batampos.co.id – “Alhamdulillah, angka kriminalitas menurun hingga 837 kasus. Pada 2015 tercatat 6.199 kasus, sementara pada 2016 menjadi 5.362 kasus,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian di Batam, Jumat (30/12).
Faktor ekonomi yang baik dinilai sebagai pemicu turunnya angka kriminalitas.
“Biasanya kalau kondisi ekonomi kurang baik kriminalitas cenderung tinggi,” kata dia.
Faktor lain yang menurunkan angka kriminal ialah pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian melalui satuan terkait seperti Intelkam, Binmas, Sabhara, melalui berbagai program seperti Engku Putri Batara Biru.
Tak hanya itu, Polda Kepri, selama 2016, mencatat tingkat penyelesaian kasus mengalami kenaikan.
Pada 2015 dari 6.199 kasus yang terselesaikan sebanyak 3.202 kasus, sementara 2016 dari 5.362 kasus terselesaikan 3.294 kasus.
“Pada 2015 kasus yang selesai sebesar 52 persen, sementara untuk 2016 mencapai 61 persen. Artinya kinerjanya membaik hingga mengalami peningkatan penyelesaian hingga 9 persen,” kata Sam.
Jumlah masyarakat yang mengalami korban kejahatan pada 2016 sebanyak 278 orang, juga mengalami penurunan dibandingkan 2015 yang mencapai 322 orang korban.
Dengan penurunan tersebut, rata-rata waktu sekali kejadian pidana menjadi lebih lama dari setiap satu jam 15 menit 19 detik pada 2015 menjadi satu jam 38 menit dan tiga detik pada 2016.
“Harapan kami pada 2017 nanti tindak kejahatan kembali menurun. Tentunya butuh peran semua pihak agar kondisi di Kepri jauh lebih aman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun memimpin rapat foto:humas pemprov
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara terkait adanya ancaman mogok kerja karyawan PLN Batam yang bisa berimbas pada pemadaman listrik untuk Batam dan Pulau Bintan tiga hari awal Januari 2017, jika tarif listrik Batam (TLB) tak kujung naik.
“Persoalan TLB, saat ini masih proses pembahasan oleh DPRD Kepri. Meskipun saya seorang Gubernur, tidak bisa untuk memutuskan sendiri. Karena aturanya harus melalui persetujuan dari DPRD Kepri,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai menyaksikan Serahterima Jabatan (Sertibjab) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (29/12/2016).
Disinggung mengenai adanya surat permintaan audiensi dari PLN Batam yang dilayangkan ke Pemprov Kepri pada 2 Desember lalu, Gubernur mengaku belum melihat surat tersebut. Ditegaskannya, dirinya tidak pernah menghindari atau tidak bersedia untuk memenuhi audiensi tersebut. Bahkan dirinya juga punya wewenang untuk memanggil PLN Batam.
“Akan segera kita duduk dengan PLN Batam. Sebagai perusahaan yang profesional, tidak etis rasanya memberikan ancaman. Karena semua permasalahan, pasti adanya solusinya,” papar Nurdin.
Menurut Nurdin, dirinya sudah memerintahkan Plt Kepala Dinas Pertambangan (Distamben) Kepri, Amjon untuk terus intens mengawal pembahasan penyesuaian tarif yang diajukan PLN Batam. Masih kata Gubernur, sesuai kewenangan yang dimiliki pihaknya, usulan tersebut sudah disampaikan ke DPRD Kepri.
“Kita hanya menunggu persetujuan dari DPRD Kepri. Kalau memang sudah persetujuan, tentu akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu baru TLB bisa dilakukan. Saya yakin kawan-kawan di DPRD penuh pertimbangan. Sehingga membutuhkan waktu untuk membuat satu persetujuan,” tutup Gubernur Nurdin.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Dapil Tanjungpinang, Rudy Chua mengatakan, apabila pasokan listrik untuk Pulau Bintan (Bintan-Tanjungpinang) terputus, maka kondisi kelistrikan di Pulau Bintan akan terganggu. Karena kemamapuan pembangkit cadangan yang dimiliki PLN Area Tanjungpinang masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tanjungpinang.
