya,” katanya saat ditemui Batam Pos pada Selasa (27/12/2016) lalu.

Ia mengatakan pihaknya kadang harus mengerjakan pada dini hari, agar pengerjaan Pelabuhan ini bisa selesai secepat mungkin.

“Ini saja pemasangan bagian penyambung antara jembatan layang subuh tadi (27/12) kami pasang. Kalau siang tak akan bisa,” tuturnya.

Namun ia menuturkan pengerjaan pelabuhan ini, diperkirakan pada Januari 2017. “Sebelumnya memang Oktober lalu Desember, tapi karena adanya ini (lalu lintas penumpang, red) jadi tak bisa,” ucapnya.

Ia menuturkan penyebab lainnya yakni adanya tambahan permintaan dari pihak BP Batam. Tambahan pekerjaan ini (Contract change order), untuk ruang untuk alat pemindai (x-ray), tiang pancang, jalan darurat untuk pemadam kebakaran sebagai syarat sebuah bangunan bertingkat.

“Batu miring ini, lalu beberapa tambahan lainnya,” ucapnya.

Saat ini, disebutkannya pengerjaan pelabuhan Telaga Punggur pengerjaan bagian jalan layang serta parkiran. Sedangkan bagian dalam gedung sudah memasuki tahapan penyelesaian saja.

Darwis mengatakan bahwa didalam gedung tersebut, jauh lebih baik dibandingkan kondisi bangunan sebelumnya. Bangunan tiga lantai ini, memiliki lift serat eskalator. “Ada banyak tangga juga,” tuturnya.

Ia menuturkan bangunan gedung ini, akan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat. Pelabuhan Terminal Penumpang Domestik  Telaga Punggur akan dimanfaatkan untuk kawasan parkir inap, toko, dan perkantoran. Dimana lantai dua seluas 3.031 meter persegi, sebagai area keberangkatan, UPT Pelabuhan Laut dan kantor-kantor lainnya. Sedangkan dilantai tiga seluas 3.031 meter persegi tempat kedatangan bagi penumpang serta kawasan penjualan tiket.

Beberapa masyarakat dijumpai Batam Pos di Telaga Punggur, sudah tak sabar menanti selesainya pembangunan pelabuhan itu. “Pasti cantik, bangunannya mirip Pelabuhan (Internasional) Batamcenter,” ungkap Dilla.

Mahasiswa di salah satu perguruan Swasta di Batam itu, cukup merasa tak nyaman juga dengan kondisi pelabuhan sementara. “Sumpek, lalu parkiran yang amburadul,” tuturnya.

Hal yang senada diungkapkan oleh Ali. Ia kesulitan untuk mencari parkir saat mengantar saudaranya yang ingin melancong ke Tanjungpinang. “Tak hanya itu, udah jelas saya bawa mobil. Pengemudi taksi desak-desakan menawari kami. Padahal kami sudah menggelang, malah ngotot menawarkan jasanya,” katanya.

Akibat ulah para pengemudi taksi ini, Ali mengatakan kesal juga. Ia mengungkapkan pernah bertengkar dengan sopir taksi. “Dia bawa barang bawaan saya, marah lah saya,” ucapnya.

Ia berharap bila pelabuhan selesai dikerjakan, sopir taksi yang berada dikawasan Telaga Punggur juga bisa ditertibkan. “Jangan pelabuhan saja yang cantik, tapi pelayanan juga. Itu sopir taksi perlu diajarkan juga,” pungkasnya. (ska)

Ketua MPR: Stop Alokasikan Hutan Lindung di Batam

0
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dan Kepala BP Batam Hatanto. Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan menaruh perhatian khusus terhadap polemik lahan di Batam. Ia mendesak agar pengalokasian lahan di kawasan hutan lindung segera dibatalkan karena berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Batam di masa depan.

“Hutan-hutan lindung yang tidak dipelihara akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa depan masyarakat Batam,” katanya saat mengunjungi BP Batam, Selasa (27/12/2016).

Mantan Menteri Kehutanan ini mengingatkan bahwa kawasan hutan lindung memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem di Batam, khususnya ketersediaan air baku. Sehingga mengimbau agar jangan pernah memberikan lagi hak pengelolaan di hutan lindung.

“BP Batam juga harus melibatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kondisi lingkungan terutama kualitas air baku dan hutan sebagai penunjang kesehatan sosial,” ujarnya.

Salah satu contoh kasus alokasi lahan di hutan lindung di Batam terjadi di kawasan Baloi Kolam. Status hutan lindung Baloi resmi dicabut tepat di era Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Pembatalan status tersebut ditandai dengan terbitnya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 724/menhut-II/2010 tentang penetapan kawasan hutan lindung Sei Tembesi seluas 838,8 hektare sebagai pengganti hutan lindung Baloi. Kemudian SK Nomor 725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan hutan lindung Baloi seluas 119,6 hektar.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menyampaikan konsep baru sebagai masukan yang bisa dikembangkan oleh BP Batam, yakni pengembangan land bank atau bank tanah.

“Tujuannya adalah untuk mendorong lahan-lahan yang terlantar untuk dikembangkan kembali,” ujarnya.

Konsep bank tanah telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Belanda dan Swedia. Keduanya memiliki konsep yang berbeda.

Belanda memberikan sebidang lahan kepada setiap warganya. Namun jika dalam waktu tertentu, pemilik lahan tidak mampu melakukan pembangunan di atas tanah tersebut, maka negara akan mengambil alih tanah tersebut dengan imbalan ganti rugi.

Sedangkan di Swedia, setiap warga negara yang ingin menjual tanahnya harus melapor kepada negara. Kemudian, pemerintah akan menjadi pembeli tanah tersebut. Makanya hingga saat ini hampir sebagian besar tanah di Swedia dimuiliki oleh negara.

Dengan segala aspek yang dimiliki Batam, sudah sepantasnya Batam menjadi kota tujuan investasi. “Perubahan tentu ada tantangan dan saya yakin pimpinan BP Batam saat ini mampu menjadikan Batam lebih baik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengungkapkan sangat mengapresiasi kunjungan Zulkifli Hasan. Menurut pria berkacamata ini, ketua MPR ini memiliki pengalaman luas dalam pembangunan Batam.

“Beliau sangat memiliki atensi terhadap kondisi lingkungan karena pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan,” jelasnya.

Hatanto menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan masukan Zulkifli agar BP Batam mengembangkan land bank di Batam untuk mendorong lahan-lahan yang terlantar untuk dikembangkan kembali. (leo)