“Sistem interkoneksi listrik Babin menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Bintan dalam jangka menengah. Ditengah kondisi seperti ini, membutuhkan kebijaksaan dan kreatifitas kepala daerah untuk menyelesaikannya,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, kondisi yang terjadi sekarang ini, juga menjadi alarm bagi PLN Area Tanjungpinang untuk waspada. Masih kata Rudy, beberapa waktu lalu PLN Batam sudah meminta waktu Gubernur. Karena mereka ingin menjelaskan tentang kondisi mereka. Akan tetapi sampai saat ini, permintaan tersebut masih belum dipenuhi oleh Gubernur.
“Pembahasan rencana kenaikan TLB akan dilanjutkan pada 2017 nanti. Sebelum itu, tentu tidak ada salahnya kalau Gubernur memenuhi permintaan PLN Batam untuk berdiskusi,” tutup Rudy. (jpg)
batampos.co.id – Kelanjutan pembahasan rencana kenaikan tarif listrik Kota Batam akan digesa kembali pada awal Januari mendatang.
Menuju ke sana, Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam, Irwansyah menyatakan perlu ada tahapan berupa rapat dengar pendapat dengan pihak Kamar Dagang Industri (Kadin) dan juga kelompok buruh.
“Rapat hearing itu nanti kami agendakan setelah tahun baru. Kami diminta mendengar pendapat dari Kadin, kelompok buruh, dan konsumen mengenai rencana kenaikan tarif listrik Batam ini,” kata Irwansyah, kemarin.
Irwansyah melanjutkan, pendapat serta masukan dari Kadin, perwakilan konsumen, dan kelompok buruh ini akan menjadi pandangan baru sebelum dimulai pembahasan kenaikan tarif listrik Batam dalam lingkup DPRD Kepri.
“Jadi karena ada kesan kok hanya DPRD membahas langsung dengan PLN. Maka itu mereka minta diadakan rapat dengar pendapat ini,” ujar Irwansyah.
Selain itu, Irwansyah juga meminta diadakannya pertemuan antara DPRD Kepri, DPRD Batam, Pemko Batam, dan juga pihak PLN Bright. Walau memang sepenuhnya usulan kenaikan tarif ini jadi wewenang DPRD Kepri dalam membahasnya, Irwansyah merasa DPRD Batam dan Pemko Batam juga perlu dilibatkan untuk didengar pendapatnya.
“Apalagi ini yang dibahas merupakan wilayah mereka. Dan lagi pun, seperti apa pun keputusan mengenai tarif listrik ini nantinya, DPRD Batam dan Pemko Batamlah yang langsung menghadapi pertanyaan dari warga Batam itu sendiri. Dari itu saya memandang pertemuan ini perlu diagendakan,” ungkap politsi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.
Rencananya kegiatan ini akan dimulai setelah jajaran DPRD Kepri merampungkan masa reses pada awal Januari mendatang. “Karena membahas kenaikan tarif ini memang urgen. Jadi tidak bisa dicampur-aduk dengan agenda lain,” pungkas Irwansyah. (aya)
Dari kanan, Vice President sales and Marketing Area Sumatera, Erwin Tanjung, Ratih Handayani, GM Marketing Area Sumatera Syawaluddin, Sulistiowanti, Anita Nur Asnie, GM Sales Regional Sumbagteng Ismu Widodo, dan Manager Branch Batam Rudi P Sitompul di Grapari Telkomsel, Batamcentre, Kamis (29/12/2016). Foto: Yusuf Hidayat/Batam Pos
batampos.co.id – Tiga warga Batam mendapat kejuatan dari Telkomsel, masing-masing mendapat satu unit sepeda motor setelah memenangkan program digital Telkomsel.
Sulistiowanti, 41, warga Perumahan Pandawa, Batuaji mendapat Honda Beat setelah mengikuti program Internet Mania Super Cepat. Pelanggan Telkomsel selama 20 tahun ini mengaku sering belanja kuota senilai Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.
“Saya awalnya gak percaya menang undian ini, karena nelponnya malam-malam, saya cuekin, eh..ternyata beneran dapat,” ungkapnya senang saat menerima hadiah di Gedung Grapari Telkomsel di Batamcentre, Kamis (29/12/2016).
Pelanggan beruntung lainnya adalah Ratih Handayani, 23, warga Blok 2 Baloi, Lubukbaja. Perempuan berhijab ini berhak membawa pulang Yamaha N-Max setelah memenangkan program Jajan Online.
“Nilai voucherku Rp 30 juta,” katanya. Diakuinya dia memang membuka usaha penjualan voucher game online. “Jadi, beli voucher game online untuk dijual lagi,” imbuhnya.
Sementara Anita Nur Isnie, 34, juga beruntung bisa membawa pulang Yamaha N-Max setelah memenangkan program Telkomsel Poin Vaganza, yakni program kerjasama Telkomsel dengan Kepri Mall. Program ini memang diperuntukkan hanya untuk warga Batam.
“Sebenarnya anak saya yang ngotot ikut program ini, dia yakin dapat motor. Saya memang sering belanja di Kepri Mall,” ujar warga Perumahan Anggrek Mas 2 ini.
“Saya cuek waktu petugas Telkomsel ke rumah menyampaikan saya menang undian, tapi anak saya percaya,” katanya lagi.
Vice President sales and Marketing Area Sumatera, Erwin Tanjung mengimbau kepada pelanggan Telkomsel tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel.
“Karena sudah sering terjadi, dan banyak korbannya, maka dari itu berhati-hatilah,” kata Erwin, kemarin.
Untuk memastikan apakah itu penipuan atau tidak, pelanggan Telkomsel agar menghubungi call centre bebas pulsa Telkomsel yaitu 133 dari kartuHALO dan 155 dari kartu simPATI, Kartu As dan LOOP.
Hal terpenting yang perlu diingat, lanjut erwin, Telkomsel tidak pernah meminta biaya apapun baik dalam bentuk uang tunai maupun pulsa.
Sementara itu, Manager Branch Telkomsel Batam, Rudi P Sitompul menambahkan pelanggan Telkomsel yang belum beruntung tidak perlu kecewa karena akan ada program lanjutan dari Telkomsel Poin Vaganza.
“Poin Vaganza itu hanya untuk pelanggan Telkomsel di Batam, masih ada kesempatan,” pungkasnya. (ryh)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meyakini beberapa pelayanan kepada masyarakat akan terganggu di tahun 2017 mendatang. Hal itu karena belum juga ada keputusan final atas putusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 oleh DPRD Kota Batam.
Selain pelayanan masyarakat, gaji Walikota Batam, Wakil Walikota Batam,
pegawai negeri sipil (PNS) Pemko Batam hingga DPRD Kota Batam dipastikan akan telat.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan terlambatnya pengesahan APBD 2017 akan memberi dampak luas tak hanya untuk pembangunan daerah, namun juga pelayanan masyarakat hingga gaji PNS. Bahkan untuk gaji Walikota hingga Wakil Walikota Batam.
“Pelayanan masyarakat seperti operasional pengakutan sampah dan petugas kebersihan, operasional bus transbatam ini akan terkena imbasnya. Khusus untuk kami paling tidak gajian,” kata Amsakar.
Namun, Amsakar berharap pembangunan untuk Batam tidak berhenti meski APBD 2017 belum diketuk. Begitu juga dengan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Karena itu, pihaknya tengah memikirkan cara agar kegiatan tersebut tetap berlangsung tanpa ada gangguan.
“Bagaiomana cara agar beberapa hari ini ada titik yang mempertemukan bias informasi. Yang paling utama kepentingan masyarakat tidak terganggu, begitu juga dengan pembangunan,” terang Amsakar.
Menurut dia, saat ini tim anggaran Pemko dan banggar DPRD Kota Batam telah melakukan pertemuan untuk membahas tindaklanjut pembahasan APBD 2017. Yang mana, tim tersebut mencari titik temu atas permasalahan yang mengakibatkan telatnya pengesahan APBD 2017.
“Kami berharap dalam rentan waktu dua hari ini ada titik temu. Sebab, tim anggaran pemko telah bertemu bertemu dengan tim banggar dewan. Saya menilai ada ruang untuk mendapatkan titik temu atas APBD ini,” jelas Amsakar.
Ia mengaku, penyusunan kerangka APBD 2017 telah melalui proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Mulai dari Musrembang dari Kelurahan hingga Kota, bahkan sudah ada rencana strategis (Resntra) untuk APBD 2017 tersebut. Namun, ternyata belum ada kesamaan dalam memutuskan hal tesebut yang diduga karena besaran anggaran, banyak kegiatan dan titik kegiatan.
“Kami sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Pembahasannyapun sudah sudah dilakukan bersama dewan dan OPD yang baru. Dan saya akui masih belum ada kesamaan memandang persoalaan ini,” imbuh Amsakar.
Disisi lain lanjut Amsakar, pihaknya tengah mencari solusi terbaik, jika belum ada keputusan final untuk pengesahan APBD 2017. Yang mana pihaknya akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencarikan jalan terbaik atas anggaran di Batam.
“Problem ini akan kita sampaikan ke Mendagri untuk mencari opsi lain. Kita akan surati, apakah APBD 2017 nanti akan berpatok pada APBD 2016, karena sudah last minuet,” terang Amsakar.
Dikatakannya, pasti ada resiko yang akan diterima Kota Batam atas keterlambatan pengesahan APBD 2017. Diantaranya adalah pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Pasti ada resiko dan adanya pemotongan anggaran dari pusat. Namun yang pasti, dalam penyusunan APBD, Pemko sudah sesuai dengan regulasi dan aturan,” pungkas Amsakar. (she)
batampos.co.id – Sebanyak 1.140 pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dilantik hari ini di Dataran Engku Putri. Mereka yang dilantik mulai dari jabatan sekretaris daerah (Sekda) Kota Batam hingga Sekretaris Lurah (Seklur).
Kabag Humas Pemko Batam Ardi Winata mengatakan Walikota sudah menyiapkan nama-nama pejabat sesuai dengan organisasi perangkat daerah (OPD) baru.
“Seluruhnya akan dilantik sesuai OPD yang baru. Totalnya 1140 PNS. Mereka dilantik langsung oleh Walikota Batam,” kata Ardi, kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemko Batam M Syahir membenarkan adanya pelantikan 1.140 PNS. Mereka yang dilantik adalah 1 Sekda Batam, 38 Kepala Dinas hingga Kepala Badan, 191 setingkat Camat, Kabid, Sekretaris dinas dan Badan dan 910 untuk pejabat di OPD baru hingga Lurah.
“Untuk menyamakan dengan OPD yang baru, maka semua pejabat harus dilantik. Mulai Sekda hingga Lurah,” kata Syahir.
Menurut dia, mereka yang akan dilantik telah diberitahu sehari sebelumnya. Sehingga mereka telah mempersiapkan diri untuk dilantik.
“Wajib pakai Baju Kopri. Mereka dilantik di Dataran Engku Putri,” ujar Syahir.
Disinggung mengenai siapa saja pejabat yang akan dilantik, Syahir enggan memberitahu, karena sifatnya masih rahasia. Namun, ia tak menggelak jika jabatan Sekda akan diduduki oleh Jefriddin mantan Kadispenda Batam.
“Lihat saja besok (hari ini, red) yang akan dilantik,” sebut Syahir. (she)
batampos.co.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam 2017 belum disahkan. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, waktu pengesahan APBD paling lambat 31 Desember 2016. Itu artinya DPRD dan Pemko hanya punya waktu tiga hari lagi.
Selain mengganggu penyusunan anggaran, keteralambatan ini akan berdampak pada deadlock. Yakni, kembali ke APBD sebelumnya. Ini artinya program-program dan usulan baru dalam APBD mendatang tidak bisa direalisasikan. Jalan di tempat dan jelas tidak ada kemajuan.
Pengamat Kebijakan Publik, Zainuddin mengatakan, terlambatnya pembahasan APBD disahkan harus dilihat dari beberapa alasan. Apakah ada prosedur pembahasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau alasan politis karena titipan ‘proyek tak masuk APBD.
“Harus dilihat juga alasannya dari mana,” ujar Zainudin, Kamis (29/12).
Jika alasannya, prosedur pembahasan yang tak sesuai atau tidak mengakomodir musrembang, (musrembang hanya formalitas saja). Ini harus segera disikapi Pemko dan DPRD. Namun jika hanya alasan bila alasan-alasan titipan tidak masuk, jelas tidak perlu ditanggapi.
“Namun apapun alasannya kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dan jangan dikorbankan,” tegas Zainudin, yang juga dosen di Politeknik Negeri Batam tersebut.
Ia menambahkan, sesuai peraturan perundangan APBD dibahas dan disahkan kedua lembaga ini. Pemko sebagai pihak eksekutif dan DPRD memiliki hak budgetting. Namun begitu, tak ada alasan juga, baik itu pemko atau DPRD Batam memperlambat pengesahan APBD tersebut.
“Jadi ketika pembahasan terlambat atau ditunda-tunda, publik berhak tahu apa alasannya. Jangan karena ego kepentingan masing-masing. Kepentingan publik diabaikan,” ucapnya.
Terkait mekanisme pengesahan APBD, Zainudin mengaku tentu ada tahapannya. Mulai dari menyaring usulan-usulan di mesrenbang atau DPRD ketika melakukan reses. Usulan inilah yang kemudian dibuat perencanaan sesuai aspirasi dan aturan, di masing- masing SKPD.
“Pembahasan perencanaan akan dilakukan di setiap komisi di DPRD. Pembahasan haruslah program-program yang akan dijalankan dan bukanlah pesanan proyek,” tegasnya.
Bila ada perubahan (revisi) haruslah disesuaikan. Untuk selanjutnya diparipurnakan. Untuk itulah, pemerintah dan pemko tidak mengedepankan ego dengan melihat kepentingan masing-masing. Lihat jugalah kepentingan masyarakat Batam,” pungkasnya.
Seperti diketahui, jika pembahasan tidak tepat waktu, Kota Batam terancam kehilangan dana insentif dari pusat sebesar Rp 40 miliar serta pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 30 miliar. Bahkan, setiap kegiatan pembangunan dan gaji honorer terancam terganggu.
“Memang akan hilang insentif. Tapi kita juga tidak bisa paksakan disahkan kalau belum selayaknya disahkan,” tutur Ketua DPRD Batam, Nuryanto. (rng)
Kepadatan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat yang melintas di Simpang Jam yang sedang dalam proses pembangunan flyover, Lubukbaja, Senin (12/9). Targetnya akan selesai di tahun 2017 mendatang. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Langkah pemerintah untuk mengurai kemacetan di Batam terus dilakukan dimulai dengan membangun jalan jalan layang (flyover) di Simpang Jam sejak Desember 2015. Hingga saat ini, proyek yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Persero ini telah rampung 23,52 persen meliputi pembangunan pondasi, yakni dua pangkal jembatan dan pondasi (abutment) dan empat pilar jembatan (pier).
“Seharusnya progresnya sudah rampung 24 persen, namun ada sedikit kendala terkait arus lalu lintas, namun pada November nanti, progres akan dimaksimalkan sesuai atau bahkan melebihi target,” ujar Manajer Operasional PT Pembangunan Perumahan Persero, Ardi, kemarin (29/12).
Jalan layang ini kata Ardi memiliki panjang 460 meter, lebar 32 meter, dan titik tertinggi dari permukaan tanah capai 9 meter. Total pagu anggaran untuk membangunnya capai Rp 180 miliar dengan masa kerja dari 18 Desember 2015 hingga 17 November 2017.
“Setelah masa pengerjaan selesai, maka akan masuk masa pemeliharaan sejak 18 November 2017018 November 2019,” jelasnya lagi.
Jalan layang ini akan ditopang empat pilar. Dua pilar di kanan dan dua pilir di kiri, masing-masing membentuk huruf V. Setelah proses pembangunan pondasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembangunan empat jalan bawah (frontage,red), namun sebelumnya jalur lalu lintas terlebih dahulu dialihkan.
“Untuk masing-masing pondasi, makan waktu satu bulan untuk membangunnya. Khusus untuk pilar, satu pilar makan waktu dua bulan,” tambahnya.
Setelah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan atas. Ardi menjelaskan bahwa pembangunan jembatan akan menggunakan konsep traveller. Langkah pertama dalam konsep ini adalah dengan memasang dua jaring pengamanyang terdiri dari spandek dan plat baja sehingga tidak ada material yang akan jatuh ketengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
“Membangunnya tidak pakai penyangga. Prosesnya akan bekerja membangun jalan perlima meter perharinya. Dan akan dikerjakan di malam hari,” imbuhnya.
Umur jembatan diperkirakan mencapai 100 tahun dan dilengkapi dengan expantion joint untuk menahan getaran.
Pimpinan Proyek (Pimpro) jalan layang Simpang Jam, Himler Manurung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengungkapkan meman akan terjadi sedikit kemacetan karena Simpang Indomobil berdekatan dengan Simpang Jam.
“Kami akan tetap lakukan penanganan berkesinambungan untuk penanganan di Simpang Baloi dan Kabil karena kemungkinan titik macet akan pindah kesana,” jelasnya.
Latar belakang pembangunan jalan layang di Simpang Jam ini karena tiap harinya melintas sekitar 272.138 kendaraan. Dengan jumlah ini, memang sudah sepantasnya Simpang Jam memiliki jalan layang.
“Tujuannya untuk mengurai kemacetan,” imbuhnya.
Keberadaan jalan layang sebutnya, memang bisa mengurai kemacetan. Namun apabila jumlah kendaraan selalu bertambah maka dampaknya tidak terlalu signifikan. Kementrian PU, sebutnya akan membangun jalan layang di simpang lain selain dua simpang tersebut, yakni di Simpang Kabil dengan pagu anggaran Rp 200 miliar dan akan dikerjakan pada 2017.
Dan yang paling menarik, ternyata pengembang jalan layang juga akan mendirikan empat jam di Simpang Jam dengan tujuan untuk menjadikan jalan layang Simpang Jam menjadi ikon baru kota Batam.
“Namun, pengerjaan empat jam dan landscapenya masuk dalam paket. Untuk saat ini, prioritas adalah pembangunan struktur jalan layang,” paparnya.
Di tempat yang sama, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur memang menjadi program pemerintah dalam mengembangkan investasi di Batam.
“Program pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk mendorong kemajuan perekonomian. Dan ini sudah dipikirkan pemerintah sejak 4 tahun lalu dan disampaikan ke pusat pada 2012,” jelasnya.
Setelah pembanguna jalan layang di kedua simpang selesai, maka proyek pembangunan infrastruktur lain akan mengikuti.
“Dan Batam dalam lima tahun kedepan akan menjadi kota yang berbeda. Namun, kami juga perlu kajian yang sifatnya lebih detail lagi sebelum melakukan pembangunan,” jelasnya.
Selain pembangunan jalan layang, ternyata Batam menjadi sasaran dari pembangunan jalan tol oleh Kemenpu-Pera. Wacana pembangunan jalan tol akan dipusatkan di wilayah Batuampar hingga Mukakuning dengan alasan jumlah kendaraan yang melintas tiap harinya cukup tinggi.
Terpisah, Anggota Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) Kemenpu-PR, Bambang Eko mengungkapkan pembangunan jalan tol di Batam sudah masuk dalam penugasan program strategis nasional pertama setelah proyek pengerjaan Trans Sumatera selesai.”Belum ditender, tapi sudah masuk dalam penugasan,” katanya.
Pembangunan jalan tol berbeda dengan jalan layang karena jalan tol bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Pembangunan jalan tol dilihat dulu dari segi kelayakannya. Sebenarnya Batam masih kurang,”imbuhnya.
Syarat utama untuk membangun jalan tol adalah suatu kota harus dilintasi 20 ribu mobil tiap harinya. Mengapa harus mobil ?.
“Karena biaya perawatan jalan tol nantinya berasal dari tarif jasa penggunaan jalan tol,” ungkap Bambang.
Selain itu pembangunan jalan tol juga mempertimbangkan harga tanah, topografi lingkungan, pembebasan lahan, dan lainnya. Hingga saat ini total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 949 kilometer.
“Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 capai 1060 km,”pungkasnya.(leo)
Calon penumpang yang akan menggunakan pesawat memadati pintu keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam, Jumat (26/12). Penumpang yang menggunakan pesawat memasuki liburan Sekolah, Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – General manager bagian umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso menyebutkan, sepanjang tahun 2016 banyak masyarakat yang menggunakan transportasi udara untuk berpergian ke luar kota.
“Dibanding tahun 2015, tahun ini mengalami peningkatan penumpang hingga 170 ribu,” ujarnya, Kamis (29/12).
Tercatat, di tahun 2016 mencapai 5,2 juta penumpang. Sedangkan di tahun lalu (20150 sebanyak 5,03 penumpang. Menurutnya, peningkatan ini terjadi akibat adanya penambahan pelayanan yang lebih baik.
“Seperti ketersediaan maskapai yang bertambah, adanya rute penerbangan baru, serta apron yang juga bertambah dari sebelumnya,” papar Suwarso.
Sementara lonjakan penumpang yang terjadi pra tahun baru ini, tetap berkisar di angka 9 ribu hingga 10 ribu penumpang. “Dibanding hari bisa, angka tersebut sudah tinggi,”ungkapnya.
Ia menambahkan, selama lonjakan penumpang terjadi, tidak ada kendala yang berarti. Umumnya berjalan sesuai jadwal dan pengamanan juga berjalan maksimal.
“Jika ada jadwal yang delay, itu wajar. Paling lama sampai 30 menit saja,” pungkasnya. (cr15)
batampos.co.id – Anggaran untuk gaji guru honorer tahun 2017 tak sebanyak tahun 2016 menyusul kebijakan guru honorer kota kabupaten untuk SLTA sederajat menjadi honorer provinsi, beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin mengatakan dengan ini Pemko Batam tak perlu lagi menganggarkan dana guru honorer SLTA sekitar Rp 14 miliar hingga Rp 15 miliar seperti tahun 2016.
“Untuk honorer SLTA sudah pasti tak lagi, tinggal yang honorer Pemko saja, yang SD atau SMP,” kata Muslim.
Terkait jumlah anggaran yang akan diajukan tahun 2017 mendatang, Muslim mengaku tak hafal secara pasti.
“Kemarin (tahun 2016) sekitar 80 miliar, sekarang kurang sekitar 14 miliar. Kemungkinan seperti ini, saya lupa data pastinya,”ucapnya.
Namun demikian, angka anggaran diprediksikan tak beda jauh mengingat tidak ada lagi penambahan guru honorer baru.
“Kita sudah close, tak ada tambahan guru (honorer) lagi,” ucapnya. (cr13)
